Banten -- Literasi media makin gencar digaungkan, terutama di kalangan pelajar. Kali ini SMK Nurul Amin jadi tuan rumah kegiatan sosialisasi yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten. Pesertanya adalah siswa jurusan Multimedia dari kelas X sampai XII.

Amiyati Kepala sekolah SMK Nurul Amin mengapresiasi KPID. Menurutnya, literasi media adalah kemampuan penting di era digital. “Kalau ada yang belum dipahami, jangan sungkan bertanya. Gunakan momen ini untuk memperluas wawasan,” ujarnya menyemangati siswa.

Ia juga menambahkan, belajar akan lebih mudah jika dijalani dengan perasaan senang. “Ikuti kegiatan ini dengan hati gembira, supaya ilmunya bisa lebih terasa manfaatnya,” pesan Amiyati, pada Rabu, 3 September 2025.

Sebagai narasumber, Komisioner KPID Banten, Talitha Almira, membawakan materi bertema “Cerdas Bermedia.” Ia menekankan perlunya bersikap kritis saat menerima informasi. “Jangan asal percaya apalagi langsung sebar. Bedakan mana berita valid dan mana hoaks,” tegasnya di hadapan peserta.

Talitha menjelaskan, tugas KPID bukan sekadar mengawasi televisi dan radio. Lebih dari itu, KPID berperan menjaga agar tayangan tidak merusak moral generasi muda. Ia mencontohkan sinetron remaja dengan alur tak mendidik yang sempat mendapat teguran dari KPI.

Dalam paparannya, Talitha menyebut ada beberapa tujuan literasi media, antara lain melatih keterampilan memverifikasi berita, memahami dampak positif-negatif media, hingga membiasakan diri memilih sumber informasi yang kredibel. “Kalau dipakai dengan benar, media bisa jadi ruang belajar yang produktif sekaligus etis,” Imbuhnya.

Sesi tanya jawab jadi bagian paling hidup. Rosita, siswi kelas XI DKV, penasaran soal risiko menyebarkan hoaks. Talitha menegaskan, hoaks bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga bisa dijerat hukum lewat UU ITE.

Pertanyaan lain datang dari Nurohim, siswa XI DKV, yang menyinggung tayangan percintaan di TV. Talitha menjawab, KPI sudah menegur sejumlah sinetron yang dinilai kurang layak, bahkan ada yang mendapat sanksi.

Miyati Soleha, siswi kelas XII DKV, ikut bertanya bagaimana cara bijak menghadapi derasnya informasi. Talitha memberi tips sederhana: selalu cek ulang berita dari media resmi sebelum percaya dan menyebarkannya.

Bagi siswa, acara ini jadi pengalaman berharga. Mereka bukan cuma dapat ilmu baru, tapi juga bekal untuk bermedia dengan lebih sehat dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Kepala Program Desain Komunikasi Visual (DKV) SMK Nurul Amin, Eka Jamalulael, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh kegiatan literasi media ini.

“Kegiatan Literasi Cerdas Bermedia sejalan dengan program kerja jurusan. Tujuannya agar siswa DKV, khususnya kelas X sampai XII, bisa meningkatkan keterampilan dalam mengelola media, sekaligus menjadi pelajar yang bijak dan cerdas dalam literasi,” ujarnya.

SMK Nurul Amin bersama KPID Banten berharap, lewat kegiatan ini lahir generasi muda yang kritis, cerdas, dan tetap menjunjung etika di ruang media. Red dari berbagai sumber

 

Semarang -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah dan LPP RRI Semarang menjajaki kerja sama untuk mendukung lembaga penyiaran daerah. Sebab, saat ini banyak lembaga penyiaran daerah di Jawa Tengah yang menghadapi kondisi tidak baik- baik saja.

Ketua KPID Jateng, Muhammad Aulia Assyahidi, menyebut upaya ini guna mendukung lembaga radio di daerah agar tetap bisa bertahan dengan siaran yang berkualitas. "Kami berharap, lembaga-lembaga penyiaran yang sedang kesulitan tetapi membutuhkan materi yang berkualitas bisa dapat menjalin kerja sama dengan difasilitasi KPID," tuturnya usai menyambangi RRI Semarang, Rabu (3/9/2025).

