Umum

Detail

Ditayangkan: 24 Jun 2014

Dilihat: 6110

Jakarta - Jelang pelaksanaan bulan suci Ramadan 1435 H / 2014, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengeluarkan surat edaran ke seluruh lembaga penyiaran agar menjaga kekhusuyukkan pelaksanaan Ramadan melalui program siarannya. Surat edaran bernomor 1458/K/KPI/06/14 itu meminta lembaga penyiaran menyiarkan program acara yang tidak bertentangan Pedoman perilaku penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

“Pada intinya, walaupun bukan bulan Ramadhan, KPI tetap mengawasi dan meminta lembaga penyiaran tidak menayangkan program acara yang bertentangan dengan P3 dan SPS. Tapi dengan momentum Ramadan, kami kembali mengingatkan lembaga penyiaran menyiarkan acara yang mendukung pelaksanan ibadah bulan Ramadan, bukan acara yang merusak kekhusukan beribadah,” kata Ketua KPI Pusat Judhariksawan di Kantor KPI Pusat, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2014.

Lebih lanjut, Judha menjelaskan, lembaga penyiaran diminta tidak menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan komuditas atau jualan. “Salah satu isi surat edaran itu, meminta kepada lembaga penyiaran tidak menyisipkan iklan niaga saat azan,” ujar Judha.

Dalam siaran Ramadan nanti, menurut Judha, KPI melakukan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam melakukan pemantauan siaran. Selama Ramadan, KPI dan MUI akan memantau seluruh program acara di lembaga penyiaran.

“Selama Ramadan nanti, KPI bersama MUI tidak akan segan-segan meminta penghentian siaran jika ditemukan pelanggaran dan berpotensi merusak kekhusukan ibadah,” terang Judha. 

Selain itu, hasil pemantauan acara selama Ramadan nanti, KPI dan MUI akan memberikan award bagi program acara yang isi siarannya memiliki nilai keagamaan dan mendukung pelaksanaan Ramadan. Menurut Judha, dengan adanya award Ramadan, diharapkan akan memunculkan motivasi lembaga penyiaran untuk meningkatkan kualitas isi siarannya dalam mendukung kekhusukkan dan mendorong umat dalam beribadah.

Adapun isi surat edaran yang dikirimkan KPI kepada lembaga penyiaran terkait siaran Ramadan: 

Mengingat dalam beberapa hari lagi masyarakat Indonesia akan memasuki bulan suci Ramadhan, maka Komisi Penyiaran Indonesia (“KPI”) Pusat berdasarkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”) berkewajiban untuk mengingatkan kembali kepada seluruh stasiun televisi, untuk tidak menayangkan Program Siaran yang bertentangan dengan P3 dan SPS terutama yang bermuatan hal-hal sebagai berikut: 

1. Goyangan yang erotis dan mengeksploitasi bagian-bagian tubuh wanita seperti dada, paha dan bokong;
2. Adegan-adegan yang seronok atau vulgar;
3. Pakaian yang minim dan memperlihatkan bagian-bagian tubuh wanita seperti dada, paha dan bokong;
4. Pria berprilaku dan berpakaian kewanitaan;
5. Adegan kekerasan dan candaan kasar;
6. Mengungkapkan secara terperinci aib/kerahasiaan seseorang;
7. Konflik secara eksplisit dan provokatif;
8. Siaran yang bermuatan mistik, horror dan supranatural yang menimbulkan ketakutan dan kengerian pada khalayak di bawah pukul 22.00 waktu setempat. Walaupun ditayangkan di atas pukul 22.00, Lembaga Penyiaran wajib mematuhi ketentuan pelarangan dan pembatasan program siaran yang bermuatan mistik, horror dan supranatural;
9. Adegan yang mengarah kepada hubungan seks atau keintiman pria dan wanita seperti ciuman; dan
10. Menyisipkan Iklan Niaga pada saat Adzan.

