Umum

Detail
Dilihat: 1385

 

Padang - Sebanyak 50 orang para Konten Kreator dari berbagai Platform Media Sosial di Sumatera Barat (Sumbar) mendapatkan Workshop Penyiaran Sehat dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar.

Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari mulai 8 hingga 10 Desember 2022 di Hotel Axana Padang. Workshop ini didukung atas pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRD Sumbar dari Komisi V, Hidayat SH MH.

Dalam Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang ilmu seperti dari KPI Pusat, Kepolisian, Anggota DPRD, Praktisi, Akademisi, Jurnalis serta dari Pihak Komisioner KPID sendiri.

Ketua KPID Sumbar, Rahmadi Sutrisno menyampaikan, saat ini penyiaran itu tidak hanya didapati oleh masyarakat melalui media televisi dan radio saja, namun 70 persennya sekarang informasi tersebut didapati di media sosial.

"Walaupun media sosial sudah menjadi sarana penyiaran, tapi belum masuk kategori penyiaran yang diatur undang-undang," sebut Rahmadi Sutrisno, Sabtu (10/12/2022).

"Kita ketahui, konten kreator saat ini merupakan bagian dari corong untuk informasi penyiaran di Sumatera Barat, oleh sebab itu kita adakan Workshop ini untuk para konten kreator agar juga peduli dengan aturan penyiaran," imbuhnya.

Lebih lanjut kata Sutrisno, pihaknya berharap dengan diadakan Workshop ini, para konten kreator dapat menyajikan konten-konten yang positif untuk membangun Sumatera Barat kedepannya.

"Kita berharap para konten kreator ikut mempromosikan Budaya-budaya, Pariwisata di Sumbar, serta nilai-nilai dan norma-norma yang kita yakini sebagai masyarakat Minangkabau," kata dia.

Sementara itu, Koordinator Bidang PS2P KPID Sumbar Dasrul dalam kesempatan tersebut mengatakan, berdasarkan UU 32 tentang penyiaran menjelaskan KPID mempunyai tanggung jawab tentang penyiaran yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu, walau konten kreator bukan tanggung jawab dari KPID, tetapi kami bertanggung jawab memberikan edukasi kepada para konten kreator.

"Agar dalam membuat kontennya sesuai amanah undang-undang penyiaran yang tidak melanggar norma agama, susila, dan peraturan yang berlaku,” ujar Dasrul, usai menutup kegiatan, Sabtu (10/12/2022).

Dasrul menambahkan, cikal bakal kegiatan ini disebabkan banyaknya pengaduan dari masyarakat di medsos tentang konten negatif yang dibuat oleh para kreator.

"Masyarakat meminta KPID menindak akun konten kreator yang membuat konten negatif. Tetapi kita tidak berhak menindak. Oleh karena itu, KPID Sumbar membuat gagasan untuk melaksanakan Workshop Penyiaran Sehat kepada para kreator,” ungkapnya.

Lebih lanjut Dasrul menegaskan, kegiatan Workshop Penyiaran Sehat ini pertama dilakukan oleh KPID.

“Kegiatan ini pertama dilakukan oleh KPID Sumbar, dan akan menjadi pilot project untuk nasional,” kata dia. Red dari InfoPublik 

 

 

Detail
Dilihat: 2186

 

Padang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat akan menggelar Malam Anugerah KPID Sumbar 2022 untuk mengapresiasi insan peduli penyiaran.

Ketua KPID Sumbar Rahmadi Sutrisno mengatakan KPID Award akan digelar Rabu 7 Desember 2022 malam di Auditorium Istana Gubernur Sumbar.

Dia mengatakan, KPID Award 2022 ini menghadirkan dewan juri dari berbagai kalangan dan tentunya berkompeten di bidangnya masing-masing. Diantaranya, unsur Bundo Kanduang Raudhah Thaib, Prof Alwis Karni dari MUI Sumbar, pakar komunikasi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Dr Abdullah Khusairi, Kadis Kominfo Jasman Rizal dari Pemprov Sumbar serta Ketua AJI Padang Aidil Ichlas.

“Para dewan juri menyeleksi dengan ketat untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan award. Bahkan terjadi perdebatan antara dewan juri untuk menentukan karena seleksinya sangat ketat,” ungkapnya, Selasa (6/12) saat ditemui.

Dikatakannya, jika tahun sebelumnya KPID Award digelar saat pandemi menguncang dunia, tahun 2022 ini KPID Award dilaksanakan setelah Pandemi.

“Juri kita berlapis, dan tentu kita tidak sembarangan dalam memberikan penghargaan,” katanya.

