Banjarmasin -- Informasi sehat dari siaran berkualitas berperan penting mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Guna mewujudkannya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggandeng berbagai pihak, salah satunya Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel).
Dalam pertemuan di Kantor Polda Kalsel pada Selasa (9/5/2023), Anggota KPI Pusat, Evri Rizqi Monarshi, diterima langsung Kapolad Kalsel, Andi Rian, dibahas peluang kerja sama antarlembaga untuk mewujudkan informasi yang sehat bagi masyarakat jelang pemilu.
Evri menyampaikan KPI berperan membantu masyarakat yang kondusif melalui informasi yang jernih di media penyiaran. Terlebih menjelang Pemilu yang berpotensi muncul ketegangan antarkubu di ruang media.
“Optimalnya KPI akan membantu Polri dalam mewujudkan kamtibmas yang baik melalui siaran sehat. Dalam menghadapi Pemilu, arus informasi diperkirakan akan meningkat pada akhir tahun ini,” jelas Evri.
Kerja sama yang akan terjalin harapannya dapat menggaungkan informasi positif bagi masyarakat. “Saya harap bapak beserta jajaran (Polda Kalsel) dapat membantu kegiatan literasi bagi masyarakat dalam menghadapi informasi negatif,” tambah Evri.
Informasi negatif dalam bentuk hoaks seringkali menjadi pemicu keributan masyarakat. Masyarakat yang kurang memiliki kemampuan memilah informasi seringkali menjadi bersikap tidak patut di ruang publik daring maupun luring.
Potensi keributan semakin membesar dengan mudahnya tiap orang membuat dan menyebarkan informasi. Terlebih pada jurnalis yang menjamur meskipun tanpa melalui uji kompetensi. Ironi ketika media penyiaran yang diawasi ketat ikut menyiarkan fenomena keributan di dunia maya yang justru memperpanjang konflik.
“Fenomena mendadak jurnalis juga menjadi perhatian KPI. KPI memiliki peran menggandeng lembaga penyiaran khususnya wartawan media penyiaran sebagai sumber daya di dalamnya,” tutup Evri.
Menanggapi inisiasi KPI, Kapolda Kalsel, Andi menanggapinya dengan positif. Dirinya beserta jajaran Polda Kalsel mengaku siap untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan edukatif bagi masyarakat.
“Pada dasarnya kami (Polda Kalsel) siap menjalin kerja sama dengan pihak manapun asalkan positif dan edukatif bagi masyarakat,” balas Andi.
Andi menganggap kegiatan untuk mengedukasi masyarakat dalam memilih informasi adalah hal penting. Berkaca dari keadaan Pemilu sebelumnya, kapasitas masyarakat perlu ditingkatkan dan diluaskan. Sehingga, masyarakat mampu memilih informasi yang valid dan bersumber jelas.
“Kondisinya sekarang cipta opini di ruang tanpa batas (dunia maya) yang informasinya belum tentu valid. Apalagi banyak akun bodong menjelang pemilu, itu akan jadi jualan mereka,” tambah Andi.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam tahapan Pemilu 2024 berkomitmen untuk selalu mengawal tiap tahapnya. Tahap-tahap yang rawan harus didukung dengan informasi yang kondusif. Terlebih Polri sudah melakukan pemetaan potensi konflik di media sosial. Pemetaan dan pencegahan dianggap perlu untuk menekan konflik dan tidak diperpanjang di media penyiaran.
“Sudah tahu polanya seperti itu, keributan di media sosial yang diberitakan di media besar. Oleh karena itu, kami sudah mapping dan profiling, mana akun bodong, mana akun intoleran, supaya dapat ditekan sebarannya di internet,” jelas Andi. Abidatu Lintang/Foto: Agung R
