Umum

Detail

Ditayangkan: 11 Desember 2014

Dilihat: 6170

Semarang - Kinerja pemantauan oleh kelompok masyarakat pemantau penyiaran kini semakin optimal, ditandai dengan meningkatnya kualitas laporan pemantauan dan banyaknya saran serta masukan yang disampaikan kepada KPID Prov. Jawa Tengah terkait penataan isi siaran lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Di antaranya mengenai sejumlah lagu berkonotasi cabul yang masih disiarkan sejumlah radio di daerah. Dengan teridentifikasinya lagu-lagu cabul, maka KPID dapat membuat edaran terkait larangan atau pembatasan lagu-lagu tersebut. Masukan lainnya adalah terkait banyaknya radio ilegal yang bersiaran menggunakan frekuensi tertentu sehingga mengganggu transmisi siaran radio legal. Terkait hal ini, KPID akan berkoordinasi dengan Balai Monitor (Balmon) Kelas II Semarang, sebagai instansi yang berkewajiban menertibkan radio ilegal.

Laporan pemantauan dan saran serta masukan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kelompok Pemantau Penyiaran yang dilaksanakan Senin-Selasa 24-25 November di Kota Salatiga. Kegiatan tersebut dihadiri oleh koordinator kelompok masyarakat pemantau penyiaran di 35 Kabupaten/kota seluruh Jawa Tengah. Hadir sebagai narasumber Komisioner KPID Jawa Tengah Budi Setyo Purnomo, Asep Cuwantoro, dan Achmad Junaidi.

Budi Setyo Purnomo menyampaikan apresiasinya kepada kelompok masyarakat pemantau penyiaran yang telah berperan penting dalam memantau siaran di Kabupaten/Kota. “Kelompok masyarakat pemantau ini bisa menjadi representasi masyarakat. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang 32 Tahun 2002, KPID melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengawasan siaran”, paparnya.

Dalam rangka peningkatan kinerja pemantauan ke depan, Koordinator Bidang Isi Siaran, Asep Cuwantoro, menekankan adanya koordinasi secara intensif antara koordinator kelompok dengan anggotanya. Tidak menutup kemungkinan pula dilakukan rotasi anggota jika dipandang perlu. “Kita tidak boleh stagnan, tiap tahun kita harus berkembang. Keberadaan kelompok ini semakin krusial, masyarakat menunggu hasil kerja kita”, tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kelompok masyarakat pemantau penyiaran merupakan tim pemantau yang dibentuk oleh KPID Prov. Jawa Tengah sejak tahun 2010. Anggotanya terdiri dari unsur Dishubkominfo, PGRI, IGTKI, Muslimat NU, Fatayat NU, PD Aisyiyah, Dharma Wanita, dan sejumlah organisasi lain. Tujuannya adalah memantau isi siaran lembaga penyiaran di Kabupaten/Kota dan melaporkannya kepada KPID Prov. Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti. Sejauh ini, kelompok masyarakat pemantau dirasa cukup penting perannya dan oleh karena itu perlu terus ditingkatkan. Red dari Portal PPID Jateng

Detail

Ditayangkan: 09 Desember 2014

Dilihat: 16434

Semarang – Program siaran yang mengandung pencerahan di Jateng masih minim. Selama ini lembaga penyiaran bermain aman dengan lebih banyak menyiarkan acara hiburan.

”Selama 2014, terdapat 358 pengaduan yang diterima KPID Jateng. Aduan tersebut meliputi tayangan kekerasan, siaran politik, siaran ilegal, dan lagu berkonotasi negatif,” kata Ketua Bidang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah Asep Cuwantoro, kemarin.

KPID telah melakukan pengawasan dengan inspeksi mendadak. Tujuannya untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi seputar penyelenggaraan penyiaran sehari-hari di lapangan. Hasilnya, lembaga penyiaran masih minim memutar iklan layanan masyarakat.
Menurutnya, saat dilakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran di Jateng, ada banyak temuan yang memprihatinkan, antara lain penyiar belum memahami undang-undang, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program.

”Kesadaran radio untuk menyajikan acara berita, informasi, talkshow, dan acara sejenis sebagai bentuk pencerahan publik masih rendah,” terangnya.

Selain itu, banyak warga yang mengadukan isi siaran televisi nasional, baik tayangan politik yang berpihak kepada kelompok tertentu, sinetron, isi siaran yang cenderung glamor, tidak realistis, dan mengandung unsur kekerasan.

Sumber

Detail

Ditayangkan: 11 Desember 2014

Dilihat: 24490

Bandung - DPRD Jawa Barat meminta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat menjalankan tugasnya sebaik mungkin dalam mengawasi penyiaran di Jabar. Hal ini penting untuk mencegah tayangan yang memberi pengaruh buruk terhadap masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir mengatakan, KPID berperan untuk menyeleksi berbagai tayangan dari lembaga penyiaran. Syahrir khawatir, jika KPID tidak menjalankan tugasnya, tayangan yang beredar di masyarakat tidak tersaring dengan baik sehingga memberi efek negatif bagi masyarakat.

"Berbagai jenis tayangan seperti berita, infotainment harus diseleksi dengan baik," kata Syahrir, Minggu (7/12). Maka dari itu, menurut Syahrir, DPRD Jabar akan menyeleksi sebaik mungkin para kandidat komisioner KPID periode 2014-2018.

Seperti diketahui, hari ini seleksi komisioner KPID menyisakan 14 kandidat untuk selanjutnya diseleksi lagi menjadi tujuh kandidat. "Kami akan bekerja sebaik mungkin dalam melakukan fit and proper test, agar kandidat yang terpilih benar-benar yang terbaik," katanya.

