Umum

Detail

Ditayangkan: 27 September 2013

Dilihat: 6454

Denpasar- Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) di lokal Bali diimbau menjaga komitmen siarkan isi program sesuai proposal awal yang diajukan. Imbauan ini muncul dari momentum Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) yang digelar bersama antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali dan Kominfo di Kute Bali, pada 23 – 25 September lalu. Terdapat 10 LPS radio yang dihadirkan dalam EUCS tersebut.

“Pencantuman program siaran pada proposal awal dalam pengajuan ijin untuk mendapatkan Rekomendasi Kelayakan (RK) seringkali tidak dijalankan secara konsisten oleh LPS. Memang dalam perkembangannya, paska  Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) untuk mendapatkan RK itu, program siaran boleh berubah, tetapi tidak boleh direduksi dan disederhanakan, apalagi disepelekan. Ini jelas tidak benar,” ungkap Danang Sangga Buwana, komisioner KPI Pusat.

Danang juga menegaskan agar isi siaran itu 80% harus benar-benar berisi siaran produk lokal ketimbang musik-musik asing yang akhirnya membuat degradasi kearifan lokal.

Sementara Amiruddin, komisioner bidang Perizinan KPI Pusat, menggarisbawahi sajian isi siaran yang harus sesuai dengan segmentasi pendengar (radio). Program siaran juga tidak hanya berisi hiburan tanpa makna.

“Radio-radio di Bali ini seharusnya jeli dan proporsional menyiarkan programnya sesuai segmen pendengar yang telah ditentukan. Jangan sampai siarannya hanya bersifat hiburan semata, tanpa adanya unsur pendidikan terhadap masyarakat pendengar,” tegas Amiruddin.

Senada dengan Danang dan Amir, I Nyoman Mardika selaku komisioner KPID Bali, secara detail menegaskan komitmen LPS agar program siaran yang diajukan sesuai dengan proposal yang diberikan pada saat Evaluasi Dengar Pendapat sesuai dengan (EDP).

“Terjadi banyak perbedaan dari proposal pengajuan awal. Misalnya komitmen menyiarkan konten budaya lokal pada jam tertentu tertentu justru diisi dengan konten musik. Selanjutnya, program siaran yang semestinya mempunyai slot jam tayang sekian jam, sengaja dikurangi. Ini kan sebenarnya melanggar komitmen dan seolah mempermainkan semua proses dalam rapat-rapat perizinan. masalah ini harus menjadi catatan penting,” pungkas Nyoman. (Intan & Zet El)

Detail

Ditayangkan: 25 September 2013

Dilihat: 6787

Jakarta – Rapat pleno Komisi Penyiaran Indonesia Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran kepada Trans TV dan Trans7 terkait program siaran yang dinilai telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

Dalam pertemuan KPI dengan Trans TV dan Trans7 pada 25 September 2013 di kantor KPI Pusat, S. Rahmat Arifin, Kepala Bidang Isi Siaran memaparkan bahwa program siaran Sinema Spesial Keluarga berjudul "Baby Geniuses” yang tayang di Trans TV dan Theater7 Malam yang berjudul "I Know What You Did Last Summer" di Trans7 telah melanggar P3 dan SPS KPI.

Sinema Spesial Keluarga berjudul "Baby Geniuses” yang tayang di Trans TV pada tanggal 4 September 2013 pukul 17.01 WIB menayangkan adegan seorang anak yang sedang memegang cerutu. Adegan ini dilanjutkan dengan penayangan anak lain yang memasukkan cerutu ke dalam mulutnya, seperti adegan menghisap cerutu.

KPI Pusat menilai bahwa jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan anak, pelarangan dan pembatasan materi siaran rokok, dan penggolongan program siaran. KPI Pusat memberikan sanksi administratif teguran tertulis dan memutuskan bahwa tindakan penayangan tersebut telah melanggar P3 Pasal 14, Pasal 18, dan Pasal 21 ayat (1) dan SPS Pasal 15 ayat (1) dan (3), serta Pasal 37 ayat (4) huruf a.

Sedangkan, Theater7 Malam yang berjudul "I Know What You Did Last Summer" di Trans7 telah menayangkan eksploitasi tubuh bagian dada pemeran wanita secara close up dan medium shot. Jenis pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pembatasan dan pelarangan adegan seksual. KPI Pusat juga memutuskan bahwa tindakan penayangan tersebut telah melanggar P3 Pasal 16 dan SPS Pasal 18 huruf h dan memberikan sanksi administratif teguran kedua yang sebelumnya telah menerima teguran tertulis pertama pada 12 Maret 2012.

