Jakarta - Pengelolaan komunikasi di muka publik saat bencana adalah sebuah keniscayaan dalam penanganan bencana. Untuk itu diperlukan juru bicara atau spokeperson yang menjadi penyampai informasi utama atau leader of information. Hal tersebut disampaikan Gun Gun Heryanto selaku Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik dan Dekan Fakultas Da’wah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam acara Ngobrol Penuh Insprasi (NGOPI) dengan tema “Jalinan Informasi di Masa Krisis: Tantangan dan Etika Penyiaran Bencana” yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, (12/12).
Bencana Sumatera menguak suatu problem mendasar yang harus dijadikan bahan renungan kita ke depan, yaitu tidak adanya protokol komunikasi bencana, ungkap Gun Gun. Hal ini terlihat dari ketiadaan spokesperson yang menjadi the leader of information, pemimpin informasi. Maka tak heran kemudian publik mengenang keberadaan tokoh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang lalu sebagai bentuk romantisme saat bencana muncul, ada narasi yang dijaga oleh pemerintah.
Pada saat bencana, Gun Gun mengakui bahwa komunikasi yang terjadi sangatlah dinamis. Ada ketidakjelasan jumlah korban, infrastruktur terdampak, dan informasi lain yang dibutuhkan kejelasannya oleh masyarakat. Data-data yang valid untuk hal-hal tersebut sangat dibutuhkan aksesnya oleh media. Menurutnya BNPB saat ini harus dioptimalkan dengan menunjuk satu orang baik bersifat ad hoc ataupun berkelanjutan, sebagai juru bicara.
Siapa yang membuat masyarakat tahu kerja pemerintah menangani kepentingan korban bencana? Itulah tim komunikasi, tegasnya. Bahkan pers pun dapat meresonansi dan mengamplifikasi apa yang terjadi dan sudah dilakukan tanpa terjebak dengan sensasi. Dia yakin bahwa dalam kondisi bencana, pers akan tetap tunduk pada kode etik jurnalistik dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3 & SPS).
“Teman-teman pers akan tetap pada koridor informasi yang tepat sasaran, jika sumber-sumber informasi memberi feeding yang baik sekaligus memiliki basis data,” ujar Gun Gun. Kalau datanya bolong, orang akan cari data sendiri. Data tercecer ini kemudian diambil oleh media sosial dan diamplifikasi sehingga yang dianggap benar adalah yang ramai di sosial media bukan lagi yang di mainstream media. “Syarat mainstream media dapat tampil optimal dalam konteks penanganan bencana pada saat bersinergi dengan narasi utuh pemerintah yang dijaga oleh tim-tim yang berdisiplin sebagai koki dan penyaji (informasi),” tegas Gun Gun.
Rekomendasi dari Gun Gun adalah protokol komunikasi kebencanaan harus disusun melampaui periodisasi kekuasaan. Peta penanganan bencana ini harus jadi kesadaran agar tidak terjebak di mobius stripe, yang berputar terus, non orientable object. Kebijakan dan komunikasi kebijakan adalah dua sisi yang tidak terpisahkan dalam penanganan bencana di Sumatera. Kehadiran protokol komunikasi kebencanaan adalah bentuk kesadaran dan kebutuhan kita sebagai negara yang rentan terjadi bencana, pungkasnya.
Hadir pula sebagai narasumber Ketua KPI Pusat periode 2019-2022 Agung Suprio, Wakil Pemimpin Redaksi Kompas TV Alexander Wibisono, Ketua Tim Penyusun Kebijakan dan Standardisasi Komunikasi Publik dari Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Kemkomdigi RI), Hardy Kembar Pribadi. Turut hadir pula dalam diskusi tersebut Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat I Made Sunarsa, anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan Mimah Susanti dan Evri Rizqi Monarshi.
