Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI menegaskan komitmennya atas kebebasan pers yang menjadi salah satu pilar demokrasi. Karenanya, KPI menghormati upaya lembaga penyiaran dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat terkait dinamika sosial dan politik yang terjadi di Indonesia lewat peliputan dan pemberitaan yang akurat, berimbang, terverifikasi sesuai dengan regulasi yang ada. Ketua KPI Pusat Ubaidillah menegaskan hal tersebut, di kantor KPI Pusat, usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi 1 DPR RI, (2/9). 

Dia mengatakan, saat Rapat Kerja tersebut, KPI menyampaikan rencana kerja di tahun 2026. Secara khusus, program KPI di tahun depan meliputi pemberian rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia, layanan pengaduan masyarakat terhadap konten siaran televisi dan radio, pemantauan langsung pada konten siaran televisi dan radio yang  bersiaran jaringan, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penyiaran. 

Hingga saat ini, KPI terus melakukan penguatan kelembagaan lewat kegiatan yang menjadi dasar lembaga ini meningkatkan kualitas penyiaran. Harapannya, posisi KPI dalam pengawasan isi siaran dan radio menjadi semakin kuat agar konten yang hadir di tengah publik selalu aman, sehat dan bermanfaat. 

Untuk itu, sebagai lembaga yang menjadi perwakilan publik, KPI juga akan menggiatkan kerja sama dan partisipasi masyarakat untuk terlibat menjaga ruang-ruang siar. Kegiatan literasi media juga menjadi program prioritas KPI, dalam rangka meningkatkan kecakapan publik dalam mengonsumsi media. “Kita berharap, kapasitas literasi media di masyarakat semakin meningkat, sehingga tidak mudah terprovokasi dengan berita yang tidak benar, baik berupa hoaks ataupun disinformasi, juga partisipasi masyarakat meningkat keterlibatannya dalam pengawasan konten” pungkasnya. Turut hadir dalam Rapa Kerja, Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad Reza, Pelaksana Harian (PlH) Sekretaris KPI Pusat Imam Waluyo, dan Perencana Ahli Muda KPI Pusat Rivai Nursetyo