Banjarmasin – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel saat ini kesulitan melakukan upaya inovasi termasuk keinginan untuk melaksanakan monitoring dalam setiap kegiatan terutama menjelang tahapan pelaksanaan Pemilu.
Hal itu diketahui saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 1 DPRD Kalsel bersama komisioner KPID Kalsel Rabu (15/2/2023) lalu.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel,Suripno Sumas menyampaikan, segala aspirasi mereka tentu harus difasilitasi setidaknya hal itu bisa mempermudah setiap kegiatan mereka dalam menjalankan tupoksi.
Diutarakannya, namun yang krusial adalah keinginan rekan rekan KPID ini harus ditangani secepatnya terlebih pemilu semakin dekat. Dari beberapa item usulan tersebut akan ditindaklanjuti seusai fungsi DPRD sehingga lembaga penyiaran ini bisa bekerja optimal.
“Ini menjadi atensi dan sesegeranya akan disampaikan ke Kominfo dan instansi terkait lainnya, ” sebutnya.
Lanjut politisi PKB ini, hal krusial lainnya minimnya anggaran di lembaga KPID ini menjadi perhatian serius karena dampaknya terkait dengan sarana dan prasarana pendukung.
“Mohon doa hal ini akan diperjuangkan agar rekan rekan bisa lebih semangat bekerja, ” tukasnya. Red dari berbagai sumber
Pekanbaru - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau menyambangi kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau, Senin (13/2/23) di Jalan Gajah Mada Pekanbaru. Pada kesempatan itu, Kepala BNN Provinsi Riau, Brigjen Pol. Robinson D.P. Siregar, menjelaskan silaturahmi ini bertujuan untuk menindak lanjuti beberapa Memorandum of Understanding (MoU) tindak lanjut dari KPI Pusat kepada KPID Riau.
"Tujuan kita datang ke KPID Riau adalah untuk bersilaturahmi, kemudian kami menindak lanjuti MoU yang dibuatkan di pusat terhadap KPI Pusat, sehingga kami perlu berdiskusi dengan KPID di daerah bagaimana menindak lanjuti MoU yang sudah terlaksana di Jakarta. Namun demikian, intinya kita sama-sama peduli dengan bahaya narkoba di provinsi Riau, dan provinsi Riau bersih dari narkoba. Kita berusaha untuk mencegah atau antisipasi terhadap narkoba," jelas Robinson kepada awak media di Pekanbaru.
Ketua KPID Riau, Falzan Surahman sangat menyambut baik silaturahmi BNN Provinsi Riau. Apalagi baru-baru ini pihak BNN Riau telah melakukan terobosan-terobosan terhadap penyalahgunaan narkoba di bumi lancang kuning.
“Kami menyambut baik kunjungan BNN Provinsi Riau. Kami juga melihat BNN Riau banyak melakukan strategi atau terobosan dalam penyalahgunaan narkoba di Riau. Jadi nanti setelah pertemuan ini kita akan melakukan bekerja sama dalam mensosialisasikan bahaya narkoba di masyarakat. Sesuai visi kami terwujudnya sistem penyiaran partisipasi yang sehat, adil dan berkualitas di provinsi Riau," pungkas Falzan meyakinkan.
Dalam pertemuan itu juga hadir Bambang Suwarno, Korbid Kelembagaan, Ahmad Royhan Qodri, Korbid Pengawasan Isi Siaran (PIS), dan Mario Abdillah Khair serta Kabag umum BNN Riau Febri beserta staf KPID Riau. Red dari berbagai sumber
Bandung -- Kemunculan media massa baru yang legalitasnya belum jelas disorot Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar. Perlu pembenahan agar pers sebagai salah satu pilar demokrasi tetap berada di jalurnya.
Ketua KPID Jabar, Adiyana Slamet menyebut pers adalah pilar penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun kemudahan membuat media massa membuat pers perlu dibenahi.
"Saat ini membuat media massa khususnya online sangat mudah, jangan sampai kemudahan ini justru mengabaikan legalitasnya yang akhirnya akan mencederai citra dari pers itu sendiri," kata Adiyana, Rabu (8/2).
Atas dasar itu, Adiyana mendorong adanya pembenahan dan perbaikan regulasi khususnya terkait legalitas agar media massa tetap menjadi corong demokrasi.
"Apalagi media sendiri memiliki peran yang luar biasa penting untuk mengkounter berita berita hoaks di tahun politik," imbuhnya.
Kendati demikian, Adiyana tak memungkiri pers secara intens dan masif memang terus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pemberitaan.