Rencana kerja sama tersebut akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama (PKS). Nantinya, jika kerja sama telah terwujud, ratusan lembaga penyiaran di daerah dimungkinkan akan merelai berita dan konten siaran RRI Semarang lainnya.

Konten RRI dinilai layak didistribusikan untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat benar dan teruji. Adapun, ditanya mengenai respon radio swasta mengenai rencana kerja sama ini, Aulia menyebut mereka menyambut gembira.

Tak hanya relai berita dan siaran RRI, kerja sama ini juga akan ditindaklanjuti dengan pelatihan. KPID menyiapkan program pelatihan bersama RRI bagi insan penyiaran agar konten yang dihasilkan semakin bermutu.

"Kemungkinan, dalam waktu dekat. Kita akan mengadakan pelatihan juga dengan lembaga penyiaran agar lebih bisa menghasilkan program-program yang bermutu dan yang menjadi rujukan RRI," terangnya.

Sementara itu, Kepala LPP RRI Semarang, Atik Hindari menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, semakin banyak radio swasta yang merelai siaran RRI, maka informasinya akan semakin luas diterima oleh masyarakat.

"Saya juga justru lebih senang kalau siaran-siaran kami direlai oleh radio-radio swasta. Satu, membantu mereka, kedua, jangkauan semakin luas, teman-teman juga senang produknya itu tidak hanya dinikmati oleh RRI tapi oleh lembaga lain," tuturnya.

Atik optimistis, langkah ini akan menguatkan RRI sebagai rujukan informasi publik. Kolaborasi juga diharapkan memperkuat ekosistem penyiaran yang sehat dan berintegritas di Jawa Tengah. Red dari berbagai sumber

 

 

 

Samarinda -- Antusiasme masyarakat Kalimantan Timur untuk bergabung sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) periode 2025–2028 tergolong sangat tinggi. Sebanyak 55 orang resmi mendaftar selama masa pendaftaran yang dibuka sejak 21 Juli hingga 20 Agustus 2025. Data tersebut menunjukkan minat besar warga Kaltim dalam mengawal penyiaran yang berkualitas di daerah.

Ketua Tim Seleksi (Timsel) KPID Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi administrasi untuk memastikan keaslian dan kelengkapan dokumen seluruh pendaftar. “Saat ini kami tengah melakukan verifikasi administrasi. Hasilnya akan diumumkan pada 3 September 2025, setelah itu peserta yang lolos administrasi akan lanjut ke tahap tes berikutnya,” ujar Faisal usai rapat Timsel di Samarinda, Jumat (29/8/2025).

Seleksi calon anggota KPID berlangsung secara bertahap, dimulai dengan tes tertulis, psikologi, hingga wawancara yang dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 30 September 2025. Setelah itu, Timsel akan menyerahkan maksimal 21 nama peserta terbaik kepada Komisi I DPRD Kaltim untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan. Proses ini diharapkan dapat menjaring komisioner yang kompeten dan berintegritas.

Faisal menambahkan, hasil akhir seleksi akan menetapkan tujuh komisioner definitif dan tujuh cadangan yang kemudian diputuskan oleh DPRD Kaltim. Ia menegaskan pentingnya mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan disiplin. “Pesan kami, ikuti tahapan dengan baik. Kalau tidak hadir, otomatis gugur, tidak mungkin kami mengulang tes. Semua sudah terjadwal,” ucap Faisal.

Kegiatan seleksi KPID Kaltim ini menjadi salah satu upaya memperkuat pengawasan penyiaran daerah sekaligus meningkatkan kualitas program yang disiarkan kepada masyarakat. Dengan partisipasi aktif warga dan proses seleksi yang transparan, diharapkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kaltim dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Red dari berbagai sumber

 

Semarang -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng telah menempuh separuh jalan dalam agenda stratifikasi lembaga penyiaran di seluruh wilayahnya. Terbaru, KPID Jateng telah melaksanakan stratifikasi kepada lembaga penyiaran di Karesidenan Kedu, Pekalongan dan Pati.

