Umum

Detail

Ditayangkan: 28 April 2015

Dilihat: 11749

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Padang (UNP) dalam rangka belajar tentang penyiaran dan untuk mengetahui secara langsung sistem kerja pemantauan program acara dari Lembaga Penyiaran. Acara berlangsung pada, Selasa, 28 April 2015 di Ruang Rapat KPI Pusat, Jakarta yang diikuti oleh 50 mahasiswa dan empat dosen pembimbing.

Dosen pembimbing yang hadir dalam kunjungan itu Nova Eka Putri mengatakan, kunjungan itu bertujuan mengenalkaan mahasiswanya tentang penyiaran, khususnya perkembangan bidang komunikasi yang dinamis. Menurutnya, kunjungan itu untuk pengenalan tentang KPI dan diharapkan membuka wawasan mahasiswa, bahwa informasi yang disampaikan oleh Lembaga Penyiaran memiliki dampak yang siginifikan terhadap masyarakat dan diawasi oleh lembaga negara yang merupakan representasi dari publik.

Kunjungan diterima oleh Asisten Bidang Kelembagaan KPI Pusat Achmad Zamzami dan Koordinator Pemantauan dan Monitoring, Bagian Isi Siaran KPI Pusat R. Guntur Karyapati. 

Zamzami menjelaskan sejarah berdirinya KPI yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Menurut Zamzami, dalam peraturan itu wewenang KPI meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan, dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Bidang kerja itu diwadahi dalam bentuk bentuk bidang-bidang kerja di KPI Pusat yakni, Bidang Kelembagaan, Bidang Isi Siaran, dan Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran.

Menurut Guntur, dalam menjalankan pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran, KPI menggunakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Saat ini, menurut Guntur, KPI mengawasai siaran dari Lembaga Penyiaran berjaringan nasional sedangkan Lembaga Penyiaran Lokal diawasi oleh KPI daerah yang sudah ada di 33 provinsi di Indonesia.

Lebih lanjut Guntur menjelaskan, dalam pengawasan program siaran Lembaga Penyiaran, KPI memiliki tenaga khusus dengan sistem bergantian. Saat ini, tenaga pemantauan KPI sudah bisa melakukan pemantauan selama 24 jam, khususnya untuk berjaringan nasional.

"Siaran-siaran yang dianggap melanggar P3SPS akan ditandai diproses oleh tenaga pemantauan untuk diteruskan ke tim editing agar menyiapkan bukti rekaman," kata Guntur. Kemudian, menurutnya, bahan itu dibahas dalam rapat tenaga ahli untuk melihat jenis pelanggaran, apakah melanggar atau tidak, hingga penentuan jenis sanksi, terakhir diteruskan dalam rapat pleno komisioner sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan.

Program acara yang melanggar, menurut Guntur, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan dalam P3SPS. Mulai dari sanksi administrasi, pembinaan, pengurangan durasi, penghentian sementara, dan penghentian langsung oleh Lembaga Penyiaran yang bersangkutan. "Sanksi dan pemberitahuan atas program acara kami sampaikan langsung ke Lembaga Penyiaran. Kemudian kami publikasi melalui media atau website KPI. Silahkan detailnya bisa langsung diakses," kata Guntur. 

Guntur menerangkan, walaupun memiliki sistem pemantauan sendiri, KPI juga menerima aduan dari masyarakat atas siaran atau program acara Lembaga Penyiaran. "Di sinilah kita melibatkan peran serta masyarakat, bahwa mengawasi siaran dan program acara dari Lembaga Penyiaran adalah tugas kita bersama. Jalur aduan publik kita buka lebar, mulai dari telepon, email, datang langsung atau tatap muka, Facebook, dan Twitter," ujar Guntur.

Setelah diskusi dan tanya jawab seputar penyiaran dan tugas serta wewenang KPI, kunjungan diakhiri dengan melihat langsung proses pemantauan dan ruang perekaman dan editing KPI.

Detail

Ditayangkan: 27 April 2015

Dilihat: 3640

Jakarta – KPI Pusat menginginkan tayangan yang tidak pantas dan bertentangan dengan etika jurnalistik dalam program pemberitaan di sejumlah televisi dihilangkan. Keinginan ini sesuai dengan prinsip jurnalistik yakni memberikan edukasi yang baik serta aman untuk publik.

