Jambi - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2014 berlangsung di Provinsi Jambi. Acara yang dihadiri oleh Komisi Penyiaran Indonesia dari seluruh daerah di Indonesia dibuka langsung oleh Wakil Presiden Indonesia Boediono.  Adapun tema Rakornas KPI 2014, “Menciptakan Masyarakat Indonesia yang Cerdas dan Sadar Media”.

Dalam sambutannya Wakil Presiden Boediono mengatakan, untuk menciptakan dunia penyiaran yang sehat dibutuhkan ketetapan aturan bagi seluruh penyelenggara penyiaran di Indonesia. Dalam hal ini, Boediono meminta kepada pemangku kebijakan bisa menjaga wewenang dan tugas masing-masing tanpa saling intervensi.

“Kalau hal itu sudah tercapai, maka kita bisa memiliki lembaga-lembaga penyiaran berkelas dunia, yakni penyiaran yang tanpa takut, tanpa imbalan (without fear, without favor),” kata Wakil Presiden Boediono dalam sambutannya di Hotel Novita Hotel, Jambi, Selasa, 22 April 2014 yang disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

Lebih lanjut Wakil Presiden menjelaskan, tiga unsur utama pemangku kepentingan penyiaran adalah eksekutif dan legislatif. Boediono meminta agar kedua pemegang wewenang ini paham akan kewenangan masing-masing dan tidak boleh saling intervensi. “Ada kalanya eksekutif atau legislatif lebih dominan. Tetapi harus ada upaya untuk mengawal terus langkah-langkah yang melebihi kedua-duanya dan eksekutif dan legislatif harus sepakat," ujar Boediono.

Unsur ketiga dalam penyiaran, menurut Wakil Presiden adalah bisnis. Untuk lembaga penyiaran dalam hal ini juga yang terkait dalam bidang bisnis, Boediono meminta agar lembaga penyiaran mematuhi aturan yang ada, baik terkait isi siaran dan perizinan. Menurutnya, semua lembaga penyiaran harus mempunyai pengertian dan pandangan serta misi bersama untuk memajukan penyiaran Indonesia.

Bagi Boediono, penyiaran memiliki dampak yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Maka dalam pengelolaannya memerlukan insan penyiaran yang profesional. Ini profesi yang luar biasa pentingnya. Dampak siarannya mungkin akan terasa dan terlihat setelah lima atau sepuluh tahun kemudian,” terang Wakil Presiden.

Frekuensi penyiaran adalah aset yang terbatas milik publik dan harus dimanfaatkan dan dikelola untuk kebaikan bersama. Dengan sistem seperti itu, menurut Boediono, akan menciptakan pertukaran arus informasi yang berkualitas oleh dan untuk publik. Menurutnya, jika sudah berjalan seperti itu, akan meningkatkan efektivitas di segala bidang dalam kehidupan.

Di akhir sambutannya, Wakil Presiden meminta agar terlebih dahulu dirumuskan peraturan yang disepakati bersama. Setelah itu semua pihak yang memiliki wewenang akan mengetahui batas wewenangnya. "Selanjutnya, tugas komisi penyiaran menjaga independensi dan bebas dari intervensi eksekutif, legislatif, dan bisnis. Misi para komisioner hanya satu, bebas dari intervensi. Kemudian mengawal dan mengamankan pemanfaatan frekuensi publik tadi untuk kepentingan umum,” papar Wakil Presiden.

Sementara itu Ketua KPI Pusat Judhariksawan dalam sambutannya mengatakan, Rakornas tahun ini adalah kali pertama dilaksanakan di Pulau Sumatera. Selain itu menurut Judha, dari sebelas kali dilakukan Rakornas, pelaksanaan tahun ini menjadi perhatian KPI karena dihadiri langsung dan dibuka oleh Wakil Presiden dan sejumlah pejabat negara dan kementerian dalam seluruh rangkaian pelaksanaan Rakornas 2014.

“Kami patut bersyukur atas hal itu semua. Tak lupa kami ucapkan selamat kepada KPID dan Pemerintah Provinsi Jambi yang memfasilitasi pelaksanaan Rakornas tahun ini. Makna khusus untuk semua itu adalah, baru kali ini pertama kali Rakornas KPI dibuka Wakil Presiden. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Boediono di tengah kesibukan dan situasi politik yang sedang hangat usai pemilu legislatif dan menjelang pemilihan Presiden, dapat menyempatkan hadir dan berkenan membuka Rakornas KPI,” kata Judhariksawan.

