Umum

Detail

Ditayangkan: 28 Maret 2013

Dilihat: 10843

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) setiap tahun melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dibarengi Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas). Kegiatan Rakornas KPI 2013 merupakan forum tingkat nasional yang berfungsi untuk menetapkan Peraturan dan Keputusan berkenaan dengan wewenang, tugas, kewajiban, dan Fungsi KPI. Serta untuk membahas isu-isu penyiaran terkini sesuai dengan perkembangan dinamika penyiaran. Sementara Harsiarnas adalah suatu momen untuk memperingati dimulainya aktivitas penyiaran di Indonesia.

Komisioner KPI Pusat yang juga PIC Rakornas 2013, Azimah Soebagyo menjelaskan rangkaian acara Harsiarnas dan Rakornas KPI 2013 ini, KPI mengambil tema “Membangun Indonesia Melalui Penyiaran”, dan diselenggarakan pada 31 Maret-3 April 2013 di Bali.

"KPI berharap, acara ini dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan penyiaran agar berkontribusi bagi terciptanya peningkatan kualitas informasi melalui penyiaran. Karenanya KPI berharap partisipasi seluruh masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama bersinergi menghadapi realita perkembangan dunia penyiaran, yang kerap menimbulkan dinamika sosial, politik dan budaya," paparnya dalam jumpa pers di kantor KPI Pusat, Kamis, 28 Maret 2013.

Berbagai permasalahan penyiaran terkini akan dibahas dalam forum Rakornas KPI. Diantaranya soal Penyiaran Pemilu yang masih memerlukan formulasi tepat bersama seluruh pemangku kepentingan, agar regulasi yang dihasilkan dapat bersikap adil bagi semua pihak.

Pada dasarnya, KPI mengharapkan adanya keterlibatan media penyiaran dalam mengedukasi masyarakat agar berdemokrasi dengan baik. Apalagi bangsa ini akan menghadapi momentum suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 2014. Tentunya, kearifan media penyiaran dalam menyampaikan informasi yang adil dan berimbang, akan menuntun masyarakat menentukan pilihan terbaik demi hadirnya kepemimpinan nasional yang kuat.

Pada momen Rakornas pula KPI akan menandatangani Nota Komitmen Gerakan Literasi Media bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, Dewan Pers, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Ikatan Jurnalis Televisi indonesia (IJTI), serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Nota Komitmen ini merupakan jalan awal bagi seluruh pemangku kepentingan untuk ikut peduli atas dampak yang ditimbulkan media pada masyarakat.

Hal terpenting yang menjadi agenda KPI dalam momen Harsiarnas dan Rakornas ini adalah, mengembalikan misi penting penyiaran bagi bangsa ini, yakni menyatukan masyarakat Indonesia melalui penyiaran. Sebagaimana kehadiran penyiaran selama ini yang selalu mendampingi bangsa Indonesia di setiap fase berdemokrasi, penyiaran juga memiliki peran strategis untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan segala keberagamannya, serta menguatkan kembali rasa nasionalime atas bangsa pada setiap rakyat Indonesia.

Rangkaian Harsiarnas ke-80 dan Rakornas KPI 2013, akan diselenggarakan di Bali pada 31 Maret-3 April 2013. Dalam acara ini sejumlah tokoh nasional telah mengkonfirmasikan kehadirannya. Mereka adalah Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari. Red

Detail

Ditayangkan: 28 Maret 2013

Dilihat: 16641

Jakarta – KPI Pusat mengundang RCTI untuk membahas salah satu program acara mereka yakni “Yang Muda Yang Bercinta”. Program ini dinilai tidak memiliki sensitifitas perlindungan terhadap anak-anak atau remaja. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor KPI Pusat hadir perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, Kowani, Komnas Perlindungan Anak, Fakta dan Lentera Anak Indonesia, Kamis, 28 Maret 2013. 

Diawal pertemuan, beberapa perwakilan lembaga angkat bicara mengenai program acara sinetron RCTI tersebut. Menurut mereka, sinteron “Yang Muda Yang Bercinta” bercerita dengan latar belakang kehidupan sekolah lebih mengutamakan cerita cinta ketimbang menonjolkan dunia pendidikannya. “Kami ingin mengajak semua lembaga penyiaran menciptakan tayangan yang sehat untuk anak-anak Indonesia,” kata Budi dari KPAI.

