Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 27 September 2024

Dilihat: 91

Bogor - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali menggelar kegiatan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) berkolaborasi dengan Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. 

Evri Rizqi Monarshi selaku Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan sekaligus penanggung jawab kegiatan GLSP menjelaskan, GLSP merupakan wujud tanggung jawab KPI untuk terus meliterasi publik tentang konten televisi dan radio yang berkualitas. 

KPI, ujar Evri, akan terus hadir di tengah masyarakat untuk terus memberi pemahaman tentang cara publik berkontribusi untuk menjaga konten televisi dan radio tetap baik. Evri berharap mahasiswa juga ikut menjadi mata dan telinga bagi KPI dalam mengawasi isi siaran. “Jadi jika dirasa ada siaran yang tidak pantas, atau bertentangan dengan regulasi atau norma yang ada di masyarakat, silakan sampaikan ke KPI lewat saluran aduan yang tersedia,”ucapnya.

KPI juga mengajak mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor untuk bisa memberi masukan ilmiah atas konten siaran televisi dan radio yang dinikmati sehari-hari. Termasuk juga mengaitkannya dengan perspektif Al Quran dan Hadits, sebagaimana kekhususan studi yang dijalani mahasiswa. Hal tersebut tentunya akan mengasah nalar kritis mahasiswa terhadap konten siaran yang sebenarnya  mencerminkan realitas masyarakat kita. Hal tersebut disampaikan Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Amin Shabana, dalam kegiatan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) dengan tema Cerdas Bermedia Melalui Penyiaran Berkualitas, (27/9). 

Kerja sama KPI dengan perguruan tinggi, menurut Amin, adalah sebuah kebutuhan dan kemestian. KPI membutuhkan pandangan dari kalangan kampus agar kebijakan yang diambil lembaga ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokratisasi penyiaran. Pada kesempatan ini, Amin mengapresiasi UIKa yang secara rutin mengirimkan mahasiswa ke KPI, untuk menjalani program magang. “UIKa menjadi satu-satunya kampus yang mengirim mahasiswa untuk magang di KPI dan menghasilkan buku sebagai publikasi ilmiah yang dapat diakses publik secara luas,” ujarnya. 

Dalam interaksi dengan mahasiswa yang merupakan peserta GLSP, Amin menyampaikan pula bahwa ada banyak obyek kajian di televisi dan radio yang dapat digunakan mahasiswa untuk dibahas dalam publikasi ilmiah. Amin meyakini, penelitian tersebut tentu akan sangat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak saja bagi KPI sebagai regulator, tapi juga bagi mahasiswa dan publik sendiri. “Karena konten-konten lembaga penyiaran mencerminkan kondisi masyarakat saat itu,” ujarnya.  

Narasumber lain yang turut hadir adalah Sekretaris Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Gilang Iskandar yang menyampaikan tema “Konten Televisi yang Berkualitas”. Gilang mengungkap, sekalipun perkembangan teknologi mengakibatkan adanya pergeseran konsumsi media di masyarakat, televisi masih menjadi media yang paling banyak diakses. 

Kondisi sekarang, ujar Gilang, lembaga penyiaran tidak lagi saling berkompetisi karena persaingan di lapangan sesungguhnya adalah melawan media dengan platform internet. Televisi dan Radio, saat ini bersiaran dengan rambu-rambu regulasi yang luar biasa ketat. Tidak saja dari undang-undang penyiaran, tapi juga dari peraturan perundang-undangan lain yang juga memiliki kepentingan dengan penyiaran. “Misalnya aturan dari kementerian kesehatan tentang tembakau dan promosi kesehatan,” ujarnya. Namun untuk pihak lawan, justru bebeas tanpa aturan yang ketat sebagaimana regulasi penyiaran. Inilah yang menjadi alasan bagi ATVSI juga mendorong adanya revisi Undang-Undang Penyiaran, tegas Gilang. 

GLSP ini dihadiri oleh Rektor UIKa Prof. Dr. H.E. Mujahidin, M.Si., yang hadir memberikan sambutan. Rektor mengatakan, penyiaran merupakan metode da’wah yang sangat strategis dan juga menjadi salah satu sifat yang melekat dalam diri Rasulullah SAW, yakni tabligh. Keberhasilan Rasulullah dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman, salah satunya karena tabligh. “Saya berharap, mahasiswa di UIKa juga dapat berkomunikasi efektif, efisien dan bertanggung jawab sebagaimana hadits Rasulullah untuk berkata baik atau diam,” ujarnya.  Dia juga berharap, mahasiswa KPI di UIKa dapat menjadi mubaligh, penyampai kebaikan dan kebenaran. Salah satunya dengan memiliki kompetensi yang baik sesuai regulasi ataupun perundang-undangan yang ada. 

Hafidhah Farwa, Anggota Lembaga Sensor Film (LSF) 2020-2024 turut hadir menyampaikan materi tentang Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Siaran Berkualitas. Sedangkan Asep Gunawan selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam FAI UIKa Bogor, menyampaikan materi Peran Vital Akademisi dalam Mengawal Kualitas Penyiaran.

