Bandung - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingatkan bahwa penyelenggaraan penyiaran di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran berlandaskan prinsip desentralisasi penyiaran. Sejalan dengan itu, maka system stasiun jaringan yang menjadi implementasi dari desentralisasi penyiaran menjadi keharusan untuk ditegakkan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPI Pusat Judhariksawan saat memberi pengantar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyiaran antara KPI, KPID dan DPRD serta Pemerintah Daerah, (25/2).

Dalam kesempatan tersebut Judha menjelaskan potensi yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah melalui dunia penyiaran. Lewat system stasiun jaringan, sumber daya manusia (SDM) dari masyarakat daerah dapat dioptimalkan dalam penyelenggaran penyiaran. Mengingat penggunaan SDM lokal menjadi salah satu komponen yang tidak terpisahkan dalam pelaksaan system stasiun jaringan.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Judha, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang turut hadir, mengaku telah mengarahkan jajarannya untuk membuat televisi-televisi komunitas di pelosok daerah. Hal ini ujar Deddy, selain untuk menjadi sarana literasi media pada rakyat, juga untuk menahan dampak siaran yang negative dari televisi yang bersiaran nasional.

Rakor ini sendiri dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan DPRD, serta KPID dan secretariat KPID se-Indonesia. Jajaran pemerintah daerah sangat antusias memberikan pendapat dan masukan dalam Rakor ini, mengingat penyiaran adalah sarana strategis yang harus dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

Di akhir acara, Rakor memberikan rekomendasi, salah satunya meminta Komisi I DPR RI mengakomodir perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dalam revisi undang-undang penyiaran, yang disinergikan dengan kepentingan menjaga kultur bangsa Indonesia. Hadir dalam acara tersebut Komisioner KPI Pusat lainnya, Bekti Nugroho, Azimah Subagijo, Agatha Lily dan Fajar Arifianto Isnugroho.