Umum

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 24 Jun 2022

Dilihat: 3343

Singapura -- Seluruh siaran televisi analog di Indonesia akan dimatikan dan diganti siaran TV digital (Analog Switch Off) secara serentak pada 2 November 2022 mendatang. Peralihan ini merupakan komitmen Indonesia karena sebagian besar negara di dunia sudah melakukan ASO. Melalui siaran digital, siaran TV di tana air jadi lebih bersih, suaranya jernih dan lebih canggih.

Menghadapi peralihan ini, Komisioner KPI Pusat Yuliandre Darwis menghadiri undangan Diskusi bersama Duta Besar RI untuk Singapura Suryapratomo, Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Syafril Nasution dan Wakil Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Neil Tobing di Kantor Duta Besar RI untuk Singapura, Selasa, (21/6/2022) lalu. 

Duta Besar Suryapratomo mengatakan program-program siaran di Indonesia harus lebih baik pada era digital nanti. Dia menyebutkan bahwa Lembaga Penyiaran di Indonesia harus dapat mencontoh Singapura dalam memproduksi konten. 

“Di Singapura, misalnya Lembaga Penyiaran Channel News Asia, mereka sangat concern memberikan program terbaik untuk masyarakat Singapura. Bahkan dalam membuat program dokumenter, mereka adakan research berbulan-bulan sebelum memulai syuting,” tutur Suryapratomo.

Ketua ATVSI Syafril Nasution yang juga Direksi MNC Group mengatakan pihaknya mendukung penuh digitalisasi penyiaran. Ia menyampaikan saat ini Lembaga Penyiaran di bawah bendera ATVSI termasuk MNC Group telah bersiaran simultan di berbagai wilayah di Indonesia dan karenanya siap menghadapi ASO. Sama halnya dengan VIVA Group, Wakil Ketua ATVSI Neil Tobing menyatakan, pihaknya masih terus mendistribusikan set top box (STB) secara gratis ke rumah-rumah keluarga kurang mampu.

Terkait hal ini, Lembaga Penyiaran siap memberikan konten-konten berkualitas menghadapi siaran digital. Namun disadari bahwa landskap Singapura dan Indonesia berbeda. Indonesia merupakah negara yang sangat besar, sehingga dalam melakukan riset secara mendalam untuk membuat 1 (satu) program saja membutuhkan biaya yang besar.

Sebagai regulator, Komisioner KPI Pusat Yuliandre Darwis mengatakan Lembaga Penyiaran harus memproduksi konten yang inspiratif dan edukatif untuk menarik perhatian masyarakat. “Lembaga Penyiaran sebagai industri kreatif harus lebih berinovasi untuk menghadapi era penyiaran digital, terlebih pertumbuhan konten media baru sudah sangat pesat dan bersaing dengan konten lembaga penyiaran,” ujar Yuliandre. 

Selanjutnya, Yuliandre Darwis beserta perwakilan Asosiasi Lembaga Penyiaran melakukan studi banding dan diskusi dengan salah satu TV Swasta terbesar di Singapura yakni Channel News Asia (CNA). Bianca/Editor: RG

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 22 Jun 2022

Dilihat: 11378

Manado -- Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, mendukung upaya pencerdasan masyarakat dalam memanfaatkan media yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lewat Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP). Gerakan ini sejalan dengan tujuan Pemerintah Daerah (Pemda) Sulut yang berupaya menangkal berbagai hal negatif akibat informasi atau berita hoax (palsu) dan tidak benar dari berbagai media khususnya media baru.

“Kami ingin menjamin masyarakat mendapatkan siaran yang berkualitas serta menjauhkan dari informasi ataupun siaran yang dapat membimbing persepsi masyarakat ke arah yang tidak benar,” kata Flora Krisen, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, membacakan sambutan dari Gubernur Sulut yang berhalangan hadir.

Gubernur memandang kegiatan ini sangat strategis sebagai penguat komitmen dan motivasi, agar ke depannya penyajian infomasi maupun siaran makin baik, berkualitas dan jauh dari hal-hal yang negatif termasuk isu soal SARA. “Saya mengapresiasi KPI Pusat yang telah menginisiasi serta bersinergi dengan KPID Sulut dalam memprakarsai kegiatan bernilai ini,” tulisnya.

Dia berharap media khusus media penyiaran agar senantiasa menghadirkan siaran yang dapat mempersatukan bangsa, memberikan kebaikan, siaran positif yang dapat mempertahankan jati diri masyarakat khususnya di Sulut. “Selama ini, kami dikenal selalu mampu menjaga kondusifitas keamanan, menjaga keindahan dan memelihara harmonisasi kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat,” tutur Flora.

Terkait hal itu, Gubernur mengingatkan seluruh komponen penyiaran dan masyarakat pengguna media untuk memenuhi 5 (lima) asas antara lain asas demokratis, asas profesional, asas moralitas dan asas supremasi hukum. Demokratis berarti berita atau informasi harus disiarkan secara berimbang dan independen. Profesional diartikan bahwa pemrakarsa siaran harus menguasai filosofinya dan membuat dan menyiarkan suatu program. 

Begitu juga dengan moralitas yang berarti setiap siaran memberikan dampak sosial yang luas terhadap tata nilai, kehidupan, dan penghidupan masyarakat. “Adapun asas supremasi hukum diartikan pemrakarsa siaran bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku. Semua dituntut untuk patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku,” jelas Flora membacakan sambutan Gubernur Sulut. ***/Editor: MR/Foto: AR

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 23 Jun 2022

Dilihat: 7739

Bengkulu -- Persaingan media penyiaran kini tak lagi terjadi antar sesama media penyiaran, seperti antara stasiun televisi dengan televisi lainnya, atau radio dengan radio lainnya. Saat ini, persaingan justru datang dari media baru berbasis internet seperti media sosial ataupun streaming.