Nina Mutmainnah, Komisioner sekaligus Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat, mengharapkan RCTI dan umumnya semua lembaga penyiaran memiliki persfektif perlindungan terhadap anak-anak. Terkait acara sinetron yang dibahas, dirinya meminta RCTI untuk memperbaiki isinya. “Ini masukan buat RCTI,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto. Menurut Ezki, persfektif perlindungan terhadap anak-anak bagian tanggungjawab lembaga penyiaran memberi rasa aman kepada mereka dari dampak buruk isi siaran. “Jangan lagi mengorbankan terlalu banyak anak-anak kita. Ini pesan dari kami,” tegasnya.

Sementara itu, Aji S. Soeratmadjie, Corsec RCTI, akan mengumpulkan semua masukan sebagian bahan dalam rapat internal pihaknya. RCTI berterimakasih atas masukannya yang dinilai mereka sesuatu pelurusan. Red

Detail

Ditayangkan: 28 Maret 2013

Dilihat: 18732

Jakarta – Usai bertemu RCTI, KPI Pusat langsung mengadakan pertemuan dengan SCTV  membahas acara “Little Miss Indonesia”. Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, Kowani, Komnas Perlindungan Anak, Fakta dan Lentera Anak Indonesia. Pertemuan ini juga membahas konteks yang sama yakni pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dalam isi siaran.

Diawal acara, KPI Pusat menayangkan salah satu cuplikan dari tayangan tersebut. Usai melihat tayangan itu, sebagian perwakilan lembaga yang hadir berpendapat tayangan dalam acara tersebut cenderung pada pengeksploitasian anak-anak.

Dewi Motik, Ketua Umum Korwani, usai menonton tayangan itu langsung memberikan pendapatnya. Menurut dia, lembaga penyiaran harus bertanggungjawab terhadap masa depan anak-anak dengan ikut melindungi mereka. Salah satu cara yang efektif dengan memfilternya. “Kita tidak ingin mematikan bisnis ini. Cari bakat silakan, tapi yang terpenting adalah masa depan si anak,” kata mantan top model Indonesia tersebut.

Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto, meminta SCTV untuk memikirkan dampak yang terjadi terhadap anak-anak terkait tayang yang tidak pantas ditonton mereka. Menurutnya, orangtua berperan penting dan untuk membuat mereka lebih peka adalah dengan literasi media.

Nina Mutmainnah, Komisioner sekaligus Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat, meminta SCTV memberi perhatian terhadap perlindungan anak. “Tolong dipikirkan kemungkinan dampaknya, kami membutuhkan komitmen SCTV untuk memperbaiki hal ini,” katanya di depan perwakilan SCTV.

Dalam kesempatan itu, hadir perwakilan SCTV antara lain Hardijanto, Ubey, Doni Arianto, dan Maria. Red

Detail

Ditayangkan: 26 Maret 2013

Dilihat: 9126

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengutuk dan mengecam keras aksi kekerasan dan pendudukan stasiun Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Gorontalo yang dilakukan oleh massa pendukung calon wali kota Gorontalo, Adhan Dhambea pada Senin, 25 Maret 2013 malam.

Mochamad Riyanto, Ketua KPI Pusat menyampaikan statemen secara khusus, bahwa peristiwa tersebut merupakan kemunduran budaya di dalam konteks kebebasan pers dan kebebasan informasi di tengah-tengah akselerasi demokrasi di segala bidang yang kita jaga bersama sebagai bagian dari bangsa ini.

Secara tegas Riyanto mengatakan agar kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis dan media pers maupun penyiaran segera hentikan. Riyanto juga mendesak kepada para aparat hukum untuk segera mengambil tindakan tegas melalui penegakan hukum terkait dengan peristiwa tersebut.

Diharapkan kejadian ini dapat menggugah kesadaran semua pihak agar tidak menjadi preseden didalam dunia penyiaran kita khususnya.

Hal senada juga ditegaskan Idy Muzayyad. “Apapun alasannya itu tidak bisa dibiarkan. Kalaupun ada cara pemberitaan yang tidak pas, seperti seandainya tidak ada konfirmasi ke pihak terkait, harusnya ada mekanisme yang bisa ditempuh. Misalnya ralat, hak jawab dan hak koreksi yang bisa digunakan, tapi bukan dengan cara kekerasan seperti itu,” ungkap Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan, dalam pernyataanya disolo.com. Red