Rapat koordinasi nasional KPI adalah suatu forum yang diselenggarakan setiap tahun yang dihadiri oleh seluruh anggota KPI baik pusat maupun daerah dari 33 provinsi. Rapat koordinasi nasional adalah forum KPI dalam menetapkan peraturan dan kebijakan terkait penyiaran sesuai dengan kewenangan KPI. Rakornas juga merupakan sarana komunikasi dan koordinasi untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi KPI sebagai lembaga Negara yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

“Dalam Rakornas KPI tahun ini ada beberapa isu besar yang akan dibahas dan direkomendasikan, antara lain tentang gagasan pembentukan lembaga rating alternatif, implementasi Sistem Stasiun Jaringan, digitalisasi penyiaran, dan pengaturan bisnis konten siaran. Semua isu tersebut didasari oleh adanya keinginan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang kritis terhadap terpaan media penyiaran serta masyarakat yang cerdas dan sadar media,” papar Judha.

Selain dihadiri oleh Wakil Presiden acara pembukaan Rakornas KPI 2014 juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Gubernur Provinsi Jambi dan segenap pejabat teras Pemda Jambi, Gubernur seluruh Provinsi di Sumatra, seluruh komisioner KPI Pusat dan Daerah.

Acara pembukaan Rakornas dibuka langsung oleh Wakil Presiden Boediono dengan simbolis pemukulan gong. Selain itu, dalam acara pembukaan acara dilaksanakan nota kesepahaman antara KPI dengan Kemenpora, KPI dengan Dewan Pers yang ditanda tangani oleh ketua lembaga masing-masing. Pelaksaan Rakornas KPI 2014 berlangsung sejak Selasa, 22 April 2014 sampai Kamis, 24 April 2014.

 

Jambi – Gubernur Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus menyatakan gembira dan terimakasih kepada KPI Pusat dan KPID atas dipercayanya Jambi sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2014. Dirinya berharap Rakornas KPI dapat memberi dampak yang positif bagi perkembangan penyiaran khususnya di daerah Jambi.

“Selamat datang peserta Rakornas. Terima kasih telah mempercayai Jambi sebagai tuan rumah Rakornas KPI. Kami merasa bangga atas kepercayaan  tersebut. Kami merasa senang Jambi menjadi tuan rumah Rakornas KPI. Kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Gubernur dalam sambutan acara ramah tamah dengan peserta Rakornas di Rumah Dinasnya, Senin Malam, 21 April 2014.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan potensi-potensi yang dimiliki daerahnya seperti tempat-tempat wisata yang menarik seperti taman air alam, Gunung Kerinci, Candi Muaro Jambi dan ratusan obyek lainnya.

Ketua KPI Pusat Judhariksawan, dalam sambutannya mengatakan kegiatan Rakornas KPI yang dihadiri 33 provinsi akan dihadiri Wakil Presiden Boediono. Rakornas ini menjadi Rakornas pertama yang dihadiri Wapres. “Kami atas nama KPI menyampaikan terima kasih banyak kepada pemerintahan dan masyarakat Jambi atas sambutannya dan kesempatan ini,” kata Judha.

Judha juga menyampaikan jika Rakornas KPI akan ditandatangani beberapa MoU dengan Dewan Pers dan beberapa lembaga lain. Usai ramah tamah, kedua belah pihak melakukan tukar menukar cindera mata. Gubernur juga menyerahkan cindera mata kepada tiga wakil KPID. Red

 

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Boediono memastikan akan hadir dan membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2014 yang berlangsung di Provinsi Jambi, Selasa, 22 April 2014.

Kepastian Wapres bersedia akan menghadiri dan membuka acara Rakornas KPI yang dihadiri seluruh KPID se Indonesia yang berjumlah 33 tersebut setelah KPI Pusat mengadakan pertemuan dengan protokoler Wapres di bilangan kantor Wapres, kemarin.

Rakornas KPI 2014 mengusung tema “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan sadar media penyiaran”, rencannya akan dihadiri sejumlah menteri antara lain Menkopolhukam, Anggota DPR RI dan beberapa tokoh bangsa seperti Jusuf Kalla, dan Hasyim Muzadi.

