Umum

Detail

Ditayangkan: 09 Desember 2014

Dilihat: 15369

Semarang – Program siaran yang mengandung pencerahan di Jateng masih minim. Selama ini lembaga penyiaran bermain aman dengan lebih banyak menyiarkan acara hiburan.

”Selama 2014, terdapat 358 pengaduan yang diterima KPID Jateng. Aduan tersebut meliputi tayangan kekerasan, siaran politik, siaran ilegal, dan lagu berkonotasi negatif,” kata Ketua Bidang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah Asep Cuwantoro, kemarin.

KPID telah melakukan pengawasan dengan inspeksi mendadak. Tujuannya untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi seputar penyelenggaraan penyiaran sehari-hari di lapangan. Hasilnya, lembaga penyiaran masih minim memutar iklan layanan masyarakat.
Menurutnya, saat dilakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran di Jateng, ada banyak temuan yang memprihatinkan, antara lain penyiar belum memahami undang-undang, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program.

”Kesadaran radio untuk menyajikan acara berita, informasi, talkshow, dan acara sejenis sebagai bentuk pencerahan publik masih rendah,” terangnya.

Selain itu, banyak warga yang mengadukan isi siaran televisi nasional, baik tayangan politik yang berpihak kepada kelompok tertentu, sinetron, isi siaran yang cenderung glamor, tidak realistis, dan mengandung unsur kekerasan.

Sumber

Detail

Ditayangkan: 24 September 2014

Dilihat: 37038

Banda Aceh – Lembaga penyiaran publik seperti televisi dan radio perlu menyediakan program khusus tayangan lagu anak-anak untuk menghidupkan kembali hal tersebut seperti era '80-90. Lagu anak-anak dinilai menjadi ajang edukasi dini terhadap perkembangan otak dan perilaku si buah hati.

“Saya pikir lembaga penyiaran perlu membuat lagi program lagu anak-anak seperti pada era '80-90. Ini bisa dimasukkan ke konten siaran untuk anak-anak seperti yang diamanahkan dalam SPS3 (standar program penyiaran),” kata Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Aceh, Muhammad Hamzah, kepada Okezone, di Banda Aceh, Selasa (23/9/2014).

Menurutnya, sangat disayangkan selama ini lagu anak-anak justru hilang, sementara lagu-lagu dewasa yang liriknya seputar percintaan semakin booming di pasaran. Dikarenakan tak ada alternatif, anak-anak akhirnya lebih menghafal lagu-lagu dewasa yang kadang-kadang liriknya "berbau" seronok dan tak mendidik.

“Seperti lagu-lagu dangdut sekarang yang banyak dinyanyikan artis-artis berpakaian seronok. Ini bisa berdampak negatif terhadap anak-anak, baik dari segi moral, etika, perilaku, penampilannya. Sopan santun si anak terhadap orangtua juga bisa kendur karena pengaruh apa yang dilihat dan ditontonnya,” ujarnya.

Secara tak langsung, lanjut Hamzah, lirik-lirik lagu dewasa itu bisa menggiring anak-anak atau balita seolah-olah mereka sudah dewasa. “Maka, kami mendorong agar lembaga penyiaran sebagai lembaga edukasi dan hiburan publik menghidupkan kembali program lagu anak pada jam-jam tertentu,” sebutnya.

Dengan adanya program lagu anak-anak dan ruang promosi di lembaga penyiaran, diyakini produser rekaman akan berani lagi memproduksi lagu anak-anak. Pihaknya pun siap mengawasi agar lagu anak yang diproduksi itu mendidik dan dapat membantu tumbuh kembang anak.

Hamzah juga menyayangkan program-program acara pencari bakat anak-anak seperti yang ditayangkan beberapa stasiun televisi nasional selama ini tak mencerminkan program anak.

“Acara pencari bakat anak-anak, konyolnya lagu-lagu yang dinyanyikan lagu-lagu dewasa. Juri-jurinya juga seperti menggiring anak-anak mengikuti orang-orang dewasa, baik dari tingkahnya, pakaiannya, gayanya,” kata mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh itu.

KPID Aceh berjanji dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan dengan lembaga penyiaran provinsi untuk membahas tentang pentingnya tayangan program anak atau lagu anak-anak.

“Kami berharap lembaga penyiaran di Aceh nanti ada program-program khusus anak,” ujar Hamzah.

Dia juga berjanji dalam rapat pimpinan komisi penyiaran secara nasional di Jakarta nanti akan mengusulkan adanya kebijakan yang bisa mendorong lembaga penyiaran menyediakan program lagu anak-anak. (Okezone.com)

Detail

Ditayangkan: 09 Desember 2014

Dilihat: 20299

Semarang - Koordinator Bidang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah Asep Cuwantoro menilai bahwa isi siaran radio dan televisi lokal di Provinsi Jateng semakin baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Secara keseluruhan isi siaran radio dan televisi lokal di Jateng cenderung mengalami perbaikan seperti tidak lagi memutar iklan pengobatan alternatif yang bersifat bohong, jarang ditemui lagu-lagu dangdut dan campursari yang bernuansa porno, serta program siaran jurnalistik juga sudah memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik,” katanya saat jumpa pers di kantor KPID Jateng Jl. Trilomba Juang No.6 Semarang, Senin (8/12/2014).

