Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 18 April 2019

Dilihat: 22601

Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran: Mayong Suryo Laksono

Jakarta - Pelaksanaan  Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia harus dikawal pada setiap tahapannya. Hal ini diharapkan agar proses demokrasi yang sedang dilewati sekarang menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas. Pemilu 2019 adalah kali pertama digelar secara bersamaan, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif yang meliputi DPR RI, DPR tingkat I dan II serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingatkan lembaga penyiaran untuk tidak terlalu asyik menjadikan hasil hitung cepat Pemilihan Presiden (Pilpres) yang sudah diumumkan sejak pukul 15.00 WIB kemarin (17/4), sebagai berita utama yang diulang-ulang terus penayangannya. Hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survey memang sudah menunjukkan perolehan angka yang didapat pada masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden, namun demikian penghitungan suara resmi secara riil (real count) masih berlangsung di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk itu, KPI meminta seluruh lembaga penyiaran mengawal proses penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini disampaikan Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran, Mayong Suryo Laksono, di kantor KPI Pusat, siang tadi (18/4). 

Mayong menilai, jika lembaga penyiaran terlalu fokus memberitakan hasil hitung cepat, masyarakat kehilangan kesempatan mendapat informasi tentang proses penghitungan suara yang sedang berlangsung di KPU. “Mohon untuk melihat juga penghitungan riil di KPU dan menjadikan bahan berita utama,” tambah Mayong. 

Selain itu, KPI berharap lembaga penyiaran memberikan porsi yang seimbang atas penghitungan suara pemilihan legislatif. “Jangan lupa, ada penghitungan legislatif untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota dan DPD RI.” Proses ini pun perlu dikawal oleh publik, melalui lembaga penyiaran sebagai penyampai fakta-fakta yang terjadi selama Pemilu. 

Masyarakat Indonesia sudah menunaikan haknya memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen. Lembaga Penyiaran, harus memainkan peran kontrol sosial dengan menjaga suara masyarakat, lewat pemberitaan proses penghitungan suara legislatif. “Sayang kalau proses Pemilu yang cukup melelahkan dan berbiaya amat mahal ini tidak menghasilkan wakil-wakil masyarakat yang berkualitas,” kata Mayong. 

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 17 April 2019

Dilihat: 23261

 
Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran: Hardly Stefano Pariela

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi kepatuhan lembaga penyiaran terhadap surat edaran KPI nomor 1 tahun 2019 tentang Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Lembaga Penyiaran. Dari pemantauan yang dilakukan KPI pada hari pemungutan suara, seluruh lembaga penyiaran baru menyiarkan hasil hitung cepat setelah pukul 15.00 WIB. Selain itu, secara umum, KPI tidak menemukan adanya pemberitaan yang bersifat kampanye pada hari ini. Hal tersebut disampaikan Hardly Stefano Pariela, Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, di kantot KPI Pusat di sela aktivitasnya memantau langsung siaran Pemilu di televisi dan radio, (17/1).

Terkait siaran hitung cepat hasil pemilu ini, KPI meminta lembaga penyiaran secara terus menerus menyebutkan bahwa hasil hitung cepat bukanlah hasil resmi. Serta meminta masyarakat bersabat sampai keluar hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum.

Lembaga Penyiaran diharapkan ikut mengawal proses perhitungan suara dengan tidak menyiarkan klaim kemenangan secara berlebihan dari pihak-pihak tertentu. “Mari kita hormati proses dan tahapan pemilu yang masih berlangsung ini”, ujar Hardly.

Selain itu, sebagai fungsi kontrol sosial, lembaga penyiaran diharapkan tetap meliput seluruh proses penghitungan suara pemilu yang dihitung secara berjenjang dimulai hari ini di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sampai perhitungan tingkat nasional. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi kepemiluan yang valid dan akurat dari penyelenggara pemilu.

Hardly berharap lembaga penyiaran menyajikan pemberitaan yang menyejukkan dan mampu merekatkan kembali ikatan sosial di masyarakat yang sempat renggang. “KPI berharap melalui penyiaran,  televisi dan radio dapat menghadirkan konten siaran yang mampu membangun persaudaraan, serta memulihkan masyarakat dari perseteruan”, ujarnya. Dengan demikian momentum demokrasi yang akan selalu dilewati bangsa ini setiap lima tahun, dapat berlangsung tanpa ada gesekan sosial yang berarti.

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 18 April 2019

Dilihat: 5734

Banjarmasin – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) mulai melaksanakan kerjasama kegiatan Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2019 periode 1 dimulai dengan Workshop Riset Indeks bagi Tim Panel dan Surveyor Riset di Banjarmasin, Kamis (18/4/2019).

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ULM, Prof. H. Asmu’i, saat membuka workshop menyampaikan, pihaknya komitmen menjalani kerjasama dengan KPI melalui riset indeks kualitas ini demi perbaikan kualitas siaran televisi. “Kami mendukung langkah KPI melakukan riset ini dan berharap kegiatan riset terhadap siaran televisi dapat berkesinambungan agar perbaikan kualitas siaran televisi kita makin meningkat,” katanya di depan peserta workshop.

