Jakarta – Komisi I DPR RI periode 2014-2019 menekankan pentingnya demokratisasi penyiaran dalam hal kepemilikan dan konten. Untuk menjamin hal itu, keberadaan KPI sebagai lembaga negara yang mengurusi persoalan penyiaran harus diperkuat. Penguatan itu meliputi kewenangan dan juga anggaran. Demikian disampaikan sejumlah Anggota Komisi I DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk kali pertama dengan mitra Komisi I di ruang rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Senin, 17 November 2014.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Elnino M. Husein, mengeluhkan kondisi kepemilikan lembaga penyiaran yang ada sekarang. Menurutnya, lembaga penyiaran yang jumlahnya tergolong banyak hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang saja.
“Semangat UU Penyiaran tahun 2004 yakni menegakkan demokratisi penyiaran baik dari sisi kepemilikan maupun konten tidak ada. Bahkan, keberadaan televisi lokal yang harusnya didorong justru banyak yang tumbang. Ini masing-masing hanya bikin sendiri, ya sama saja,” kata Elnino.
Menurut Elnino, harus ada pembatasan terhadap kepemilikikan termasuk jumlah modalnya. “Harusnya KPI menjadi KPK nya penyiaran. Karena itu, saya sangat mendukung KPI diperkuat,” tegasnya penuh semangat.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Bambang, yang meminta KPI mengelola penyiaran agar adil dan tidak terjebak oleh banyaknya kepentingan. Oleh sebab itu, penguatan KPI dari segi pelaksanaan sanksi harus dipertajam. “Taring KPI harus dipertajam. Karena yang bisa menjalankan penegakan demokratisasi penyiaran di Indonesia hanya KPI. KPI juga harus punya konsep penyiaran nasional,” katanya di sela-sela sesi tanya jawab RDP Komisi I dengan KPI dan Lembaga Sensor Film (LSF).
Sementara itu, Anggota Komisi I dari Fraksi Golkar, Dave Akbarshah, terkejut melihat kecilnya anggaran KPI untuk menjalankan tugasnya sebagai regulator penyiaran. Menurutnya, anggaran sekecil itu tidak cukup untuk mengawal penegakkan demokratisasi penyiaran di tanah air. “Saya pikir, KPI harus memiliki anggaran yang cukup supaya kinerjanya lebih baik lagi,” kata Anggota DPR daerah pemilihan Jabar. Dalam kesempatan itu, Dave mengapresiasi kinerja KPI yang berjalan sampai saat ini.
Dalam RDP yang berlangsung dari pagi hingga sore, hadir Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, Wakil Ketua KPI Pusat Idy Muzayyad, serta Anggota KPI Pusat Azimah Subagijo, Agatha Lily, Bekti Nugroho, Amirudin, Fajar Arifianto Isnugroho.
Sebelumnya, di awal RDP, KPI Pusat menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran dan juga tiga bidang yang ada yakni Kelembagaan, Isi Siaran dan Infrastruktur Penyiaran Perizinan. Masing-masing Anggota KPI Pusat yang hadir memberi penjelasan mengenai laporan bidangnya. ***
