Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bahas tindak lanjut dari kerjasama kedua lembaga dalam pengembangan siaran di wilayah perbatasan, Senin, 14 November 2016 di kantor BNPP. Pengembangan siaran nasional ataupun siaran lokal di wilayah perbatasan bagian dari penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Komisioner KPI Pusat, Agung Suprio mengatakan, kelanjutan kerjasama antara KPI dan BNPP adalah mendorong adanya partisipasi dari semua stakeholder terkait penyairan dalam hal ini lembaga penyiaran untuk mau menanamkan modalnya bersiaran di wilayah perbatasan yang masyarakatnya lebih sering menonton atau mendengar siaran dari negara tetangga.

“MoU yang sudah ditandatangani tempo lalu harus diaktualisasikan. Persoalan siaran perbatasan ini harus diprioritaskan karena ini bagian dari penguatan,” kata Agung yang diamini Komisioner KPI Pusat bidang Isi Siaran yang ikut hadir, Hardly Stefano.

Agung bercerita, ketika survey ke wilayah perbatasan di Kalimantan Utara, didapat kalau siaran dari lembaga penyiaran lokal maupun nasional tidak ada sama sekali. Justru yang melimpah siaran dari negara Malaysia. Bahkan, tiang-tiang pemancar lembaga penyiaran mereka berada di garis batas kedua negara. “Memang tidak ada batasan siaran antar negara. Tapi, harusnya kita juga melakukan upaya serupa untuk mengimbangi luberan siaran tersebut,” tegasnya.

Memang di beberapa wilayah perbatasan ada dua atau tiga lembaga penyiaran bersiaran tapi itu lebih karena faktor idealisme. Faktor-faktor seperti sedikitnya jumlah penduduk atau income per kapita yang minim menyebabkan lembaga penyiaran swasta terutama TV enggan bersiaran di wilayah tersebut. “Kalau ada yang bersiaran, biaya yang dikeluarkan mereka cukup tinggi hampir 2 milyar dalam satu bulannya untuk televisi,” jelasnya.

Terkait persoalan itu, perlu dibuat langkah strategis dan efisien seperti membangun satu tiang pemancar untuk semua lembaga penyiaran dan pembangunannya bisa difasilitasi oleh pemerintah atau bekerjasama dengan swasta. Kemudian, memanfaatkan sumber daya yang ada seperti menggunakan tenaga tentara penjaga perbatasan sebagai penyiaran cabutan untuk bersiaran. “Banyak lagi langkah dan cara untuk melakukan efisiensi biaya,” kata Agung di depan Sekretaris Utama BNPP, Hadi Prabowo.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano menilai kerjasama KPI dan BNPP dapat mendorong perkembangan di wilayah perbatasan terutama kehadiran siaran nasional atau setempat. Hadirnya siaran dari negeri sendiri menjadi daya tangkal adanya gerusan-gerusan nasionalisme akibat siaran luar. “Kita harus bersama-sama melakukan upaya penangkalan tersebut,” kata Hardly.

Sekretaris Utama BNPP Hadi Prabowo mengatakan, pihaknya menyambut baik langkah KPI untuk terus mengoptimalkan kerjasama dengan pihaknya dalam penguatan wilayah perbatasan melalui siaran. Kerjasama kedua lembaga akan memberikan dorongan pada pihak-pihak terkait dan juga swasta untuk peduli terhadap wilayah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur penyiaran yang diharapkan.

Hadi menjelaskan cara pandang penguatan terhadap daerah perbatasan tidak bisa lagi menggunakan cara pandang lama yakni kekuatan militer. Saat ini, penguatan di bidang ekonomi, sosial dan bidang-bidang lainnya merupakan langkah yang efektif dan pas menjaga wilayah perbatasan NKRI. “Wilayah di perbatasan itu harus berkembang dan itu menjadi pokok perhatian pemerintah saat ini,” kata Hadi.

Hadi menambahkan, kerjasama BNPP dengan KPI harus dikonkritkan karena tujuannya selaras dalam mengedepankan dan memperkuat wilayah perbatasan. “Saya sangat mengapresiasi langkah KPI dalam mewujudkan tindaklanjut dari MoU tersebut,” paparnya. ***