Kami meminta Lembaga Penyiaran untuk menghormati bulan suci Ramadhan dengan menayangkan tayangan yang tidak menggangu kekhusyukan umat Muslim dalam menjalankan Ibadah Puasa.

Saudara/I wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam menayangkan sebuah program siaran. Demikian surat edaran KPI Pusat ini untuk diperhatikan dan dipatuhi. Terima Kasih.

Detail

Ditayangkan: 23 Jun 2014

Dilihat: 22348

Batam - Peran teknologi dan informasi memiliki andil dalam perkembangan ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat. Hal itu diterangkan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia Freddy H. Tulung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Workshop “Penguatan Penyelenggaraan Penyiaran Kawasan Perbatasan Antar Negara” yang diselenggarakan KPI Pusat di Hotel Planet Holiday, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 18 Juni 2014.

Demikian juga keberadaan teknologi dan informasi sangat dibutuhkan di wilayah perbatasan atau wilayah terdepan Indonesia. Menurut Freddy peran teknologi dan informasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. 

“Penguatan sektor teknologi dan informasi lokal di wilayah perbatasan yang kuat dapat menciptakan, lapangan kerja, memberikan kontribusi untuk, diversifikasi ekonomi, mempromosikan inovasi lokal, dan meningkatkan akses semua anggota masyarakat untuk peluang pengembangan, termasuk mereka yang berdiam di wilayah perbatasan,” kata Freddy dihadapan peserta saat menyampaikan materinya. 

Dari estimasi Deloitte Access Economics, Freddy menjelaskan, kontribusi teknologi dan informasi terhadap perekonomian Indonesia mencapai 1,6 persen dari Produk Domestik Bruto PDB . Angka pertumbuhan itu, menurut Freddy, melebihi kontribusi ekspor peralatan elektronik sebanyak 1,5 persen, liquefied natural gas sebanyak 1,4 persen, dan kayu serta produk manufaktur lainnya mencapai 1,4 persen. 

“Dari data yang dikeluarkan Bank Dunia (World Bank), setiap peningkatan 10 persen penetrasi broadband menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 1,3 persen,” ujar Freddy.

Menurut Freddy, saat ini infrastruktur untuk kebutuhan informasi dan teknologi terus mengalami peningkatan. Dia menjelaskan tentang, pembangunan infrastruktur jaringan fiber optic oleh pemerintah telah mencapai total panjang 41.151,6 Km dan diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2014. Dari data lembaganya, pembangunan infrastruktur fiber optc telah berlangsung yang meliputi wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara dengan total kapasitas 2.071,18 Gbps dan 1616 core yang tersebar di wilayah tersebut.

Tak hanya di pulau-pulau besar Indonesia, Freddy juga menjelaskan infrastruktur infrastruktur dan konten informasi telah dibangun di wilayah perbatasan. Di antaranya, Palapa Ring, Desa Berdering, Desa Pinter, Desa Informatif, Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), Mobile-Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK). 

Freddy menjelaskan, mestinya dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam Index Pembangunan Manusia (Human Development Index). Hal ini menunjukkan, menurut Freddy, pembangunan sektor teknologi informasi lebih menitikberatkan pada infrastruktur semata. Sementara pengembangan isi atau kontennya terabaikan.

“Pertanyaan, bagaimana dengan pengelolaan kontennya?” tanya Freddy. 

Dari kajiannya, Freddy menemukan adanya anomali perkembangan media terhadap kesejahteraan, khususnya di wilayah perbatasan. Dia mencontohkan, dengan muncul fenomena “media disembeddedness”, perkembangan media penyiaran tidak seiring dan seirama dalam konteks perkembangan ekonomi dan sosial yang ada.

Dari semua itu, Freddy menarik garis merah antara pembangunan infrastruktur dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Dia mengajukan beberapa hipotesa akan temuan itu. “Media penyiaran dan teknologi informasi kehilangan peran dalam memecahkan masalah sosial dan ekonomi yang ada di wilayah perbatasan? Lalu, apakah media penyiaran dan teknologi informasi malah menjadi ‘bagian dari masalah’ di perbatasan?” terang Freddy.

