Umum

Detail

Ditayangkan: 25 Jun 2014

Dilihat: 6316

Jakarta - Televisi harus mendukung masyarakat menjalankan ibadah di bulan Ramadhan dengan menghadirkan tayangan-tayangan yang positif. Karenanya hiburan berlebihan yang muncul di televisi pada bulan Ramadhan, harus dikoreksi. Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, dalam acara Breakfast Meeting di kantor Kemenkominfo (24/6).

Dalam acara yang juga dihadiri Ketua Komisi Penyiaran Indonesia  (KPI) Pusat, Judhariksawan,  disampaikan pula oleh Tifatul soal agenda pemilihan presiden, siaran piala dunia dan persiapan mudik lebaran. Dirinya mengharapkan, siaran piala dunia juga tidak mengganggu kekhusyuan ummat Islam dalam melakukan ibadah ramadhan.

Imbauan Tifatul ini menindaklanjuti pertemuan pada bulan Maret lalu, saat Menkominfo mengumpulkan pimpinan lembaga penyiaran untuk  persiapan program ramadhan.  “Imbauan sudah disampaikan sejak 4 bulan sebelum ramadhan, agar lembaga penyiaran dapat menyesuaikan”, ujar Tifatul. Bahkan KPI pun sudah menindaklanjutinya dengan mengadakan sarasehan program ramadhan bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dien Syamsuddin dan tokoh Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Muzadi.

Ke depan, terkait pemantauan siaran ramadhan ini, KPI Pusat bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan penilaian terhadap program-program di televisi sepanjang bulan ramadhan ini. Evaluasi program ramadhan akan dilakukan pada 4 Juli 2014, untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan lembaga penyiaran menjalankan imbauan dari KPI dan Menkominfo tersebut.

Breakfast meeting ini juga dihadiri oleh Ketua MUI bidang Informasi dan Komunikasi, Sinansari Ecip, dan komisioner KPI Pusat lainnya, Fajar Arifianto Isnugroho, Azimah Subagijo dan Agatha Lily.

Detail

Ditayangkan: 24 Jun 2014

Dilihat: 6110

Jakarta - Jelang pelaksanaan bulan suci Ramadan 1435 H / 2014, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengeluarkan surat edaran ke seluruh lembaga penyiaran agar menjaga kekhusuyukkan pelaksanaan Ramadan melalui program siarannya. Surat edaran bernomor 1458/K/KPI/06/14 itu meminta lembaga penyiaran menyiarkan program acara yang tidak bertentangan Pedoman perilaku penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

“Pada intinya, walaupun bukan bulan Ramadhan, KPI tetap mengawasi dan meminta lembaga penyiaran tidak menayangkan program acara yang bertentangan dengan P3 dan SPS. Tapi dengan momentum Ramadan, kami kembali mengingatkan lembaga penyiaran menyiarkan acara yang mendukung pelaksanan ibadah bulan Ramadan, bukan acara yang merusak kekhusukan beribadah,” kata Ketua KPI Pusat Judhariksawan di Kantor KPI Pusat, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2014.

Lebih lanjut, Judha menjelaskan, lembaga penyiaran diminta tidak menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan komuditas atau jualan. “Salah satu isi surat edaran itu, meminta kepada lembaga penyiaran tidak menyisipkan iklan niaga saat azan,” ujar Judha.

Dalam siaran Ramadan nanti, menurut Judha, KPI melakukan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam melakukan pemantauan siaran. Selama Ramadan, KPI dan MUI akan memantau seluruh program acara di lembaga penyiaran.

“Selama Ramadan nanti, KPI bersama MUI tidak akan segan-segan meminta penghentian siaran jika ditemukan pelanggaran dan berpotensi merusak kekhusukan ibadah,” terang Judha. 

Selain itu, hasil pemantauan acara selama Ramadan nanti, KPI dan MUI akan memberikan award bagi program acara yang isi siarannya memiliki nilai keagamaan dan mendukung pelaksanaan Ramadan. Menurut Judha, dengan adanya award Ramadan, diharapkan akan memunculkan motivasi lembaga penyiaran untuk meningkatkan kualitas isi siarannya dalam mendukung kekhusukkan dan mendorong umat dalam beribadah.

Adapun isi surat edaran yang dikirimkan KPI kepada lembaga penyiaran terkait siaran Ramadan: 

Mengingat dalam beberapa hari lagi masyarakat Indonesia akan memasuki bulan suci Ramadhan, maka Komisi Penyiaran Indonesia (“KPI”) Pusat berdasarkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”) berkewajiban untuk mengingatkan kembali kepada seluruh stasiun televisi, untuk tidak menayangkan Program Siaran yang bertentangan dengan P3 dan SPS terutama yang bermuatan hal-hal sebagai berikut: 

1. Goyangan yang erotis dan mengeksploitasi bagian-bagian tubuh wanita seperti dada, paha dan bokong;
2. Adegan-adegan yang seronok atau vulgar;
3. Pakaian yang minim dan memperlihatkan bagian-bagian tubuh wanita seperti dada, paha dan bokong;
4. Pria berprilaku dan berpakaian kewanitaan;
5. Adegan kekerasan dan candaan kasar;
6. Mengungkapkan secara terperinci aib/kerahasiaan seseorang;
7. Konflik secara eksplisit dan provokatif;
8. Siaran yang bermuatan mistik, horror dan supranatural yang menimbulkan ketakutan dan kengerian pada khalayak di bawah pukul 22.00 waktu setempat. Walaupun ditayangkan di atas pukul 22.00, Lembaga Penyiaran wajib mematuhi ketentuan pelarangan dan pembatasan program siaran yang bermuatan mistik, horror dan supranatural;
9. Adegan yang mengarah kepada hubungan seks atau keintiman pria dan wanita seperti ciuman; dan
10. Menyisipkan Iklan Niaga pada saat Adzan.

