Jakarta - Perpustakaan Nasional melakukan kegiatan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris KPI Pusat Umri menyampaikan, hingga saat ini KPI masih menerbitkan buku atau monograf terkait isu-isu penyiaran yang aktual. Sebagian besar buku-buku tersebut merupakan kolaborasi dengan kalangan akademisi di 12 perguruan tinggi di 12 kota besar di Indonesia yang menjadi pelaksanan kegiatan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV). Selain itu, KPI juga punya Newsletter yang terbit berkala setiap dua bulan. Newsletter Penyiaran Kita merupakan produk kehumasan KPI yang juga menjadi bentuk pertanggungjawaban KPI kepada publik. Hal ini disampaikan Umri saat menerima kehadiran Perpustakaan Nasional di kantor KPI Pusat, (24/10).
Catur Fitri Widyawati selaku Pengelola Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Perpustakaan Nasional menyampaikan, berdasarkan undang-undang, karya rekam dan karya cetak yang dimiliki kementerian dan lembaga harus diserahkan pada Perpustakaan Nasional sebanyak dua eksemplar. Peruntukannya adalah satu eksemplar untuk bagian layanan publik di gedung yang ada di Merdeka Selatan. Sedangkan yang satu lagi disimpan di gedung yang ada di Salemba. Koleksi ini sendiri, ujar Catur, diperlakukan secara khusus. “Tidak dapat diakses langsung oleh publik,” ujarnya. Berbeda dengan koleksi cetak yang biasa, koleksi dari serah simpan karya cetak ini hanya dapat diakses oleh pemustaka. Jika tidak ditemukan di Perpustakaan Nasional yang ada di Merdeka Selatan, baru bisa diakses lewat koleksi yang ada di Salemba.
Pada prinsipnya, ujar Catur, Perpustakaan Nasional memiliki semangat melestarikan karya anak bangsa. Untuk itu, pemantauan yang dilakukan sekarang untuk menjaga dan melestarikan semua karya cetak dan karya rekam yang sudah diterbitkan, baik cetak ataupun digital.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Mauludi Rachman selaku Sub Koordinator Humas dan Kerja Sama KPI Pusat yang menjadi penanggungjawab dalam setiap karya cetak. Pada pertemuan tersebut, Mauludi menyampaikan pula bahwa KPI memiliki saluran media sosial yang menyiarkan video dan juga liputan langsung kegiatan KPI. “Apakah konten tersebut juga terkena kewajiban untuk diserahkan karya rekamnya pada Perpustakaan Nasional?” tanya Mauludi.
Menjawab pertanyaan tersebut, Maria Nurmala Sari selaku Pustakawan Ahli Pertama mengungkap Perpustakaan Nasional sudah memiliki meta data dari akun media sosial yang memuat video dan juga siaran langsung dari kementerian dan lembaga. “Dengan demikian, sudah tidak ada kewajiban bagi KPI untuk menyerahkan rekaman videonya,” ujar Maria.
Lebih jauh Maria menjelaskan, untuk karya rekam seperti film dokumenter yang juga dapat diakses oleh publik, harus diserahkan kopi siarnya pada Perpustakaan Nasional. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula simulasi penggunaan aplikasi e-deposit untuk karya rekam dan karya siar yang berbentuk digital.
Maria juga menyampaikan, penyerahan karya rekam merupakan kewajiban dari lembaga yang memproduksi. Karenanya, terkait dengan pemantauan langsung yang dilakukan KPI, maka kewajiban serah simpan ada di lembaga penyiaran. Namun, tambah Maria, jika KPI melakukan kemas ulang atas konten-konten pemantauan yang kemudian dapat diakses pada publik, maka karya rekam tersebut harus diserahkan pada Perpustakaan Nasional. Hal ini disampaikannya merespon rencana KPI yang disampaikan Umri untuk melakukan kemas ulang informasi berdasarkan rekaman pemantauan yang dimiliki KPI.
