Umum

Detail

Ditayangkan: 07 Februari 2014

Dilihat: 12464

Jakarta - Melihat banyaknya isu-isu dari siaran infotainment yang terkadang berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengundang perwakilan dari stasiun televisi dan rumah produksi program infotainment untuk membahas persoalan itu dan menyamakan persepsi terhadap aturan yang ada yakin UU Penyiaran dan P3 dan SPS KPI, Jumat, 7 Februari 2014.

Pertemuan yang berlangsung hampir dua jam lebih tersebut berjalan konstruktif. Baik stasiun TV maupun rumah produksi menyadari pentingnya peningkatan quality control (QC) untuk program siaran infotainment agar terhindar dari pelanggaran. 

Dalam pertemuan yang dihadir Komisioner KPI Pusat, S. Rahmat Arifin, Agatha Lily dan Amirudin, berhasil disepakati beberapa poin pertemuan salah satunya mengenai perlunya batasan waktu yang cukup antara rumah produksi dan staisun televise pada saat penyerahan program. Ini dalam upaya memberi ruang untuk tim editing di stasiun televise melakukan proses editing.

Hal lain yang disepakati yakni stasiun tv dan PH berkomitmen untuk tidak menyiarkan hal-hal yang melanggar privasi, norma kesopanan dan kesusilaan, penghormatan SARA dan perlindungan terhadap anak dan remaja. 

“KPI berpesan untuk semua pihak agar berhati-hati dan bahkan menghindari siaran-siaran terkait privasi, perceraian, pernikahan, SARA, atau konflik. Hal-hal yang tidak bermanfaat bagi publik tidak perlu disiarkan,” kata Komisioner KPI Pusat bidang Isi Siaran, Agatha Lily, usai pertemuan tersebut.

Terkait diadakan pertemuan itu, baik stasiun televisi maupun rumah produksi, menyambut baik dan berharap pertemuan sejenis diadakan secara reguler minimal 3 bulan sekali. Red

Detail

Ditayangkan: 05 Februari 2014

Dilihat: 2839

Jakarta - Surat Edaran  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat tentang penyiaran iklan politik terkait pemilu harus dipahami sebagai usaha KPI untuk mengarahkan lembaga penyiaran untuk berkontribusi lebih besar dalam pendidikan politik. Peran serta lembaga penyiaran dalam menyukseskan pesta demokrasi, harus diperluas dengan memberikan informasi yang utuh soal kepemiluan. “Banyak masyarakat yang belum mengetahui berapa banyak partai politik yang ikut serta dalam pemilu. Akibat informasi yang tidak imbang yang selama ini tersaji di lembaga penyiaran”, ujar Judhariksawan, Ketua KPI Pusat, dalam pertemuan dengan direksi lembaga penyiaran di KPI Pusat  (5/2).

Pada pertemuan tersebut, KPI menjelaskan lebih rinci tentang surat edaran mengenai penyiaran iklan politik terkait pemilu dan surat keputusan KPI Pusat tentang Petunjuk Pelaksanaan Terkait Perlindungan Kepentingan Publik, Siaran Jurnalistik, dan Pemilihan Umum.  Menurut Agatha Lily, komisioner KPI Pusat bidang pengawasan isi siaran, pada dasarnya surat edaran dan petunjuk pelaksanaan tersebut untuk memfasilitasi lembaga penyiaran memberikan kesempatan yang sama pada seluruh peserta pemilu tampil di lembaga penyiaran.

Lembaga penyiaran sendiri sebenarnya masih mempertanyakan tentang batasan definisi iklan kampanye yang menurut mereka merupakan kewenangan penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dan KPU untuk menilainya. Sehingga, lembaga penyiaran berharap KPI melakukan koordinasi dengan kedua lembaga tersebut.

KPI sendiri tetap akan melakukan koordinasi dengan Bawaslu dan KPU, terkait surat edaran ini. Namun demikian KPI berharap, lembaga penyiaran dapat memerhatikan surat edaran tersebut. “Bagaimanapun juga, surat edaran ini diterbitkan atas dasar bahwa lembaga penyiaran memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam untuk menyukseskan pemilu”, ujar Judha.

Sementara itu dari Kompas TV menyadari adanya kepentingan suasana kebatinan publik yang harus didengar oleh KPI. “Saya sepakat agar lembaga penyiaran menjaga intensitas iklan politiknya”, ujar M Riyanto. Namun demikian, koordinasi KPI dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dan KPU tetap diperlukan, agar lembaga penyiaran memiliki kepastian hukum atas regulasi yang ada.

