Kutai Timur - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) untuk segera membuat payung hukum penyiaran di Kutim.

Disampaikan saat audensi bersama Pemkab Kutim di kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi , Rabu 3 April 2017, KPID Kaltim menjelaskan payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).

“Payung hukum berupa Perda LPPL, karena itu merupakan syarat dalam melakukan penyiaran," ungkap Ketua KPID Kaltim, Suarno.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfotik) Kutim, M. Erlyan Noor, yang turut hadir dalam pertemuan itu menyambut baik usulan provinsi. Untuk itu, ia meminta Pemkab Kutim khususnya kepada  Bupati dan Wakil Bupati agar melakukan audiensi ke DPRD Kutim dalam merumuskan Perda LPPL.

Harapan tersebut disampaikan Erlyan mengingat divakumkan sementara Unit Pelaksana Teknis (UPT) TV Kutim di bawah naungan Diskominfotik Kutim. Pasalnya, belum ada perda penyiaran sebagai payung hukum dan syarat dalam sebuah penyiaran.

"Kita berharap bupati dan wabup bisa menggelar audiensi ke anggota DPRD Kutim untuk segera merumuskan perda penyiaran ini," ungkap Erlyan.

Lebih jauh, ia mengaku khawatir karena UPT TV Kutim yang terhenti sementara ini menyebabkan aset yang ada di sana rusak karena tidak digunakan maupun tidak mendapat perawatan.

"Asetnya banyak, semuanya mahal-mahal. Jika lama tidak digunakan takutnya bisa rusak apalagi tidak ada yang merawat," ucapnya.

Erlyan menambahkan, dengan adanya perda yang menjadi salahsatu syarat penyiaran resmi, TV Kutim dapat kembali beroperasi terlebih telah ditunjang alat yang lengkap dan dapat kembali memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

"Jika status resmi, tentu kita akan jalankan kembali karena dari alat dan SDM kita sudah siap semua," katanya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kasmidi Bulang menyambut baik langkah dalam membuat ijin resmi penyiaran di Kutim mengingat pembentukan perda juga merupakan penegakan sebuah peraturan.

"Ini merupakan penegakan aturan, tentunya kita akan dukung. Jika Ijinnya sudah resmi bisa memudahkan kita untuk membangun jaringan sampai tingkat desa, harapan kita itu," imbuh Kasmidi.

Dengan adanya informasi sampai ke desa, kata dia, diharapkan masyarakat desa juga mendapat informasi yang sama dengan di ibukota kabupaten atau menghindari perbedaan tangkapan informasi.

"Harapannya, informasi  apapun itu langsung terdengar sampai ke desa karena menyampaikan informasi harus seragam dan sama. Jangan sampai informasi di kabupaten beda dengan yang ada di desa," sebutnya. Red dari kliksanggatta