Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 28 Mei 2019

Dilihat: 17398

Bogor - Sebelum gelaran Forum Rapat Bersama (FRB) dan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) dimulai, Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPI Pusat Agung Suprio memaparkan program kerja, berupa sistem aplikasi yang memudahkan terbacanya relasi kebutuhan masyarakat dalam satu wilayah.

“Proses perizinan melalui Online Single Submission (OSS) yang saat ini dicanangkan oleh pemerintah, dibarengi dengan persiapan pembuatan aplikasi database oleh KPI,” ujar Agung Suprio.

Duduk di sebelah Geryantika Kurnia, Dit Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Agung Suprio melanjutkan dalam pembuatan aplikasi database ini, ada kecenderungan membaca segmentasi dan populasi dalam sebuah wilayah. “Selain itu, juga bisa membaca dan mengetahui kebutuhan Minat, Kepentingan dan Kenyamanan (MKK) publik  terhadap kebutuhan penduduk di suatu wilayah akan media penyiaran,” tambahnya.

Untuk bisa mencapai ini, KPI akan menggelar kerja sama dengan beberapa instansi. “KPI sudah melakukan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepamahamn dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Semoga ini semakin mengarahkan lembaga penyiaran tepat sasaran dan fungsional bagi masyarakat,” papar pria yang akrab disapa Agung ini.

FRB dan EUCS saat ini dilaksanakan di Hotel Salak The Heritage, Bogor. Acara yang berlangsung pada 28-29 Mei 2019 ini dihadiri oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, KPI Pusat dan sebagian KPI Daerah. Met

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 27 Mei 2019

Dilihat: 12301

Palembang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan melalukan literasi media di jalanan Kota Palembang, Sumatera Selatan. KPID Sumsel mencari bentuk lain kegiatan literasi dengan berinterasi langsung ke masyarakat di jalanan.

Wakil Ketua KPID Sumsel, Guntur Melian mengatakan literasi on the road ini memang sengaja diambil saat momentum bulan Ramadhan dengan tujuan agar masyarakat dapat memilih tayangan ramadhan yang memiliki nilai mendidik.

“Seperti yang kita ketahui masih banyak tayangan televisi khususnya di bulan ramadhan yang masih juga minim edukasi soal agama melainkan lebih banyak menayangkan aspek hiburannya saja. Maka KPID Sumsel berharap dengan kegiatan ini mengajak masyarakat untuk bisa selektif dalam memilih tayangan yang mendidik,” ujarnya.

Kegiatan literasi media on the road ini dilaksanakan beberapa kali di bulan Ramadhan bentuk kegiatan ini dengan staf membentangkan spanduk bertuliskan tentang edukasi menonton tayangan yang sehat dan cerdas.

Di sela-sela kegiatan KPID Sumsel juga membagikan takjil kepada pengendara sepeda motor. Beberapa tempat strategis menjadi sasaran dalam kegiatan ini diantaranya simpang lima kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan perempatan di  Jalan Angkatan 45 Palembang, pemilihan tempat ini karena daerah tersebut jalur ramai kendaraan.

Guntur didampingi beberapa komisioner diantaranya Herfriady, Sisilia, Meytri Puspa Rini, Ekky Syahrudin serta staf KPID Sumsel yang ikut dalam kegiatan tersebut.

Selain itu KPID Sumsel juga mengajak mahasiswa Program studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Patah Palembang dan menggandeng kelompok seniman Palembang Mime Club yang tampil dalam bentuk Pantomim.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkenalkan KPID Sumsel kepada masyarakat. KPID Sumsel juga membuka kontak aduan melalui line telepon 0711-357101 dan whatsapp (WA) 081279922900,  apabila masyarakat berkeinginan untuk melaporkan terkait isi siaran. Guntur mengatakan kedepan kegiatan semacam ini agar bisa dilaksanakan disetiap kabupaten-kota di Sumatera Selatan. Jum’at 24 Mei 2019 merupakan kegiatan penutup literasi on the road ini. Red dari koranindonesia.id

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 27 Mei 2019

Dilihat: 7667

Banda Aceh - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh mendukung sepenuhnya pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Penyiaran yang sudah dimasukkan dalam program legislasi daerah tahun 2019.

Ketua KPI Aceh Muhammad Hamzah MKom kepada RRI Minggu (26/5/2019) mengatakan, pihaknya mendukung pembahasan rancangan qanun tersebut karena dapat memperkuat lembaga yang dipimpinnya.