Kami meminta Lembaga Penyiaran untuk menghormati bulan suci Ramadhan dengan menayangkan tayangan yang tidak menggangu kekhusyukan umat Muslim dalam menjalankan Ibadah Puasa.

Saudara/I wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam menayangkan sebuah program siaran. Demikian surat edaran KPI Pusat ini untuk diperhatikan dan dipatuhi. Terima Kasih.

Detail

Ditayangkan: 24 Jun 2014

Dilihat: 8573

Jambi - Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) telah menunjuk tujuh orang anggota KPID yang baru periode 2014-2019. Tujuh orang anggota KPID itu seperti rekomendasi dari DPRD Provinsi Jambi.

Mereka adalah Beri Hermawati, Hj. Ertati Ahmad, Muhaimin, Agus Slamet Nugroho, Thohri Yasin, Rupi Udin, dan Salahudin. Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) berharap kepada anggota KPID yang baru agar bisa memberi pemahaman dan pengertian tentang tayangan yang baik dan berkualitas.

Dikatakannya, KPID harus mampu menjembatani kepentingan masyarakat, dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran. ”Lembaga penyiaran itu sendiri merupakan salah satu lembaga yang berperan dan dituntut untuk memberikan informasi yang benar terhadap pelaksanaan pembangunan melalui kekuatan informasi," ungkapnya.

Pada kesempatan ini HBA juga berharap anggota yang dilantik dapat belajar untuk bersikap lebih rasional dalam menjalankan tugas dan fungsi. "Sebagai bagian dari anggota komisi penyiaran, saudara juga harus belajar bersikap, bahwa perbedaan-perbedaan yang ada bukanlah sumber perpecahan, akan tetapi itu semua merupakan kekuatan yang harus kita himpun dan kita satu padukan, sehingga langkah kita dalam memberikan pemahaman dan pengertian tentang tayangan yang baik dan berkualitas," kata Gubernur.

Dijelaskan, seluruh masyarakat merasakan dan melihat maraknya tayangan/suguhan hiburan baik di media televisi maupun radio, yang terus mengalami peningkatakan, tentunya agar tidak kebablasan komisi penyiaran mempunyai kewenangan untuk itu, agar tidak menimbulkan reaksi negatif bagi masyarakat. "Saya berpesan kepada orang tua dan masyarakat untuk selalu dan senantiasa mendampingi putra-putrinya dalam mengikuti/menonton tayangan-tayangan televisi," jelas Gubernur.

Hal ini mengingat pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan jiwa dan karakter generasi penerus bangsa. "Kita tidak sepenuhnya membebani komisi penyiaran untuk mengawasi, memfilter tayangan ataupun informasi yang berkembang tersebut, karena mereka juga punya keterbatasan," jelasnya.

Detail

Ditayangkan: 24 Jun 2014

Dilihat: 11602

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta media khususnya televisi tidak menjadi provokator yang dapat membangkitkan emosi massa pendukung dan simpatisan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertanding dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2014.

Permintaan tersebut disampaikan KPI terkait dengan makin dekatknya pelaksanaan pilpres 9 Juli dan makin meningkatnya eskalasi persaingan dua kubu pasangan capres. “Justeru media TV harusnya mampu menjadi penyejuk suasana, bukan memanas-manasi,” ungkap Wakil Ketua KPI Pusat, Idy Muzayyad, kepada wartawan Senin di Jakarta (23/6).

Idy menyayangkan sikap media TV yang ber-genre news yang cenderung memperkeruh suasana persaingan pilpres dengan memberitakan serta menyiarkan informasi yang memihak dan bahkan saling menjatuhkan.

Idy mengingatkan kontestasi capres yang hanya dua dan berlangsung ketat membuat dukungan dalam posisi head to head, sehingga provokasi sedikitpun bias berpotensi menimbulkan ketegangan yang bisa mengarah kepada konflik fisik. “Kalau situasinya terus dikompori oleh TV, maka kejadian bisa runyam. Makanya perlu ada antisipasi,” kata Idy.

Ia juga menyampaikan bahwa media penyiaran yang menggunakan frekuensi yang merupakan sumber daya terbatas milik publik yang dikelola negara dan dipinjamkan kepada pemilik stasiun TV, seharusnya berpihak kepada kepentingan publik, bukan salah satu pasangan capres.

“Media TV harus tetap menjaga indepensi, tidak berpihak dan berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan informasi terkait dua pasangan capres,” kata Idy. KPI sudah melayangkan surat teguran kepada dua media TV, yakni TV One dan Metro TV yang dianggap tidak netral dan memihak salah satu pasangan capres.