Komisioner KPI Pusat, Irsal Ambia mengatakan, menjadi permasalahan media penyiaran, karena di media ini cukup banyak aturan guna memberikan penyiaran yang bermutu dan layak tonton, sedangkan di media penyiaran berbasis internet nyaris tak ada aturan bahkan cenderung melanggar aturan dari sisi etika penyiaran.

Bahkan, sejumlah tokoh ternama beralih ke media berbasis internet untuk meraup jumlah penonton. Sehingga yang terjadi sekarang, sejumlah kanal bincang-bincang di kanal media sosial juga menjadi sarana sejumlah tokoh untuk menyampaikan klarifikasi.

"Inilah problem saat ini, media penyiaran sudah taat aturan dan mengikuti regulasi yang ada. Tapi konten-konten di media streaming dan media sosial banyak yang melanggar etika penyiaran, dianggap lebih terbuka. Bahkan hal yang selama ini disensor di TV dengan leluasa tayang di media layanan berbasis streaming," ujar Irsal.

Irsal menegaskan, pihaknya mendorong agar revisi UU penyiaran juga mengatur tentang penyiaran di media berbasis internet agar jangan sampai hanya penyiaran TV dan radio yang diatur secara ketat, tapi juga media penyiaran berbasis internet. ***

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 21 Jun 2022

Dilihat: 9882

Manado - Menghadirkan siaran berkualitas di televisi, membutuhkan sinergi kuat antara pengelola televisi dan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) sebagai sebuah rambu etik bagi pembuat konten siaran televisi. Di satu sisi, penonton televisi juga harus selektif dalam memilih tayangan. Salah satunya dengan ikut menonton siaran berkualitas untuk menjaga kesinambungan siaran tersebut di tengah masyarakat. 

Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan Hardly Stefano Pariela menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) yang dihelat di kota Manado, Sulawesi Utara, (20/6).  Dalam pemaparannya, Hardly meyakini, penonton yang cerdas memberi kontribusi yang besar terhadap hadirnya siaran berkualitas. GLSP sendiri merupakan upaya KPI dalam memberdayakan masyarakat untuk cerdas bermedia, terutama di tengah perkembangan teknologi informasi yang melaju pesat. Hardly mengatakan, masyarakat harus menjadi subyek bukan sekedar obyek dari teknologi informasi. Lebih dari itu, Hardly berharap, masyarakat mampu menjadikan media sebagai alat untuk mendapat informasi yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupannya. 

Turut hadir pula sebagai narasumber GLSP, Ketua Pokja I PKK Provinsi Sulawesi Utara Preysi Siby, yang membahas peran serta masyarakat dalam menghadirkan konten siaran berkualitas. Preysi menekankan pentingnya pendampingan orang tua saat anak mengakses media. “Selain mendampingi, orang tua juga harus membantu memilihkan tayangan yang sesuai dengan usia dan perkembangan anak,” ujar Preysi. Mendampingi anak saat menonton juga merupakan cara yang manjur untuk mengetahui minatnya sekaligus mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Dalam pendampingan inilah, orang tua juga dapat menanamkan nilai-nilai lewat diskusi tentang tayangan yang ditonton bersama. 

Sebagai aktivis PKK yang juga merupakan psikolog, Preysi menilai keluarga sebagai unit terkecil masyarakat memegang peran penting sebagai garda terdepan dalam menghadap pengaruh negatif teknologi digital, termasuk siaran-siaran yang tidak berkualitas. Preysi berharap, KPI dapat lebih gencar melakukan sosialisasi tentang siaran berkualitas, agar para orang tua mengetahui bahwa sebenarnya banyak pilihan konten di televisi yang dapat dinikmati bersama keluarga. 

Narasumber lainnya yang turut serta adalah Susan Margaret Palilingan selaku Kepala Biro Kompas TV Manado. Dalam kesempatan ini Susan memaparkan kebijakan Kompas TV dalam menghadirkan konten lokal sebagai implementasi sistem stasiun berjaringan (SSJ). Komitmen Kompas TV menghadirkan konten lokal ini menjadi salah satu bentuk menghadirkan keberagaman konten siaran, termasuk kemajemukan masyarakat Indonesia. 

Susan menyinggung pula tentang kondisi media yang saat ini diramaikan dengan kehadiran media baru. Termasuk juga menjelang tahun politik, Susan berharap masyarakat memiliki kapasitas literasi media yang mumpuni, termasuk tidak ikut menyebarkan berita hoax ataupun berita palsu yang  belum terverfikasi kebenarannya. Susan juga menegaskan sebagai penyalur informasi, media wajib terlibat aktif mengawal jalannya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis. “Termasuk juga memberi pendidikan politik, pemahaman demokrasi serta literasi dan edukasi pada publik untuk berpartisipasi,” ujarnya. Yang tak kalah penting, media tentu harus menjaga netralitas dan tidak berpihak dalam melakukan kontrol pelaksanaan Pilkada dan Pemilu. 

GLSP diawali dengan pembacaan pidato kunci dari Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang dibacakan oleh Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Flora Krisen. Dalam GLSP di kota Manado, KPI juga berkesempatan meluncurkan buku GLSP yang mendokumentasikan perjalanan KPI melakukan literasi di berbagai kota di Indonesia.

(Foto: Agung R/ KPI)