Dalam Rakornas nanti akan diadakan sejumlah seminar cluster, tentang rating, sinergi regulasi film dan iklan film untuk penyiaran yang mendidik antara KPI dan Lembaga Sensor Film, dan diskusi konten lokal. Sebagai informasi, Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (Rakornas KPI) 2014 adalah forum strategis KPI Pusat dan KPI Daerah dalam membahas dan merumuskan kebijakan penyiaran nasional. Red

Yogyakarta - KPID DIY bekerja sama dengan KPI Pusat menyelenggarakan Evaluasi Dengar Pendapat. Tahapan acara membahas evaluasi tahap awal permohonan perizinan penyiaran. Acara berlangsung pada Kamis, 17 April 2014 di Plaza Informasi Yogyakarta. 

Turut hadir dalam pertemuan itu seluruh komisioner KPID DIY dan panelis dari unsur masyarakat, yakni budayawan Hairus Salim dan tokoh agama KH. Abdul Muhaimin. Sedangkan dari KPI Pusat dihadiri oleh Komisioner Azimah Subagijo, Agatha Lily, dan Rahmat M. Arifin. Evaluasi Dengar Pendapat itu juga mengundang empat lembaga penyiaran, Lembaga Penyiaran PT Radio Gemma Satunama, Perkumpulan Radio Komunikasi Suara Manggala, Perkumpulan Radio Komunitas Radio Milik Kita, dan PT Indonesia Visual Televisi Yogyakarta.

Komisioner Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Sistem Penyiaran Azimah Subagijo menjelaskan, media penyiaran memiliki dampak dan pengaruh di masyarakat. Salah satu efek yang bisa ditimbulkan bisa mempengaruhi opini publik. Maka sejak awal pendirian lembaga penyiaran tujuan dari didirikan lembaga penyiaran harus memiliki tujuan yang jelas. 

“Seluruh media penyiaran baik bentuknya lembaga penyiaran swasta maupun lembaga komunitas punya tanggung jawab yang sama. Tujuannya harus tertuang dalam proposal permohonan perizinan. Tidak hanya sebatas itu, tujuan harus tercermin pada program siaran yang terencana. Program siaran harus sejalan dengan tujuan pada proposal permohonan izin penyiaran. Parameter ini akan diminta pertanggungjawabannya ketika lembaga penyiaran sudah mendapatkan izin penyiaran,” kata Azimah.

Lebih lanjut Azimah Subagijo mengatakan, evaluasi merupakan bentuk cerminan visi misi yang disampaikan dalam proposal pengajuan izin sebagai syarat administrasi. Visi misi yang tertuang dalam proposal harus dituangkan secara detail pada bagian perencanaan program acara yang dituangkan pada proposal.

“Selain itu, hadirnya lembaga penyiaran juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, membuat sumber daya lokal semakin bermanfaat, juga menjadi pemicu peningkatan ekonomi dan perubahan sosial menjadi lebih baik,” ujar Azimah.

Terkait evaluasi tahap awal lembaga penyiaran radio di Yogyakarta, Rahmat M. Arifin mengingatkan, mengelola penyiaran radio bukan hal yang mudah, dibutuhkan pengelolaan yang profesional. Hal senada juga dikemukakan Agatha Lily, bahwa idealisme dalam mengelola radio harus dijaga dan dipertahankan. Sehingga konsistensi dalam pengelolaan radio bisa tetap berjalan. "Jangan sampai idealisme pendidikan dan budaya kemudian tergoda untuk hanya menyajikan siaran hiburan semata,” papar Lily.

Panelis dari unsur masyarakat, Hairus Salim berbicara tentang penyiaran dalam konteks kebudayaan. Menurut Salim, kebudayaan bukan semata soal candi, artifak, atau hal-hal tentang masa lalu. “Kebudayaan jangan hanya terjebak pada hal yang bersifat eksotik. Namun kebudayaan adalah tentang perubahan. KPI dan masyarakat mengharap penyiaran membawa misi budaya menuju perubahan ke arah masyarakat Yogyakarta yang semakin baik,” terang Salim. 

Dari sudut pandang keagamaan, KH. Abdul Muhaimin mengatakan, misi kebudayaan juga tidak boleh meninggalkan agama. Menurut KH. Muhaimin, agama dan budaya adalah dua hal yang saling melekat. Menurutnya, agar siaran keagamaan tidak juga terjebak kemasan siaran yang menjadikan agama sebagai hiburan, namun agama sebagai faktor perubahan akhlak menjadi lebih baik. (Aqua)

