Bandung – Penyusunan buku pedoman Pemilu (Pemilihan Umum) serentak 2024 hampir final. Dalam diskusi kelompok terpumpun atau FGD Penyusunan Buku Pedoman Pemilu 2024 pada 21 Juli 2023 di Bandung, pembahasan diskusi memasuki tahapan penyempurnaan buku.
Diskusi dilakukan dengan mendengar masukan dari berbagai pihak, mulai dari Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad Reza, Koordinator bidang PS2P Muhammad Hasrul Hasan, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso dan KPI Daerah yang bergabung via zoom. Turut menyampaikan pandangan Tenaga Ahli pengawasan isi siaran KPI Pusat. Kegiatan ini dibuka Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan.
Dalam pembukaannya, Farhan menyampaikan harapan supaya KPI terus mengawasi proses pemberitaan politik. Menurutnya, lembaga yang tugasnya melakukan mengawasi seperti KPI, Bawaslu, KPU, KIP, diharapkan bersinergi untuk menekan praktik-praktik yang tidak diinginkan.
“Saya harap lembaga pengawas yang ada dapat menjadi wasit dari aturan yang telah disepakati bersama,” ujarnya.
Motif kampanye di media massa termasuk TV dan Radio, membuat KPI sebagai lembaga pengawas perlu meningkatkan sensitifitasnya. Meskipun belum memasuki masa resmi kampanye, lanjut Farhan, KPI perlu mengawasi kampanye yang bersifat soft di media TV dan radio.
Dia juga menekankan pentingnya persiapan pengawasan mengingat tensi politik yang mulai meningkat. “Meskipun masih satu tahun lagi, tapi suasana dan atmosfernya sudah mulai terasa,” jelasnya.
Farhan menambahkan perlunya pedoman yang jelas dalam proses pengawasan tersebut. Setidaknya pedoman harus bersifat ringkas dan mudah dipahami bagi pembacanya. Sehingga buku pedoman yang nantinya dihasilkan akan mudah diaplikasikan hingga level daerah. “Di sinilah peran strategis KPI hingga level daerah untuk mengawasi,” tambah Farhan.
Masukan ini didengarkan oleh penanggungjawab kegiatan sekaligus Anggota KPI Pusat Aliyah beserta tim penyusun buku pedoman. FGD kali ketiga ini membahas secara terperinci seputar isi buku guna meminimalisasi kesalahan yang ada sebelum diluncurkan pada bulan Agustus 2023 mendatang.
Dalam tahapan teknis, diskusi dilanjutkan oleh tim tenaga ahli pengawasan isi siaran KPI Pusat bersama dengan tim ahli penyusun buku. Terdapat beberapa poin yang ditekankan yakni keringkasan, kejelasan alur, kesesuaian metode pengawasn, dan alur penindakan. Abidatu Lintang
