Umum

Detail

Ditayangkan: 14 Maret 2014

Dilihat: 6064

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers mengeluarkan seruan bersama tentang pers dan pelaksanaan Pemilu 2014. Seruan bersama ini dibuat usai pertemuan Ketua KPI Pusat, Judhariksawan dan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, Jumat, 14 Maret 2014. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat kantor Dewan Pers, turut hadir Anggota KPI Pusat, Bekti Nugroho dan Amirudin. Sementera itu, Anggota Dewan Pers yang hadir antara lain, Imam Wahyudi, M. Ridlo Eisy, Yosep Adi Prasetyo (Stanley), Jimmy Silalahi, dan Ray Karuna Wijaya,

Berikut ini isi Seruan Bersama antara KPI dan Dewan Pers:

Seruan Bersama Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Pers dan Pelaksanaan Pemilu 2014

Keberadaan pers ikut menentukan kesuksesan dan kualitas pelaksanaan pemilu. Kami meyakini pers Indonesia mampu memainkan peran besar untuk mewujudkan pemilu yang bebas, rahasia, jujur dan adil. Saat ini, lembaga pers, khususnya penyiaran, telah menjangkau semua segmen masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk mereka yang buta huruf dan penyandang disabilitas. Karena itu, sudah seharusnya lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi sebagai ranah publik bersikap independen dan mengambil peran besar dalam proses pendidikan untuk pemilih.

Memperhatikan hal tersebut dan mencermati perkembangan pers saat ini, maka Dewan Pers sesuai kewenangan berdasarkan UU Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sesuai kewenangan berdasarkan UU Penyiaran menyerukan:

Kepada pengelola pers:
1.    Pers harus menjaga integritas dan bersikap independen dalam melakukan peliputan pemilu.
2.    Pers harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol sosial secara  profesional.
3.    Pers harus bersikap adil dengan memberi kesempatan yang sama kepada semua peserta pemilu dan transparan.
4.    Pers harus tegas menjaga pagar api dengan memisahkan ruang redaksi dan ruang bisnis.
5.    Pers harus memahami, memperhitungkan dan mencegah resiko buruk yang bisa ditimbulkan oleh pemberitaan yang tidak profesional dan tidak menaati Kode Etik Jurnalistik, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
6.    Pers wajib memberitakan pesan pendidikan tentang pemilu dan rekam jejak para calon dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Kepada peserta pemilu:
1.    Peserta pemilu harus menghormati independensi pers.
2.    Peserta pemilu harus menghindari tindakan kekerasan dan anarkhis, jika merasa dirugikan oleh pemberitaan pers dan menempuh penyelesaian sesuai UU yang berlaku.
3.    Peserta pemilu harus menggunakan pers untuk berkampanye secara cerdas dan bermartabat.

Kepada masyarakat:
1.    Mengingatkan bahwa kemerdekaan pers ditujukan untuk menjamin fungsi pers untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi.
2.    Masyarakat harus bersikap kritis dan ikut memantau pers.
3.    Mengadukan dugaan pelanggaran pemberitaan/penyiaran kepada Dewan Pers/KPI dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah pers.

Dewan Pers dan KPI akan melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Usai Sholat Jumat, seruan bersama ini langsung ditandatangani Ketua KPI Pusat, Judhariksawan dan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, disaksikan Anggota KPI Pusat dan Dewan Pers yang hadir dalam pertemuan. ***

Detail

Ditayangkan: 13 Maret 2014

Dilihat: 6911

Jakarta – Program Ramadhan haruslah membangun semangat Ramadhan yang mendekatkan ummat dengan agamanya sehingga memberikan kontribusi dalam perbaikan masyarakat. Hal itu disampaikan tokoh Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Muzadi dalam acara Sarasehan Penyamaan Pandangan “Mewujudkan Siaran Ramadhan yang Bermartabat” yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, (13/3).

Hasyim melihat sekarang rating selalu menjadi tameng lembaga penyiaran atas tayangan yang buruk. “Apakah para pekerja televisi itu rela anak, cucu, keluarga mereka setiap hari terpapar dengan program televisi yang merusak?”, tanyanya. Selain itu, Hasyim juga menyoroti maraknya eksploitasi seks dan berbagai model penyimpangan dengan dalih hak asasi manusia. Untuk itu dirinya meminta KPI agar jangan hanya bertemu dengan pekerja lapangan lembaga penyiaran. “KPI harus berani bertemu dengan para pemilik lembaga penyiaran’”, ujarnya. Menurut Hasyim, kalau KPI mau tegas pada televisi, berjuta masyarakat Indonesia pasti akan ikut mendukung.