Ia berharap, peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari mendatang menjadi momentum bagi insan pers untuk senantiasa mengedepankan informasi berkualitas.
"Selamat Hari Pers Nasional ke-76 semoga insan pers mampu untuk mendorong masyarakat berdaya selalu menyuarakan isu-isu kebangsaan, persatuan dan kesatuan serta pers hebat demokrasi bermartabat," tandasnya. Red dari berbagai sumber
Surabaya – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur mengajak radio se-Jatim mengampanyekan perdamaian menjelang Pemilu 2024.
Ketua KPID Jatim, Immanuel Yosua Tjiptosoewarno, mengatakan siaran radio yang damai dan independen memberikan landasan bagi demokrasi dan tata pemerintahan yang baik.
“Radio masih banyak diminati di masyarakat lokal Jawa Timur. Karena itu, radio harus mengajak pendengar berpartisipasi dalam menciptakan pemilu damai,” kata Yosua saat membuka Webinar Radio and Peace: Kampanyekan Perdamaian Jelang Pemilu 2024, Senin(13/2/)2023.
Webinar dalam memperingati Hari Radio Sedunia ini diikuti hampir 70 lebih insan penyiaran radio di Jawa Timur.
Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Yordan Batara Goa, mengatakan radio mesti menjadi agen perdamaian menjelang Pemilu 2024. Di tengah kemajuan teknologi dan informasi, kata Yordan, radio harus mampu membangun jejaring dan memanfaatkan seluruh platform yang ada untuk menjaga eksistensi radio.
“Menjelang tahun politik, radio harus menyuarakan suara persatuan, tidak partisan, mengajak masyarakat untuk untuk tidak golput, dan menaati regulasi penyiaran,” kata mantan dosen ilmu politik ini.
Narasumber lain, Tenaga Ahli Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI, Aries Widojoko, mengatakan isi siaran radio harus memiliki nilai positif tanpa propaganda dan narasi dekstruktif yang dapat memunculkan kebencian. Ia menuturkan radio harus berperan untuk menjaga dan memunculkan antusias positif untuk ke arah positif, termasuk isu yang berkaitan dengan politik.
“Sebagai penyiar, apapun yang kita keluarkan harus menghasilkan yang positif. Apakah informasi itu memberikan manfaat bagi pendengar?” kata Aries.
Komisioner KPID Jatim Koordinator Bidang Isi Siaran Sundari mengatakan bahwa radio punya peran penting sebagai pemandu masyarakat di tengah rimba informasi yang tak jelas kebenarannya. Ia mengatakan radio perlu melakukan cek fakta dan dibagikan kepada pendengarnya untuk mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.
“KPID Jatim membuka ruang bagi radio dan televisi di Jawa Timur untuk berdiskusi mengenai siaran damai selama pemilu. Mengingat, KPID Jatim bertugas mengawasi iklan kampanye di radio dan televisi selama tahapan kampanye politik”, kata Sundari.
Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas radio di Jawa Timur dalam program siaran politik. Masyarakat bisa melaporkan radio maupun televisi bersiaran lokal Jatim jika menemukan konten siaran yang partisan atau menggiring opini buruk terhadap kelompok yang berlawanan. Laporan bisa ditujukan ke hotline KPID Jatim maupun alamat elektronik di Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.. Red dari berbagai sumber
Bandar Lampung – Kepolisian Daerah (Polda) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung memperpanjang nota kesepahaman (MoU) untuk kali kedua sejak ditandatangani pertama kali pada 2019 silam.
Dalam kesempatan itu, hadir Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, yang bertindak atas nama Kepala Daerah Lampung, Ketua KPID Provinsi Lampung Budi Jaya Idris, Wirdayah Wakil Kepala KPID Provinsi Lampung, Komisioner KPID, Staf KPID serta Pamen Polda Lampung. Perpanjangan MoU berlangsung di kantor Rupatama Polda Lampung, Rabu, 8 Februari 2023.
Ketua KPID Lampung dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Polda Lampung dalam terlaksananya kegiatan ini serta menjelaskan sejarah dari KPID serta berharap semoga hubungan antara KPID Lampung dan Polda Lampung dapat selalu terjaga.
Kerjasama MoU antara KPI dan Polri diperlukan karena adanya irisan-irisan antara kedua belah pihak yang berhimpitan. Nota kesepahaman ini berisi kerjasama penyelenggaraan penegakan hukum, bantuan teknis, pendidikan dan pelatihan bidang penyiaran.
