Umum

Detail
Dilihat: 91

 

Jakarta -- Pembinaan terhadap lembaga penyiaran merupakan salah satu upaya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memastikan isi siaran lembaga penyiaran tetap selaras dengan pedoman penyiaran. Proses pembinaan ini juga bagian dari diskursus atas dinamika isi siaran di tengah eruspsi media. Isi siaran diharapkan makin berkualitas, aman dan manfaat untuk masyarakat.

Anggota KPI Pusat, Tulus Santoso mengatakan, kegiatan pembinaan terhadap lembaga penyiaran yang dilakukan KPI merupakan proses rutin mengevaluasi program-program siaran yang dinilai berpotensi melanggar pedoman penyiaran. Sehingga program-program tersebut melakukan pembenahan dan penyempurnaan atas tayangannya. 

“Kami ingin memastikan isi siaran, baik di TV dan radio, berjalan sesuai koridor pedoman penyiaran yang berlaku. Karena kami melakukan pengawasan isi siaran tanpa henti, jadi setiap temuan yang berpotensi melanggar akan segera kami respon melalui proses pembinaan lembaga penyiaran. Proses ini merupakan tahap awal kami menjalankan mekanisme perbaikan dan peningkatan kualitas isi siaran,” jelas Tulus usai kegiatan pembinaan sejumlah lembaga penyiaran di Kantor KPI Pusat, Jumat (21/2/2025).

Dalam dua hari ini, Kamis (20/2/2025) hingga Jumat (21/2/2025), KPI Pusat menyelenggarakan kegiatan pembinaan terhadap lembaga penyiaran antara lain Badar TV, Andalas TV (ANTV), Nusantara TV (NTV), Surya Citra Televisi (SCTV) dan lembaga penyiaran radio. Dalam kesempatan ini, KPI Pusat menanyangkan tayangan program acara di masing-masing lembaga penyiaran yang dinilai ada indikasi melanggar. 

“Kami juga mendengarkan secara langsung pandangan dan respon dari lembaga penyiaran terkait tayangan tersebut. Apa maksud dan substansi dari tayangan yang terindikasi itu, sekaligus kami meminta mereka melakukan perbaikan-perbaikan internal pada program yang dimaksud,” tambah Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran ini.

Penempatan jam tayang 

Sementara itu, Anggota KPI Pusat Aliyah menyampaikan, pembinaan ini dalam rangka mengingatkan lembaga penyiaran agar tidak melewati batas kepatutan yang diatur dalam P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) KPI tahun 2012. 

“Kita perlu mempertimbangkan aspek kepatutan seperti soal waktu tayang yang tepat untuk program-program acara film yang mengandung unsur kekerasan. Jika memang jam tayangnya tidak bisa dipindahkan karena faktor segmentasi penonton yang sudah terbentuk, tetap harus ada pertimbangan bahwa anak-anak masih berpotensi menonton,” ujar Aliyah pada saat pembinaan ANTV, Kamis (20/2/2025) kemarin.

Anggota KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan ikut menanggapi perihal jam tayang ini. Dia mengkhawatirkan dampak terhadap anak-anak yang menonton karena penayangannya di jam aman (anak). 

“Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tayangan-tayangan yang berisiko tinggi, seperti adegan kekerasan atau adegan yang tidak sesuai untuk jam tayang tertentu,” kata Koordinator bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat ini saat pembinaan ANTV kemarin. 

Dalam kesempatan itu, Hasrul menyampaikan keprihatinannya dengan kondisi lembaga penyiaran sekarang. “Kami memahami bahwa kondisi industri penyiaran saat ini tidak mudah, dan dari segi bisnis, banyak tantangan yang dihadapi. Namun, kita tetap perlu mencari solusi agar teman-teman di sini dapat tetap mematuhi regulasi tanpa menghambat operasional bisnis,” ujarnya. 

