Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 20 September 2021

Dilihat: 31893

Padalarang - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator penyiaran memerlukan landasan ilmiah dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Riset Minat, Kepentingan, dan Kenyamanan (MKK) publik dalam menonton program siaran televisi memiliki tiga aspek yang harus diukur agar diversity of content dan diversity of ownership dapat terus terjaga. Hal tersebut seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diperbarui dengan pasal 72 UU Cipta Kerja pasal 8 dan 52. Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) Mohammad Reza, menyampaikan hal tersebut dalam acara Diseminasi Hasil Riset MKK Publik pada Program Siaran Televisi, yang dilaksanakan secara daring dan luring, (20/9). 

Sebagai sebuah program yang tercatat dalam rencana strategis (renstra) KPI tahun 2020-2024, Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang dipilih untuk diteliti MKK publiknya. KPI bekerja sama dengan kalangan akademisi dari Universitas Padjajaran, dalam teknis pelaksanaan riset. Termasuk dalam menentukan tiga kota yang dianggap mewakili kekhasan masyarakat Jawa Barat. Selain itu, kota Bandung, Cirebon, dan Tasikmalaya juga menjadi wilayah layanan siar dengan lembaga penyiaran paling banyak di Jawa Barat.  

Reza menegaskan, riset MKK ini menjadi sangat strategis dengan adanya tuntutan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengharuskan dilakukannya migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital pada tahun 2022. Konsekuensi dari Analog Switch Off (ASO) ini, ujar Reza, menghadirkan potensi jumlah televisi menjadi dua atau tiga kali lipat dari yang ada sekarang, di masa datang. “Dengan melimpahnya jumlah lembaga penyiaran, KPI berkepentingan untuk memastikan hadirnya keberagaman konten atau diversity of content pada penyelenggaraan penyiaran digital mendatang. Apalagi, riset MKK ini pun merupakan amanat dari Undang-Undang Penyiaran,” ujarnya. KPI berharap, hasil riset MKK ini menjadi landasan untuk pengelola televisi untuk membuat program siaran yang selaras dengan selera kenyamanan dan kepentingan publik yang merupakan konsumen televisi. 

Pandemi Covid 19 yang mengubah banyak sekali tatanan kehidupan bermasyarakat, tambah Reza,  memberikan pelajaran penting mengenai kebutuhan informasi masing-masing daerah yang sangat unik. Setiap daerah punya kebutuhannya sendiri terhadap informasi terbaru, model pembelajaran, atau pun penanganan bantuan seperti apa. Kami juga berharap, riset MKK ini juga memberi  manfaat atas keberagaman program siaran lokal di setiap daerah. “Karena lembaga penyiaran mendapatkan input tentang minat dan kenyamanan masyarakat yang menjadi khalayaknya terkait program siaran,” tambah Reza. KPI berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dunia penyiaran agar riset MKK dapat dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Dengan demikian dapat dipetakan MKK publik di seluruh daerah, yang tentunya juga akan menggambarkan keberagaman masyarakat, pungkas Reza. 

Dalam diseminasi ini, hasil riset MKK disampaikan oleh koordinator riset, Prof. Dr Atwar Badjari yang merupakan akademisi dari Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Unpad. Atwar menyampaikanhasil riset MKK untuk wilayah Jawa Barat menunjukkan bahwa nilai Indeks MKK publik di Jawa Barat berada pada posisi menengah tinggi dengan indeks 6,83 (dengan rentang indeks 1 – 10). Berdasarkan kategori program siaran, nilai indeks minat, kepentingan, dan kenyamanan publik tertinggi diperoleh program siaran agama yaitu 7,30 sedangkan program siaran hiburan mendapatkan nilai indeks paling rendah yaitu 6,57. 

Yang menarik, ujar Atwar, dari riset MKK yang digelar pada periode April-September 2021, hasil riset mengenai kebiasaan publik menonton program siaran televisi (media habits) justru menunjukkan bahwa program siaran informasi merupakan program siaran yang paling banyak ditonton. Hasil ini merata di semua responden yang berasal dari semua kategori usia, etnis, agama, tingkat pengeluaran, pendidikan, serta pekerjaan. /Editor:MR

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 16 September 2021

Dilihat: 14733

Makassar  -- Negara harus hadir guna menjamin optimalisasi fungsi penyiaran di tengah-tengah perkembangan media digital atau baru. Pasalnya, peran media di era digital dinilai masih sangat vital untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara. Hal ini diungkapkan News Director Deputy MNC Media Prabu Revolusi, seorang praktisi sekaligus akademisi dunia penyiaran yang kini menjabat sebagai. 

"Harus ada keberpihakan dari negara agar kualitas informasi yang diberikan media semakin baik", katanya secara daring saat memberikan pemaparan materi dalam acara Sesi Kelas di Konferensi Penyiaran Indonesia 2021, Rabu (15/9/2021). 

Prabu kemudian memberikan contoh dari pemerintah di 2 negara yang membuat suatu kebijakan yang mendukung para pelaku usaha dan lembaga penyiaran serta media digital untuk semakin berkembang yakni Australia dan China.