Dalam pertemuan yang dihadiri pimpinan dan perwakilan bagian redaksi beberapa stasiun televisi, Senin, 27 April 2015, Komisioner KPI Pusat, S. Rahmat Arifin mengungkapkan sejumlah tayangan yang dinilai melanggar dalam program jurnalistik di beberapa stasiun televisi. Pelanggaran dilakukan dalam kategori mengerikan dan mengadung unsur destruktif.

“Tayangan bagi korban kekerasaan seksual harus wajib disamarkan baik wajah maupun indentitasnya pribadi, sosial maupu keluarga. Tindakan ini berlaku tidak hanya untuk kasus anak-anak saja tapi juga dewasa. KPI sangat perhatian untuk kasus seperti ini dan dengan tegas melindungi setiap korban tersebut,” kata Rahmat.

Contoh lain kata Rahmat tayangan perusakan terhadap barang atau apapun, tindak kekerasaan orang lain, kejadian atau kecelakaan yang menimbulkan kengerian, serta klip-klip video yang di dalamnya terdapat unsur ketidakpantasan harus mendapat perhatian untuk dihilangkan.

“Sekarang mulai muncul video klip usai acara berita. Memang klip ini untuk mengisi waktu jeda sebelum masuk ke program acara berikutnya. Tapi tolong diperhatikan dan teliti dengan video klip tersebut karena dihawatirkan berisi adegan yang tidak pantas,” jelasnya.

Terkait kekhawatiran KPI soal adegan kekerasaan yang bersifat desktruktif salah satu perwakilan dari Redaksi TV meminta kejelasan batasan yang tidak boleh dan boleh di tayangkan. Pasalnya, tayangan yang didapat adalah fakta dan itu diperlukan dalam pemberitaan. “fakta yang ada kan harus ditampilkan untuk melihat kebenarannya,” katanya.

Rahmat menanggapi bahwa tayangan yang mengandung unsur destruktif memiliki pengaruh terhadap publik karena ada anggapan hal itu sebagai suatu hal yang lumrah. “Kita khawatir jika tayangan perusakan gedung, mobil atau yang lain dianggap sesuatu lumrah oleh masyarakat. Kita tidak ingin ini ditiru,” katanya khawatir.

Meskipun begitu, Rahmat tidak menutup kemungkinan tayangan seperti itu ditampilkan dengan mempertimbangkan seberapa besar intensitas kekerasaannya dan juga durasinya secara terbatas dan diedit begitu juga dengan angle kamera sehingga tidak eksplisit. “Kami melihat kondisi seperti ini sesuai dengan Pasal 23 di SPS,” jelas Rahmat sembari menyebutkan pentingnya Sekolah P3SPS untuk menyamakan pandangan terhadap P3 dan SPS KPI tahun 2012. ***

Detail

Ditayangkan: 28 April 2015

Dilihat: 4807

Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendukung penguatan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam revisi undang-undang penyiaran yang tengah dibahas oleh Komisi I DPR-RI. Hal tersebut disampaikan Ketua AJI, Suwarjono, dalam audiensi  dengan KPI Pusat bersama jajaran pengurus AJI yang baru saja terpilih, (28/4).

Menurut Suwarjono, peran KPI bukanlah sekedar pemberi peringatan kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. “KPI harus lebih dari itu,” ujarnya. Karenanya, Suwarjono mendukung program Survei Kepemirsaan KPI yang akan menjadi penyeimbang dominasi lembaga rating saat ini, Nielsen.

Dalam pertemuan tersebut, diakui oleh AJI bahwa industri penyiaran saat ini sangat tergantung dengan report (laporan) dari Nielsen yang datang setiap hari.  Karenanya perlu terobosan yang luar biasa, untuk memutus ketergantungan dengan lembaga rating tunggal yang memberikan penilaian secara kuantitatif.

