Jakarta - Pembukaan Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (Rapim KPI) 2014 berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Peresmian rapat pimpinan KPI dan KPID dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada Selasa, 02 September 2014.
Dalam sambutannya Presiden SBY mengharapkan agar KPI mampu menjaga dan mengawal lembaga penyiaran, karena frekuensi yang digunakan adalah milik rakyat. Maka sudah seharusnya penyiaran digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik serta berkontribusi dalam pembangunan dan kematangan demokrasi di Indonesia.
"Kita dapat membulatkan ikhtiar untuk terus mematangkan dan memekarkan demokrasi kita. Termasuk di dalamnya meningkatkan peran KPI serta kontribusi lembaga penyiaran terhadap pembangunan bangsa," kata Presiden SBY.
Presiden juga mengapresiasi kinerja KPI saat ini yang terus berupaya agar lembaga penyiaran tetap berada dalam koridor untuk kepentingan publik. Walupun demikian Presiden juga menyadari, posisi media tidak ada yang benar-benar netral atau independen.
Namun, menurut Presiden, tidak independen dan tidak netral juga memiliki batas-batas yang tidak boleh dilewati. Bila itu sudah melewati batas, menurut Presiden, hal itu akan membahayakan demokrasi. "Begitu melewati batas, kita mengingkari hakikat pers itu sendiri. Kalau tidak kita selamatkan, demokrasi kita di masa depan akan menuju ke arah yang salah," kata Presiden.
Sedangkan Ketua KPI Pusat Judharikasawan dalam laporannya sebagai ketua pelaksana kegiatan mengatakan, pembukaan dan peresmian acara Rapim KPI di Istana Negara adalah salah satu peristiwa penting dan memiliki makna khusus bagi insan penyiaran. “Peristiwa ini juga diharapkan menjadi pesan yang sangat jelas, akan betapa penting dan strategisnya tugas KPI sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran,” kata Judharikasawan dalam sambutannya di Istana Negara.
Rapim adalah forum tahunan yang membahas isu penting tentang penyiaran dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangan KPI. Forum ini juga adalah koordinasi dalam menyusun dan melaksanakan fungsi dan tugas KPI.
Dalam sambutannya, Judha menjelaskan beberapa hal tentang kondisi penyiaran Indonesia saat ini dan tantangan yang dihadapi ke depan. Di antaranya, tentang migrasi penyiaran terestrial ke penyiaran digital. Kemudian masih terus diupayakannya sistem stasiun berjaringan yang merupakan amanah UU Penyiaran dan persiapan memasuki Masyarakat Ekonomi Asean 2015.
Terkait dengan pengaruh penyiaran, menurut Judha adalah memastikan lembaga penyiaran digunakan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. “Kami juga mendorong agar perusahaan-perusahaan periklanan memasang iklan-iklannya pada program-program yang bermanfaat. Tentu semua ini harapannya, kelak lembaga penyiaran hanya menyiarkan program siaran yang bermanfaat. Atas dasar tersebut, setiap tahunnya kami memberikan anugrah KPI kepada program-program yang bermanfaat dan berkualitas,” ujar Judha.
Selain pimpinan KPI Pusat dan pimpinan KPI Daerah, acara pembukaan itu juga dihadiri dari berbagai kalangan, baik dari kalangan menteri, anggota DPR RI, Ketua Dewan Pers, pimpinan KPU, pimpinan lembaga penyiaran, dan tamu undangan lainnya. Acara pembukaan Rapim KPI 2014 dibuka dengan seremonial pemukulan gong sebanyak lima kali oleh Presiden.