Sementara itu, Ketua  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dien Syamsuddin yang juga menjadi pembicara menyampaikan, media punya tanggung jawab moral yang besar sebagai agen perubahan untuk kebaikan. Karenanya jangan sampai media berperan memalingkan ummat dari agamanya. Menurut Dien, dirinya mengapresiasi usaha KPI membuat forum yang menyatukan berbagai pemangku kepetingan penyiaran, baik lembaga penyiaran, regulator ataupun masyarakat. MUI berharap, stasiun televisi nasional dapat tampil sebagai agen perubahan yang menampilkan fungsi edukasi media sehingga siaran Ramadhan yang diterima masyarakat memiliki kualitas yang baik. “Jangan seperti siaran ramadhan lalu, banyak siaran yang tidak mencerdaskan bahkan cenderung menggerogoti nilai-nilai Islam,” ujarnya.

Sementara itu dalam acara tersebut Wakil Ketua KPI Pusat Idy Muzayyad menyampaikan kerangka dan perspektif KPI seputar program siaran Ramadhan. Idy menyoroti adanya program-program Ramadhan yang diberikan sanksi oleh KPI lantaran memuat banyak pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3 & SPS). “Ironisnya, program-program tersebut justru berlanjut menjadi program regular dan juga kembali menuai sanksi,” tutur Idy.

Idy berharap, masalah-masalah yang muncul dalam program ramadhan tahun lalu tidak terulang lagi pada tahun ini. “Adanya forum ini juga seharusnya jadi pertimbangan bagi lembaga penyiaran dalam membuat konsep program ramadhan yang masih tiga bulan lagi lagi”, ujarnya. Lebih jauh, Idy menilai perlu adanya komitmen bersama stakeholder penyiaran guna mewujudkan suasana Ramadhan yang penuh hikmah dan berkah. Untuk itu, menurut idy, lembaga penyiaran juga harus berkomitmen agar menyajikan program siaran Ramadhan yang sesuai dengan spirit Ramadhan. Sedangkan untuk masyarakat, Idy berharap, khususnya ormas Islam ikut melakukan pemantauan terhadap program siaran Ramadhan dan hanya menjadi pemirsa bagi program siaran yang baik saja.

Berkaca dari tayangan Ramadhan tahun lalu, Idy mengakui bahwa program siaran yang baik juga ada. Seperti misalnya Hafidz Indonesia yang tampil di RCTI dan film Umar bin Khattab di MNC TV. “Kalau mau da nada komitmen, lembaga penyiaran dan rumah produksi pasti bisa membuat program yang bagus,” ujarnya. Kecuali kalau memang ada design upaya pemalingan ummat Islam dari agamanya, seperti yang disampaikan Ketua MUI, tambah idy.

Pendapat Idy ini kemudian diamini oleh praktisi televisi, Agung Izzul Haq. Dari pengalaman TV One menjalankan program Damai Indonesiaku selama enam tahun, program ini mendapatkan share iklan yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa tayangan religi yang dikemas secara serius, ternyata laku dijual ke pengiklan. “Bahkan sekarang pesantren-pesantren di seluruh Indonesia mengantri agar kyai-kyai pimpinan mereka dapat tampil di televisi,” paparnya. Sehingga, tambah Agung, para da’I di televisi tidak perlu menurunkan kehormatan mereka dengan ikut-ikutan melakukan aksi yang tidak patut.

Detail

Ditayangkan: 14 Maret 2014

Dilihat: 13183

Jakarta - Usai ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama 4 Lembaga dalam gugus tugas, KPU, Bawaslu, KPI, dan KIP tentang Kepatuhan pada Ketentuan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Media Penyiaran pada 28 Februari 2014 setidaknya masih ditemukan tayangan iklan kampanye dan iklan politik di televisi dari partai.

Adapun iklan kampanye dan iklan politik yang tampil di televisi dalam periode 1 Maret sampai 11 Maret setidaknya ditemukan iklan dari Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, Hanura, dan PKPI. Dari iklan kampanye dan iklan politik itu setidaknya ditemukan 487 spot iklan Partai Golkar, 378 spot iklan Partai Nasdem, 305 spot iklan Partai Gerindra, 273 spot iklan PDIP, 90 spot iklan PKB, 80 spot iklan Partai Hanura, 67 spot iklan PAN, 42 spot iklan PKPI, 9 spot iklan PKS, dan 8 spot iklan Partai Demokrat.

