Umum

Detail
Dilihat: 4189

Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan mendukung gerakan 'melek' penyiaran digital yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta.

"Kita harus mendukung adanya percepatan dalam peralihan dari televisi analog kepada televisi digital. Mengingat produk penyiaran televisi digital memiliki bebagai kelebihan yang bisa dinikmati oleh para konsumen, antara lain kualitas gambar dan suara yang jauh lebih baik, serta pilihan program yang lebih beragam," ujar Wagub kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), 50 tahun silam itu.

"Dari sisi ekonomi, stasiun televisi sebagai pihak yang memproduksi konten penyiaran pun akan lebih efisien. Mereka tidak perlu berinvestasi ke tower atau transmisi," lanjutnya saat berbicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Menyiapkan Warga Jakarta Menghadapi ASO 2020' di Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Lebih lanjut, dia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat mendukung keputusan pemerintah memberlakukan ASO pada 2022 karena hal itu merupakan salah satu pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sementara itu, Ketua KPID DKI Jakarta Kawiyan mengatakan, ASO (Analig Switch Off) adalah penghentian siaran televisi terestrian analog dan migrasi ke siaran digital. Jika ASO sudah diberlakukan, siaran televisi analog sudah tidak berfungsi lagi dan beralih ke sistem siaran digital.

Untuk menangkap siaran televisi digital masyarakat harus beralih menggunakan pesawat televisi smart atau tv digital. Bagi yang masih menggunakan pesawat tv tabung harus memakai perangkap tambahan yakni set top box atau decoder.

"Untuk menghadapi era televisi digital masyarakat harus diedukasi agar mereka siap. Bagi warga yang kurang mampu harus ada fasilitasi dari negara atau pemerintah agar tidak ada warga negara yang blank dan tidak bisa menyaksikan siaran televisi gara-gara tidak ada kemampuan membeli set top box atau tidak mampu membeli pesawat televisi smart digital," tegas Kawiyan.

Terkait dengan persiapan ASO 2022, KPID DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi tentang penyiaran digital ke berbagai wilayah di Jakarta dengan menggandeng sejumlah stakeholder seperti ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), ATDSI (Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia) dan lembaga penyiaran.

"Dalam sosialisasi tentang penyiaran digital ini, juga diperlukan dukungan pemerintah daerah," tambah Kawiyan.

Diketahui, FGD bertema 'Menyiapkan Masyarakat Jakarta Menghadapi ASO 2022' ini diselenggarakan KPID DKI Jakarta bekerja sama dengan Nusantara TV.

Hadir sebagai narasumber antara lain Ketua KPI Pusat Agung Suprio, Ketua ATDSI (Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia) Eris Munandar, Dirut Nusantara TV Randy M. Tampubolon, dan para komisioner KPID DKI Jakarta. Red dari Nusantaratv.com 

 

Detail
Dilihat: 4585

Pekanbaru - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau menemukan pelanggaran pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada saat siaran langsung debat kandidat di Kabupaten Bengkalis yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bengkalis. Pelaksanaan debat kandidat calon kepala daerah kabupaten Bengkalis pada Minggu (22/11/2020) di Gedung Cik Puan Bengkalis Jalan Hangtuah dihadiri seluruh pasangan paslon beserta LO.

Agar acara debat kandidat dapat ditonton langsung masyarakat Kabupaten Bengkalis, ditujuk Lembaga Penyiaran Berlangganan UBTV sebagai penyelenggara debat dan disiarkan juga melalui LPB Dumai Mandiri Jaya, LPB Andalas Chavis serta di satelit Nine Media chanel 35.

Menurut Komisioner KPID Riau Bidang Pengawasan Program dan Isi Siaran Widde Munadir Rosa, pada saat siaran langsung yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan UBTV terdapat pelanggaran P3SPS, di sesi pertanyaan masyarakat kepada salah satu kandidat paslon menampilkan video pertanyaan seorang petani sedang menderes pohon karet sambil memegang rokok tanpa disensor.

Widde menjelaskan Tayangan Rokok yang tanpa sensor dan tayang dilayar kaca televisi merupakan sebuah pelanggaran P3SPS.

Dalam Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) Pasal 18 : Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program terkait muatan rokok, NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) dan/atau minuman beralkohol.

Sementara pelanggaran di Standar Program Siaran SPS terdapat di Pasal 5 Poin K : Larangan dan pembatasan muatan rokok, NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), dan minuman beralkohol.

"Berdasarkan temuan ini untuk penetapan sanksi kepada lembaga penyiaran KPID Riau akan memutuskan dalam rapat pleno," ungkap Widde.

Widde berharap kepada seluruh lembaga penyiaran Televisi dan Radio sebelum menayangkan program siaran kepada maayarakat harus dilakukan pengecekan materi siaran apalagi materi akan menjadi bahan materi saat live dan lembaga penyiaran Wajib patuh P3SPS.

Agar temuan ini tidak terulang kembali secara lisan Kpid Riau sudah mengingatkan kepada lembaga penyiaran berlangganan UBTV agar teliti dalam setiap produksi program siaran.