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 24 September 2024

Dilihat: 136

Bandung - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama kalangan akademisi seperti mahasiswa, untuk berperan aktif mengawasi jalannya siaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) di lembaga penyiaran. Hal itu ditekankan Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad Reza di sela-sela sambutannya sebelum membuka kegiatan "Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Siaran Pilkada" di Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/9/2024).

Dalam sambutannya itu, Reza menyampaikan jika tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah memasuki fase-fase penting seperti pengundian nomor urut peserta yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. “Sebagai catatan penting bagi masyarakat diharapkan tidak lagi menggunakan gaya berfoto dengan simbol angka yang dapat diartikan sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu calon, mirip seperti saat Pilpres yang lalu,” kata Reza saat sebelum membuka kegiatan tersebut.

Dia juga menjelaskan kewenangan KPI terbatas pada pengawasan televisi dan radio. Kendati demikian, KPI tetap memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat jika ada aduan yang diterima. Bahkan pihaknya akan segera memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. 

Menurut Reza, aduan dari masyarakat dan kewajiban KPI meneruskan aduan ini menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kualitas siaran di Indonesia. “Sesuai undang-undang, KPI diwajibkan menerima aduan dan menyampaikan aduan tersebut ke lembaga penyiaran,” ujarnya. 

Di era sekarang, lanjut Reza, di mana media sosial menjadi sumber informasi utama bagi banyak orang, penting untuk menjadikan media penyiaran sebagai media rujukan. Pasalnya, media seperti TV dan radio, informasinya telah melalui proses verifikasi yang ketat. “Informasi dari media penyiaran tetap menjadi rujukan utama untuk memastikan kebenaran dari berita-berita yang tersebar di media sosial,” tutur Reza.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Anthon F. Susanto, menyambut baik kegiatan sosialisasi pengawasan siaran pilkada yang digelar di lingkungan akademisi. Dia menilai situasi politik ini harus dihadapi bersama dan diperhatikan secara serius melalui pengawasan bersama-sama.  

“Kita akan hadapi situasi dan kondisi diimana masyarakat perlu jadi lebih sensitif dan perlu peduli dan perlu melakukan pengawasan terhadap suasana yang berkembang khususnya pilakda serentak ini,” katanya di tempat yang sama. 

Dalam kesempatan itu, Anthon berharap KPI menjadi lembaga kontrol yang kuat sehingga bisa menyelengggarakan proses penyampaian informasi di lembaga penyiaran berjalan secara baik, tepat dan akurat. “Kerjasama ini sangat membahagiakan kami karena dengan demikian kami menjadi bagian penting dalam pengawasan terhadap isi siaran,” tandasnnya. Syahrullah

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 25 September 2024

Dilihat: 242

Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mengapresiasi kesungguhan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam melakukan revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) yang juga mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan penyiaran sejak tahun 2013 hingga 2024. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan KPI Pusat di Gedung Nusantara II, (25/9). 

Menurut Abdul Kharis, hadirnya regulasi baru dalam ranah penyiaran menjadi sebuah kebutuhan, termasuk juga regulasi terhadap konten di ranah internet. Hal ini seiring dengan kemajuan teknologi, pola konsumsi media di masyarakat yang sudah berubah secara signifikan. Menurut Abdul Kharis, media digital seperti streaming, video on demand, dan media sosial telah menjadi bagian penting masyarakat Indonesia saat ini. Namun demikian, regulasi penyiaran yang adalam Undang-Undang Penyiaran maupun P3&SPS belum mampu mengakomodir perubahan dan perkembangan beragam platform digital tersebut. 

Dengan adanya revisi P3SPS, ujar Abdul Kharis, diharapkan mampu melindungi masyarakat dari konten yang berpotensi meruhikan termasuk juga resiko penyebaran konten yang tidak pantas. Selain itu, revisi diharapkan juga dapat menyimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab penyiaran dengan tetap menjaga etika, tanggung jawab sosial lembaga penyiaran sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi industri penyiaran agar dapat tumbuh dan berkembang baik.

Pada kesempatan tersebut Ketua KPI Pusat Ubaidillah memaparkan perjalanan revisi P3SPS yang sudah dilakukan KPI sejak tahun 2013 hingga 2024. Terakhir, KPI Pusat menyampaikan draf revisi regulasi penyiaran tersebut pada bulan Juni 2024 saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI kepada Komisi I. “Setidaknya, KPI sudah mengikutsertakan 60 Kementerian dan Lembaga, serta berbagai organisasi dan juga asosiasi yang menjadi pemangku kepentingan penyiaran,” ujarnya.

