- Detail
- Dilihat: 3887
Jakarta - Pemerintah mengusulkan pengaturan mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana pada rancangan undang-undang penyiaran yang tengah dibahas antara DPR dan pemerintah saat ini. “Tidak ada gunanya Undang-Undang jika tanpa sanksi,” ujar Kalamullah Ramli, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam acara Focuss Group Discussion di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat tentang Revisi Undang-Undang Penyiaran. (30/6).
Selain memberikan usulan tentang sanksi tersebut, pemerintah juga secara konsisten menyampaikan usulan tentang pelaksanaan digitalisasi serta rencana alternatif tentang penyelenggara multipleksing. “Ada usulan penyelenggara mux adalah BUMN non penyiaran, ada juga yang mengusulkan diselenggarakan oleh LPP TVRI,” tambah pria yang disapa Muli ini. Namun demikian, semua usulan tersebut masih akan dikoordinasikan lagi dengan Komisi I DPR RI yang mengawasi masalah penyiaran ini.
Dalam FGD tersebut, perwakilan dari KPI-KPI Daerah juga memberikan masukan kepada Kemenkominfo. Secara tegas, KPI sepakat mengenai penguatan kelembagaan KPI dalam Undang-Undang merupakan keharusan. “Niat baik untuk penguatan kelembagaan itu seharusnya dapat tercermin dalam rumusan mengapa KPI ini harus ada,” ujar Fajar Arifianto, komisioner KPI Pusat bidang kelembagaan.
Karenanya banyak kritisi dan masukan dari KPID, agar lembaga ini tidak sekedar melakukan pengawasan di isi siaran, namun juga ikut terlibat dalam penyusunan sistem penyiaran di Indonesia. Lebih dari itu, Koordinator bidang Kelembagaan KPI Pusat Bekti Nugroho juga mengingatkan, pada dasarnya keberadaan KPI harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan di Indonesia. “Lembaga penyiaran harus terus menerus diingatkan tentang kontribusi mereka terhadap pembangunan peradaban masyarakat kita,” ujar Bekti. Dirinya melihat, jalan untuk mewujudkan itu adalah menjadikan KPI sebagai lembaga yang punya kekuatan penuh, agar lembaga penyiaran baik televisi ataupun radio sejalan dengan tujuan berdirinya negeri ini.
Hal lain yang mengemuka adalah soal tata hubungan KPI Pusat dan KPI Daerah, kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran, serta kewajiban memberikan penyadaran akan dampak media yang belum muncul dalam rancangan undang-undang ini.
Jakarta - Memasuki pertengahan bulan Ramadhan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) masih mendapati adanya tayangan program Ramadhan di televisi yang bermuatan kekerasan secara verbal, pelecehan, pelanggaran atas perlindungan anak dan remaja, serta pelanggaran atas norma kesopanan. Hal itu dapat dilihat dari teguran yang dikeluarkan oleh KPI Pusat kepada Sahur Itu Indah (Trans TV), Alhamdulillah Kita Sahur (Trans 7), dan Ngabuburit (Trans TV), pada 30 Juni 2015 lalu. Sedangkan surat peringatan juga dilayangkan KPI pada program Assalamualaikum D’ Terong (Indosiar) dan Pesbukers (ANTV) karena adanya kekerasan verbal.
Cipayung – Andy Flores Noya akrab disapa Andy presenter acara penuh inspiratif “Kick Andy” berbagi pengalaman dengan kru monitoring isi siaran KPI Pusat dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring Isi Siaran tahun 2015 di Cipayung, Bogor, Jumat lalu, 26 Juni 2015.
Saat menjadi Pemred di salah satu stasiun televisi berita, Andy pernah begitu marah kepada redaksinya karena menayangkan demo anak-anak sekolah dasar yang melemparkan bangku-bangku sekolah. “Saya juga marah ketika ada tayangan tentang seorang ibu yang di garuk dalam razia PSK ketika sedang menunggu angkot untuk pulang ke rumah padahal ibu tersebut bukanlah PSK. Ini jadi perdebatan kita. Kenapa hal ini bisa masuk,” katanya menggusarkan dampak pemberitaan tersebut terhadap anak-anak dan ibu tersebut.
Menurut Andy, persaingan antar media khususnya televisi tanpa disadari atau tidak mengabaikan etika yang pernah diajarkan pada saat dirinya sekolah Jurnalistik. Pelanggaran etika sudah menjadi hal biasa dan massif pada saat ini. “Nilai-nilai yang kami perjuangkan dulu sudah bergeser karena tuntutan rating,” keluh pria yang semasa duduk di bangku kuliah lebih mengutamakan membeli buku ketimbang jajanan.
Andy membuka rahasia sukses program “Kick Andy”-nya kepada peserta Bimtek berjumlah enam puluh orang tersebut. Menurutnya, sebuah program acara harus memberi impact positif bagi pemirsanya. Karenanya Dia begitu menekankan pentingnya pembahasan di awal produksi untuk meraba bagaimana dampak dari tayangan tersebut, apakah positif atau sebaliknya.
Dalam kesempatan itu, Andy berpesan kepada para pemantau agar dapat melihat persfektif program-program mana yang memiliki nilai-nilai tersebut. “Semua orang sudah menganggap KPI sebagai lembaga yang kredibel. Jadi, jika KPI sudah menilai sebuah program apakah program itu jelek atau baik, mereka akan percaya. Espektasi masyarakat terhadap KPI semakin tinggi,” tambah Andy.
Jakarta - Jelang pelaksanaan Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung 9 Desember 2015, KPI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) “Pengaturan dan Pengawasan Penyiaran Pilkada Serentak”. Diskusi fokus terarah itu membahas seputar aturan pengawasan kampanye yang ditayangkan atau disiarkan oleh Lembaga Penyiaran sesuai dengan Undang-undang Penyiaran, bahasan peraturan siaran kampanye yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, dan pencarian formula pengawasan dengan lembaga terkait.
Menurut Ferry hal yang perlu dibahami oleh peserta Pilkada dan masyarakat, bahwa siaran iklan kampanye semua pasangan calon dilakukan oleh KPU melalui KPU Provinsi dan dilaksanakan pasangan calon. Ada sejumlah mekanisme iklan kampanye yang akan berlaku dalam Pilkada serempak. 
Menurut Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron, pelaksanaan pengawasan Pilkada serentak itu memiliki perbedaan dengan pengawasan Pemilu 2014 lalu. Menurutnya karena pelaksanaannya di daerah. "Kita harus ketemu lagi untuk membicarakan hal ini karena konteksnya lokal dan otoritasnya di daerah, kewenangan pejabat lokal, dan hal-hal lain," ujar Daniel.