KPID Riau siap membantu KPUD di 9 kabupaten kota se -Provinsi Riau untuk mengkoreksi seluruh iklan paslon kepala daerah sebelum tayang di Lembaga penyiaran Televisi dan Radio agar tidak terdapat pelanggaran P3SPS. Red dari KPI Riau

 

Detail
Dilihat: 5559

Banda Aceh - Tim Seleksi (Timsel) saat ini sudah membuka penjaringan calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh. Pendaftaran dimulai dari 15 Oktober sampai 6 November 2020.

Pada akhir September lalu, Komisi I DPRA telah menetapkan lima nama sebagai tim Seleksi yang akan merekrut calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh yang saat ini sedang bekerja. Ketua Timsel dipercayakan kepada Rahmat Saleh M.Comn MIR.

Rahmat Saleh kepada Serambi kemarin menyampaikan, pihaknya ingin menjaring figur-figur terbaik yang akan mengisi posisi sebagai calon komisioner KPI Aceh periode 2020-2023.

"Kami baru saja menerima mandat dari Pimpinan DPRA untuk menjalankan amanah ini secara transparan dan kompetitif. Harapannya akan banyak talenta muda Aceh yang berminat berkontribusi bagi kehidupan penyiaran di Aceh yang lebih dinamis," ujarnya.

Menurut Rahmat, pendaftaran seleksi diumumkan secara terbuka di media massa dan rincian informasi mengenai tahapan seleksi KPI Aceh dapat diakses pada laman website drpa.acehprov.go.id. Pendaftaran dibuka mulai 15 Oktober sampai 6 November 2020.

Ia mengatakan, tahapan tes terdiri dari seleksi administrasi, uji kompetensi berupa tes tertulis dan kemampuan baca Alquran, tes kesehatan dan bebas narkoba, psikotes, dan wawancara dengan Timsel.

Dikatakan Rahmat Saleh, seluruhan tahapan seleksi mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01 tahun 2014 tentang Kelembagaan KPI.

"Kami menjamin proses seleksi akan berlangsung transparan dan adil untuk mendapatkan figur-figur terbaik dalam mengatur tata kelola penyiaran di wilayah Aceh," ungkapnya.

Bersama empat anggota tim seleksi lainnya yaitu Ade Irma BHSc MA, Daspriani Y Zamzami, Drs Bustamam Ali MPd Dr dan Zalsufran ST MSi, tim seleksi siap menjaring hingga dihasilkan komsioner untuk membawa KPI Aceh menjadi lebih baik ke depan.

Tim seleksi (Timsel) Komisioner KPI Aceh mengajak talenta-talenta muda Aceh dan semua elemen yang memiliki konsen terhadap dunia penyiaran untuk dapat memanfaatkan kesempatan tersebut.

"Saat ini banyak sekali tantangan yang sedang dihadapi dunia penyiaran seiring dengan maraknya platform digital. Dari segi konten misalnya, televisi kini harus bersaing ketat dengan platform digital seperti Youtube untuk mempertahankan market share," ujar Ketua Timsel, Rahmat Saleh MComn, MIR.

Selain itu, kehadiran media digital menjadi tantangan besar, payung hukum berupa Undang-Undang Penyiaran sudah kian using. "Sedangkan saat yang sama regulasi terhadap platform digital belum ada. Apalagi berbicara tentang konten siaran lokal yang semakin tergerus," paparnya.

Rahmat Saleh berharap, dengan seleksi ini kita dapat mengumpulkan talenta-talenta terbaik Aceh untuk duduk di lembaga KPI periode berikutnya. Red dari serambiaceh.com

 

 

 

Detail
Dilihat: 3674

 

Singaraja -- Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menilai lembaga penyiaran memiliki andil yang sangat besar dalam menyampaikan pesan-pesan terkait Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 dan secara langsung telah mengedukasi masyarakat. 

Penilaian itu disampaikan Bupati Suradnyana saat menerima Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali di Singaraja, Senin.

Menurut Bupati, jika tidak ada lembaga penyiaran mungkin proses edukasi terkait pencegahan COVID-19 tidak dapat berjalan dengan baik.

 “Sehingga lembaga penyiaran ini benar-benar kita manfaatkan untuk dapat menyampaikan pesan-pesan yang positif kepada masyarakat dan menjadi sarana edukatif bagi masyarakat,” tuturnya.

Apalagi, kata Bupati,  KPID Bali juga menggelar event yang bertajuk Gerakan Masyarakat Cinta Penyiaran (GEMACIPA) tahun 2020, yang berlangsung dari tanggal 4 November 2020 hingga 3 Desember 2020.

“Terdapat juga pemberian penghargaan dalam bentuk KPID Award, penghargaan ini mencerminkan juga bagaimana masyarakat kita cinta dengan penyiaran, dan bisa menerima informasi-informasi di era seperti sekarang ini dengan arus informasi yang begitu cepat,” ungkap Agus Suradnyana.

Selanjutnya, Bupati menjelaskan terkait masalah digitalisasi penyiaran TV kedepan dan akan mendiskusikan juga hasil penyampaian tahun 2022 agar apa yang telah di kerjakan nanti tepat pada sasarannya.