“Kita harus memastikan bahwa tayangan semacam ini tidak menjadi konsumsi anak-anak. Saya sepakat dengan para komisioner lainnya bahwa penggeseran jam tayang adalah langkah yang lebih tepat. Jangan sampai program yang seharusnya ditayangkan di malam hari justru dipindahkan ke pagi atau siang, karena dapat berdampak pada audiens yang lebih luas, termasuk anak-anak,” tutup Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, di penghujung kegiatan pembinaan ANTV. ***

 

 

Detail
Dilihat: 58

 

Jakarta - Tantangan dunia jurnalistik semakin kompleks di era digital sekarang ini. Kecepatan informasi yang beredar di berbagai platform sering kali mengaburkan batas antara fakta dan opini. Hal ini menuntut para jurnalis untuk tetap menjaga integritas dan marwah profesinya. 

Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, I Made Sunarsa menerangkan, jurnalistik memiliki peran krusial dalam memberikan informasi yang akurat, obyektif, dan berimbang kepada masyarakat. Namun, di tengah derasnya arus informasi di media sosial, praktik jurnalisme kerap mengalami tantangan besar, seperti penyebaran berita hoaks, disinformasi, serta tekanan kepentingan tertentu. 

“Kredibilitas media terletak pada kemampuannya menyampaikan berita yang berbasis fakta, diverifikasi, dan berimbang. Jika marwah jurnalistik tergerus, maka kepercayaan publik terhadap media akan semakin menurun,” ungkap I Made Sunarsa saat menjadi pemateri dalam diskusi Konvensi Nasional Media Massa yang diselenggarakan Dewan Pers bertajuk “Disrupsi Berganda Terhadap Media Massa” di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dalam konteks ini, sambung I Made Sunarsa, peran KPI sangat penting dalam mengawasi konten-konten yang disiarkan, terutama di media penyiaran. KPI memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa berita yang disiarkan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik, tetapi juga mematuhi regulasi yang berlaku agar tidak menyesatkan publik. 

“Sebagai pilar keempat demokrasi, media dan jurnalis memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, setiap jurnalis harus terus meningkatkan kapasitasnya, memahami perkembangan teknologi digital, serta berpegang teguh pada nilai-nilai jurnalistik yang berlandaskan kebenaran dan keadilan,” katanya.

Di tempat yang sama, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menilai. KPI dan Dewan Pers atau pemangku kepentingan lainnya perlu menggelar pertemuan penting untuk merumuskan aturan dan kebijakan baru yang selaras dengan kepentingan masyarakat dan negara.  Menurutnya, pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks dan menjaga kedaulatan informasi nasional. 

“Pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Regulasi yang jelas dan tegas diperlukan agar media di Indonesia tidak kehilangan arah dan tetap berorientasi pada kepentingan publik,” katanya.

Di era digital, media asing semakin mendominasi ruang informasi di Indonesia. Hal ini menyita perhatian Hary Tanoe yang menurutnya negara-negara lain telah lebih dulu menetapkan kebijakan ketat terhadap perusahaan teknologi asing, sementara Indonesia masih tertinggal dalam regulasi terkait.

"Jika kita tidak segera bertindak, media nasional akan semakin tergerus oleh perusahaan digital asing yang memiliki modal besar dan infrastruktur kuat. Oleh karena itu, regulasi yang akan dirumuskan harus mampu memberikan perlindungan bagi industri media dalam negeri agar tetap kompetitif," tutup Hary. Syahrullah

 

 

 

Detail
Dilihat: 392

 

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima kunjungan Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (13/2/2025). Kunjungan dalam rangka diskusi mengenai pengawasan dalam penyiaran, serta peran KPI dalam menghadapi arus informasi di media sosial. 

“Selaku mitra kerja masih banyak hal yang belum kami ketahui terkait KPID, maka kami meminta arahan dan masukan dari KPI Pusat,” ucap Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu. 

Pihaknya juga menanyakan terkait bagaimana tugas KPI dalam kaitannya menghadapi tantangan di era digital, kebijakan penyiaran lokal, program strategis dalam menghadapi konten kreator independen yang tidak tersentuh regulasi penyiaran yang ada, pengaturan infrastruktur penyiaran, serta bagaimana menindaklanjuti lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran dalam penyiaran. 

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD, Julitje Maringka menyoroti pentingnya pengawasan terhadap media sosial.