Jika dilihat dari media televisi mana yang menayangkan iklan politik dan kampanye tersebut setidaknya tercatat 306 spot iklan di Trans TV, 291 spot iklan di RCTI, 239 spot iklan di TV One, 220 spot iklan di Metro TV, 194 spot iklan di Indosiar, 172 spot iklan di SCTV, 184 spot iklan di ANTV, 139 spot Trans 7, 137 spot iklan di MNC TV, dan 133 spot iklan di Global TV.

Spot iklan kampanye dan kampanye politik dalam pemantauan pengawasannya ditemukan pola yang berbeda di setiap tayangannya. Iklan kampanye dan iklan politik dalam tayangan iklannya menampilkan dan atau menyebutkan nomor urut partai, menampilkan logo partai, menampilkan visi atau misi dan atau slogan, dan menampilkan tokoh partai.

Detail

Ditayangkan: 13 Maret 2014

Dilihat: 15819

Jakarta - KPI Pusat menjatuhkan sanksi administratif pengurangan durasi 1,5 jam untuk program acara “Yuk Keep Smile” di Trans TV selama 3 hari berturut-turut. Pengurangan durasi selama 1 jam 30 menit dari total durasi 4 jam 30 berlaku mulai 14 sampai dengan 16 maret 2014.

Keputusan itu dibacakan Ketua KPI Pusat Judhariksawan dalam sidang khusus penjatuhan sanksi yang berlangsung di Ruang KPI Pusat pada Kamis, 13 Maret 2014. Sidang itu juga dihadiri oleh Komisioner KPI yakni Amirudin, Azimah Subagijo, Agatha Lily, dan Sujarwanto Rahmat Arifin. Pembacaan putusan itu juga dihadiri sejumlah pimpinan, produser, dan kru dari Trans TV. Di antaranya Komisaris Trans Corp Ishadi SK, Direktur Utama Trans TV Atiek Nur Wahyuni dan Direktur Program Achmad Ferizqo Irwan.

“KPI Pusat telah menemukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012 pada Program Siaran “Yuk Keep Smile” yang ditayangkan Trans TV pada 22 Februari 2014 mulai Pukul 19.12 WIB. Pada program tersebut ditayangkan seorang penonton yang hadir di studio mengucapkan kata-kata yang memiliki makna jorok, yaitu: pengucapan alat kelamin pria. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan perlindungan anak, ungkapan kasar, norma kesopanan, dan penggolongan program siaran,” kata Judha membacakan putusan.

Dalam surat keputusan itu disebutkan, program acara tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran KPI Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) serta Standar Program Siaran KPI Tahun 2012 Pasal (9), Pasal 15 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan 37 ayat (4) huruf a. Dalam kesempatan tersebut, Judha juga menyampaikan keprihatinan terhadap program-program Trans TV yang dinilai banyak mengandung muatan yang melanggar bahkan menjadi stasiun televisi yang paling banyak mendapatkan sanksi dari KPI, sebagaimana telah disampaikan dalam konferensi pers evaluasi dan apresiasi KPI terhadap lembaga penyiaran Rabu 12 Maret 2014 di Kantor KPI Pusat.

Sebelum penjatuhan sanksi administratif, KPI Pusat telah mengeluarkan dua kali teguran tertulis tanggal 3 Januari 2014 dan 5 Februari 2014, serta telah dilakukan klarifikasi kepada pihak Trans TV pada 5 Maret 2014 di Kantor KPI Pusat. Judha pun menegaskan bahwa sanksi ini akan menjadi catatan bagi Kemenkominfo dalam memperpanjang dan pencabutan Izin Penyelenggara Penyiaran.

Senada dengan itu, Rahmat sebagai Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran mengatakan, surat sanksi KPI ini merupakan pembelajaran kepada Trans TV agar tidak mengulang kembali di kemudian hari.

Di akhir sidang penjatuhan sanksi, Agatha Lily, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran kembali mempertanyakan komitmen Trans TV untuk segera memperbaiki beberapa program yang menurut catatan KPI berpotensi melakukan pelanggaran, seperti Show Imah, Indonesia Premiere, Oh Ternyata, Soccer Fever dan Saatnya Kita Joget.

Pihak Trans melalui Ishadi menyampaikan akan memperhatikan catatan KPI ini untuk segera melakukan evaluasi internal dan beberapa Program sudah akan berakhir tayangannya.