Umum

Detail

Ditayangkan: 16 Oktober 2013

Dilihat: 11653

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengundang TVRI untuk menyampaikan klarifikasi terkait pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran terhadap P3 dan SPS KPI tahun 2012 dalam program siaran di lembaga penyiaran publik tersebut.  Klarifikasi dilakukan pada Rabu sore, 16 Oktober 2013, di kantor KPI Pusat, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, TVRI diwakili GM Pemberitaan, Pipit Irianto, serta beberapa orang dari bagian redaksi pemberitaan TVRI. Adapun dari KPI Pusat, hadir Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, Komisioner sekaligus Ketua bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, S. Rahmat Arifin, dan Komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran, Agatha Lily.

Disela-sela pertemuan, ditayangkan cuplikan dugaan pelanggaran yang dilaporkan masyarakat dan direkam bagian pemantauan KPI Pusat. Usai penayangan cuplikan tersebut, TVRI diminta menjelaskan adanya tayangan yang diduga melanggar tersebut bisa muncul dalam siarannya. 

Adapun klarifikasi yang disampaikan TVRI terkait tayangan yang diduga melanggar, menjadi masukan dan data yang akan disampaikan dalam rapat pleno KPI Pusat untuk memutuskan sanksinya. Diakhir klarifikasi, TVRI dimintai menandatangani berita acara. Red

Detail

Ditayangkan: 15 Oktober 2013

Dilihat: 8511

Bandung - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sangat mendukung upaya Radio Republik Indonesia (RRI) untuk menjadi Radio Pemilu. Hal ini karena media masa khususnya penyiaran sangat strategis sebagai media informasi pendidikan politik bagi masyarakat. Untuk itu, RRI harus menjunjung tinggi independensi dan netralitasi. Demikian disampaikan Azimah Subagijo, Komisioner KPI Pusat dalam acara Workshop Penguatan Program Pemberitaan Investigatif, Indepth News dalam Rangka Pemilu 2014 yang diselenggarakan oleh Direktorat Program dan Produksi LPP RRI, di Bandung (9/10).

Apalagi, tambah Azimah, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti RRI, harus menjadikan muatan yang informatif dan edukatif sebagai prioritas dalam siarannya. Selain tentu saja,mengedepankan pula fungsi perekat social bagi masyarakat Indonesia yang beragam. Di mata Azimah, peran RRI sangat besar, untuk menyebarluaskan informasi kepemiluan hingga ke seluruh pelosok daerah di Indonesia. Bahkan, hingga daerah-daerah yang bersebelahan dengan negara tetangga. Karenanya, lanjut Azimah, sangat wajar jika RRI diharapkan mengoptimalkan perannya dalam menginformasikan proses demokrsi dalam pemilu. “Harapan kita, hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pemilu tahun depan”, ujarnya.

Independensi dan netralitas bagi lembaga penyiaran khususnya RRI sebenarnya juga menguntungkan bagi pembangunan citra positif RRI. Mengingat stigma pada masa orde baru yang menilai RRI sebagai corong pemerintah masih kuat, terutama di beberapa elemen masyarakat. Di sisi lain, ujar Azimah, dengan menjaga independensi dan netralitas sebagai radio pemilu, RRI menunjukkan dirinya sebagai LPP yang semakin professional dan dapat dipercaya masyarakat.

Hadir pula pada acara Workhop ini, yaitu Ferry Kurniawan, anggota  Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyampaikan tentang tahapan-tahapan pemilu dan penyelenggaraannya. Sedangkan moderator acara ini adalah lstugutari.

Detail

Ditayangkan: 16 Oktober 2013

Dilihat: 5839

Jakarta – Apakah anda semua setuju dengan ajakan untuk menghentikan segala bentuk tayangan kekerasaan. Dan, menghentikan semua bentuk kekerasan tersebut dimulai dengan menyetop isi pemberitaan tentang kekerasan.