Asmu’i mengatakan, siaran televisi memegang peranan sentral dalam memberikan kebutuhan informasi bagi masyarakat. Karenanya, partisipasi lembaga penyiaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut haruslah berisikan hal-hal yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. “Jadi wajarlah jika ada evaluasi terhadap lembaga penyiaran terutama televisi,” katanya.

Sorotan terhadap kualitas siaran televisi di tanah air juga disampaikan Ketua KPID Kalimantan Selatan, Milyani. Menurutnya, ada empat hal yang menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas penyiaran yakni penguatan pengawasan siaran lembaga penyiaran, ego sektoral pemilik lembaga penyiaran, regulasi penyiaran yang mesti diubah, dan peran masyarakat ikut mengontrol siaran.

“Siaran berkualitas merupakan hak publik. Oleh karenanya, KPI melakukan kontrol dan menilai isi siaran salah satu melalui riset seperti ini. Dengan bantuan dari tim ahli dari universitas, upaya untuk peningkatan kualitas tayangan dapat terwujud,” kata Meliyani.

Dia berharap riset ini dapat bermanfaat bagi publik yaitu mendapatkan siaran sehat, cerdas dan mendidik. “Peran masyarakat di Kalimantan Selatan dapat membantu upaya ini agar optimal dan baik,” papar Meliyani.

Sementara itu, Tenaga Ahli Riset dan Penelitian KPI Pusat, Isma Dwi Fiyani, menjelaskan metodelogi yang digunakan dalam riset indeks KPI sekarang. Ada delapan kategori program yang menjadi kajian riset yakni, kategori anak, wisata budaya, religi, infotainment, talkshow, variety show, berita dan sinetron.

Dia juga menjelaskan latar belakang dari kegiatan riset ini untuk memberikan sumbangsing pada dunia penyiaran serta sebagai urgensi fungsi pemberdayaan bagi lembaga penyiaran maupun pemangku kebijakan. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 16 April 2019

Dilihat: 16685

Surabaya – Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2019 yang dilakukan KPI bersama 12 Perguruan Tinggi yang ada di 12 Kota, dapat menjadi rujukan alternatif bagi industri penyiaran dan masyarakat ketika menentukan sebuah tayangan itu layak ditonton atau tidak. Apalagi metodelogi yang dipakai dalam riset atau survei ini lebih mengutamakan sudut pandang kualitas.

Ketika membuka kegiatan Workshop Riset Indeks Kualitas Program Siaran 2019 di Surabaya, Senin (15/4/2019), Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Totok Suyanto, mengatakan riset indeks KPI berbeda dengan riset yang dilakukan lembaga survei lain. Riset KPI lebih menitikberatkan pada perspektif kualitas ketika melihat tayangan. Cara ini tidak sejalan dengan cara menilai secara kuantitas. 

“Siaran televisi saat ini sangat banyak. Sayangnya, tidak semua masyarakat mengetahui tentang rating and sharing yang ditujukan untuk melihat seberapa banyak tayangan tersebut ditonton oleh masyarakat. Karenanya KPI hadir untuk melihat tayangan berdasarkan perspektif kualitas, yang bahkan terkadang hal itu tidak selalu berjalan beriringan dengan kuantitas,” jelas Totok.  

Menurut Totok, menayangkan siaran yang baik dan berkualitas memerlukan usaha yang tak sedikit. Namun sesuatu yang berkaitan dengan nilai itu perlu diperjuangkan. Salah satu yang didorong Totok adalah penanaman nilai yang berbasis keluarga menjadi model dalam tayangan. 

“Semoga semakin lama peningkatan selera masyarakat akan semakin membaik. Semoga ke depannya KPI dapat mengedukasi masyarakat agar menjadi lebih berkualitas. Kampus juga harus menjadi mitra KPI agar menjadi lebih baik lagi,” tandasnya. 

Di tempat sama, Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, mengatakan perbedaan riset yang dilakukan KPI tahun ini adalah lebih mendalam karena metode yang digunakan menggabungkan cara survei dan riset. Riset ini menjadi pembeda dari sistem rating and sharing yang dikeluarkan oleh lembaga survei lain. Menurutnya, riset indeks yang dilakukan KPI dapat menjadi penyeimbang dalam bentuk kualitatif. Selain itu, riset ini diharapkan mendorong konten tayangan menghibur lebih bernilai atau punya value. 

Nuning berharap kerjasama dengan Unesa melalui riset ini akan menjadi menjadi input untuk mengawal baiknya kualitas tayangan televisi. “Misalnya pada ruang KKN mahasiswa dengan melakukan literasi media, bagaimana menonton televisi yang baik dan berkualitas. Atau pada PPL mendampingi siswa untuk menonton tayangan televisi yang baik,” katanya. ***