Untuk pembangunan wilayah perbatasan, menurut Freddy tidak cukup dengan pembangunan infrastuktur saja. Juga dibutuhkan pengelolaan konten di dalamnya. Salah satunya, bagi Freddy, perlunya peran media penyiaran di wilayah perbatasan yang konten yang berbasis 3E+1N atau pendidikan (Education), pemberdayaan (Empowering), pencerahan (Enlightening), NKRI (Nasionalism). Yang keseluruhannya untuk pembentukan opini yang sentral dalam prinsip kebangsaan dan pengembangan ekonomi.

“Juga dibutuhkan institusi-institusi yang berperan mengembangkan dan menyebarkan gagasan kebangsaan, seperti sekolah, organisasi keagamaan, media massa, yang kesemunya merupakan prasyarat yang penting untuk mensosialisasikan dan mempertahankan ideologi atau gagasan kebangsaan,” papar Freddy. 

Selain itu, menurut Freddy, juga dibutuhkan usaha meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan media secara sehat dalam rangka penguatan sadar media. Kemudian penguatan kelembagaan media penyiaran di wilayah perbatasan dalam menyelenggarakan siaran yang bermuatan Empat Konsensus Dasar Republik Indonesia, yakni Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dari beberapa masalah itu, menurut Freddy, Kemenkominfo dan KPI sudah menyusun dan melaksanakan literasi media, meningkatkan kemampuan warga wilayah perbatasan untuk menyaring, memilah, memilih, dan memproduksi pesan-pesan yang terdapat dalam media penyiaran (digital) dan media baru (berbasis internet). Selain itu juga penguatan kelembagaan, dengan mendorong lembaga penyelenggara media penyiaran di wilayah perbatasan untuk mengisi konten siaran Empat Konsensus Dasar dengan mengedepankan kearifan lokal.

Detail

Ditayangkan: 24 Jun 2014

Dilihat: 11593

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta media khususnya televisi tidak menjadi provokator yang dapat membangkitkan emosi massa pendukung dan simpatisan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertanding dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2014.

Permintaan tersebut disampaikan KPI terkait dengan makin dekatknya pelaksanaan pilpres 9 Juli dan makin meningkatnya eskalasi persaingan dua kubu pasangan capres. “Justeru media TV harusnya mampu menjadi penyejuk suasana, bukan memanas-manasi,” ungkap Wakil Ketua KPI Pusat, Idy Muzayyad, kepada wartawan Senin di Jakarta (23/6).

Idy menyayangkan sikap media TV yang ber-genre news yang cenderung memperkeruh suasana persaingan pilpres dengan memberitakan serta menyiarkan informasi yang memihak dan bahkan saling menjatuhkan.

Idy mengingatkan kontestasi capres yang hanya dua dan berlangsung ketat membuat dukungan dalam posisi head to head, sehingga provokasi sedikitpun bias berpotensi menimbulkan ketegangan yang bisa mengarah kepada konflik fisik. “Kalau situasinya terus dikompori oleh TV, maka kejadian bisa runyam. Makanya perlu ada antisipasi,” kata Idy.

Ia juga menyampaikan bahwa media penyiaran yang menggunakan frekuensi yang merupakan sumber daya terbatas milik publik yang dikelola negara dan dipinjamkan kepada pemilik stasiun TV, seharusnya berpihak kepada kepentingan publik, bukan salah satu pasangan capres.

“Media TV harus tetap menjaga indepensi, tidak berpihak dan berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan informasi terkait dua pasangan capres,” kata Idy. KPI sudah melayangkan surat teguran kepada dua media TV, yakni TV One dan Metro TV yang dianggap tidak netral dan memihak salah satu pasangan capres.

