Makassar - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah agenda tahunan yang merumuskan kebijakan dan penyusunan langkah strategis dalam menata penyiaran Indonesia. Dalam pembahasan semua itu, forum ini mempertemukan seluruh pimpinan KPI Daerah se-Indonesia dan para pemangku kepentingan di penyiaran. Rakornas KPI 2015 berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, 30 Maret - 1 April 2015. Pelaksanaan Rakornas kemudian dilanjutkan dengan peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) yang ke-82 tahun.
Rakornas mengusung tema, “Meneguhkan Penyiaran Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Tema ini diambil sebagai cerminan kewajiban KPI untuk menyiapkan regulasi penyiaran Indonesia yang akan memasuki pasar bebas kawasan Asia Tenggara (ASEAN) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mulai pada akhir tahun ini.
MEA bukan hanya sebatas sistem terbuka arus perdagangan barang dan jasa, juga pasar tenaga kerja profesional, seperti pengacara, dokter, termasuk pekerja bidang penyiaran. MEA adalah peluang terbuka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus tantangan akan persaingan bebas tenaga kerja dalam lingkup negara-negara Asean. Dalam ranah penyiaran KPI akan membahas dan merumuskan regulasi itu, terutama standar profesional dalam bidang penyiaran yang dibutuhkan dan disahkan menjadi Peraturan KPI.
Melengkapi semua itu, Rakornas tahun ini menyelenggarakan seminar dengan pemateri yang bersingggungan langsung regulasi dan sistem penyiaran, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Komisi I DPR RI, Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua KPI Pusat, Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI).
Bahasan tidak kalah penting dalam Rakornas adalah bagaimana penyiaran menanggapi perkembangan teknologi . Salah satunya bahasan tentang migrasi penyiaran terestrial dari analog ke digital dan konvergensi teknologi penyiaran. Selain itu, dalam Rakornas ini juga akan dibahas tentang implementasi Sistem Siaran Berjaringan (SSJ) di setiap provinsi, penyiaran perbatasan di pulau-pulau terdepan Indonesia, serta penetapan peraturan tentnag Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Karenanya Rakornas kali ini juga menjadi wadah konsolidasi KPI se-Indonesia dalam menata pelayanan perizinan penyiaran agar dapat lebih optimal.
Selain membahas tentang strategi kebijakan penyiaran, Rakornas adalah forum evaluasi kebijakan KPI yang selama ini sudah berjalan, evaluasi kinerja KPID, dan pembahasan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Forum ini juga nanti akan membahas perubahan UU Penyiaran dalam konteks memperkuat Kelembagaan KPI dengan memperjelas relasi KPI Pusat dengan KPI Daerah. Hasil pembahasan akan menjadi masukan ke Komisi I DPR RI yang sedang membahas UU Penyiaran dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Dalam pembukaan Rakornas, KPI juga akan melaunching pelaksanaan Survey Kepemirsaan (Rating Publik), di 9 (Sembilan) kota di Indonesia bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi negeri. Dari survey kepemirsaan ini, KPI berharap mendapatkan gambaran utuh tentang pendapat masyarakat mengenai program-program televisi yang bersiaran,untuk dijadikan dasar kebijakan dalam menetapkan berbagai aturan guna meningkatkan kualitas penyiaran.
Di hari terakhir, Rabu, 1 April 2015 acara Rakornas akan ditutup bersamaan dengan perayaan malam puncak peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) 2015. Acara itu sekaligus ajang pemberikan pengharagaan kepada tokoh dan lembaga yang berkontribusi pada bidang penyiaran nasional.