Kabidhumas Polda Lampung menyampaikan hasil dari pertemuan Ketua KPID Provinsi Lampung dan Kapolda Lampung sesuai dengan UU No 32 Tahun 2002 ternyata UU ini lahirnya sama dengan UU Kepolisian No 2 tahun 2002, hasil dari MOU ini dari pihak Polda Lampung melalui Kabag kerma Polda Lampung akan kita sosialisasikan dengan telegram ke Polres jajaran Polda Lampung, KPID ini adalah polisinya lembaga penyiaran, selanjutnya akan kita buat para Kepada Satuan diundang untuk kita memahami terhadap undang-undang bersama Kasi Humas dan Kasi Kerma.
MoU antara Polda Lampung dan KPID Provinsi Lampung, menurut Pandra, juga dalam upaya Polri mendukung sepenuhnya langkah dan tugas KPI sebagai lembaga negara independen. Adapun bantuan yang diberikan berupa hal-hal teknis, pelatihan, penyelenggaraan pendidikan, sosialisasi dan tentunya penegakan hukum penyiaran. Red dari berbagai sumber
Halo bpak2 dan ibu2 dari KPI PUSAT..
Saya Fecky dari Kupang-NTT, Saya mau mengadu/komplain terhadap tayang ulang acara pemilihan Putri Indonesia 2017 yg di putar tadi sore di stasiun TV INDOSIAR. Saya mewakili masyarakat NTT dimna saja, merasa kecewa dan tersinggung dengan cara-cara Indosiar memutar ulang acara itu. Karna di dalam penayangan tadi jelas-jelas Putri NTT tidak pernah di tampilkan di setiap sesi tayang sebelum dan sesudah iklan.. sedangkan satu indonesia tahu kalau baru saja kemarin pemilihan berjalan dengan sedikit kontroversial menurut saya,dimana wakil kita Putri NTT sudah masuk 2 besar dan akhirnya di ulang lagi karna perubahan dari juri. Jadi INDOSIAR Sebagai TV nasional mesti mengedukasi.memberi informasi dan komunikasi yang baik dan ADIL bagi para pemirsa Indonesia khusus Kami NTT. Bukan seperti tayangan tadi yang dimana pada sesi pertanyan dan jawaban pada para finalis. Wakil dari NTT tidak pernah di tayangkan sedangkan wakil NTT yang 3 besar mestinya di tayangkan juga.pada sesi pertanyaan posisi 11 besar.6 besar dan 3 besar selalu INDOSIAR memotong tayangan wakil dari NTT dan loncat ke wakil dari peserta berikutnya.. kita sebagai warga NTT Merasa bangka karna teman.saudara adik, wakil kita dari NTT masuk 3 besar. Yang belum menonton saat siaran langsung kemarin pengen menonton di siaran ulang, bagaimana penampilan wakil kita dari NTT dalam berjalan. Tampil dengan gaun yang cantik cara berbicara dan cara menjawab pertanyaan dari dewan juri. Tapi dengan cara INDOSIAR menayangkan ulang seperti ini dengan di potong-potong tiap kali giliran wakil dari NTT,menunjukan ketidakadilan dan keberpihakan INDOSIAR kepada peserta lain.. kalau caranya seperti itu lebih baik tidak perlu ditayangkan lagi, daripada di tayangkan tapi tidak ADIL dan mengecewakan kami dari NTT. Wakil dari NTT seperti didiskriminasi dalam tayang ulang tersebut. Saya dan mungkin seluruh masyarakat NTT yang menonton ulang tayangan tadi sangat kecewa dan meminta kepada para petinggi dan pengambil keputusan di KPI PUSAT agar kiranya bisa menindak lanjuti pengaduan saya dan seluruh masyarakat NTT pada umumnya, Saya meminta untuk KPI Menonton ulang tayang ulang Pemilihan putri Indonesia 2017 di Stasiun TV INDOSIAR tanggal 2 April 2017 yang tayang pukul 17.00 Wita. Dan bisa memberi teguran dan sanksi sesuai undang-undang penyiraan yang berlaku. Besar harapan saya KPI bisa Independen, profesional, Adil dan bijaksana dalam melihat dan menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang ada. Agar hal seperti ini tidak terulang lagi. Atas perhatiannya tidak lupa saya ucapkan terima kasih. Salam KPI. SALAM FLOBAMORA. BETA NTT. BETA INDONESIA
Pojok Apresiasi
Agung Kurniawan
Terima kasih atas penayangan animasi my hero my academia di Rtv. Saya memohon agar KPI memperbolehkan animasi animasi lainya tayang kembali seperti pada era 2000an . saya harap ini menjadi sebuah kemajuan untuk animasi dan stasiun tv RTV
