Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 17 Mei 2017

Dilihat: 51685

Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat), Yuliandre Darwis mengatakan, ribuan lembaga penyiaran dengan isi konten yang berbeda harus dipayungi regulasi yang kuat, adil dan jelas. Aturan yang kuat, adil dan jelas itu menjamin adanya kepastian hukum. Hal itu disampaikannya di depan peserta Roundtable CASBAA (The Cable and Satellite Broadcasting Association of Asia) di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta, Rabu (17/5/17).

“Industri media dan penyiaran di Indonesia yang sangat kompetitif dengan konten yang beragam, regulasi menjadi alat untuk mengatur agar lebih adil diantara beragam industri penyiaran tersebut,” kata Andre.

Tapi di jaman globalisasi ini, lanjut Andre, regulasi juga harus dapat mengikuti perkembangan jaman dan teknologi sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan teknologi mutakhir.

“Perkembangan globalisasi yang sangat cepat, seharusnya dapat direspon dengan regulasi untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di masyarakat, bangsa, dan negara. Namun yang terjadi saat ini, percepatan globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi dan industri media terkesan lambat untuk merespon hal itu,” jelas Andre.

Selain regulasi, Andre menyoroti persoalan konten siaran yang perlu mendapat perhatian serius berkaitan dengan perbedaan nilai dan budaya antar negara yang berbeda-beda. Menurutnya, perlu adanya kesamaan pandangan dan pikiran untuk saling menghormati dan menghargai antar keragaman konten agar tidak terjadi kesalahpahaman persepsi.

Keragaman konten itu, lanjut Andre, dapat tersebar dengan cepat dan mudah ke seluruh negara dengan dukungan infrakstruktur internet yang sangat kuat mempengaruhi pandangan masyarakat dunia saat ini.

Fenomena teknologi yang telah mengglobal ini, kata Ketua KPI Pusat ini, membuat masyarakat dan negara-negara di seluruh dunia harus memiliki perhatian yang sama terhadap dunia penyiaran yang berkembang begitu cepat, apalagi bagi regulator penyiaran, pelaku industri media dan penyiaran, negara dan masyarakat itu sendiri. “Hal ini menjadi penting untuk menciptakan sinergi dalam merespon perkembangan dunia penyiaran,” paparnya. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 16 Mei 2017

Dilihat: 52925

Korea Selatan – Reality show populer Korea Selatan, Running Man, masuk dalam daftar hitam Komisi Penyiaran Korea. Program milik stasiun televisi SBS tersebut dianggap melanggar peraturan penyiaran karena dituding menyiarkan adegan tak pantas.

Pada 2 April 2017, Running Man memperlihatkan adegan pertarungan Haha dan Choi Min Yong. Mereka harus bergulat demi mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan.

Haha segera mengulurkan tangannya dan meraih bagian vital Choi Min Yong. Ia tak mau melepaskannya sampai Choi Min Ho melepas tangannya. Di akhir “pertarungan” tersebut Choi Min Ho memperlihatkan rasa kesakitan.

Menurut Korean Communications Standards Commission, permainan tersebut sangat tidak etis dan melanggar aturan.

“Running Man masuk dalam daftar konferensi di Korea Communications Standards Commision. Seseorang menunjukkan perilaku tak pantas dengan memegang alat vital di sebuah game di mana peserta harus menahan rasa sakit,” tulis Komisi Penyiaran Korea sebagaimana diwartakan Koreaboo, Rabu (9/5/2017). Red dari Harianjogja.com

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 17 Mei 2017

Dilihat: 27736

Jakarta – Jurnalis senior sekaligus Presiden Direktur Metro TV, Suryopratomo, menilai setiap insan pers memiliki tanggungjawab besar terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa. Karena itu, produk yang dihasilkan mereka mestinya bernilai positif terhadap kehidupan bangsa dan negara.

Hal itu disampaikan Tomi, panggilan akrab Suryopratomo, di depan peserta Sekolah P3 dan SPS KPI Angkatan XIX di Kantor KPI Pusat, Rabu (17/5/17).

Untuk mewujudkan insan pers yang demikian, kata tomi, ada lima prinsip yang harus ditanamkan yakni enlightenment, akurat, elegan, independen dan kredibel. “Lima prinsip ini harus ada dalam setiap jurnalis. Lima prinsip jurnalistik ini pun sudah banyak diterapkan di banyak negara,” jelasnya.

Menurut Tomi, pekerjaan jurnalis itu tidak sekedar kesenangan membuat berita tapi bagaimana produk berita yang dihasilkan itu bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. “Hal ini lah yang harus kita bangun,” tambahnya.

Tomi mengatakan, tugas jurnalis sekarang sangat berat karena berhadapan dengan perkembangan media komunikasi dan teknologi yang cepat. Selain itu, mereka juga dihadapkan dengan kondisi masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap media. "Meskipun menurut sejumlah penelitian media mainstream masih jadi pegangan,” katanya.

Karena itu, lanjut Tomi, untuk mengembalikan keyakinan masyarakat terhadap media mainstream. Prinsip dasar jurnaslitik tidak boleh ditinggalkan seperti pentingnya verifikasi sumber berita.

Menurut Tomi, lembaga penyiaran khususnya televisi memiliki peran besar dalam pembentukan jurnalis. Karena itu, sebaiknya setiap stasiun televisi memiliki tempat pelatihan jurnalistik. ***

Detail

Ditulis oleh SIP

Ditayangkan: 12 Mei 2017

Dilihat: 57144

Jakarta - Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) memasuki angkatan XIX. Setelah pendaftaran dibuka pada 03 Mei 2017, tercatat lebih dari 30 calon peserta yang mendaftarkan diri hingga ditutupnya masa pendaftaran pada 10 Mei 2017. Peserta Sekolah P3SPS adalah praktisi lembaga penyiaran, mahasiswa dan masyarakat umum. Pelaksanaan program yang bertujuan untuk mengembangkan soft skill dan profesionalitas praktisi penyiaran ini tidak memungut biaya apapun. Penyelenggaraannya ditanggung oleh APBN. 

Panitia mengumumkan peserta Sekolah P3SPS angkatan XIX yang dilaksanakan pada Selasa-Kamis, 16-18 Mei 2017. Dikarenakan terbatasnya kuota, maka nama pendaftar yang belum masuk angkatan XIX akan diprioritaskan pada angkatan selanjutnya (Juli 2017)  

Kepada peserta yang lolos, diharapkan kedatangannya di Ruang Rapat KPI Pusat pada pukul 08.30 dan membawa foto ukuran 3x4, dua lembar (satu lembar ditempel di sertifikat, 1 lembar untuk arsip). Adapun peserta Sekolah P3SPS angkatan XIX adalah: