Kupang – KPI Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) meluncurkan Grand Design Penyiaran NTT 2012-2018, Selasa, 5 Juni 2012. Ini menempatkan KPI Daerah NTT sebagai pioner pelaksanaan Grand Design Penyiaran di Indonesia. 

Hadir dalam acara peluncuran Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, anggota KPI Pusat, Nina Mutmainnah dan Judhariksawan, Asisten III Gubernur, Ketua Komisi A DPRD, Anggota Komisi A DPRD, perwakilan Kementerian Kominfo, Balmon, perwakilan Pemda kabupaten dan kota, pewakilan lembaga penyiaran, dan insan pers di NTT.

Dalam sambutannya, Ketua KPI Daerah NTT, Mutiara Mouboi menyampaikan, pihaknya menginginkan adanya ketersediaan informasi bagi masyarakat khususnya di daerah terpencil dan perbatasan. Karena itu, dia menargetkan hingga 2018 minimal sudah ada radio komunitas atau lembaga penyiaran di setiap kecamatan. 

KPI Daerah NTT juga menginisiasi wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara lain tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui penyiarannya dengan mendorong pemerintah pusat memberikan bantuan radio komunitas bagi desa-desa perbatasan. 

Di dalam siaran pers yang dikeluarkan KPI Daerah NTT dinyatakan bahwa ancaman terhadap pertahanan dan kedaulatan negara di daerah perbatasan tidak saja berasal dari kekuatan militer, melainkan juga nirmiliter. Kekuatan militer bisa kita deteksi dan hadapi dengan kekuatan militer, namun ancaman nirmiliter sulit di deteksi dan di hadapi secara militer. Dan, salah satu bentuk ancaman nirmiliter yakni masuknya siaran dan informasi dari negara lain yang diterima masyarakat di perbatasan. 

Sebagai salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain, KPI Daerah NTT sedang menerapkan model persiapan sistem infrastruktur dan bisa menjadi contoh bagi seluruh daerah di Indonesia. “Kami sedang mengadvokasi Bank Dunia melalui program Ruang Belajar Masyarakat atau Rubelmas untuk mendirikan radio komunitas di setiap daerah dampingannya dan rakom tersebut bisa bekerjasama untuk merelay siaran radio publik lokal di kabupaten dimana ada program Rubelmas. Jika tidak ada RSPD, bisa bekerjasama program dengan radio swasta atau merelay siaran RRI,” jelasnya.

Ketua KPI Daerah NTT ini menyatakan pentingnya peningkatan literasi media di masyarakat. Karena itu, pencanangan program melek media di NTT pada 2012 menjadi salah satu target yang dikejar KPI Daerah NTT. “Ini dalam upaya mencerdaskan masyarakat daerahnya agar kritis dan cerdas dalam menggunakan media,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, keynotespeaker workshop penyiaran perbatasan NTT, menyambut baik program yang dilurncurkan KPI Daerah NTT. Menurutnya, program ini adalah bentuk dari semangat dan tanggungjawab KPI Daerah NTT untuk mengawal keutuhan NKRI.  

“Peran KPI di daerah perbatasan adalah menjalankan UU Penyiaran dengan menjamin kepentingan bangsa dan kedaulatan negara Indonesia. Saya harap apa yang dicanangkan KPI Daerah NTT menjadi inspirasi daerah lain untuk peduli pada daerahnya khususnya kedaulatan NKRI,” tukas Riyanto. 

Usai acara pembukaan, dilakukan penandatangan MoU antara KPI Daerah NTT dengan Universitas PGRI NTT serta penyerahan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetap untuk tiga lembaga penyiaran di wilayah NTT. Red