Umum

Detail: Ditulis oleh RG; Ditayangkan: 07 Maret 2017; Dilihat: 16585

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Selasa, 7 Maret 2017. Kunjungan ini dalam rangka konsolidasi terkait rencana rekruitmen Anggota KPID Jambi yang akan habis masa baktinya pada Juni 2017 mendatang. Kunjungan kerja DPRD Provinsi Jambi diterima langsung Komisioner KPI Pusat, Obsatar Sinaga, Mayong Suryo Laksono, Ubaidillah dan Kepala Sekretariat KPI Pusat, Maruli Matondang.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston mengatakan, DPRD Jambi melalui Komisi A sedang mempersiapkan pembentukan tim seleksi untuk pendaftaran calon Anggota KPID Jambi untuk masa jabatan 2017-2020.

“Masa jabatan KPID Jambi akan habis pada 19 Juni 2017. Kami meminta masukan dan petunjuk dari KPI Pusat mengenai teknis pembentukan tim seleksi dan tatacara perekrutan KPID,” kata Cornelis yang didampingi Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jambi.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Obsatar Sinaga menyampaikan bahwa aturan perekrutan Anggota KPID ada dalam peraturan kelembagaan KPI. Mengenai pembentukan tim seleksi semua kewenangan berada di tangan DPRD. “Pada saat perekrutan KPI Pusat, kewenangan pembentukan tim seleksi berada seutuhnya di Kementerian Kominfo. Tidak ada kewenangan dari KPI Pusat untuk membuat tim seleksi tersebut,” jelas Obi, panggilan akrabnya.

Selain menjelaskan persoalan rekruitmen KPID, Obi juga menyampaikan masalah yang sedang banyak dihadapi KPID yakni soal keberadaan kesekretariatan setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja. “Keberadaan kesekretariatan KPID menjadi hilang dan masuk ke dalam dinas-dinas yang terkait seperti Kominfo. Namun, muncul masalah baru ketika di daerah dinas yang dimaksud atau terkait tersebut tidak ada karena ini akan mempengaruhi soal penganggaran KPID,” katanya.

Saat ini, KPI Pusat terus melakukan upaya dengan Kementerian Dalam Negeri agar Mendagri mengeluarkan kebijakan soal Kesekretariatan KPID yang isinya setingkat dengan Permendagri No.19 tahun 2008.

Dalam kesempatan itu, Obi berharap DPRD Provinsi Jambi dapat memberikan dukungan penuh untuk KPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan UU Penyiaran tahun 2012. “Kami berharap DPRD menjelaskan hal ini ke Pemerintah Daerah untuk ikut mendukung kinerja KPID,” paparnya.

Hal senada juga disampaikan Komisioner Mayong Suryo Laksono bahwa keberadaan KPID sangat krusial sebagai garda terdepan dalam pengawasan isi siaran dan perizinan penyiaran. Karena itu, dukungan terhadap kinerja KPID harus maksimal. ***

Detail: Ditayangkan: 06 Maret 2017; Dilihat: 13653

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima pengaduan dari Pembaharu Muda dan Lentera Anak Indonesia terkait siaran iklan rokok di sejumlah stasiun televisi yang diduga melanggar aturan penyiaran, Senin, 6 Maret 2017. Pengaduan diterima langsung Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano dan Dewi Setyarini di kantor KPI Pusat.

Perwakilan Pembaharu Muda, Citra Demi Karina mengatakan, mereka menemukan 22 spots yang diduga pelanggaran yang menampilkan iklan rokok di luar pukul 21.30-05.00. Iklan tersebut tampil dalam bentuk produk non rokok seperti promosi Film Galih dan Ratna GGeneration, Pro Jam Festival, Surya Nation dan GG Music. “Temuan tersebut berdasarkan pantauan yang kami lakukan pada 1 hingga 3 Maret 2017,” katanya kepada Komisioner KPI Pusat.

Menurut Citra, iklan promosi Film Galih dan Ratna GGeneration, GG Music, Pro Jam Festival dan Surya Nation masuk dalam kategori iklan rokok berdasarkan penilaian mereka terhadap Pasal 59 ayat 2 SPS KPI yakni program siaran yang berisi segala bentuk dan strategi promosi yang dibuat oleh produsen rokok wajib dikategorikan sebagai iklan rokok.

