Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 10 Februari 2020

Dilihat: 5151

Makassar -- KPID Sulbar tengah mempersiapkan pelaksaksanaan KPID Sulbar Awards 2020. Ajang ini merupakan upaya untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada lembaga baik pemerintah dan swasta serta perorangan yang memilik kepedulian terhadap penyiaran di Sulawesi Barat. Salah satu upaya untuk mempersiapkan ajang ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulbar meminta masukan dari KPID Sulsel.

Dua Komisioner KPID Sulbar, yakni Wakil Ketua Budiman Imran dan Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran Ahmad Syafri Rasyid berkunjung ke Kantor KPID Sulsel, Jl Bontolempangan, Makassar, Jumat (8/2/2020).

Mereka diterima langsung oleh Ketua KPID Sulsel Mattewakkang Monga didampingi Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Herwanita,  Koordinator Bidang Fasilitasi dan Infrastruktur Perizinan, Muhammad Hasrul Hasan.

Budiman Imran mengatakan, Kunjungan ini, sebagai sharing informasi dalam rangka pelaksanaan KPID Sulbar Award yang untuk pertama kai digar sejak KPID Sulbar terbentuk ahun 2008 silam. 

"KPID Award Sulbar Award rencananya akan digelar September, seiring pelaksanaan peringatan HUT Sulbar," katanya.

Kunjungan ke KPID Sulsel untuk melakukan koordinasi dalam rangka mematangkan persiapan, khususnya yang terkait dengan Sistem Kategorisasi yang akan diberikan penghargaan dalam kegiatan nanti.

"Kami juga koordinasikan soal pembentukan tim panelis atau tim juri yang akan memberikan penilaian terhadap kategori penerima Award," ujar Budiman.

Sementara itu, Ahmad Syafri Rasyid, selain membicarakan KPID Award, juga bertukar pengalaman dalam menangani permasalahan yang diadukan pelaku usaha LPB kepada KPID. Beberapa masalah dan metode penanganannya  seperti perluasan wilayah oleh pelaku usaha LPB, sebagai suatu potensi masalah yang harus segera dibenahi  dalam mewujudkan lembaga LPB yang dapat bersinerji menyiarkan informasi yang sehat untuk rakyat. Red dari saudagarnews.com

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 03 Februari 2020

Dilihat: 3937

Wagub Nusa Tenggara Timur, Josef A Ne Soi.

Kupang - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef A Nae Soi berharap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT menjadi lembaga yang mampu menangkal atau memberikan persepsi yang positif terhadap berbagai pemberitaan bohong atau hoaks yang beredar di publik.

“KPID memiliki peran yang strateggsi dalam pembentuk opini publik. KPID harus mampu menangkal berbagai informasi bohong yang berkembang di masyarakat, sehingga publik bisa membedakan berita yang benar dan bohong,” kata Josef A Nae Soi di Kupang, Jumat (31/1/2020).

Josef A Nae Soi mengatakan hal itu terkait hasil pertemuannya dengan jajaran KPID NTT.

Dia mengatakan, KPID tidak hanya memberikan izin kepada lembaga penyiaran, tetapi KPID NTT merupakan benteng dalam menyaring berita, hoaks, pendapat dan persepsi publik.

“Apabila masyarakat merasakan manfaat keberadaan KPID maka tidak usaha bicara tentang dana. Dana akan mengikuti dengan sendirinya, namun yang terpenting manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Josef A Nae Soi.

Politisi partai Golongan Karya ini mengatakan, kendati struktur kepengurusan KPID NTT baru terbentuk, namun sudah mulai menggeliat dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyiaran di daerah itu.

Menurut dia, apabila KPID NTT mampu menjalankan fungsinya secara baik dalam pembentukan persepsi publik terhadap fakta dan data yang benar terhadap pemberitaan bohong maka lembaga ini akan dipercaya warga di NTT.

“KPID harus mampu membentuk image masyarakat bagaimana membedakan berita bohong dan yang benar, sehingga masyarakat NTT tidak mudah percaya terhadap berbagai informasi dan berita-berita bohong,” kata Josef A Nae Soi. Red dari Ant/egindo.co

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 10 Februari 2020

Dilihat: 3853

Denpasar -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali mengingatkan agar insan pers tidak kehilangan roh-nya. Apa yang disampaikan KPID Bali berkaitan dengan Hari Pers Nasional 2020.

Ketua KPID Bali  Made Sunarsa mengatakan tidak kehilangan roh yang dimaksud adalah agar pers tetap menjalankan fungsi pengawasan dan edukasi kepada masyarakat.

Ia mencontohkan banyak media belakangan ini lebih mengakomodir berita-berita advertorial atau pesanan, dibandingkan berita yang memuat kritik sosial, pengawasan kinerja pemerintah dan human interest.

