Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi  Penyiaran Indonesia (KPI), dan Radio Republik Indonesia (RRI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pendirian dan penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran komunitas (LPK) di wilayah perbatasan dan wilayah tertinggal Selasa siang, 11 Desember 2012, di kantor Kementerian Kominfo. MoU ini diharapkan memberi kemudahan bagi lembaga penyiaran komunitas yang melakukan permohonan izin siaran di wilayah tersebut.

Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, dalam sambutannya mengatakan, MoU ini merupakan sebuah kesepakatan yang strategis. Pasalnya, masyarakat diwilayah perbatasan dan tertinggal sangat membutuhkan siaran nasional. Fakta yang terjadi di lapangan menyatakan jika masyarakat di perbatasan lebih terbiasa mendengar siaran radio negara tetangga.

“Di Bengkalis, terhitung ada 28 kanal radio Malaysia yang siarannya masuk ke daerah tersebut. Di Batam juga ada, Di NTT yang berbatasan dengan Timor Leste juga demikian,” kata Riyanto.

Menurutnya, kerjasama ini bagian dari tanggungjawab KPI yang juga amanah dari UU Penyiaran. Dalam kaitan itu, merupakan tugas dan kewajiban KPI dalam konteks menjaga keutuhan NKRI. “Kami akan mendukung kebijakan ini dan saya berterimakasih kepada Komifo yang sudah menginisiasi hal ini,” tegas Riyanto.

Direktur Utama RRI, Niken Widyastuti menilai, kerjasama ini bagian dari upaya mendirikan sabuk pengaman informasi yang pelayanannya tidak saja datang dari RRI tapi juga radio komunitas. Dia berharap dengan MoU kerjasama yang selama ini sudah dibangun antara RRI, KPI dan Kominfo akan jadi lebih kuat.

Sementara itu, Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring menyatakan gembira atas terlaksananya penandatangan nota kesepahaman dengan KPI dan RRI. Menurutnya, MoU tentang siaran perbatasan ini akan mempermudah proses perizinan dan penyiaran di wilayah tersebut. “Semoga kesenjangan informasi yang selama ini dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan dan teringgal bisa dikurangi,” katanya.

Dalam acara penandatangan MoU, turut hadir Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto, Anggota KPI Pusat, Dadang Rahmat Hidayat, Iswandi Syahputra, Idy Muzayyad dan Anggota KPID NTT, Mutiara Mouboi. Hadir pula sejumlah pejabat dari lingkungan Kementerian dan RRI. Red