Pada kesempatan itu, koordinator bidang kelembagaan KPI Pusat, Bekti Nugroho menyampaikan perhatian KPI terhadap revisi undang-undang penyiaran. Menurut Bekti, revolusi mental yang diusung oleh Presiden saat ini harusnya memberikan perhatian besar pada dunia penyiaran. “Jika KPK bekerja pada bagian hulu, KPI justru bekerja pada bagian hilir,” ujarnya. Mental masyarakat, terutama generasi muda bangsa ini dipengaruhi dengan muatan yang ada di layar kaca, televisi. “Karena KPI adalah satu-satunya lembaga yang punya kewenangan mengatur penyiaran, maka harus ada kemauan politik yang besar dari pemerintah dalam menguatkan KPI untuk menata dunia penyiaran,” terang Bekti.

Dirinya memaparkan pula tentang regulator penyiaran di luar negeri yang memiliki kewenangan kuat. Usulan konkrit KPI dalam revisi undang-undang penyiaran adalah pembagian kewenangan perizinan. Perizinan frekuensi tetap ditangani oleh pemerintah, sedangkan izin siaran ditangani oleh KPI.

Di akhir pertemuan, AJI menyarankan agar KPI terus mendesak DPR untuk menyelesaikan revisi Undang-undang Penyiaran. “Jika undang-undang penyiaran belum rampung, maka beberapa rancangan undang-undang yang masih terkait penyiaran seperti RUU Radio/Televisi Republik Indonesia (RTRI) juga terhambat,” kata Suwarjono. Sekalipun RUU Penyiaran sudah masuk Prolegnas, namun AJI menilai, DPR tetap membutuhkan dorongan dan desakan publik agar tahun ini Undang-undang Penyiaran yang baru dapat disahkan.

Detail

Ditayangkan: 27 April 2015

Dilihat: 23774

Jakarta – Kompas TV dan RCTI mendapatkan teguran tertulis dari KPI Pusat. Sanksi diberikan karena program acara “Satu Meja : Prostitusi Terbuka di Dunia Maya” yang disiarkan Kompas TV dan “Satria Garuda Bima-X” di RCTI kedapatan melakukan pelanggaran terhadap  P3 dan SPS KPI tahun 2012. Hal itu disampaikan Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, dalam dua surat teguran yang dilayangkan Jumat pekan lalu, 24 April 2015.

Menurut Judha, siaran “Satria Garuda Bima-X” yang ditayangkan oleh stasiun RCTI pada tanggal 12 April 2015 mulai pukul 08.23 WIB menayangkan adegan kekerasan eksplisit yakni adegan seorang pria yang membengkokkan besi dengan kepala serta memecahkan batu dengan tangan dan kepala. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan anak-anak dan remaja, penggolongan program siaran serta pelarangan adegan kekerasan.

“Ini melanggar P3 KPI Tahun 2012 Pasal 14 dan Pasal 21 Ayat (1) serta SPS KPI Tahun 2012 Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a. Berdasarkan hal itulah, KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif teguran tertulis kepada Kompas TV,” jelas Judha.

Sementara program siaran Jurnalistik "Satu Meja : Prostitusi Terbuka di Dunia Maya" yang ditayangkan oleh stasiun Kompas TV pada tanggal 21April 2015 mulai pukul 20.01 WIB, kata Judha, menayangkan investigasi terkait maraknya prostitusi di dunia maya (online).

Walaupun media mempunyai fungsi untuk melakukan kontrol sosial, lanjut Judha, namun dalam pemberitaannya tidak boleh menampilkan muatan-muatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat dan perilaku asusila sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari hari.

Program tersebut menyiarkan perbincangan antara host, Ira Koesno, dengan dua orang pelaku prostitusi online, Angel dan Fitri. Dalam perbincangan tersebut terdapat kalimat-kalimat yang dapat di akses dalam surat teguran KPI Pusat ke Kompas TV.

“Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas penghormatan norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan kepada remaja, larangan pembenaran hubungan seks di luar nikah, prinsip-prinsip jurnalistik sertya ketentuan program bincang-bincang seks,” tegas Judha.

KPI Pusat melalui Judha meminta Kompas TV dan RCTI agar segera melakukan evaluasi internal serta tidak mengulangi kesalahan yang sama, baik pada program sejenis maupun program lainnya. “Kompas TV wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran,” katanya di kedua surat teguran itu.***