“Berita advertorial  itu lebih banyak di pasaran sekarang, itu mungkin untuk kepentingan bisnis atau industri. Namun kalau menurut saya itu seharusnya tidak dominan. Roh pers yang seharusnya masyarakat tahu itu terkait kritik sosial, kritik kepada pemerintah, dan sebagainya. Masyarakat memang tidak bisa memesan itu, tetapi masyarakat penting tahu itu sebagai bahan pembelajaran dan pencerdasan," ujarnya ketika dihubungi RRI Sabtu, (8/2/2020).

Menyinggung soal berita hoax yang semakin marak, menurut Made Sunarsa regulasi pers harus ditegakkan. Misalnya ada informasi kepada masyarakat mana media yang valid atau abal-abal. Selama ini, literasi kepada masyarakat diakui sudah ada, namun hanya bersifat musiman saja, dan belum intens atau berkelanjutan.

“Regulasi pers harus benar-benar ditegakkan ,mana yang berhak memberikan informasi kepada publik. Kalau misalnya ada online itu juga merupakan bagian dari pers, tetapi masyarakat harus tahu mana yang valid atau tidak," pungkasnya. Red dari rri.co.id

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 30 Januari 2020

Dilihat: 6454

Serang – Seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten akan dibuka pada pertengahan Februari 2020. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi I DPRD Banten ke Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksandi) Banten, di Puspemprov Banten, Kota Serang, Kamis (30/1/2020).

Diketahui, sedianya seleksi calon anggota KPID dilaksanakan pada 2019. Namun, seleksi diundur dengan alasan tidak ada anggaran. Ditambah salah satu anggota Tim Seleksi (Timsel) yakni Lutfi mengundurkan diri karena terpilih menjadi anggota Komisi Informasi (KI) Banten periode 2019-2023.

Kepala Diskominfotiksandi Banten, Komari mengatakan, seleksi KPID akan dimulai pada pertengahan Februari nanti. Hal itu setelah persoalan pembiayaan sudah terakomodir melalui dana hibah Pemprov Banten untuk KPID senilai Rp2 miliar.

“Pertemuan dengan Komisi I berkaitan dengan evaluasi 2019 dan pelaksanaan 2020. Salah satu poin yang dibahas berkaitan dengan seleksi KPID. Dan untuk pembiayaan seleksi melalui mekanisme hibah dari Pemprov Banten ke KPID,” kata Komari kepada wartawan.

Komari juga membenarkan jika dalam waktu dekat ini akan ada proses pergantian anggota Timsel. “Secara umum kepanitiaan sudah terbentuk. Dan ada evaluasi sedikit karena pergantian anggota karena yang bersangkutan kebetulan menjadi anggota KI periode sekarang ini,” katanya.

Diskominfo, lanjut Komari, hingga saat ini terus memberikan fasilitas dalam rangka pelaksanaan fungsi dan wewenang. Salahnya satunya memfasilitasi rekrutmen calon anggota KPID yang baru.

“Dengan anggaran yang disiapkan dari dana hibah, beberapa waktu lagi akan efektif tugas Timsel dan KPID. Dan kami berharap secepatnya KPID terbaru segara di SK kan gubernur,” jelasnya.

Dirinya juga berharap, Timsel sudah bisa bekerja sesuai jadwal tahapan seleksi. “Kami hanya memfasilitasi. Seluruh (tahapan) kami serahkan ke Timsel menyesuaikan arahan dari Komisi I yang nantinya menjadi rujukan Timsel,” ujarnya.

Disinggung kapan berakhirnya masa bhakti anggota KPID yang masih menjabat, Komari mengungkapkan, hal itu setelah anggota KPID yang baru terbentuk. “Jadi di SK perpanjangan batas berakhirnya apabila sudah dilakukan rekrutmen dan pelantikan komisioner baru,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Banten selaku koordinator Komisi I, Budi Prajogo mengatakan, pertemuan dengan Diskominfo kali ini membahas proses seleksi calon anggota KPID yang baru. Ia juga mengaku, kendala-kendala dalam proses seleksi sudah diselesaikan.

“Jadi masalah yang jadi diskusi akhir tahun lalu kini sudah terpecahkan. Pembiayaan Timsel sudah diusulkan KPID melalui hibah 2020,” kata Budi.

Budi juga mengaku, Komisi I dalam waktu dekat ini akan menerbitkan SK yang baru untuk anggota Timsel. “Nanti Komisi I akan rapat lagi untuk menetapkan (anggota) Timsel yang baru. Dan ini juga tidak menjadi kendala karena kami hanya mengganti yang mengundurkan diri,” ujarnya.

Saat ditanya terkait waktu seleksi, Budi mengaku, hal itu masih belum ditentukan. Meski begitu, politisi PKS itu mengaku dalam waktu dekat ini Komisi I akan mengagendakan rapat koordinasi (rakor).

“Awal Februari akan diagendakan untuk Timsel yang baru,” katanya. Red dari REDAKSI24.COM