Umum

Detail
Dilihat: 10800

Batam – Di dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran baru diatur persoalan penyiaran digital. Pengaturan sistem ini diharapkan memberi nilai positif bagi masyarakat daerah khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan). Hal itu disampaikan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, saat membuka acara Workshop Penyiaran Digital Perbatasan dengan tema “Nasionalisme Penyiaran Perbatasan: Tindak Lanjut Pemerataan Penyiaran Digital di Daerah Perbatasan”, di Kota Batam, Kamis (31/10/2019).

“Saat ini, RUU Penyiaran sudah masuk dalam program prioritas, sehingga pengesahan RUU tidak akan membutuhkan waktu lama dan dalam RUU Penyiaran nantinya juga akan mengatur penyiaran digital,” kata Dave yang optimis RUU akan segera disahkan dalam waktu dekat. 

Sementara itu, Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, mengatakan pengentasan masalah luberan siaran asing maupun kekosongan siaran telah menemui titik terang dengan adanya kesepakatan antara TVRI dengan seluruh Lembaga Penyiaran Swasta. Kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama bersiaran di daerah perbatasan mulai 2018 lalu. 

Agung mengingatkan pentingnya informasi bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. “Dengan adanya siaran lokal maupun nasional di daerah perbatasan, maka hal itu akan mendorong rasa nasionalisme dan cinta kepada negara. Oleh karena itu, penyiaran daerah perbatasan harus terus ditingkatkan,” katanya di depan perwakilan Lembaga Penyiaran, KPID, Asosiasi Lembaga Penyiaran, serta Diskominfo Batam saat menjadi pembicara utama  acara Workshop.

Upaya penyelesaian siaran perbatasan telah dimulai KPI sejak 2017 lalu, di Kota Riau, yang juga termasuk dalam wilayah perbatasan. Pertemuan itu menghasilkan keputusan KPI Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang siaran digital perbatasan. Dalam aturan tersebut tertuang program penyediaan konten siaran oleh ATVSI dan ATVNI Bersama dengan TVRI. 

Upaya pengentasan masalah siaran perbatasan dilanjutkan kembali pada tahun berikutnya. Pada pertemuan di 2018 tersebut, dihasilkan rekomendasi yang ditujukan pada Kemkominfo sehingga memunculkan Permen Nomor 3 Tahun 2018 terkait simulcast.

Seperti tahun sebelumnya, Agung Suprio berharap workshop kali ini akan menghasilkan rekomendasi bagi perkembangan siaran di daerah perbatasan. “Saya berharap workshop sekarang memunculkan rekomendasi yang akan menjadi dasar kebijakan bagi Kemkominfo dan juga TVRI sebagai pengelola multiplexer,” tandas Agung. Tim liputan Workshop Perbatasan Batam

Detail
Dilihat: 4884

Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, berharap Anggota KPID Sultra terpilih dapat memahami tugas dan fungsi, bertanggung jawab dalam sebuah team work yang solid. “Mereka yang terpilih harus mampu membangun hubungan baik dengan seluruh stakeholder dalam rangka memajukan penyiaran di Sultra. Hal itu disampaikan saat menerima Timsel Pemilihan Anggota KPID Sultra, di Kantor KPI Pusat, Kamis (31/10/2019). 

Jakarta – Tim seleksi pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Tenggara sudah terbentuk. Saat ini, timsel sedang mempersiapkan rekruitmen calon Anggota KPID baru menggantikan kepengurusan lama yang sudah habis masa baktinya. “Tim seleksi untuk rekruitmen Anggota KPID sudah ada. Selanjutnya, kami ingin tahu lebih dalam regulasi yang mengatur tentang proses pemilihan Anggota KPID,” kata Ketua Timsel Pemilihan Anggota KPID Sultra, L.D Bariun, saat menyambangi Kantor KPI Pusat, Kamis (31/10/2019).

Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, yang menerima langsung rombongan dari Sultra menyampaikan, pemilihan Anggota KPID harus memenuhi beberapa aspek antara lain regulasi yang diikuti dan akuntabilitas. “Regulasi ini akan menguatkan prosesi pemilihan jika ada yang mempermasalahkan. Begitu pula dengan akuntabilitasnya, setiap proses yang akan dan sudah dikerjakan tim seleksi harus diumumkan ke publik. Mulai dari proses administrasi hingga fit and proper test harus diumumkan,” katanya.

Dia meminta tim seleksi yang sudah terbentuk melakukan proses pendalaman terhadap calon, baik test tertulis maupun wawancara langsung. Pedalaman ini akan menentukan penilaian terhadap calon terkait pemahaman akan regulasi, dinamika penyiaran, integritas, kepemimpinan dan bagaimana dia mengelola sebuah konflik. “Pendalaman ini akan memberikan gambaran timsel terhadap calon bagaimana relasi kelembagaan yang dimilikinya dengan berbagai stakeholder di Sultra,” jelas Hardly. 