“Berdasarkan definisi tersebut sebagai iklan rokok wajib patuh pada ketentuan yang berlaku,. Selain itu, iklan rokok tersebut tidak sekalipun menampilkan peringatan kesehatan bergambar,” jelasnya.

Sebelumnya, Citra menceritakan bahwa Pembaharu Muda merupakan gabungan 20 anak muda dari 17 kota yang bergerak di 102 komunitas, organisasi, sekolah dan kampus untuk membangun kesadaran kritis tentang bahaya rokok dan mendukung Indonesia aksesi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control).

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat Dewi Setyarini mengatakan, KPI akan segera memproses dan melakukan analisa terhadap laporan aduan Pembaharu Muda dan Lentera Anak Indonesia. “Kami sangat berterimakasih atas laporannya karena kami membutuhkan kerjasama dan sinergi dengan masyarakat untuk pengawasan isi siaran,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano. Menurutnya, segala bentuk aduan tentang siaran merupakan upaya yang sistematis dan masukan yang konstruktif untuk pengembangan konten siaran.

“Kami sangat mengapresiasi hal ini. Kami juga berharap keterlibatan publik untuk memberi masukan terhadap KPI baik itu dalam bentuk laporan maupun diskusi yang membangun mengenai anak dan remaja. Kami akan melakukan penyisiran di tim pemantauan kami atas laporan yang disampaikan dan kami akan mengambil langkah sesuai dengan P3 dan SPS KPI,” paparnya. ***

Detail: Ditayangkan: 03 Maret 2017; Dilihat: 19786

Jakarta – Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, meminta segenap anggota PERHUMAS (Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia) untuk mendukung gerakan “Hantam Hoax” yang telah dideklarasikan di Bandung, akhir bukan lalu.

Menurut Andre, panggilan akrab Ketua KPI Pusat ini, anggota Perhumas yang jumlah sangat banyak dapat menjadi juru kampanye bagi gerakan hantam hoax atau berita palsu itu. “Perhumas dapat menjadi garda terdepan dalam memerangi pemberitaan palsu yang ada di media sosial ataupun media lainnya,” katanya di sela-sela acara PERHUMAS Coffee Morning dengan tema “Goverment PR in The Age Dialogue” di Gedung WTC, Jumat, 3 Maret 2017.

Andre menjelaskan, fenomena hoax atau berita palsu menjadi permasalahan semua negara termasuk Indonesia karena sangat meresahkan dan mengacam keutuhan hidup bernegara dan bermasyarakat.

“KPI bersama-sama negara-negara yang hadir dalam forum internasional di Bandung akhir bulan lalu memiliki kesamaan pandangan dalam memerangi pemberitaan palsu atau hoax. Kita menginginkan informasi yang baik dan benar serta tidak memecah belah keanekaragaman. Kita tidak ingin adanya pemberitaan yang saling menyalahkan,” jelasnya.

Andre juga mengkhawatirkan maraknya pemberitaan hoax berpengaruh terhadap pengambilan keputusan hukum atau kebijakan lainnya. “Saat ini, kondisi di society hukum konstitusi cenderung menjadi hukum opini,” paparnya.

Selain Ketua KPI Pusat, dalam acara PERHUMAS hadir narasumber antara lain Johan Budi (Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi), Heri Rakhmadi (Wakil Ketua PERHUMAS dan CEO Bamboedoea) dan Endah Kartikawati (Ketua Pranata Humas). ***

Detail: Ditayangkan: 03 Maret 2017; Dilihat: 8684

Ciputat – Wakil Ketua KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin mengatakan, evaluasi tahunan untuk lembaga penyiaran merupakan bagian penting dalam upaya pengawasan dan alat kendali konsistensi praktek siaran lembaga penyiaran sesuai dengan proposal yang diajukan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Finalisasi Pembahasan Format Laporan Tahunan Penyelenggaraan Penyiaran di Ciputat, Jumat, 3 Februari 2017.

