Ketua KPI Pusat, Agung Suprio dan Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, berfoto bersama dengan Anggota KPID NTT Periode 2019-202 usai dilantik di Kupang, NTT, Kamis (13/12/2019).
Kupang -- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Agung Suprio, berharap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberi dukungan penuh kepada KPID untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pelantikan Anggota KPID NTT terpilih untuk periode 2019-2022 di Kupang, NTT, Kamis (12/12/2019).
"NTT ini adalah provinsi kepulauan. Karena itu, KPID dalam menjalankan tugasnya butuh banyak amunisi. Karenanya, kami minta dukungan pemerintah sehingga KPID NTT dapat menjalankan tugas dan fungsi secara baik," ujar Agung.
Dia juga menyampaikan beberapa tugas KPID yakni membangun infrastruktur penyiaran sesuai UU 32/2020, serta tugas lain adalah ikut memberi izin atas berdirinya lembaga penyiaran.
"Jadi kalau NTT masih kurang lembaga penyiaran, maka wajib KPID NTT menyampaikan permohonan pendirian lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran publik (LPP) hanya dua yakni RRI dan TVRI ,bahkan ada juga LPP lokal serta lembaga penyiaran swasta, bahkan ada juga lembaga penyiaran komunitas (LPK)," kata Agung.
Agung menambahkan, tugas KPI setelah terbentuk lembaga penyiaran yakni mengawasi dan juga memberi sanksi ketika ada lembaga penyiaran yang siarannya tidak sesuai norma dan aturan. "KPI juga harus melakukan evaluasi terhadap lembaga penyiaran yang sudah ada" ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTT diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT, Kosmas Lana, meminta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT periode ini agar segera mengaktifkan lembaga penyiaran terutama yang ada di daerah perbatasan.
“Provinsi ini berbatasan langsung dengan Timor Leste karenanya sangat membutuhkan lembaga penyiaran yang berkualitas, sehingga dapat memberikan edukasi terhadap kehidupan masyarakat,” kata Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan.
Dia berharap Anggota KPID NTT sekarang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional. Gubernur juga minta KPID dapat meningkatkan semangat proaktif untuk mendorong lembaga penyiaran yang sudah ada agar tetap aksis menjalankan fungsinya dan mendorong mengaktifkan kembali lembaga penyiaran yang tidak aktif, khususnya yang ada di daerah perbatasan.
"Kita semua tahu kerja KPID menggunakan norma dan kaidah penyiaran. Ini yang akan menghasilkan nilai antara lain nilai keharmonisan, kepatutan, kesusilaan, dan nilai budaya yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan," katanya.
Gubernur menekankan soal keragaman yang menurutnya pantas disiarkan. Karenanya dia minta kerjasama yang baik dan selalu memperhatikan media penyiaran lewat beberapa hal seperti konten penyiaran yang patut dan pantas serta kaitan jam siaran. Hal itu agar masyarakat yang dilayani mendapat nilai terutama nilai edukatif.
Adapun ketujuh anggota KPID NTT yang dilantik, yakni Yosef Kolo, Desiana Rumlaklak,Fredrikus Royanto Bau, Gasim, Jack Lauw, Onesimus YM Lauata dan Yuliana Tefbana. Dalam pelantikan itu, turut hadir Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano dan Irsal Ambia, Kepala Dinas Kominfo Prov NTT, Abraham Maulaka dan Kepala Stasiun RRI, Ruslan Irianto. **