“Berkaitan juga dengan izin daripada stasiun TV tentu kita dorong agar orang-orang Bali umumnya dan di Buleleng khususnya memliki stasiun TV, karena akan dibuka investasi sebanyak 160 stasiun TV,” jelas Putu Agus Suradnyana.

Sementara itu, Ketua KPID Bali I Made Sunarsa menyampaikan terimakasih kepada Bupati Buleleng yang telah menerima audensi dari KPID Bali dimana Buleleng menjadi Kabupaten terakhir di Bali yang dikunjungi oleh KPID.

“Saya sangat mengapresiasi atas dukungan Pak Bupati terhadap gerakan GEMACIPA  ini, dan juga telah bersedia memberikan radio yang akan dibagikan nanti,” katanya. Red dari ANTARA

 

Detail
Dilihat: 15784

Semarang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah saat ini sedang mengevaluasi izin perpanjangan delapan televisi Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Evaluasi dan klarifikasi dilaksanakan selama tiga hari di Hotel Griya Persada Bandungan Kabupaten Semarang mulai Rabu (30/9) hingga Jum'at (2/10/2020).

Acara yang menerapkan protokol kesehatan tersebut mengundang perwakilan pengelola stasiun televisi yang ada di lokal dan untuk penanggung jawab induk jaringan dari stasiun televisi di Jakarta dilakukan secara daring.

Kedelapan televisi yang dievaluasi perpanjangan izinnya adalah PT. Surya Citra Wasesa (SCTV Semarang), PT. Indosiar Semarang Televisi (Indosiar Semarang), PT. Media Televisi Semarang (Metro TV Semarang), PT. Lativi Mediakarya Semarang Padang (tvOne Semarang), PT. GTV Dua (GTV), PT. Global Telekomunikasi Terpadu (iNews), PT. RCTI Dua (RCTI), dan PT. TPI Dua (MNCTV).

Menurut Wakil Ketua KPID Provinsi Jawa Tengah, Asep Cuwantoro, evaluasi perpanjangan izin tersebut adalah salah satu tahapan dalam proses perizinan karena izin akan habis tahun depan. "Izin untuk televisi itu 10 tahun, nah setahun sebelumnya wajib mengajukan perpanjangan untuk kemudian dilakukan evaluasi," papar Asep.

Dalam proses evaluasi ini, lanjut Asep, masyarakat juga boleh memberikan masukan kepada KPID sebagai bahan pertimbangan pihaknya menerbitkan Rekomendasi Kelayakan (RK) untuk selanjutnya dibahas antara KPI, KPID, dan Kemenkominfo RI. "Ini saatnya masyarakat Jawa Tengah bersuara, apa yang diinginkan dengan program siaran lokal televisi SSJ," lanjut Asep

Dalam evaluasi tersebut, menurut Asep, KPID fokus mengkritisi kuantitas dan kualitas program siaran lokal. Catatan KPID, ke depalan televisi rata-rata sudah memenuhi kewajiban program lokal minimal 10% dari durasi waktu siar secara keseluruhan. "Hanya secara kualitas program harus diperbaiki, tidak banyak di rerun (red: diulang-ulang) dan harus dibuat lebih serius", kata Asep.

Asep berharap, ke depan apabila rekomendasi izin perpanjangan diberikan, maka kedelapan televisi tersebut harus berkomitmen mengembangkan program siaran lokal Jawa Tengah. "Jateng itu kaya akan bahan siaran, mulai dari budaya, pariwisata, seni, dan lainnya," tegas Asep

Khusus untuk program religi, Asep menilai selama ini kedelapan televisi tersebut belum mengoptimalkan potensi SDM lokal Jateng. Padahal, data di Kanwil Depag Jateng, setidaknya ada 3600 pondok pesantren yang terdaftar. "Nah pondok ini kan dipimpin kyai, masa sekian banyak kyai kita tidak tampil, padahal dari sisi keilmuan bisa dipertanggungjawabkan untuk medakwahkan islam yang ramah," tambah Asep.

Sementara itu, direktur iNews, Wijaya, ketika menjawab pertanyaan dalam sesi evaluasi menuturkan bahwa pengelolan televisi saat ini sedang dalam posisi sulit, terlebih untuk menjual program lokal.

"Prinsipnya kami akan melakukan perbaikan untuk sepuluh tahun kedepan. Ide dari KPID untuk diskusi dengan stakeholders terkait pengembangan konten lokal sangat bagus dan juga soal CSR pelatihan kamerawan bagi santri kami setuju, semoga bisa segera terealisasi," papar Wijaya. (AC)

  1. KPID Lampung Sosialisasi P3SPS dan Perda Penyiaran
  2. KPID Riau: Waspada Lembaga Penyiaran Siluman Hadi Saat Pilkada
  3. KPID Kalteng: Gumas Miliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal
  4. Genjot Literasi, Wagub Nae Soi Minta KPID Lakukan Integrasi Kanal Media Pemberitaan

Halaman 65 dari 131

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.