Lebih jauh dia memaparkan, dalam revisi kali ini, dalam P3 KPI menambah Norma Etika Kebangsaan, Kemerdekaan Pers, Persaingan Usaha yang Sehat, Profesionalisme Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Publik. Sedangkan dalam revisi SPS, Ubaidillah mengungkap, terdapat penyederhanaan pengelompokan isi dan memadatkan norma yang sebelumnya diatur dalam P3. “KPI juga melakukan sinkronisasi pengaturan revisi P3, sehingga dapat menghilangkan atau meminimalisi tumpang tindih pengaturan. Termasuk juga memisahkan norma tata cara penjatuhan sanksi dari revisi SPS yang telah diatur dalam peraturan tersendiri,” ungkapnya.

Peraturan tersebut adalah PKPI Nomor 1 tahun 2023 tentanjg Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Isi Siaran yang telah diundangkan dalam Berita Negara Nomor 244 tahun 2023. Turut hadir dalam RDP tersebut, Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad Reza, Koordinator Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) Muhammad Hasrul Hasan, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso, Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan Mimah Susanti, Evri Rizqi Monarshi dan Amin Shabana, serta Anggota KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah, dan Sekretaris KPI Pusat Umri.

Anggota Komisi I lainnya, Taufiq R Abdullah menyampaikan pula apresiasi kepada KPI yang sudah merumuskan draf P3SPS yang baru. Taufik mengakui pembahasan undang-undang penyiaran di Komisi I tidak kunjung selesai. Namun menurutnya, kehadiran draf Revisi P3SPS ini menjadi sangat penting sebagai pedoman bagi dunia penyiaran. “Kami berharap, pembahasan Revisi P3SPS ini menjadi diagendakan pada awal masa bakti Komisi I periode 2024-2029,” ujarnya.  

Beberapa masukan juga disampaikan oleh anggota Komisi I yang lain, diantaranya Sturman Panjaitan, Tb Hasanuddin dan Al Muzammil Yusuf. Pada akhir RDP, salah satu kesimpulan yang ditetapkan adalah Komisi I akan membawa pembahasan revisi P3SPS ini sebagai agenda pertama di awal masa bakti 2024-2029. Harapannya, revisi P3SPS dapat selesai di tahun 2024, pungkas Abdul Kharis. 

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 23 September 2024

Dilihat: 227

Lamongan -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Universitas Islam Darul ‘Ulum (UNISDA) Lamongan menandatangani Memorandum of Undesrtanding di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Prosesi penandatangan dilakukan di Gedung Sabudga UNISDA Lamongan, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Ketua KPI Pusat Ubaidillah mengatakan kerjasama ini akan menguatkan narasi dari imajinasi bangsa Indonesia mewujudkan Indonesia Emas 2045 diusianya yang ke-100 tahun. “Lembaga pendidikan sangat penting bagi kami untuk diajak kolaborasi. UNISDA mempunyai mahasiswa dan pengajar yang mumpuni untuk melahirkan SDM tangguh. Ini bagian integral mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Ubaidillah.

Menurut pria yang akrab disapa Ubaid ini, komposisi demografis yang didominasi oleh usia produktif salah satunya harus dipupuk melalui informasi yang sehat dan ruang perkuliahan yang inklusif. “Biar di KPI mendorong informasi yang berkualitas. Sementara kampus menjadikan dirinya sebagai ruang inklusif untuk anak didiknya agar kreativitas dan inovasinya bisa tumbuh. Jika dua-duanya berjalan, peta jalan Indonesia Emas akan mudah dilalui,” imbuhnya. 

Sebagai anak daerah yang lahir di Lamongan, Ubaidillah meminta para mahasiswa untuk tidak berkecil hati. Baginya, kesuksesan ditentukan oleh komitmen dan kesabaran setiap orang melalui prosesnya. “Jangan pernah merasa minder. Saya orang daerah orang desa. Kalau kalian tekun, komitmen, disiplin dalam melewati proses, cita-cita akan mudah digapai. Jangan lupa doanya juga harus seimbang,” tambahnya. 

Senada dengan hal tersebut, Rektor UNISDA Muhammad Hafidh Nashrullah mengatakan agar mahasiswa mengambil pesan penting dalam pelaksanaan kuliah perdana ini. Menurutnya, ambil motivasi dari setiap pemimpin-pemimpin yang berprestasi di level nasional. “Bisa mengikuti kuliah ini dan mengambil motivasi dari Cak Ubaid yang berprestasi di tingkat nasional,”  katanya.

Mengenai kualitas informasi di televisi dan radio, Guru Besar UNISDA M. Afif Hasbullah berpesan untuk tidak segan-segan melaporkan ke KPI Pusat. Karena kewenangan menciptakan kualitas penyiaran dibebankan kepada KPI. “Kalau ada sinetron mengandung unsur negatif. Ini diurus Mas Ubaid. Radio-radio seluruh Indonesia dan televisi diawasi beliau,” tuturnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Rektor Bidang Akademik, Kerjasama, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Khotimah Suryani, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Syiar Keislaman Aswaja Annahdliyah Mahbub Junaidi, Sekretaris Rektorat, Kepala BPM, Ketua LPPM, Direktur Pascasarjana, para Dekan, Kepala Biro dan Lembaga, Dosen dan Tenaga Pendidikan serta mahasiswa baru UNISDA Lamongan. Met