Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) menyatakan fungsi atau jabatan KPID di daerah tidak boleh mengalami kekosongan. Hal itu berkaitan dengan fungsi pengawasan siaran dan kepastian hukum penyiaran di daerah tersebut.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin, kepada Ketua Komisi A DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Eko Suwanto dan rombongan saat kunjungan kerja ke kantor KPI Pusat, Selasa (9/5/17).

Komisi A DPRD DIY datang ke KPI Pusat dalam rangka berkonsultasi terkait rencana rekruitmen Anggota KPID DIY yang baru menggantikan Anggota KPID DIY Periode 2014-2017 yang segera habis masa jabatannya.

Menurut Rahmat, DPRD sebaiknya merekomendasikan perpanjangan Anggota KPID yang akan habis masa jabatan kepada Gubenur bila pemilihan Anggota KPID baru belum terlaksana. Jika SK perpanjangan dari Gubernur sudah turun, maka KPID yang habis masa jabatannya bisa kembali bekerja.

“Jika Komisioner KPID tidak ada, hal ini akan mempengaruhi kepastian hukum di KPID dan akan mempersulit proses pengawasan penyiaran di daerah,” kata Rahmat.

Terkait mekanisme rekruitmen KPID, Rahmat menjelaskan, DPRD harus segera membentuk Tim Seleksi sebelum masa jabatan KPID berakhir. Tim pansel yang kerjanya independen terdiri atas perwakilan akademisi, tokoh masyarakat, budayawan, agama dan lainnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Provinsi DIY, Eko Suwanto mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pembentukan Timsel KPID DIY pada akhir bulan Mei ini. Adapun pendaftaran calon Anggota KPID DIY akan dibuka pertengahan Juni mendatang. “Jika tidak ada aral, September depan Komisioner KPID DIY yang baru sudah ditetapkan,” katanya.

Selain membahas rekruimen, DPRD DIY menyampaikan sejumlah agenda yang sedang dibahas pihaknya seperti pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Penyiaran Digital dan Peraturan Gubernur tentang UU Penyiaran. ***