Umum

Detail

Ditayangkan: 24 Februari 2016

Dilihat: 32716

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menegaskan tidak mengeluarkan kebijakan ataupun permintaan kepada lembaga penyiaran (stasiun televisi) melakukan pengebluran terhadap program animasi, kartun dan siaran Putri Indonesia. KPI juga menyatakan lembaganya bukanlah lembaga sensor. Demikian disampaikan KPI menanggapi pernyataan netizen di media sosial yang banyak beredar belakangan ini yang menyatakan KPI melakukan hal itu.

KPI juga tidak pernah mengeluarkan kebijakan atau aturan diluar ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012. Aturan yang terdapat di P3SPS KPI sudah sangat jelas menyatakan apa yang boleh dan tidak boleh ditayangkan lembaga penyiaran seperti larangan penayangan adegan kekerasan dan pornografi.

Tetapi, peraturan KPI tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kreativitas insan penyiaran. Pihak lembaga penyiaran dipersilahkan memperhatikan setiap program acaranya dengan cara pandang atau estetika yang memang layak dan pantas ditayangkan untuk publik.

Dalam kesempatan ini, KPI mempersilahkan pihak media mengklarifikasi kepada stasiun televisi mengenai pengebluran pada beberapa program sehingga informasi yang disampaikan berimbang dan komprehensif.

Detail

Ditayangkan: 22 Februari 2016

Dilihat: 4719

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) menjatuhkan sanksi administratif penghentian sementara pada program siaran “Obsesi” yang ditayangkan Global TV, Rabu, 17 Februari 2016. KPI Pusat telah menemukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI tahun 2012 pada program “Obsesi” yang ditayangkan Global TV pada tanggal 3 Februari 2016 pada pukul 10.14 WIB.

Program tersebut menayangkan liputan terkait tudingan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Indra Bekti terhadap Gigih Arsanova dan RP, yang di dalamnya RP mengungkapkan pernyataan sambil terisak. (Isi pernyataan terdapat dalam surat penghentian sementara program siaran “Obsesi” yang sudah diunggah di kpi.go.id tertanggal 17 Februari 2016).

KPI Pusat menilai program tersebut mengandung kata-kata yang tidak pantas ditampilkan kepada khalayak yang menonton, terutama anak-anak dan remaja. “Kami memahami bahwa media mempunyai peran untuk melakukan kontrol atas fenomena sosial yang menyimpang, namun media wajib berhati-hati dalam menyiarkan hal tersebut, agar tidak tersiar kata-kata yang tidak pantas,” kata ketua KPI Pusat, Judhariksawan, dalam surat sanksi tersebut.

Menurut Judha, jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan tentang penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan serta perlindungan anak-anak dan remaja.

“KPI Pusat memutuskan bahwa program tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9 dan Pasal 14 Ayat (1) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9 dan Pasal 15 Ayat (1),” jelas Judha.

Perlu diketahui, program Siaran “Obsesi” telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, melalui Surat Sanksi Administratif Teguran Tertulis No. 155/K/KPI/02/15 tanggal 23 Februari 2015 serta Surat Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kedua No. 03/K/KPI/01/16 tanggal 5 Januari 2016. KPI Pusat juga telah mendengarkan klarifikasi dari Global TV hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 di Kantor KPI Pusat.

Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan hasil klarifikasi dari pihak Global TV, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b SPS KPI Tahun 2012 serta hasil rapat pleno Anggota KPI Pusat tanggal 15 Februari 2016, KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif penghentian sementara pada program siaran Obsesi selama 1 (satu) hari penayangan, yaitu pada tanggal 22 Februari 2016. Selama menjalankan sanksi tersebut, Global TV tidak diperkenankan menyiarkan program dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain, sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) SPS KPI Tahun 2012.

Dalam kesempatan itu, Judhariksawan meminta Global TV supaya menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran. ***

Detail

Ditayangkan: 23 Februari 2016

Dilihat: 3305

Jakarta - Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mendukung Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menegakkan regulasi penyiaran. Hal tersebut diungkap dalam pertemuan dengan Komisioner KPI Pusat di kantor Kemenko Polhukam (22/2).