Selain hal itu, dalam pertemuannya KPI Pusat juga menampilkan tayangan yang dinilai perlu diperbaiki untuk kedepannya. Terkait hal tersebut, KPI menampung seluruh masukkan dari Trans TV dan Trans7. Kedepan, Rahmat menginginkan akan lebih memperbanyak dialog dengan stasiun TV untuk menyamakan persepsi agar isi siaran televisi akan lebih baik.

Agatha Lily, Komisioner Bidang Isi Siaran juga mengatakan akan melakukan pembinaan pada semua TV, dan memberikan tayangan yang perlu diberikan perhatian bersama agar kedepan hal-hal yang dikhawatirkan  melanggar P3 dan SPS bisa dihindari. Red

Detail

Ditayangkan: 25 September 2013

Dilihat: 7164

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, mendukung terbentuknya nomenklatur anggaran sendiri untuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Ini salah satu upaya memberi ruang bagia KPI Pusat untuk lebih leluasa menjalankan dan memaksimalkan kinerja kelembagaannya ke depan. Demikian disampaikan Priyo saat menerima kunjungan Ketua dan Komisioner KPI Pusat di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I Komplek DPR/MPR RI, Jakarta, 25 September 2013. 

“Kami sampaikan terimakasih atas dukungannya agar KPI Pusat memiliki nomenklatur anggaran sendiri. Ini akan lebih memaksimalkan kinerja lembaga,” kata Komisioner KPI Pusat bidang Kelembagaan, Fajar Arifianto Isnugoho kepada Wakil Ketua DPR RI.

Diawal pertemuan, Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, menyampaikan sejumlah laporan terkait program kerja lembaganya yang sudah dijalankan dan yang akan dikerjakan ke depan. Berikut disusul penyampaian oleh Komisioner KPI Pusat yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut yakni Danang Sangga Buana, Azimah Subagijo, dan Amirudin.

Dalam kesempatan itu, Judha memberitahukan jika KPI Pusat akan melaksanakan Rapat Pimpinan KPI se-Indonesia mulai 30 September hingga 3 Oktober di Bandung. Agenda Rapim membahas beberapa hal seperti penyiaran pemilu, aturan tambahan LPB, dan digitalisasi.

Rencananya, Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, berkenan untuk hadir menjadi pembicara kunci dalam pembukaan Rapim yang akan dihelat di Hotel Preanger kota Bandung dan dihadiri lebih dari 160 perserta yang terdiri atas Ketua dan Wakil serta Kepala Sekretariat KPID se-Indonesia tersebut. Red

Detail

Ditayangkan: 24 September 2013

Dilihat: 5150

Jakarta – Komisi I DPR RI sepakat dan mengupayakan agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki nomenklatur anggaran sendiri pada tahun 2014 mendatang. Selama ini, anggaran KPI masih menyantol pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Demikian disampaikan dalam rekomendasi rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan KPI serta KI (Komisi Informasi), Selasa, 24 September 2013.

Diawal RDP, Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, menyampaikan laporan penggunaan anggaran KPI Pusat sampai dengan bulan September 2013. Sejumlah program masih dijalankan KPI Pusat dan ditargetkan penyerapannya hingga akhir tahun anggaran 2013 dapat mencapai angka 98%. Selain itu, disampaikan rencana anggaran dan program KPI untuk tahun anggaran 2014 (RKA/KL) dan usulan inisiatif barunya. 

Menanggapi laporan tersebut, dalam isi rekomendasinya, Komisi I DPR RI menerima penjelasan dari KPI Pusat terkait RKA/KL tahun anggaran 2014 dan akan menindaklanjutinya dalam rapat dengan Kementerian Kominfo.

TB Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, mengatakan jika anggaran KPI masih kurang dan perlu ditambah untuk mendukung kinerjanya. "Jika anggaran KPI dan KI digabung nilainya sama dengan satu dinamo kapal selam," katanya membandingkan.

Terkait alat topang kinerja KPI, Pimpinan Komisi I lainnya, Mahfudz Siddiq mengatakan perlu ada terobosan baru yakni dibentuknya satker mandiri bagi KPI. “Kami sudah menyampaikan hal ini ke pimpinan DPR untuk berkirim surat kepada kementerian keuangan,” katanya.

Mahfudz Siddiq menambahkan, kehadiran KPI dan alat dukungan yang diperlukannya penting agar peran negara jadi lebih optimal. Namun dikhawatirkannya, keberadaan KPI belum banyak diketahui masyarakat khususnya ditingkat bawah jadi perlu ada sosialisasi yang masif.

Dalam RDP tersebut, turut hadir Komisioner KPI Pusat, Azimah Subagijo, Agtha Lily, Bekti Nugroho, dan Fajar Arifianto Isnugroho serta Kepala Sekretariat KPI Pusat, Maruli Matondang. Red