Syahrir pun meyakini, tim panitia seleksi akan bekerja dengan baik. Terlebih, tim pansel terdiri dari sejumlah pakar yang kompeten.

Disinggung pelaksanaan fit and proper test yang tidak lama lagi akan digelar, Syahrir belum mau membeberkannya. "Nanti saja. Yang pasti tim seleksi itu kita hadirkan, semua. Dipantau oleh tv yang ada suaranya," ucap Syahrir.

Lebih lanjut dia katakan, pihaknya tidak akan mengistimewakan salah satu kandidat. Komisi I DPRD Jabar akan bersikap adil dan jujur dalam melakukan fit and proper test.

"Per orang dilengkapi hasil-hasil tim seleksi, termasuk incumbent, kita dapat penilaian. Tidak akan membeda-bedakan. Sama, tergantung kemampuannya," ucapnya.

Syahrir pun mengatakan, masyarakat harus berperan aktif dalam tahapan uji publik bagi 14 kandidat komisioner KPID. Mulai hari ini hingga 10 hari ke depan, akan dilakukan uji publik untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan tanggapan dan masukan mengenai kandidat komisioner KPID Provinsi Jawa Barat.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 24. Keikutsertaan masyarakat dalam memberikan informasi terkait kandidat komisioner KPID ini penting untuk menghasilkan komisioner KPID yang terbaik.

"Kalau ada tanggapan, atau informasi, silahkan sampaikan," kata Syahrir. Tanggapan dan informasi terkait kandidat bisa disampaikan langsung ke Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jawa Barat, di Jalan Diponegoro Nomor 27, Bandung setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 15.00.

Atau bisa juga melalui surat elektronik (email) ke Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. dengan disertai data dan fakta pendukung. Selain informasi terkait kandidat,  kata Syahrir, masyarakat pun diminta memberikan informasi terkait tayangan yang saat ini beredar.

"Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengawasi tayangan," ujarnya. Lebih lanjut Syahrir katakan, Komisi I DPRD Jabar belum mengevaluasi akhir terhadap KPID periode 2011-2015 yang akan berakhir masa baktinya.

Hingga saat ini, lanjut Syahrir, Komisi I masih menunggu laporan dari KPID periode sebelumnya. Menurut Syahrir, biasanya laporan yang diberikan dilakukan setiap tiga bulan sekali.

"Hingga saat ini kita masih menunggu laporannya. Mungkin karena saat ini masih disibukan dengan tahapan seleksi," ujarnya.

Berikut nama-nama kandidat komisioner KPID Jabar yang berhak mengikuti fit and proper test:

1. Abie Besman
2. Abidin. Drs
3. Aceng Abdullah, Dr, M.Si
4. Aep Wahyudin, Dr, M.Si
5. Dadan Saputra
6. Dede Mulkan, Dr
7. Dedeh Fardiah, Dr, M.Si
8. Fitriadi
9. Herman Bachtiar, Drs, M.Si
10. Irianto Edi Pramono, Ir
11. Mahi Mamat Hikmat, Dr, M.Si
12. Mokhamad Syaifurohman
13. Neneng Athiatul Faiziyah, S.Ag, M.Ikom
14. Waska Warta, Drs, MM. Red dari website DPRD Jabar

Detail

Ditayangkan: 09 Desember 2014

Dilihat: 21153

Semarang - Koordinator Bidang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah Asep Cuwantoro menilai bahwa isi siaran radio dan televisi lokal di Provinsi Jateng semakin baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Secara keseluruhan isi siaran radio dan televisi lokal di Jateng cenderung mengalami perbaikan seperti tidak lagi memutar iklan pengobatan alternatif yang bersifat bohong, jarang ditemui lagu-lagu dangdut dan campursari yang bernuansa porno, serta program siaran jurnalistik juga sudah memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik,” katanya saat jumpa pers di kantor KPID Jateng Jl. Trilomba Juang No.6 Semarang, Senin (8/12/2014).

Ia menjelaskan bahwa penilaian isi siaran radio dan televisi lokal tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan KPID Jateng terhadap 201 radio, 14 televisi lokal, dan sepuluh televisi nasional yang mempunyai stasiun transmisi di Semarang, Tegal, serta Purwokerto.

“Pengawasan berupa inspeksi mendadak yang kami lakukan bertujuan agar mendapatkan data, fakta, dan informasi mengenai proses penyiaran sehari-hari yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa meskipun cenderung mengalami perbaikan isi siaran tapi KPID Jateng masih menemukan sejumlah kekurangan saat melakukan pengawasan di lapangan.

“Temuan-temuan itu diantaranya penyiar radio masih belum memahami Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 serta pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran (P3SPS),” katanya.

Selain itu, kata dia, mayoritas radio masih belum memiliki alat perekam siaran dan disimpan sebagai arsip minimal selama satu tahun serta kurangnya kesadaran pengelola radio menyajikan acara berita, informasi, atau acara sejenis sebagai bentuk pencerahan kepada masyarakat.

“Iklan layanan masyarakat juga masih minim diputar di radio dan disiarkan di televisi yang ada di Jateng,” ujarnya.

KPID Jateng dalam pengawasan isi siaran radio dan televisi lokal dibantu oleh sembilan orang tenaga pemantau televisi dan dua orang pemantau radio, sedangkan untuk menyerap aspirasi masyarakat ada tim kelompok pemantau sebagai pelopor masyarakat sadar media yang masing-masing ada empat orang di tiap kabupaten/kota.

Sumber