Detail

Ditayangkan: 23 Jun 2014

Dilihat: 5183

Batam - Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil. Membentang dari 94⁰ BT – 141⁰ BT dan 6⁰ LU – 11⁰ LS, dengan luas perairan/laut sekitar 5,8 Juta Km², dan luas wilayah daratan sekitar 2,01 Juta Km² serta panjang garis pantai sekitar 81.290 km.  

Di darat Indonesia berbatasan dengan 3 negara, yakni Malaysia, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), dan Papua New Guinea (PNG), dengan panjang batas negara 3.094,16 km. Sedangkan di laut berbatasan dengan 10 negara, yakni India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Republik Palau, PNG, Australia, RDTL, dan Singapura.

Hal itu dijelaskan oleh Asisten Deputi Pengelola Lintas Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Sony Sumarsono dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Workshop “Penguatan Penyelenggaraan Penyiaran Kawasan Perbatasan Antar Negara” yang diselenggarakan KPI Pusat di Hotel Planet Holiday, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 18 Juni 2014.

“Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, NKRI memiliki 92 pulau kecil terluar yang berbatasan langsung di wilayah laut dengan 10 negara tetangga,” kata Sony.

Salah satu isu strategis pengelolaan perbatasan, menurut Sony, kawasan perbatasan belum sepenuhnya aman/tertib, sehingga sering terjadi kasus-kasus pelanggaran batas negara dan lintas batas negara yang berpotensi merugikan negara. Selain itu, rendahnya kondisi sosial ekonomi warga masyarakat perbatasan padahal memiliki potensi sumber daya cukup besar, baik di darat maupun laut. 

“Kondisi kawasan perbatasan masih terisolir baik secara fisik maupun komunikasi dan informasi, dan masih banyaknya desa-desa tertinggal pada kawasan perbatasan karena terbatasnya infrastruktur atau sarana prasarana,” ujar Sony. 

Dengan adanya rapat koordinasi itu, Sony menegaskan, penyiaran di perbatasan antarnegara merupakan bagian strategi nasional yang perlu ditangani dengan sungguh-sungguh secara meneyeluruh. Ini tidak lain, karena memiliki kaitan erat dengan penciptaan situasi keamanan negara di wilayah perbatasan antarnegara.

Dari kajian dan temuan lembaganya di lapangan, terkait penyiaran di perbatasan, menurut Sony, banyak ditemukan permasalahan. Seperti banyak daerah perbatasan yang belum menerima siaran (blank spot), masyarakat t di kawasan perbatasan banyak menerima limpahan siaran dari negara tetangga (spill over), rendahnya minat pengusaha penyiaran mendirikan lembaga penyiaran di kawasan perbatasan, sumber daya manusia yang kurang mendukung, dan kebijakan terkait penyiaran yang belum ramah dengan pengembangan penyiaran di kawasan perbatasan antarnegara.

Menurut Sony, peraturan yang mengatur wilayah perbatasan diatur dalam Perban No. 2 Tahun 2011 tentang Renduk Tahun 2011-2014. Sony berharap rapat koordinasi dengan elemen terkait dapat didibentuk kesepatakan bersama untuk pengelolaan perbatasan terkait penyiaran. Seperti, pengarusutamaan bidang penyiaran dalam pengelolaan perbatasan antar negara, pemberian kebijakan khusus bidang penyiaran di kawasan perbatasan  antar negara,  pengembangan infrastruktur, sumber daya manusia dan program siaran di kawasan perbatasan antar negara, dan pemantauan dan evaluasi luberan siaran asing di kawasan perbatasan antar negara.

Adapun lembaga terkait yang hadir dalam rapat koordinasi penyiaran perbatasan adalah, Kemenkominfo, Kemendagri, Kemenkopolhukam, Kemendagri, KPI Pusat dan KPI Daerah yang masuk wilayah perbatasan. Pelaksanaan rapat koordinasi berlangsung selama tiga hari, 17, 18, 19 Juni 2014. Di akhir rapat seluruh elemen terkait perbatasan diharapkan dapat membuat rekomendasi untuk strategi pelaksanaan penyiaran di wilayah perbatasan.