- Detail
- Dilihat: 5172
Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mendukung penguatan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menata dunia penyiaran di Indonesia agar lebih baik lagi. Hal tersebut disampaikan Zulkifli saat menemui Komisioner KPI Pusat, yang melakukan audiensi di kantornya di Gedung Nusantara 5, Komplek DPR-MPR, Jakarta (3/11).
Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli menilai harus ada langkah terobosan yang diambil KPI agar sanksi-sanksi yang dikeluarkan kepada lembaga penyiaran yang melanggar regulasi penyiaran dapat menimbulkan efek jera. “Harus ada sanksi yang lebih kuat dari sekedar sanksi administratif”, ujarnya.
Dari pengamatan politisi asal Lampung ini, penyiaran sekarang justru lebih banyak memunculkan perilaku negatif yang sebenarnya justru menghambat investasi asing di negara ini dan menimbulkan citra yang negative tentang Indonesia. Padahal, menurut Idy Muzayyad (Wakil Ketua KPI Pusat), penyiaran diarahkan untuk menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memajukan kebudayaan nasional, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa.
Sementara itu, komisioner KPI Pusat bidang kelembagaan, Fajar Arifianto Isnugroho, menyampaikan tentang peluang penguatan KPI secara kelembagaan lewat revisi Undang-Undang Penyiaran. Pada DPR periode lalu, pembahasan revisi undang-undang penyiaran sudah dimulai, namun tidak selesai, ujar Fajar. Karenanya, KPI berharap agar Komisi I DPR RI pada periode 2014-2019 ini dapat menyelesaikan revisi undang-undang tersebut, sehingga tatanan penyiaran di Indonesia dapat berlangsung lebih baik lagi. Untuk itu, Zulkifli yang juga mendapat amanah di Komisi I DPR RI ini meminta KPI segera menemui pimpinan DPR RI dan ketua-ketua Fraksi di DPR untuk mendukung revisi undang-undang penyiaran dalam rangka penguatan kelembagaan KPI.
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Komisioner KPI Pusat koordinator bidang kelembagaan Bekti Nugroho, koordinator bidang pengawasan isi siaran Rahmat Arifin, komisioner bidang pengelolaan struktur dan system penyiaran Danang Sangga Buwana dan komisioner bidang pengawasan isi siaran Agatha Lily, didampingi Sekretaris KPI Pusat Maruli Matondang. (Ira)
Jakarta – KPI Pusat terus mengasah kemampuan para analis pemantauan langsung isi siaran dengan pelatihan pendalaman materi dan aplikasi penerapan P3 dan SPS KPI. Pelatihan yang berlangsung di Hotel PP University, Cisarua, selama dua hari mulai 30 - 31 Oktober 2014, memberikan berbagai aspek pelatihan terkait penilaian analisa yang objektif terhadap tayang yang ditayangkan stasiun televisi dan radio dalam hal Jurnalistik, Perlindungan Anak, Pemilu, Sara dan kekerasan ditinjau dari sisi legal aspek.
Bandung - Ketua KPI Pusat Judhariksawan mengatakan perlunya rekonstruksi ulang penyiaran dalam era konvergensi media saat ini. Menurutnya, perkembangan teknologi dan informasi saat ini sudah membawa kemudahan akses konten penyiaran hanya melalui internet. Ia mencontohnya begitu gampangnya mencari live streaming saluran televisi berjaringan Indonesia.
Bandung - Perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak perubahan kultur dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal media, kini masyarakat tidak lagi menikmati dan menggunakan media dalam bentuk satu arah. Namun dengan satu perangkat sudah bisa mendapatkan dan menikmati kemudahan akses media dan informasi serta bisa interaktif langsung di dalamnya. 