Pemerintah Australia misalnya, yang mendorong para perusahaan raksasa dibidang teknologi digital seperti Google, Facebook dan sebagainya agar memberikan 'upah' yang sangat layak kepada portal berita online atas kegiatan jurnalistik yang dilakukan. Hal ini karena pemangku kebijakan di Negeri Kanguru tersebut menyadari betul bahwa media adalah pilar penting dalam kehidupan demokrasi.

Contoh lain adalah China. Walaupun kebebasan berekspresi adalah hal yang tabu di Negara Komunis tersebut, namun pemerintah China justru membuat aplikasi digital bernama 'Toutiao' yang menjadi wadah khusus bagi orang-orang di Negeri Tirai Bambu tersebut dalam mengakses berita. 

Toutiao lantas menjadi sebuah bisnis media digital yang menghasilkan dengan 240 juta pengguna yang mengakses aplikasi tersebut setiap bulannya yang mana rata-rata setiap user menghabiskan waktu selama 76 menit untuk berselancar di aplikasi tersebut. 

Prabu Revolusi juga mengemukakan masalah yang tengah dihadapi lembaga penyiaran saat ini yakni adanya Disrupsi Media.  "Disrupsi media adalah perubahan radikal pada bagaimana khalayak mengakses informasi yang diakibatkan adanya inovasi teknologi, kehendak politik, situasi ekonomi dan perubahan pola perilaku masyarakat", ucapnya.

Dalam sesi kelas bertajuk “Optimalisasi Fungsi Penyiaran dalam Penyebaran Informasi dan Penguatan Good Governence” turut hadir Wakil Gubenur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), Dadang Rahmat Hidayat dan perwakilan Media Grup, Budiyanto. 

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, menyampaikan pentingnya kolaborasi desiminasi informasi pemerintah melalui media penyiaran di masa pandemi antara lain melalui program literasi dan iklan layanan masyarakat tentang bahaya virus corona, informasi penerapan protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah memerlukan sarana diseminasi informasi edukasi dan sosialiasi yang lebih massif terutama mengenai vaksin covid kepada masyarakat. Kemudian, informasi arah kebijakan pembangunan di masa pandemi covid-19.   

Di sesi ini, Budiyanto, memaparkan presentasi tentang jurnalisme kemanusiaan terkait pandemic covid-19. Dalam materinya disampaikan bagaimana upaya media penyiaran khususnya media grup menjadi garda terdepan dan berkomitmen menghadirkan informasi seluruh inform asi tentang covid kepada masyarakat meskipun penuh dengan resiko dan tantangan. “Momentum saat ini, menjadi reminder, mengingatkan kita untuk kembali belajar banyak hal, untuk tetap bersatu, melangkah dalam kebersamaan untuk berjuang menaklukan covid-19,” katanya.

Soal ini, Budi mengutarakan empat implemetasi yakni menghadirkan informasi berita tentang covid dan penanganannya secara komprehensif, memberi ruang dan porsi pemberitaan yang luas dan besar tentang hal ini, menangkal segala hoax dan informasi miring, serta mengangkat aktivitas kemanusiaan di masyarakat secara nyata. “Kami juga berkomitmen dan konsisten menjaga pilar demokrasi, menjadi jendela pengetahuan, social movement, dan juga kebhinnekaan,” tuturnya. *** 

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 16 September 2021

Dilihat: 13751

Makassar -- Gerakan literasi media harus menyasar semua sektor kehidupan masyarakat agar sikap kritis dan kemampuan memilah informasi maupun konten dapat dikuasai secara merata. Salah satu upaya yang tepat agar gerakan literasi bejalan efektif adalah dengan memasukan dalam kurikulum pendidikan nasional.

Hal itu disampaikan Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, saat menjadi pengisi materi di sesi pembangian kelas dalam Konferensi Penyiaran Indonesia yang berlansung on line dan off line di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (15/9/2021).

Selain itu, lanjut dia, untuk lebih menguatkan program literasi ini perlu juga adanya diversifikasi format kegiatan serta pelibatan semua unsur masyarakat dan stakeholder.  

Nuning menjelaskan tentang tujuan dari literasi yang sudah dilakukan KPI diantaranya untuk meningkatkan kapasitas literasi penyiaran masyarakat, penguatan hak publik  atas pengawasn dan peningkatan mutu siaran, menciptakan kelompok yang kritis terhadap media penyiaran. 

Selain itu, tujuan literasi juga mendorong masyarakat untuk turut serta mencermati penyiaran yag sehat, mencerdaskan dan bermartabat. Melalui literasi, KPI akan memberikan referensi dan pedoman mengakses TV dan radio. “Tujuan lainnya adalah membentuk agen-agen literasi media di tengah masyarakat,” tutur Komisioner bidang Kelembagaan KPI Pusat ini. 

Direktur Programing SCM, Harsiwi Achmad, pengisi materi dalam sesi yang sama menyampaikan komitmen pihaknya terhadap penting literasi media bagi masyarakat. Literasi, kata dia, akan menumbuhkan sikap kritis masyarakat ketika berhadapan dengan media. Selain itu, melalui literasi masyarakat akan banyak tahu soal isi media. 

