Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 05 Februari 2018

Dilihat: 31405

Mataram – Delapan penanggungjawab radio dan TV lokal di Lombok telah dipanggil dan dimintai keterangannya oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB sehubungan hasil pemantauan dan aduan masyarakat yang melaporkan lembaga penyiaran tersebut menyiarkan iklan obat dan pengobatan  tradisional bermuatan testimoni pasien, endorser petugas kesehatan dan jam siar yang tidak tepat. "Semua sudah kita panggil dan mereka memberikan klarifikasi,"kata Sukri Aruman, Ketua KPID NTB di Mataram, Jumat lalu (2/2/2018).

Adapun lembaga penyiaran yang diadukan dan diklarifikasi antara lain Radio Global FM Mataram, Radio GSP FM, Radio Gemini FM Mataram, Radio Sutra FM Mataram, Radio Mandalika FM Lombok Tengah, Radio Tara FM Lombok Tengah, Radio Yadinu FM Lombok Timur dan Lombok TV Mataram.

Menurut Sukri, berdasarkan hasil klarifikasi, diantara lembaga penyiaran tersebut mengaku menyiarkan iklan obat yang berisi testimoni atau kesaksian pengguna obat yang tidak dibenarkan sesuai Etika Pariwara Indonesia (EPI). "Kita juga sudah meminta rekaman iklan yang disiarkan tersebut untuk kajian lebih lanjut,"tegasnya.

Dikatakan, pihaknya sudah melayangkan edaran kepada lembaga penyiaran untuk berhati-hati menyiarkan atau menayangkan iklan obat dan makanan termasuk Pusat Pengobatan dan Layanan Kesehatan lainnya."Kita ingin memastikan radio dan TV lokal agar menyampaikan informasi yang benar  dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Sukri.

Dalam kesempatan itu, lembaga penyiaran meminta KPID NTB agar lebih arif menyikapi seretnya pendapatan  media lokal akibatnya minim iklan komersial."Kami  sangat mengerti hal itu dan tentunya akan berkoordinasi dengan Balai POM dan Dinas Kesehatan untuk memberikan pemahaman yang cukup termasuk kepada pemasang iklan yang selama ini ngotot produk iklannya disiarkan,"tutur Sukri.

Lebih lanjut Sukri mengungkapkan, beberapa produk iklan tersebut disiarkan dalam bentuk spot radio dan TV, insert program, blocking time dan adlibs siaran.

Dugaan pelanggaran lain yang ditemukan adalah iklan pengobatan untuk vitalitas pria dan wanita yang disiarkan pada jam yang tidak tepat. "Materi iklannya terlalu vulgar dan disiarkan pada jam dimana anak dan remaja masih menonton," ungkap Sukri dan mengaku sangat mengapresiasi kerjasama yang baik dengan lembaga penyiaran.

KPID NTB sudah minta lembaga penyiaran memperbaiki iklan bermasalah tersebut dan hanya menyiarkan iklan yang sudah sesuai aturan. KPID NTB berjanji akan memberitahukan secara tertulis hasil klarifikasi dengan lembaga penyiaran yang telah dipanggil. "Secara lisan sudah kita sampaikan. Jadi tidak ada alasan untuk masih menayangkan iklan bermasalah kecuali sudah direvisi ya," imbuhnya lagi. Red dari KPID NTB

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 31 Januari 2018

Dilihat: 16214

Jakarta – Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat), Nuning Rodiyah, meminta seluruh lembaga penyiaran menjadi media informasi pemilihan umum (Pemilu) yang independen dan berimbang. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai juga sangat bergantung dari informasi yang disampaikan media.

“Lembaga penyiaran harus mengedepankan kepentingan dan keutuhan bangsa ini secara menyeluruh di atas kepentingan kelompok atau pribadi. Informasi yang tidak berimbang dan sangat berpihak dikhawatirkan memunculkan percikan-percikan konflik, baik antar peserta Pemilu maupun masyarakat,” kata Nuning usai menjadi narasumber diskusi di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Rabu (31/1/2018).

Nuning menjelaskan, lembaga penyiaran berkewajiban menyiarkan informasi tentang Pemilu pada masyarakat secara adil dan berimbang. Sedangkan masyarakat memiliki hak mendapatkan informasi tentang Pemilu secara utuh dan professional.

“Ada juga hak peserta Pemilu untuk menggunakan media sebagai sarana komunikasi dan pendidikan politik. Selain juga hak dan kewajiban penyelenggara pemilu untuk menyosialisasikan setiap perkembangan Pemilu. Hal-hal itu harus direspon lembaga penyiaran secara adil dan berimbang,” kata Nuning.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tidak hanya menjadi tanggungjawab pihak penyelenggara tapi juga stakeholder terkait lainnya. Untuk mencapai hal itu, kata Komisioner bidang Isi Siaran ini, harus ada sinergi dengan stakeholder terkait untuk mengantisipasi dampak dari Pemilu tersebut.

“Kami juga menekankan adanya pengawasan bersama antara pihak kami, KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers. Pengawasan tersebut menyangkut tahapan Pemilu khususnya tayangan Pemilu di lembaga penyiaran,” papar Nuning. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 02 Februari 2018

Dilihat: 13528

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia kembali memulai kegiatan Bimbingan Teknis SDM Penyiaran melalui Program Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) di tahun 2018. Sekolah P3SPS yang telah memasuki angkatan XXVI ini akan diselenggarakan pada 06 - 08 Februari 2018.

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 31 Januari 2018

Dilihat: 3870

Jakarta - Penyiaran daerah perbatasan menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bersama Komisi I DPR RI. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi I itu berlangsung  pada hari Selasa (30/1).

Daerah perbatasan dinilai masih belum mendapatkan informasi yang berimbang dan merata. Sehingga perlu adanya pembangunan sistem penyiaran di daerah perbatasan. Informasi yang dimaksud adalah wawasan kebangsaan dan nasionalisme terhadap masyarakat perbatasan.

"Selama ini, masyarakat di daerah perbatasan cenderung lebih banyak memperoleh informasi dari negara tetangga." ungkap Agung Suprio, Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPI Pusat.

Dengan lubernya informasi asing di daerah perbatasan, tidak mengherankan jika wawasan kebangsaan menjadi lambat diterima bahkan tidak sama sekali. Kerap kali menyebabkan disintegrasi ideologi. "Disintegrasi ideologi salah satu sebabnya dikarenakan minimnya informasi dan konten kebangsaan oleh lembaga penyiaran di daerah perbatasan." lanjut Agung.

Maka dari itu, Agung mengatakan bahwa selama ini KPI tengah menginisiasi dan merangkul institusi pemerintah seperti Kemenkominfo, TVRI hingga Lembaga Penyiaran Swasta. " Kami sudah menjalin kerjasama, sudah ada 4 wilayah yang berhasil dilakukan ujicoba penyiaran digital perbatasan. Tahun  2018 ada 12 titik daerah perbatasan." ungkapnya