Ketua Panitia Anugerah KPID Sumbar 2022, Ficky Tri Saputra mengatakan tahun ini ada yang berbeda karena pihaknya juga memberikan penghargaan kepada penggiat konten kreator di Sumbar. Indikator penilaianya adalah konten kreator yang memiliki karya sesuai dengan P3SPS dan konten kreator tersebut memiliki karya yang pernah tayang di LP Sumbar.

Sementara itu, pengkatagorian KPID Sumbar Award 2022 terdiri dari kategori Lembaga Penyiaran meliputi program berita terbaik, program talk show terbaik, program feature terbaik, program anak terbaik, program iklan layanan masyarakat, program siaran religi terbaik, Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) terbaik, Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) terbaik, presenter terbaik, dan penyiar terbaik.

Sedangkan untuk kategori kriteria khusus, ada penghargaan untuk kepala daerah peduli penyiaran, tokoh peduli penyiaran, tokoh inspiratif penyiaran, penghargaan sepanjang masa.

Hadir pada saat jumpa pers tersebut para komisioner KPID Sumbar lainnya yaitu Dasrul, Eka Jumiati, dan Baldi Pramana dan Robert Cenedy. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 2482

Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung upaya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Semarang bersama lembaga terkait untuk melindungi masyarakat dari maraknya peredaran obat dan makanan ilegal.

Salah satunya penandatangan MoU antara BPOM dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng, untuk melakukan pengawasan iklan obat dan makanan ilegal.

“Kita bisa lihat di media radio maupun televisi banyak iklan yang isinya iklan tentang pengobatan. Ini perlu benar-benar diawasi apakah obat-obat yang diiklankan adalah obat yang aman,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno di usai menyaksikan penandatangan MoU BBPOM Semarang dengan KPID Jateng, di Novotel, Senin (5/12/2022).

Dalam acara yang dirangkai dengan pertemuan evaluasi hasil pengawasan obat dan makanan serta tindak lanjutnya tahun 2022 itu, sekda menyebutkan, hingga saat ini tidak sedikit televisi dan radio yang menyiarkan iklan obat, makanan, maupun pengobatan alternatif.

Kondisi itu perlu menjadi perhatian semua pihak, terlebih iklan-iklan tersebut menyasar masyarakat menengah ke bawah yang lebih mudah terpengaruh atau percaya pada iklan dan testimoni yang disampaikan.

“Ini perlu dilindungi masyarakat kita karena iklan-iklan obat yang marak di media massa lebih menyasar masyarakat menengah ke bawah. Sehingga perlu kita edukasi dan lindungi,” pintanya.

Selain pengawasan obat dan makanan di elektronik, BBPOM bersama Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten, dan kota juga melakukan pengawasan obat dan makanan di berbagai tempat.

Pengawasan obat dan makanan tidak hanya menjadi kewajiban BPOM, tetapi pemerintah daerah juga mempunyai tanggungjawab terhadap peredaran makanan dan industri rumah tangga.

“Termasuk pengawasan makanan yang dijajakan di sekitar sekolah, kita bisa melihat jajanan yang ada di depan sekolah-sekolah hanya mengandalkan penampilan dan rasa. Jadi perku dicek apakah memang aman, karena posisinya adalah untuk generasi bangsa sehingga kita harus bisa menjqga generasi kita adalah generasi sehat,” jelasnya.

Kepala Balai Besar POM di Semarang Sandra Maria P Linthin mengatakan, pada era globalisasi seperti sekarang, tidak sedikit produk obat dan makanan yang beredar secara online, termasuk juga yang diiklankan melalui media televisi maupun radio.

Oleh karena itu, dilakukan penandatangan MoU antara Balai Besar POM Semarang bersama KPID Jateng sebagai pengawas untuk media penyiaran.

“Sehingga kemudian bisa bersinergi dengan BPOM untuk melakukan pengawasan terhadap iklan-iklan yang disiarkan radio maupun TV yang dalam hal ini yang menyesatkan konsumen. Kami sudah melakukan pertemuan dengan 60 media penyiaran lokal, terkait dengan temuan-temuan BPOM yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh KPID,” bebernya.

Dalam kesempatan tersebut, sekda menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga daerah terbaik di Jateng dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik BPOM 2022. Daerah terbaik pertama yakni Kabupaten Semarang, disusul Kabupaten Kebumen, dan ketiga adalah Kabupaten Cilacap. Red dari jatengtoday.com

 

Detail
Dilihat: 3609

 

Semarang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah memberikan peringatan pada CPP Radionet, terkait iklan produk viltalitas seksual di luar jam siar dewasa. CPP Radionet merupakan induk jaringan usaha yang menaungi lebih dari 50 radio yang tersebar di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah.