Menurut Rahmat, proses evaluasi bagi lembaga penyiaran akan memberikan tekanan positif bagi lembaga penyiaran untuk berkembang melalui siaran-siaran yang sesuai dengan tujuan mereka pada saat melakukan proses permohonan perizinan. Siaran yang bermutu, berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat adalah siaran yang diharapkan KPI.

Dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kementerian Kominfo itu, disampaikan setiap lembaga penyiaran yang ingin mengajukan perpanjangan izin harus segera melakukan sebelum masa izinnya berakhir. Jika permohonan perpanjangan izin tidak diurus, Kominfo dan KPI akan melakukan tindakan seperti teguran, peringatan dan jikalau tidak direspon akan diambil langkah tegas seperti tidak diperpanjang izinnya.

Rapat finalisasi antara KPI dan Kominfo juga menyepakati bentuk format evaluasi tahunan untuk lembaga penyiaran. Format tersebut nantinya akan disosialisasikan ke lembaga penyiaran dengan tandatangan KPI dan Kominfo. KPI dan Kominfo akan mengadakan pertemuan berkala terkait evaluasi tahunan tersebut. ***

Detail: Ditayangkan: 02 Maret 2017; Dilihat: 15364

Jakarta – Media penyiaran, baik televisi maupun radio, memiliki tanggungjawab dalam pembentukan karakter bangsa. Memiliki pengaruh yang besar dan kemampuan menjangkau setiap sudut di wilayah negeri ini, menjadikan media ini sangat efektif dalam upaya mempengaruhi publik mencintai negaranya, Indonesia.

Selain itu, media penyiaran dapat membangkitkan masyarakat untuk membela negaranya atau bela negara. “Bela negara” adalah, tekad dan tindakan warga negara yang dilandasi kecintaan pada tanah air, untuk menjamin kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negaranya.

Terkait persoalan di atas, Wakil Ketua KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin mengatakan, pembentukan karakter bangsa dan penanam sikap bela negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pasalnya, pembentukan karakter bangsa akan mengikutkan nilai-nilai dan sikap bagi warga negara untuk membela atau bela negaranya.

Penanaman karakter bangsa dan bela negara dapat melalui media penyiaran karena potensi menularkannya atau pengaruh melalui siaran cukup efektif. “Siaran atau informasi media memiliki tanggungjawab dalam mencerdaskan dan menjaga keutuhan negara ini dan tidak salah jika media juga berkewajiban dalam upaya pembentukan karakter bangsa,” jelas Rahmat di sela-sela rapat dengan Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas) terkait Bela Negara, Selasa, 28 Februari 2017.

Menurut Rahmat, cukup beraalsan jika pembinaan bela negara idelanya memasuki bahasan mengenai pengaruh media terhadap pembentukan karakter bangsa. Karena saat ini media memilik pengaruh terhadap pembentukan perilaku masyarakat.

Selain itu, kata Rahmat, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perhatian kita terhadap masyarakat di perbatasan. Kita ketahui bahwa masyarakat di perbatasan banyak yang tidak terjangkau siaran nasional. Parahnya, mereka justru mendapatkan siaran dari negara lain. Tidakkah ini menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa. Bagaimana mau membentuk karakter bangsa melalui media siaran jika siarannya tidak ada.

“Kita sangat berharap siaran nasional di wilayah perbatasan bisa terwujud. Dengan begitu, masyarakat di sana dapat mengetahui Indonesia secara utuh,” kata Rahmat di depan peserta yang mewakili sejumlah instansi antara lain Kemendagri, Kemenristekdikti, Kemenpar RB, Kemenhan dan LAN.

Dalam rapat itu, dibahas tentang adanya indikasi merusak keutuhan bangsa melalui pemberitaan media dengan berita SARA dan pengiringan opini. Dalam kesempatan itu, Wantanas mengajak regulator seperti KPI yang punya kewenangan di penyiaran untuk turut serta meminimalisir berita seperti itu di media siaran.

Selain itu, dibahas pula bagaimana anak muda sekarang lebih banyak gunakan media sosial. Dikhawatirkan, pengaruh buruk dari medsos akan mengikis rasa cinta mereka terhadap Indonesia dan sebaliknya lebih cinta dan kenal budaya barat. ***