Ajakan tersebut disampaikan Stanley Adi Prasetyo, Anggota Dewan Pers, dalam makalahnya yang berjudul “Siaran Kekerasan dalam Perspektif Etika Jurnalistik” pada workshop Standar Kelayakan Siaran Bermuatan Kekerasan dalam Program Jurnalistik yang diselenggarakan KPI Pusat, Kamis pekan lalu, 10 Oktober 2013.

Menurut Stanley, ajakan tersebut bagian dari moratorium bersama dengan juga memperketat kepatuhan pelaksanaan KEJ (Kode Etik Jurnalistik) dan P3 dan SPS KPI, memperketat fungsi pengawasan dan pembinaan dari Dewan Pers dan KPI, memproses dan memublikasikan pelanggaran yang terjadi kepada masyarakat luas, mendorong munculnya media watch dan melakukan media literasi.

Didalam makalahnya, Stanley menjelaskan jika masyarakat tidak pernah mengetahui apakah tayangan kekerasan tersebut berbahaya atau tidak. Bagi masyarakat, tayangan kekerasan di televisi hanyalah sebuah hiburan dan tidak membahayakan. Memang benar, itu hanyalah sebuah tayangan dan sama sekali tidak berbahaya. Namun, dibalik tayangan kekerasan itu, kita bisa saja mencontoh apa yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kekerasan di televisi.

Menurut Stanley, anak-anak tidak bisa dibiarkan dengan menyaksikan tontonan seperti itu. Jika terlalu sering, ada kemungkinan mereka akan merasa terbiasa dengan tindak kekerasan dan bukan tak mungkin anak-anak akan melakukan peniruan tindak kekerasan tanpa rasa takut.

Apa yang disampaikan Stanley terkait bahaya pemberitaan kekerasan tidak lepas dari kondisi yang ada di masyarakat kita yang mudah dipengaruhi. Bagaimana pun, pengaruh media terhadap masyarakat sangat kuat karena memang media punya kekuatan besar itu.

Harusnya  media tidak boleh melupakan fungsi institusi sosialnya yakni ikut bertanggungjawab menjaga tatanan sosial, medidik masyarakat, bukan sekedar memberikan informasi tapi tidak mendidik. “News judgement banyak ditinggalkan oleh media kita demi mengejar rating dan prestise yang muaranya pada satu tujuan yakni keuntungan,” papar Stanley dalam presentasinya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Priyambodo, Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) menekankan penerapan standar kompetensi wartawan dan program melek media. Menurutnya, kedua program sudah bukan menjadi wacana tapi harus diwujudkan. Red

Detail

Ditayangkan: 11 Oktober 2013

Dilihat: 14594

Jakarta – Pembinaan isi siaran dengan dialog dan diskusi sangat diperlukan, agar antara lembaga penyiaran dan KPI memiliki persepsi yang sama. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran, Agatha Lily pada pertemuannya dengan ANTV dan TV One pada 11 Oktober 2013.

Berdasarkan pemantauan langsung KPI dan pengaduan masyarakat, KPI menerima banyak keluhan program-program  yang disiarkan ANTV dan TV One.  Dalam kesempatan tersebut, KPI menyampaikan tayangan yang dimaksud sebagai koreksi internal agar kedepan program dapat lebih baik dan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dan Undang-Undang Penyiaran. Pembinaan juga akan dilakukan pada seluruh stasiun TV.

Menurut Lily, pembinaan merupakan bagian dari himbauan KPI. “Himbauan ini bukan sanksi, hanya mengingatkan agar tidak ada tayangan yang berpotensi melanggar lagi. Mudah-mudahkan menjadi awal perbaikan TV”, Jelas Lily.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Heriyadi, Kasubbag Pemantauan KPI Pusat, Irfan Senjaya, Koordinator Pemantauan KPI Pusat dan Sofyan, Legal KPI Pusat. Dari TV One hadir  Ade Pepe, Manager Dokumentasi dan Raldy Boy, PR Manager, sedangkan ANTV hadir juga Zoraya Perucha, Head of Corporate Communications, Herty Purba, Direktur Produksi, David Pardede, Suharto dan Eko. Red