Koordinator Bidang Isi Siaran, Ari Yusmindarsih, memaparkan hasil evaluasi pengawasan isi siaran, bahwa sepanjang tahun 2022 masih banyak ditemukan iklan produk obat yang diklaim memiliki khasiat vitalitas seksual pada sejumlah radio jaringan CPP Radionet, di antaranya produk Fusee dan Vitmen. “Iklan produk vitalitas seksual termasuk siaran dewasa, hanya boleh disiarkan pukul 22.00-03.00 waktu setempat,” tegas Ari.

Surat Peringatan pada CPP Radionet tertanggal 30 November 2022 merupakan upaya KPID Jawa Tengah dalam mendorong perbaikan komprehensif pada siaran iklan di radio-radio dalam satu jaringan. Ketua KPID Jawa Tengah, Muhammad Aulia, membenarkan adanya temuan siaran iklan yang tidak mematuhi ketentuan jam siar, pada sejumlah radio di daerah. 

“Temuannya tidak hanya di satu atau dua radio, artinya perbaikannya harus dilakukan serentak, oleh top management di jaringan radio,” jelas Aulia.

Kerjasama dengan BPOM

Aulia juga menegaskan bahwa KPID Jawa Tengah telah menjalin kerjasama dengan BPOM Semarang dalam pengawasan iklan pengobatan. “Setiap penindakan yang kita lakukan, akan ditembuskan ke BPOM. Jadi pembinaannya lebih komprehensif,’ tegasnya.

Hasil evaluasi pengawasan tahun 2022 selanjutnya akan menjadi dasar dalam merancang agenda pengawasan tahun mendatang. KPID Jawa Tengah akan terus memantau proses perbaikan konten-konten siaran yang mendapatkan peringatan. Red dari KPID Jateng

 

Detail
Dilihat: 1353

 

Banjarbaru – Pemberlakuan program analog switch off (ASO) atau migrasi siaran digital hingga kini terus disosialisasikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan (Kalsel). Dalam pelaksanaannya, KPID Kalsel menyadari dan mendapati berbagai kendala di lapangan untuk ditindaklanjuti stakeholder guna optimalisasi penyelenggaraan penyiaran.

Berbagai masukan dan aspirasi diterima KPID Kalsel saat menggelar rapat koordinasi bersama Lembaga Penyiaran dan Stake Holder di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Rabu (30/11/2022).

Dalam kegiatan itu, KPID mendapat banyak masukan dari peserta, diantaranya mulai dari regulasi penyelenggaraan penyiaran, hingga pertanyaan informasi terkait pemberlakuan program analog switch off.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPID Kalsel Farid Soufian mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait di tingkat pusat, guna menyampaikan aspirasi publik terhadap kendala regulasi khususnya dalam hal penyiaran.

“Ada yang kesulitan memperpanjang izin, ada juga terkendala teknis dalam mengakses akun yang dimiliki lembaga penyiaran, sehingga proses perijinan tidak terproses oleh kementerian di pusat,” ucapnya.

Terkait penyaluran bantuan set top box (STB), dia mengatakan KPID Kalsel akan terus menjalin berkoordinasi dengan stakeholder khususnya lembaga penyiaran TV Nasional. Pasalnya dari beberapa kali kegiatan pembagian STB untuk masyarakat kurang mampu yang terlaksana atas partisipasi lembaga penyiaran TV Nasional .

Sementara itu, kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Suripno Sumas, yang meminta KPID agar terus berinovasi dalam pembinaan dan pengawasan lembaga penyiaran sesuai perkembangan zaman.

“Merasa sangat puas dan punya andil, bagaimana agar KPID membina dan mengawasi lembaga penyiaran ini agar terlaksana dengan baik, terkait permasalahan yang disampaikan dalam forum, kita akan membawanya ke tingkat provinsi dan pusat agar ditindaklanjuti,” pungkasnya. Red dari klikkalsel.com

 

  1. Pentingnya Literasi Media Di Era Penyiaran Digital
  2. KPID, DPRD dan Lembaga Penyiaran di Jabar Deklarasi Pemilu 2024 Damai
  3. KPID Banten Gencarkan Literasi Media dan Sosialisasi P3SPS di Ciruas
  4. KPID Babel Gelar Rakor Penyiaran dengan Lembaga Penyiaran

Halaman 36 dari 134

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.