“Masyarakat jadi bisa membedakan mana-mana yang dibutuhkan untuk mereka,” kata Harsiwi yang disampaikan secara daring kepada peserta kelas berjumlah 100 orang tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi (ASPIKOM), Muhamad Sulhan, menyampaikan dinamika literasi yang akan terjadi pada saat peralihan dari media konvensional ke media digital. Menurutnya, dalam ruang media konvesional ada batasan dalam hubungan serta terjadinya sentralisasi audiens. 

“Pada media baru terbentuk desentralisasi yang membuat komplesitas netizen. Selain itu, koneksinya tidak ada lagi batasan artinya tanpa batas,” ujarnya.

Sulhan juga menjabarkan tiga gambaran yang akan terjadi di era baru ini yakni hadirnya revolusi kreativitas ekonomi, tantangan demokrasi dan dilemma kebebasan. “Apa yang menarik bicara media di era digital,” katanya. ***/Editor:MR

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 15 September 2021

Dilihat: 7071

Makassar -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, berpesan kepada seluruh industri media dan komunikasi serta industri penyiaran untuk terus berkolaborasi menciptakan pemikiran luhur guna menghasilkan generasi penerus yang berkahlakul kharimah (berakhlak mulia), menjunjung tinggi semangat fatonah, amanah, siddiq dan tabliq. 

Hal ini disampaikan Sandi secara daring ketika menjadi pembicara kunci Konferensi Penyiaran Indonesia yang diselenggarakan Universitas Hasanuddin (Unhas) bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Rabu (15/9/2021). 

“Soal tablig ini harus menyampaikan hal-hal yang baik-baik saja dan juga menyampaikan yang akurat dan membangun bangsa dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika serta tentunya dengan landasan Pancasila,” tambah dia.

Sandi menambahkan pada akhirnya harus diciptakan konten kreatif yang dapat mempersatukan bangsa ini dengan balutan informasi yang akurat, terverifikasi dalam bingkai inovasi. Informasi tersebut harus sesuai dengan nila-nilai luhur bangsa ini. “Penyiaran juga harus mempersatukan ukuwah watoniah kita yaitu persatuan kita yakni persatuan kebangsaan,” tuturnya. 

Di awal paparannya, Sandi menjabarkan kondisi sektor pariwisata di Indonesia. Meskipun mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19, masih ada satu sektor lain yang justru masih dapat diharapkan yakni sektor ekonomi kreatif khususnya di sub sektor TV dan radio. Menurutnya, sub sektor ini justru menunjukan perkembangan yang luar biasa. 

“Jumlah tenaga kerja memang terkendala dari segi penyerapan tetapi ternyata sektor ini mengalami revival. Semangat untuk bangkit menghinggapi lebih dari 34 juta pekerja parekraf. Dimana kita terapkan strategi inovasi, adaptasi dan kolaborasi,” katanya. 

Dalam kesempatan itu, Sandi berharap konferensi penyiaran yang melibatkan unsur perguruan tinggi ini dapat menghasilkan pemikiran kreatif dan inovatif yang bisa disumbangkan sebagai pemikiran terbaik. 

“Rencana KPI dan 12 perguruan bisa dikolaborasi dengan kami di Menparekraf. Karena salah satu sub sektor yang kami bina adalah sub sektor penyiaran ini. Sehingga motto Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh bisa kita wujudkan. Saya ucapkan terimakasih, bangkit disaat sulit, menang melawan covid dan together with KPI, yes we can do it,” tandasnya. 

Sementara itu, pada sambutan awal acara, Komisioner KPI Pusat sekaligus PIC Konferensi Penyiaran Indonesia, Yuliandre Darwis, menegaskan situasi komunikasi di ruang publik semakin kompleks, dinamis dan cepat. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi pada akhirnya ketersediaan informasi saat ini sangat melimpah.

“Media penyiaran salah satu dari media massa dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan frekuensi sebagai ranah publik, sehingga kaidah penggunaan media massa penyiaran diatur khusus yang mengedepankan tanggung jawab yang bermartabat,” tambahnya.

Melalui konferensi penyiaran ini, kata Andre, publik menaruh harapan besar semakin banyak para ilmuan di Indonesia yang terus mengembangan bentuk penelitian-penelitian lain untuk merespon perubahan dunia komunikasi, media, teknologi termasuk penyiaran. Apalagi pada awal November 2022, Indonesia akan bermigrasi dari analog ke digital.

“Konferensi ini yang mengusung tema “Mewujudkan Media Komunikasi dan Industri Penyiaran yang Sehat, Tangguh dan Berbasis Kemanusiaan” hasil kerja sama KPI dan Universitas Hassanudin diharapkan dapat menciptakan iklim media dan pola komunikasi yang memiliki tanggung jawab moral dalam ranah komunikasi dan penyiaran. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari implementasi Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi  yang juga Program Prioritas Nasional bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang melibatkan lebih dari 192 orang pakar dari 12 Universitas Negeri se Indonesia untuk mengukur sejauh mana kualitas konten siaran kita,” tandasnya. ***/Editor:MR