Pandeglang -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara independen terus menggalang kekuatan masyarakat untuk mengawasi siaran pemilihan umum (pemilu). Penyiaran adalah tempat strategis yang memberi pengaruh kuat pada masyarakat. Jangan sampai penyiaran dikuasai oleh kelompok tertentu, terlebih dalam persaingan di pemilu.
Terkait hal itu, KPI menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) yang ditujukan bagi masyarakat Pandeglang pada Kamis (26/10/2023). Bimtek yang digelar di Pendopo Kabupaten Pandeglang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, kelompok masyarakat, organisasi wartawan/media, hingga tokoh masyarakat.
Narasumber dalam kegiatan ini antara lain Aliyah selaku Komisioner KPI Pusat, Subhan Nur Ulum selaku Praktisi Penyiaran, Fery Hasnudin selaku Tokoh Masyarakat, A. Solahudin selaku Wakil Ketua KPID Banten, serta Rizki Natakusumah selaku Anggota Komisi I DPR RI.
Penyampai pertama sekaligus penanggungjawab kegiatan, Aliyah, mengatakan bahwa dunia penyiaran televisi dan radio masih menjadi ladang utama dalam pemberitaan pemilu. Ia menyatakan KPI berupaya terus menjamin informasi yang ada di televisi dan radio bebas dari hoaks mengingat pengawasannya yang ketat. KPI juga mengutamakan independensinya sekaligus mewakili masyarakat.
“KPI merupakan wakil dari Aa dan Teteh semua terkait pengawasan penyiaran, itu adalah tugasnya KPI. Tugas wewenang KPI adalah memastikan informasi yang diberikan ke masyarakat adalah benar. Apalagi ini tahun politik, jelang pemilu 2024 yang tentunya banyak informasi di luar lembaga penyiaran yang disinformasi, misinformasi, dan sebagainya,” jelas Aliyah.
Aliyah juga meminta lembaga penyiaran (LP) untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Lembaga penyiaran memiliki kewajiban menyiarkan informasi yang berimbang dengan acuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).
“Lembaga penyiaran bisa mengedukasi masyarakat melalui informasi yang disampaikan. Untuk lembaga penyiaran pasti sudah familiar dengan P3SPS, utamanya pasal 71 yg terkait penyiaran kepemiluan (berimbang, netral, dan sebagainya),” tambah Aliyah.
Penyampai kedua yakni Solahudin selaku Wakil Ketua KPID Banten menekankan agar peserta turut mengawasi dan melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran di isi siaran. Meskipun KPI telah tergabung dalam gugus tugas pemilu, partisipasi masyarakat masih sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja KPI.
“Pemantauan kita adalah pemantauan langsung oleh analis KPID Banten. Yang terpenting adalah partisipasi masyarakat melalui aduan yang bisa menjadi salah satu instrumen kita. Partisipasi masyarakat dalam dunia penyairan menjadi tanggungjawab kita bersama sebagai amanah Undang-Undang 32 tahun 2002. Jika hanya diamanahkan pada KPI tanpa masyarakat, maka akan sulit,” ujar Solahudin.
Subhanul Ulum selaku penyampai ketiga meminta masyarakat untuk terus meningkatkan perannya dalam dunia penyiaran. Dia menjelaskan bahwa pengawasan masyarakat terhadap pemberitaan pemilu di TV dan radio adalah wujud nyata partisipasi.
“Saya ingin mengajak bapak ibu semua untuk menyimak dan mendengarkan TV dan Radio di Pandeglang karena hanya dengan itu kita bisa turut serta mengawasi penyiaran pemilu,” jelas Subhanul.
Subhanul juga menyebutkan bahwa pengawasan tersebut akan mendorong lembaga penyiaran memuat informasi yang berimbang terkait pemilu.
Peran tokoh masyarakat dalam menggerakkan pengawasan siaran pemilu tidak kalah penting. Fery Hasanudin selaku tokoh masyarakat di Pandeglang menyatakan tokoh masyarakat adalah penggerak pendidikan politik di masyarakat. Secara tidak langsung tokoh masyarakat turut memberi kontribusi dalam proses pemilu melalui edukasi.
“Tugas tokoh masyarakat meningkatkan kualitas pemilu partisipasinya dan kualitasnya. Edukasi pemahaman dari tokoh masyarakat kepada warganya, pentingnya pemilihan, lalu adanya kesadaran, dan hal-hal ini bisa disugestikan kepada masyarakatnya,” jelas Fery.
Terakhir yang menyampaikan paparan adalah Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Natakusumah yang membidangi komunikasi dan informasi. Dia juga mendengarkan aspirasi langsung dari organisasi media yang fokus pada pengawasan KPI.
Dalam kesempatan itu, Rizky menjelaskan bahwa KPI perlu diberi regulasi yang kuat. Terlebih menghadapi perubahan teknologi yang pesat salah satunya dengan revisi UU penyiaran yang ada saat ini. Dia mengaku perlu adanya kajian yang matang.
“Terobosan yg menjadi pemikiran saat ini adalah agar semua bisa berjalan seiringan. Bagaimana memisahkan UU 32 yang didalamnya banyak pro dan kontra tidak hanya ada KPI. Tapi, disitu juga ada berbagai stakeholder sampai kominfo,” papar Rizki. Abidatu Lintang