Komisioner KPI Pusat lainnya yang turut hadir adalah Idy Muzayyad dan Rahmat Arifin. Sedangkan lembaga penyiaran yang hadir yakni ANTV, MNC, RCTI, Global TV, Metro TV, Trans 7, Trans TV, B Channel, SCTV, dan Kompas TV.

Detail

Ditayangkan: 06 Februari 2014

Dilihat: 6756

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melakukan sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) di stasiun televisi RCTI, kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Kamis, 6 Februari 2014. Sosialisasi ini ditujukan langsung kepada tim kreatif dan produksi program di RCTI. Hadir dalam sosialisasi Komisioner KPI Pusat, Agatha Lily, S. Rahmat Arifin, Danang Sangga Buana dan Bekti Nugroho.

Di awal acara, Komisioner KPI Pusat, S. Rahmat Arifin mengatakan, televisi harus memberi manfaat yang baik bagi masyarakat. Manfaat itu berupa siaran-siaran yang mendidik dan mencerahkan meskipun itu program hiburan. “Jika tayangan hiburan sehat tentunya berdampak baik bagi masyarakat,” katanya.

KPI mempunyai tanggungjawab yang sejalan dalam upaya mencerdaskan masyarakat melalui penyiaran. Tanggungjawab itu masuk dalam fungsi lembaga yang dibentuk oleh UU Penyiaran No.32 tahun 2002. “Fungsi KPI selain sebagai regulator juga sebagai lembaga untuk pembinaan,” tutur Rahmat yang juga Ketua bidang Isi Siaran KPI Pusat.

Sementara itu, Bekti Nugroho, Komisioner KPI Pusat bidang Kelembagaan yang hadir dalam sosialisasi itu, mengingatkan soal tujuan dari UU Penyiaran yakni penyiaran yang bermanfaat dan mencerdaskan bangsa. Dalam kaitan itu, Bekti berharap stasiun televisi memiliki program acara yang membanggakan dan bermanfaat untuk bangsa.

Ungkapan senada juga dikatakan Danang Sangga Buana, Komisioner KPI Pusat bidang Infrastruktur Penyiaran dan Perizinan. Menurutnya, program siaran yang mendidik dan bermanfaat harus di kedepankan ketimbang sebaliknya karena ini menyangkut kepentingan bangsa dan kebutuhan masyarakat. “Buatlah program yang rating maker tanpa harus menghilangkan etika dan moral. KPI sangat berharap adanya program yang mendidik,” katanya.

Agatha Lily, Komisioner KPI Pusat bidang Isi Siaran, memandang keselamatan bangsa dan dampak yang menimpa akibat tayangan tidak mendidik harus dipikirkan semua pihak. “Kita harus membenahi apa yang kurang dan salah supaya layar kaca kita menjadi baik. Mari kita jaga bersama layar kaca kita,” ajak Lily.

Pada saat sesi tanya jawab, muncul pertanyaan soal minimnya pemberian apresiasi dari KPI kepada acara-acara yang dinilai baik dan berkualitas. Menurut mereka, Anugerah KPI belum cukup memberi ruang apresiasi pada acara baik dan berkualitas.  Mereka juga berpendapat tentang pentingnya kegiatan sosialisasi seperti ini dilakukan secara berkesinambungan oleh KPI kepada lembaga penyiaran khususnya orang-orang yang bersentuhan langsung dengan bidang produksi. Red

Detail

Ditayangkan: 03 Februari 2014

Dilihat: 6666

Jakarta – Stasiun TV ANTV melaksanakan keputusan sanksi administratif yang diberikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat atas pengurangan durasi waktu tayang program “Pesbukers” selama 30 menit. ANTV telah menjalani pelaksanaan sanksi pada 29, 30, dan 31 Januari 2014.Hal itu diungkapkan bagian pemantauan langsung KPI Pusat.

Sebelumnya, KPI Pusat memutuskan memberikan sanksi berupa pengurangan durasi 30 menit untuk Program Siaran “Pesbukers” di ANTV selama tiga hari berturut-turut, Kamis bulan lalu, 23 Januari 2014. Sanksi pengurangan durasi yang diberikan KPI Pusat atas pelanggaran program “Pesbukers” pada tanggal 19 Desember 2013. Pelanggarannya yaitu adanya adegan pelukan dalam durasi kurang lebih 3 menit. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan perlindungan anak, norma kesopanan, dan kesusilaan serta penggolongan program yang diatur dalam P3 dan SPS KPI. Red