Selain itu, Hardly meminta tim seleksi memperhatikan keterwakilan perempuan dalam proses seleksi. Menurutnya, keterwakilan perempuan akan menghadirkan dinamika positif dan kualitas dari kebijakan yang diambil. “Selain itu, kebijakan yang akan diputuskan akan ramah dan sensitive pada kepentingan perempuan,” tuturnya. 

Dalam kesempatan itu, Harldy berharap yang terpilih sebagai Anggota KPID Sultra dapat memahami tugas dan fungsi, bertanggung jawab dalam sebuah team work yang solid. “Mereka yang terpilih harus mampu membangun hubungan baik dengan seluruh stakeholder dalam rangka memajukan penyiaran di Sultra,” tandasnya. ***

 

 

Detail
Dilihat: 38040

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia Pusat melalui Rapat Pleno memutuskan menjatuhkan sanksi administratif teguran kedua untuk program siaran “Perbukers” di ANTV. Program ini kedapatan melanggar aturan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) KPI tahun 2012. Hal itu ditegaskan KPI Pusat dalam surat teguran keduanya ke ANTV (8/10/2019) lalu.

Berdasarkan surat sanksi KPI Pusat, program siaran “Pesbukers” yang ditayangkan ANTV pada 12 September 2019 mulai pukul 17.18 WIB memuat gambar dari media sosial an. Lucinta Luna yang terdapat pernyataan, “Kali kedua gue show diperlakukan pelecehan kayak babi itu bangsat abiz lo berurusan sama gue gak pake lama hari ini malam ini gue buat laporan buat lo laki bangsat”.

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, mengatakan adegan tersebut menyalahi sejumlah pasal dalam P3SPS yang terkait dengan perlindungan anak dan remaja. Ada 4 (empat) pasal yang dilanggar antara lain Pasal 14 Ayat (2) P3, Pasal 21 Ayat (1) P3, Pasal 15 Ayat (1) SPS, dan Pasal 37 Ayat (40 huruf a.  

“Dalam pasal 14 ayat 2 P3 disebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Lalu, pada pasal 21 ayat 1 P3 menyebutkan lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Kemudian, di dalam pasal 15 ayat 1 SPS menegaskan bahwa program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan atau remaja. Adapun di pasal 37 ayat 4 huruf a dikatakan program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Mulyo kepada kpi.go.id.

Menurut Mulyo, siaran wajib mengandung informasi pendidikan, hiburan dan martabat untuk pembentukan, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. “Kita khawatir jika isi siaran menampilkan pola yang tidak baik dan tidak sesuai dengan etika dan norma bangsa ini, anak dan remaja kita akan terpengaruh dan menjadikannya sebagai hal yang biasa,” jelas Komisoner bidang Isi Siaran ini.

Dia berharap ANTV segera melakukan perbaikan internal dan lebih berhati-hati dalam menayangkan setiap program dengan mengacu pada aturan yang berlaku yakni P3SPS KPI tahun 2012. “Semoga hal ini tidak terulang lagi karena jika terulang sanksi yang akan kami berikan akan berat,” tandas Mulyo. ***

Detail
Dilihat: 4442

Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, mengatakan selera penonton terhadap program siaran religi belum begitu tinggi hanya pada waktu seperti bulan Ramadhan yang meningkat. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber Literasi Media dan Mudzakaroh Dai di Surabaya, Rabu (30/10/2019).

Surabaya – Komisi Penyiaran Indonesia akan mendorong program siaran religi menjadi tontonan yang diminati masyarakat. Upaya itu dapat dicapai dengan mengubah selera tontonan masyarakat melalui program literasi berkesinambungan ke publik. Hal itu disampaikan Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, dalam kegiatan Literasi Media dan Mudzakaroh Dai bertema “Peran Media Menyiarkan Islam Wasathiyah” di Surabaya, Rabu (30/10/2019).

Menurut Nuning, yang terjadi sekarang dengan angka selera penonton terhadap program religi belum begitu memuaskan alias tidak signifikan. Peningkatan hanya terjadi pada saat momentum tertentu saja seperti pada bulan Ramadhan. Dan keadaan ini setali tiga uang dengan jumlah programnya yang jika ditotal hanya 2% dari keseluruhan program dalam televisi induk jaringan.

“Dapat saya bilang jika penonton program religi tidak pernah bergerak naik kecuali saat bulan ramadhan saja. Padahal, secara kualitas program religi memiliki indeks kualitas yang tinggi 3.19 berdasarkan hasil riset indeks kualitas program siaran TV KPI periode pertama tahun 2019,” jelas Nuning. 

Upaya Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa adalah untuk mengajak pemirsa menonton program yang berkualitas dinilai Komisioner bidang Kelembagaan ini dapat mengangkat dan mengubah pola tontonan publik. Hal ini akan diikuti dengan pengembangan jumlah program religi di lembaga penyiaran. “Penegakan regulasi penyiaran dan pemberian apresiasi terhadap program berkualitas menjadi langkah lain yang dapat mengubah hal itu,” kata Nuning.