Komisioner sekaligus Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat, I Made Sunarsa, menyatakan keresahan yang sama terkait media sosial. “Kami tidak bisa menjawab banyak karena kewenangan masih belum di KPI. Namun, sebagai lembaga negara kami berupaya memberi literasi dan edukasi. Dalam kegiatan itu kami juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi tayangan di televisi dan radio. Kami juga bekerjasama dengan 12 perguruan tinggi di Indonesia untuk menilai kualitas tayangan,” ujarnya.

Menguatkan apa yang disampaikan rekannya, Komisioner Bidang Kelembagaan, Evri Rizqi Monarshi, menekankan perlunya bersama-sama mendorong pengesahan revisi Undang-undang (UU) Penyiaran. 

“Di daerah, media online sangat banyak dan mungkin memberitakan hoaks. Temen-temen KPID ada program GLSP (Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa), Goes to School dan Goes to Campus yang menyasar anak muda sebagai upaya mengurangi paparan dari media sosial,” lanjutnya. Dia berharap DPRD memberi dukungan terhadap program yang diselenggarakan oleh KPID.

Terkait penyiaran lokal, Komisioner Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP), Muhammad Hasrul Hasan, menyatakan bahwa hal itu dikembalikan lagi pada bagaimana pemerintah menciptakan kebijakan atau regulasi yang peduli terhadap industri penyiaran lokal, karena faktanya persaingan dalam industri ini tidak mudah.

Mengakhiri kunjungan, Anggota Komisi IV, Paula Runtuwene, kembali menyoal tentang regulasi terkait platform digital yang sudah diatur di beberapa negara dan mengusulkan perluasan kewenangan KPI. 

“Kewenangan KPI berdasar undang-undang, untuk revisi sudah sampai Baleg dan memang dalam pasal disebutkan perluasan kewenangan media berbasis internet. Sebenarnya yang penting ada yang mengawasi, ini memang harus jadi gerakan bersama. Itu yang kami sebut tadi sebagai tambahan tugas literasi terhadap masyarakat, termasuk kerja sama dengan LP dan KPID. Misalnya dialog berkala dengan RRI tentang bagaimana resiko media sosial bagi generasi muda,” kata I Made Sunarsa.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Anggota Komisi I yaitu Eugenie Mantiri, Fermaitha Mokodompit, dan Melisa Gerungan. Anggita/Foto: Agung R

 

Detail
Dilihat: 905

 

Jakarta – Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan anak dalam mengonsumsi konten dan media. Salah satunya melalui pendampingan ketika menonton siaran televisi di rumah. 

Pandangan ini disampaikan Anggota KPI Pusat, Aliyah, saat menjadi nara sumber acara Parenting Talkshow Bijak Mengelola Media Sosial bertajuk “Mencegah Dampak Negatif Gadget dan Media Sosial Pada Anak” yang diselenggarakan Pengurus Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (NU) PCNU Kota Malang dan Pengurus Daerah Badan Koordinasi Majelis Ta’lim Masjid Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Malang, di Gedung DPRD Kota Malang Jawa Timur, Kamis (13/2/2025).

“Proses pendampingan ini untuk memastikan siaran TV yang disaksikan sesuai dengan kategori usia anak mereka. Selain itu juga ada proses arahan dan kritisi kepada anaknya ketika tontonan yang mereka saksikan tidak sesuai atau mengarah pada hal yang negatif. Jadi ada dinamika diskusinya,” jelasnya di depan ratusan peserta yang hadir dalam talkshow tersebut. 

Proses pendampingan ini, lanjut Aliyah, juga akan membentuk kualitas hubungan anak dan orang tua. Pendampingan ini menjadi media interaksi yang harus dipelihara di lingkungan keluarga.

Bahkan, menonton TV dan melakukan pendampingan menjadi cara yang efektif dalam mencegah anak dari pengaruh buruk media sosial. “Anak-anak harus diedukasi bagaimana mengakses media yang baik. Salah satu media yang baik dan terpercaya adalah media penyiaran, TV dan radio. Kenapa demikian, karena TV dan radio ada dalam pengawasan KPI. Jadi lebih aman dan dipastikan kebenarannya. Sedangkan media baru atau media sosial, belum terkontrol sama sekali,” ujar Komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat ini.

Aliyah juga menjelaskan secara rinci fungsi media penyiaran yakni sebagai alat media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Selain juga berfungsi dalam kaitan pengembangan ekonomi dan kebudayaan.