Komisioner Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Struktur Penyiaran (PKSP) KPID Jawa Tengah, Intan Nurlaili melihat masih ada semangat mengelola dari lembaga penyiaran untuk lebih baik dan menjaga kualitas siaran. Semangat itu terlihat dari partisipasi lembaga penyiaran di Jawa Tengah dalam mengirimkan data bahan stratifikasi.

“Jadi ini sudah separuh jalan yang kita tempuh untuk agenda stratifikasi lembaga penyiaran. Kita beri apresiasi kepada teman-teman dengan kondisi yang sekarang masih memiliki harapan,” ucapnya, Selasa (2/9/2025).

Partisipasi itu, kata Intan, memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi bersama demi pengembangan lembaga penyiaran yang lebih baik lagi. Ia mengungkapkan, rata-rata keterlibatan lembaga penyiaran di setiap karesidenan sebesar 70 persen.

“Karesidenan yang belum mencapai target ini akan kita push lagi. Kita masih akan jalan di Karesidenan Semarang, Surakarta, dan Banyumas,” ungkapnya.

Intan menjelaskan, pihaknya masih menggodok kembali di wilayah yang belum dilakukan stratifikasi. “Apakah tingkat partisipasi sudah cukup memadai untuk stratifikasi, kalau belum kita akan fokus mengajak untuk mengirim data stratifikasi,” jelasnya.

“Ada beberapa yang setelah menyelenggarakan stratifikasi di karesidenan tersebut yang menyusulkan. Jadi masih kita himpun, baru kemudian akan kita putuskan kapan jalan stratifikasi lagi,” ucapnya.

Untuk diketahui, program stratifikasi ini merupakan inisiatif dari KPID Jateng untuk memetakan tingkat kesehatan setiap lembaga penyiaran ke dalam 3 strata berdasarkan penilaian dari tim KPID. Pemetaan strata diharapkan menjadi pendorong bagi pengembangan lembaga penyiaran agar lebih sehat dan kompetitif. Red dari berbagai sumber

 

 

Surabaya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur menegaskan pentingnya memperkuat literasi masyarakat sebagai benteng menghadapi ancaman disinformasi dan penyalahgunaan narkoba. Hal itu disampaikan Anggota KPID Jatim, Aan Haryono, kepada salah satu media.

Menurutnya, ruang literasi di tengah masyarakat saat ini masih perlu diperluas dan diperkuat. "Sebenarnya yang kita takutkan adalah disinformasi ya, dan hari ini kita menyadari ruang literasi baik masih kurang. Keterlibatan semua sektor menjadi bagian ruang kolaborasi bersama," ujar Aan Haryono, Selasa (26/8/2025) kemarin.

Ia menjelaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi langkah nyata agar masyarakat mendapat akses informasi yang benar. Ruang literasi tidak hanya menyasar kalangan terdidik, namun juga masyarakat luas yang rentan menerima informasi keliru.

"Di sana kita menyadari bahwa apa yang diakses kelompok masyarakat hari ini adalah informasi yang baik dan benar," katanya.

Hal itu, lanjut Aan, akan membantu masyarakat memilah informasi yang menyehatkan sekaligus menghindari konten berbahaya. Menurut Aan, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu digarap secara serius melalui penyediaan informasi yang benar.

Media berperan besar dalam menyediakan ruang-ruang edukasi yang bisa diakses masyarakat secara terbuka. "Ruang-ruang pencegahan terkait penggunaan narkoba memang harus lebih banyak. Produk-produk media yang bisa diakses masyarakat," ucapnya.

Ia berharap media massa dapat konsisten menghadirkan konten yang mendidik dan memberi solusi. Aan menegaskan, KPID Jawa Timur akan terus berupaya mengawasi sekaligus mendorong lembaga penyiaran agar menghadirkan program-program yang mengedukasi publik.

Dengan begitu, literasi masyarakat semakin kuat dan ruang pencegahan terhadap narkoba makin terbuka. Red dari berbagai sumber

Hak Cipta © 2026 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.
slot