Sementara itu, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, KH. Cholil Nafis, pihaknya meminta TV dan radio memiliki verifikasi ustadz yang jelas, tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan. Tidak gampang membid’ahkan sekaligus tidak radikal. Menurutnya, untuk ceramah di TV harus minimal berpaham tiga hal.

“Harus menyampaikan umat wasathan atau pertengahan, harus tahu wawasan kebangsaan dan tidak mendukung khilafah atau mau mendirikan khilafah, dan terakhir yang terpenting jangan terlalu membahas khilafiyah (perbedaan pendapat yang mengarah pada perpecahan),” tegasnya.

MUI dan KPI, lanjut Cholil, bekerja sama untuk menuju Indonesia dengan umat yang wasathiyah. Umat pertengahan, agar menghindari hal-hal tentang radikal dan lain sebagainya. “Ciri-ciri Islam wasathi adalah Islam sesuai fitrah manusia, kokoh di atas bangunan Iman, Islam dan Ihsan, musyawarah, pola pikir moderat, reformatif, dinamis, metodologis,” paparnya. ***

Detail
Dilihat: 14695

Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza.

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri sudah menyatakan bahwa anggaran untuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah dilakukan dalam bentuk mekanisme hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penganggaran hibah untuk KPID tersebut dapat dilakukan secara berturut-turut dan tidak melanggar aturan. Hal ini disampaikan Mohammad Reza, Komisioner KPI Pusat koordinator bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran, saat menerima kedatangan Komisi I DPRD Banten yang berkonsultasi soal seleksi KPID dan penganggarannya, di kantor KPI Pusat, (30/10). 

Hal ini merupakan bentuk dukungan Kemendagri untuk eksistensi kelembagaan KPI di setiap daerah. Tidak hanya itu, Reza menjelaskan, dalam pertemuan antara KPI Pusat dan Sekretaris Jenderal Kemendagri dinyatakan bahwa APBD masing-masing daerah akan dievaluasi terkait ada atau tidaknya penganggaran untuk KPID . Karenanya Reza berharap anggaran untuk KPID Banten dapat dioptimalkan sebagaimana dengan tugas dan kewenangan yang dibebankan undang-undang penyiaran.

Dalam kesempatan tersebut, delegasi dari DPRD Banten dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Budi Prayogo yang didampingi pimpinan Komisi I DPRD Banten. Turut hadir pula dalam rombongan tersebut, jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Banten, dan anggota KPID Banten. 

Di samping permasalahan anggaran, Reza juga menyampaikan tentang tugas utama dari KPID. “Tugas strategis KPID adalah menjaga agar kearifan lokal tetap dihormati dalam setiap program siaran,”ujarnya. Reza mencontohkan beberapa kasus pelanggaran isi siaran yang pernah dipermasalahkan oleh beberapa KPID lantaran mencederai nilai-nilai masyarakat lokal. 

Selain itu Reza pun memaparkan metode pengawasan yang dilakukan oleh KPI, baik lewat pengawasan langsung ataupun pengaduan masyarakat. “DPRD juga dapat ikut mengawasi konten lembaga penyiaran dengan mengawasi kerja KPID,” tambah Reza. Dirinya berharap sinergi antara DPRD dan KPID dapat terjalin dengan baik, dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah dalam penyiaran, diantaranya melalui penerapan konten lokal secara konsekuen pada stasiun televisi yang bersiaran jaringan secara nasional.

Terkait soal seleksi dan keanggotan KPID, Reza menjelaskan periodisasi KPI dan KPID menurut Undang-Undang Penyiaran yang berlangsung selama tiga tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode. Sedangkan untuk perpanjangan keanggotaan KPI atau KPID dapat berakhir sampai anggota yang baru dilantik. Reza pun memberikan pertimbangan dalam komposisi pemilihan anggota KPID. Termasuk memberi contoh tentang komposisi anggota baru dan petahana di KPI Pusat. Reza berharap, proses seleksi KPID Banten yang akan berlangsung dapat menghasilkan anggota baru yang mengutamakan kepentingan masyarakat Banten dalam penyiaran. Apalagi, Banten merupakan provinsi yang bersebelahan dengan ibukota negara, DKI Jakarta, tempat banyak stasiun televisi induk jaringan bersiaran. Tentunya, Banten punya kepentingan agar identitas daerah tidak tercederai dengan siaran televisi dari Jakarta.

 

  1. KPI Jadikan Hasil Riset Landasan Gerakan Literasi Media
  2. Workshop Penyiaran Digital Perbatasan 2019
  3. KPI Minta Pembenahan Kualitas, Infotainment Harus Bermanfaat Bagi Publik
  4. Mencari Model Program Siaran Lewat Riset Kualitas Program Siaran 

Halaman 260 dari 679

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.