“Penyiaran juga diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia," tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Aliyah juga memaparkan tugas dan fungsi KPI yang salah satunya melakukan pengawasan isi siaran di TV dan radio. “Ketika ada siaran TV dan radio yang dinilai melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), kami akan memberikan sanksi terhadap program tersebut. Jadi, kami memastikan siaran TV dan radio itu ada dalam pengawasan dan regulasi yang berlaku,” tutupnya. ***

Detail
Dilihat: 563

Jakarta -- Hari Radio Sedunia atau World Radio Day kembali diperingati pada Kamis (13/2/2025). Peringatan Hari Radio Sedunia dicetuskan oleh UNESCO pada tahun 2011 dan diadopsi sebagai hari internasional oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2012.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis, radio di tingkat global menjadi media yang paling banyak dikonsumsi. Kemampuan unik untuk menjangkau khalayak terluas ini menjadikan radio dapat membentuk pengalaman keberagaman masyarakat, menjadi arena bagi semua suara untuk berbicara, terwakili, dan didengar.

Sejarah Hari Radio Sedunia

Hari Radio Sedunia diumumkan pada tahun 2011 oleh negara anggota UNESCO dan diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi A/RES/67/124 pada tahun 2012 sebagai hari internasional yang diperingati setiap tanggal 13 Februari.

Mengingat radio sebagai media yang kuat untuk merayakan kemanusiaan dalam segala keragamannya. Radio merupakan platform untuk wacana demokratis.

Di tingkat global, radio tetap menjadi media yang paling banyak dikonsumsi. Kemampuan unik untuk menjangkau khalayak terluas ini menandakan radio dapat membentuk pengalaman keberagaman masyarakat.

Selain itu, radio menjadi media yang berbiaya rendah, secara khusus cocok untuk menjangkau masyarakat terpencil dan orang-orang yang rentan. Radio juga memainkan peran penting dalam komunikasi darurat dan bantuan bencana.

Tema Hari Radio Sedunia 2025

Hari Radio Sedunia 2025 mengangkat tema “Radio and Climate Change” atau “Radio dan Perubahan Iklim” untuk mendukung stasiun radio dalam liputan jurnalistik mereka tentang masalah iklim. Hal ini berkaitan dengan masalah iklim di bumi.

Di tengah meningkatnya dampak negatif iklim yang terus menerus melanda planet bumi, seperti konfirmasi bahwa tahun 2024 merupakan tahun terhangat yang pernah tercatat, kehancuran parah yang disebabkan oleh kebakaran hutan di California, atau dampak besar degradasi lahan terhadap miliaran orang, komunikasi yang tepat mengenai peristiwa iklim menjadi semakin penting.

Jika kita memfokuskan perhatian pada masa depan kita saat ini, tahun 2025 sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim. Menurut Perjanjian Paris, jika kita ingin membatasi pemanasan global hingga 1,5°C, emisi gas rumah kaca harus mencapai puncaknya paling lambat pada tahun tersebut, lalu mulai menurun.

Untuk mencapai tujuan internasional Perjanjian Paris tentang iklim, radio ikut berkontribusi dengan mendukung masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim melalui penyebaran informasi berbasis fakta, suara pendengar, atau acara radio khusus.

Meskipun akhir-akhir ini stasiun radio mengalami kelangkaan sumber daya keuangan, yang mengakibatkan pengurangan staf dan peningkatan biaya dalam memperoleh informasi terverifikasi, penggunaan sumber yang beragam dan dapat diandalkan sangat penting untuk pelaporan tentang perubahan iklim. Red dari berbagai sumber

 

  1. Pasca Efisiensi, KPI Pastikan Pengawasan TV dan Radio Tetap Berjalan
  2. Melanggar Aturan Siaran? KPI Bisa Kenakan Denda PNBP!
  3. Terima Mahasiswa UMY: KPI Tekankan Pentingnya Peran Sivitas Akademika dalam Dunia Penyiaran
  4. Rocky Gerung Ucapkan Kata Tak Pantas dalam Siaran, KPI Pusat Panggil iNews TV

Halaman 1 dari 686

Hak Cipta © 2025 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.