Batam - Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Workshop “Penguatan Penyelenggaraan Penyiaran Kawasan Perbatasan Antar Negara” yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menghadirkan pembicara dari Asisten Deputi Koordinasi Media Massa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Brigjen. TNI A. Hafil Fuddin SH, Sip.
Pria yang biasa dipanggil Hafil ini menyampaikan materinya yang berjudul, “Pemanfaatan Penyiaran Sebagai Sarana Memperkuat Ketahanan NKRI di Wilayah Perbatasan”. Selain dari Polhukam peserta dan pemateri Rakor berasal dari lembaga terkait perbatasan dan penyiaran serta dari unsur masyarakat.
Hafil menjelaskan, masalah penyiaran di wilayah perbatasan adalah isu serius yang perlu dibicarakan dan ditindaklanjuti. Menurutnya, persoalan serius wilayah perbatasan adalah kesejangan informasi yang masuk ke wilayah perbatsan. “Masyarakat di daerah perbatasan begitu mudah mengakses berbagai jenis siaran dari negara-negara tetangga. Sementara radio dan siaran televisi nasional maupun daerah kadang tidak dapat diterima dengan baik di kabupaten-kabupaten terpencil di wilayah perbatasan,” kata Hafil dalam menyampaikan materinya di Hotel Planet Holiday, Batam, Kepulauan Riau, Rabu 18 Juni 2014.
Kesenjangan informasi di wilayah perbatasan, menurut Hafil, harus segera ditangani dengan baik. Bila tidak hal itu akan berimpilaksi pada melemahnya ketahanan NKRI di wilayah perbatasan, meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan.
Upaya mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI yang aman dan sejahtera memerlukan konsolidasi komitmen nasional yang melibatkan sektor swasta dan pemangku kebijakan lainnya. Termasuk insan media dan pers, dengan orientasi utama peningkatan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Desentralisasi sistem pemerintahan melalui otonomi daerah menempatkan Pemerintah Daerah menjadi ujung tombak dalam pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan,” ujar Hafil.
Kesenjangan informasi di wilayah perbatasan, menurut Hafil, disebabkan beberarapa hal. Di antaranya, lokasi daerah perbatasan relatif terisolasi dari pusaran geliat ekonomi bangsa, informasi tentang ekonomi dan pembangunan belum tersosialisasi secara baik karena banyaknya daerah perbatasan yang masih blank spot.
Terkait bidang ekonomi juga karena adanya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat, tatanan politik di daerah perbatasan relatif belum berkembang dan cenderung diwarnai isu-isu primordialisme dan kecemburuan sosial, kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan masih bersifat sektoral dan belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat perbatasan, penyaluran aspirasi masyarakat yang belum berlangsung seperti yang diharapkan.
Menghadapi masalah itu, Hafil menerangkan, usaha dan upaya yang dilakukan pemerintah pusat melalui kementerian terkait Pemda perlu adanya koordinasi yang menyeluruh terkait dengan wilayah perbatasan ini. Salah satunya dengan memperkuat ketahanan NKRI di wilayah perbatasan, yakni dengan meningkatkan wawasan kebangsaan dalam rangka membentuk nasionalisme masyarakat perbatasan dan rasa bangga sebagai Bangsa Indonesia. Selain itu juga membantu memelihara imajinasi mengenai masyarakat Indonesia yang meskipun berbeda beda dan berjauhan, namun bersatu.
Instrumen untuk mencapai itu salah satunya, menurut Hafil, bisa menggunakan medium penyiaran. “Menjadikan penyiaran perbatasan sebagai instrumen efektif dan efisien. Dengan menyapa, memperlakukan, mempengaruhi dan membentuk konsesus kepada masyarakat,” terang Hafil di akhir acara.