Jakarta - Dalam rangka peningkatan kualitas siaran radio di Indonesia, KPI Pusat berkunjung ke  kantor pengurus pusat Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI). PRSSNI adalah salah wadah perkumpulan radio swasta yang berdiri sejak tahun 1974. Kunjungan berlangsung pada Rabu, 16 April 2014 di kantor PRSSNI di bilangan Adityawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Adapun komisioner yang ikut serta dalam kunjungan itu Kunjungan Ketua KPI Pusat Judhariksawan dan komisioner lainnya seperti Bekti Nugroho, Fajar Arifianto Isnugroho, Danang Sangga Buana, dan Agatha Lily. Dalam kunjungan itu rombongan KPI Pusat diterima langsung oleh Ketua Umum PRSSNI Rohmad Hadiwijoyo dan pengurus sekretariat seperti, K. Candi P. Sinaga, Bobby Abuwisono, Bob Iskandar, Slamet Mulyadi, dan Chandra Novriadi

Ketua KPI Pusat Judhariksawan mengatakan, selain bidang pengawasan, KPI juga memiliki kewajiban dalam menjaga dan mendorong sektor bisnis dunia penyiaran. Termasuk juga terus mendorong peningkatan kemampuan pengelola lembaga penyiaran secara bertahap.

“KPI kepengurusan periode ini, minimal bisa menggandeng seluruh elemen penyiaran untuk terus meningkatkan kualitas isi siarannya yang juga sejalan dari segi bisnis, termasuk lembaga penyiaran radio. Penyiaran yang baik bagi masyarakat itu lahir dari pengelola yang profesional dan memiliki kemampuan yang baik di bidangnya. Nah, kami ingin mengajak PRSSNI sekaligus masukan terkait standar kompetensi profesi dalam lembaga penyiaran radio,” kata Judhariksawan.

Menurut Judha, dengan adanya standar kompetensi itu sebagai bentuk proteksi profesi penyiaran di Indonesia menjelang berlakunya pasar bebas Asean atau ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) pada 2015. “Dengan ada standar profesi ini, tidak hanya melindungi pekerja kita saat dimulai pasar bebas Asean nanti. Ini juga sebagai persiapan, dengan standar pofesi ini pekerja kita juga bisa bekerja di negara-negara Asean nantinya,” papar Judha.

Ketua Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan SDM PRSSNI Chandra Novriadi mengatakan, perkembangan teknologi informasi saat ini membuat radio berpikir keras dalam hal persaingan isi siaran dan bisnis. Menurutnya hal itu juga sebagai tantangan dalam dunia penyiaran radio.

Chandra yang juga pengelola radio Prambors FeMale Delta menuturkan, perkembangan radio saat ini mengalami penurunan dari segi sumber daya manusia pengelolanya. Menurut Chandra, hal itu karena minat generasi muda yang kian menurun terhadap dunia radio dan aturan keberpihakan kepada radio dari negara.

Radio di Indonesia memiliki banyak penggemar dalam dekade 1990-an. Chandra menuturkan, pada masa itu penyiaran radio mengalami peningkatan pesat dari segi acara dan iklan. Namun saat ini mengalami penurunan dan kebalikannya. “Saking hebatnya radio kita masa itu. banyak teman-teman dari kawasan Asean dan Asia yang belajar di sini tentang penyiaran radio. Sekarang, banyak radio di Jakarta yang konsultan dari luar negeri, yang sebenarnya mereka adalah yang pernah belajar di sini,” tutur Chandra.

Di tengah ketatnya persaingan radio saat ini, Chandra mengungkapkan, banyak radio saat ini melupakan esensi dari penyiaran radio itu sendiri. Bagi Chandra yang selama puluhan tahun bergelut di dunia penyiaran radio, pada dasarnya radio itu menyajikan informasi, pendidikan, dan hiburan kepada pendengarnya dengan berbagai kemasan dalam isi siarannya. 

“Mulanya radio itu menyajikan siarannya untuk pendengar semata. Siaran sepenuhnya untuk pendengar. Jika mereka sudah suka, pendengar yang lain akan datang makin banyak. Kalau sudah begitu, dengan sendiri iklan akan datang,” papar Chandra.

Selama bergelut di dunia radio, menurut Chandra, penyiaran radio memiliki kecenderungan yang dekat dengan pendengarnya bila dibandingkan dengan media penyiaran lainnya. Dia mencontohkan, bagaimana komunikasi antara pendengar dengan penyiarannya. “Jika ada siaran yang tidak bagus, dengan sendirinya pendengar akan protes. Ada yang langsung ke studio radio, lewat telepon atau yang lainnya. Sistem komunikasi itu secara tidak langsung membuat radio memiliki sensor internal dalam tiap siarannya,” terang Chandra.

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.