Dalam kesempatan tersebut Ketua KPI Pusat (Judhariksawan) yang didampingi komisioner KPI Pusat lainnya, Fajar Arifianto, Azimah Subagijo, Amiruddin, Danang Sangga Buwana dan Rahmat Arifin, menyampaikan bahwa langkah KPI selama ini sejalan dengan keinginan pemerintah terkait substansi penyiaran.

KPI juga senantiasa mengingatkan lembaga penyiaran tentang tujuan diselenggarakannya penyiaran, yakni integrasi, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan pembentukan karakter bangsa. Selain itu, KPI juga menyampaikan agenda evaluasi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran untuk 10 (sepuluh) televisi swasta.

Terkait isu-isu aktual penyiaran, Luhut mendukung adanya surat edaran KPI yang meminta semua lembaga penyiaran untuk tidak memberi ruang pada praktik, perilaku dan promosi LBGT. Dirinya juga mengingatkan tentang radikalisme dan narkoba yang menjadi ancaman serius bangsa ini.

Lebih lanjut, Luhut meminta KPI untuk dapat lebih memainkan peran sebagai perekat Bangsa. KPI sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, tidak boleh membiarkan media membuat isu yang tidak bertanggung jawab. “Yang membuat kita rusuh sendiri,” ujarnya. Untuk itu, KPI harus senantiasa mengingatkan televisi-televisi nasional untuk menayangkan konten-konten dalam konteks kebangsaan, seperti promosi melawan narkoba dan melawan radikalisasi.

Detail

Ditayangkan: 19 Februari 2016

Dilihat: 3389

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) memutuskan menjatuhkan sanksi penghentian sementara untuk program siaran “Selebrita Siang” Trans 7 selama 1 (satu) hari. Program tersebut tidak boleh tayang pada Sabtu, 27 Februari 2016 mendatang, baik dengan format sejenis di waktu siar yang sama atau waktu yang lain. Demikian ditegaskan KPI dalam surat sanksi penghentian yang ditandatangani Ketua KPI Pusat Judhariksawan, Rabu, 17 Februari 2016. Surat sanksi diserahkan secara langsung ke perwakilan Trans 7 di kantor KPI Pusat di hari yang sama.

Menurut penjelasan Judha dalam suratnya, KPI Pusat menemukan pelanggaran dalam program siaran “Selebrita Siang” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS 7 pada tanggal 2 Februari 2016 pada pukul 11.22 WIB. Program tersebut menayangkan liputan terkait tudingan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Indra Bekti terhadap Gigih Arsanova dan Reza Pahlevi, yang di dalamnya terdapat wawancara dengan Reza Pahlevi. (Isi wawancara dituliskan dalam surat sanksi KPI Pusat yang sudah diunggah di kpi.go.id tanggal 17 Februari 2016).

KPI Pusat menilai program tersebut mengandung kata-kata yang tidak pantas atau tidak layak ditampilkan kepada khalayak yang menonton, terutama anak-anak dan remaja. “Kami memahami bahwa media mempunyai peran untuk melakukan kontrol atas fenomena sosial yang menyimpang, namun media wajib berhati-hati dalam menyiarkan hal tersebut, agar tidak tersiar kata-kata yang tidak pantas,” jelas Judha.

Menurut penjelasan KPI Pusat dalam surat sanksi penghentian untuk “Selebritas Siang”, jenis pelanggaran yang dimaksudkan di atas dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan tentang penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan serta perlindungan anak-anak dan remaja. Adapun pasal yang dilanggat yakni Pasal 9 dan Pasal 14 Ayat (1) Pedoman Perilaku Penyiaran KPI Tahun 2012 serta Pasal 9 dan Pasal 15 Ayat (1) Standar Program Siaran KPI Tahun 2012.

Sebelumnya, program siaran “Selebrita Siang” telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, melalui surat sanksi administratif teguran tertulis nomor 154/K/KPI/02/15 tanggal 23 Februari 2015 serta surat sanksi administratif teguran tertulis kedua nomor. 1673/K/KPI/11/15 tanggal 13 November 2015.

KPI Pusat juga telah mendengarkan klarifikasi dari pihak yang mewakili Trans 7 pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 di Kantor KPI Pusat terkait pelanggaran tersebut. Keputusan penjatuhan sanksi penghentian sementara ini merupakan hasil rapat pleno KPI pada 15 Februari 2016.  ***