Ia menjelaskan bahwa penilaian isi siaran radio dan televisi lokal tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan KPID Jateng terhadap 201 radio, 14 televisi lokal, dan sepuluh televisi nasional yang mempunyai stasiun transmisi di Semarang, Tegal, serta Purwokerto.

“Pengawasan berupa inspeksi mendadak yang kami lakukan bertujuan agar mendapatkan data, fakta, dan informasi mengenai proses penyiaran sehari-hari yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa meskipun cenderung mengalami perbaikan isi siaran tapi KPID Jateng masih menemukan sejumlah kekurangan saat melakukan pengawasan di lapangan.

“Temuan-temuan itu diantaranya penyiar radio masih belum memahami Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 serta pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran (P3SPS),” katanya.

Selain itu, kata dia, mayoritas radio masih belum memiliki alat perekam siaran dan disimpan sebagai arsip minimal selama satu tahun serta kurangnya kesadaran pengelola radio menyajikan acara berita, informasi, atau acara sejenis sebagai bentuk pencerahan kepada masyarakat.

“Iklan layanan masyarakat juga masih minim diputar di radio dan disiarkan di televisi yang ada di Jateng,” ujarnya.

KPID Jateng dalam pengawasan isi siaran radio dan televisi lokal dibantu oleh sembilan orang tenaga pemantau televisi dan dua orang pemantau radio, sedangkan untuk menyerap aspirasi masyarakat ada tim kelompok pemantau sebagai pelopor masyarakat sadar media yang masing-masing ada empat orang di tiap kabupaten/kota.

Sumber

Detail

Ditayangkan: 25 Agustus 2014

Dilihat: 19697

KALIPURO – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat menggelar workshop di Hotel Ketapang Indah Senin kemarin (25/8). Workshop bertema “Menata Sistem Penyiaran di Era Konvergensi Media” itu diikuti KPI daerah se-Jatim. Bupati Abdullah Azwar Anas juga ikut menghadiri acara dan memberi sambutan saat pembukaan workshop. Dalam kesempatan itu, Bupati Anas menyampaikan, efek media terhadap pola kehidupan masyarakat sangat besar.

Efek tersebut tidak hanya efek positif, tapi juga efek negatif. Bupati Anas juga menyampaikan kegelisahan terkait banyaknya lembaga penyiaran komunitas di Banyuwangi yang masih belum memiliki izin operasional. Oleh karena itu, Bupati Anas mendorong KPI pusat melakukan penertiban lembaga penyiaran yang belum memiliki izin operasional. Komisioner Bidang Struktur dan Bidang Penyiaran KPI, Danang Sanggabuana mengatakan, KPI ingin membangun sistem dan struktur penyiaran berbasis kepentingan lokal.

Harapannya, tayangan lokal yang mendidik dan menginspirasi bisa dinikmati masyarakat nasional. Selama ini, kata Danang, tayangan media biasanya berawal dari pusat dan disebarkan ke daerah.” KPI ingin siaran lokal itu bisa disiarkan secara nasional melalui sistem jaringan. Acara budaya lokal yang menarik di Banyuwangi bisa disiarkan secara nasional,” katanya.Menurut Danang, Banyuwangi memiliki banyak budaya lokal yang menarik. Oleh karena itu, sangat bagus kalau disiarkan secara nasional.

Sebab, budaya lokal memiliki keunggulan dalam hal edukasi, inspirasi, dan informasi bagi daerah lain. Menanggapi kegelisahan Bupati Anas tentang media penyiaran tidak berizin, Danang mengakui masih banyak lembaga penyiaran komunitas yang belum berizin. ”Dalam undangundang penyiaran, lembaga penyiaran diwajibkan mengurus izin terlebih dahulu melalui KPI Jawa Timur agar dibawa ke pusat untuk diverifikasi layak ataukah tidak diberi izin operasional,” terang Danang.

Banyaknya frekuensi penyiaran yang tidak terukur, kata Danang, sangat mengganggu frekuensi penerbangan pesawat. Selain mengganggu penerbangan pesawat, banyaknya frekuensi itu juga mengganggu lembaga penyiaran yang resmi. Danang berharap lembaga penyiaran lokal memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. “Kita akan lakukan penertiban dan pembinaan terhadap lembaga penyiaran yang tidak baik agar isi siarannya berguna bagi masyarakat,” katanya. (kabarbanyuwangi.info)