Selain itu dengan adanya qanun tersebut nantinya dapat terakomodir dapat berfungsinya kekhususan Aceh di Lembaga Penyiaran dan jug dapat memberikan kesempatan yang besar untuk Sumber Daya SDM lokal.

“Kehadiran qanun tersebut kirannya tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 32, kehadiran Serikat Pekerja Pers (SPS) dan aturan yang ada lainnya,”ujar Muhammad Hamzah.

Ia menambahkan, dengan apabila sudah adanya qanun tersebut maka nantinya akan menjadi dasar bagi KPI Aceh dalam melaksanakan tugasnya seperti diantaranya kewajiban pemutaran azan bagi sekitar 100 lembaga penyiaran baik TV maupun radio yang ada di daerah ini.

“Selama ini kewajiban pemutaran azan dan sejumlah aturan lain seperti pengajian dan siaran bahasa daerah hanya sebatas melalui surat edaran, tapi kalau sudah ada qanun tentunya dasar pemberlakukan aturan akan lebih kuat lagi dari yang sudah ada selama ini,|demikian Muhammad Hamzah.

Sementara itu salah seorang Anggota DPR Aceh Jamaluddin T Muku yang dimintai tanggapannya mengatakan bahwa rancangan qanun penyiaran tersebut sudah masuk prolega 2019 dan akan mulai dibahas kembali setelah lebaran Idul Fitri 1440 mendatang.

“Ada tiga rancangan qanun inisiatif dewan yang sudah dimasukkan dalam program legislasi daerah tahun 2019 yaitu qanun penyiaran, revisi qanun tentang lembaga wali Nanggroe dan qanun tentang pertanahan,” jelas Jamaluddin T Muku. Red dari KBRN

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 26 Mei 2019

Dilihat: 8180

Surabaya – Sejumlah program terobosan terus dikembangkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) se-Indonesia. Salah satunya adalah kreasi dari KPID Jawa Timur yang mengembangkan Program Sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dengan metode kuis bagi para insan penyiaran di Surabaya dan sekitarnya. 

Kuis tersebut dilaksanakan pada Rabu (22/5/2019) sore di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Sekitar 35 peserta hadir mewakili lembaga penyiaran televisi lokal dan televisi berjaringan secara nasional yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Tampak hadir pula beeberapa pengelola radio dari Bangkalan, Malang dan Trenggalek. Sedangkan Sekretaris Dinas Kominfo Prov Jawa Timur Ir. Dra. Aju Mustika Dewi, MM, bertindak memberikan sambutan pengarahan sekaligus membuka acara. 

Menurut Ketua KPID Jawa Timur A. Afif Amrullah, Kuis P3SPS ini terinspirasi dari kegiatan KPID Banten akhir tahun lalu. “P3SPS itu kan berisi ketentuan yang disusun dengan bahasa hukum, terbagi dalam bab, pasal dan ayat. Nah berdasarkan hasil evaluasi kami, kalau dijelaskan dengan model ceramah dan tanya jawab, seringkali terasa kaku dan suasana kurang hidup. Makanya, inspirasi dari KPID Banten kami kembangkan pola dan variasinya. Ternyata memang sangat efektif dan sesuai target. Peserta juga lebih antusias dan mudah memahami isi P3SPS,” jelas pria asal Lamongan ini.

Karena itu, tambah Afif, pola pembinaan dengan metode kuis ini akan terus dikembangkan dan diselenggarakan di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Di Surabaya sendiri, kegiatan ini sudah dilaksanakan dua kali yang sebelumnya digelar pada Kamis (16/5/2019) di Aula Kantor KPID Jawa Timur Jl. Ngagel Timur 52-54 Surabaya.

Senada dengan itu, Abdul Mukti Muis, Direktur Radio Gita Segara Bangkalan yang menjadi peserta mengaku terkesan dengan Kuis P3SPS sebagai model baru pembinaan insan penyiaran. “Acara yang diselenggarakan oleh KPID Jawa Timur sangat menarik sekali, karena dengan system kuis, sistem game atau permainan, itu membuat peserta tidak boring, sehingga materi yang dipaparkan lebih masuk dan lebih mengena,” jelasnya. 

Di sisi lain, setelah melalui tiga babak, KPID Jawa Timur akhirnya menetapkan Abdul Muksi Muis sebagai Juara 1 P3SPS edisi kedua tersebut. “Alhamdulillah saya jadi juara satunya. Terima kasih kami ucapkan dan semoga KPID Jawa Timur tambah sukses,” pungkasnya. Red dari KPID Jatim