Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta “merumahkan” para petugas pemantauan siaran untuk mencegah meluasnya penularan virus corona mulai 16 Maret 2020 sampai dua pekan ke depan. Kebijakan ini diambil sesuai dengan imbauan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar warga Ibukota melakukan social distancing measure (menjaga jarak, mengurangi perjumpaan, menghindari kontak fisik, dan menjauhi tempat orang banyak berkumpul) dalam rangka mengantisipasi mencegah penyebaran Corona Virus Disease 19 ( Covid-19).
Ketua KPID DKI Jakarta menyatakan, kebijakan tersebut diambil untuk ikut serta mencegah penularan virus corona karena sebagian besar tenaga pemantauan KPID menggunakan transportasi umum, khususnya KRL. “Kami berharap mereka tidak menjadi korban penularan atau pelaku penularan virus corona. Jadi, aktivitas mereka untuk bertemu dengan banyak orang bisa dibatasi dengan melakukan kegiatan di rumah masing-masing,” ujar Kawiyan.
Sebagaaimana diketahui, KPID DKI Jakarta merupakan lembaga negara independen yang bertugas melakukan pengawasan media menyiaran televisi dan radio. KPID DKI Jakarta memiliki para petugas yang melakukan pemantauan terhadap tayangan-tayangan televisi dan radio. Selama ini aktivitas pemantauan dilakukan di kantor KPID DKI Jakarta di Graha Mental Spiritual, kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Mulai 16 Maret 2020, para petugas pemantauan siaran tersebut melakukan tugasnya di rumah masing-masing. Adapun SOP (standard operational procedure) sama dengan pemantauan yang dilakukan di kantor yaitu dengan memantau stasiun televisi dan program tertentu. Mereka juga diwajibkan membuat laporan harian atas kegiatan pemantuan mereka.
Kawiyan mengakui pemantauan yang dilakukan di rumah kurang maksimal mengingat keterbatasan teknologi dibandingkan dengan yang ada di kantor. “Tetapi, itu merupakan jalan tengah yang harus ditempuh. Kita ingin mereka selamat tetapi tetap menjalankan tugas pengawasan,” pungkas Kawiyan. Red dari KPID DKI Jakarta
Tolitoli – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (KPID Provins Sulteng), bersama Bawaslu Kabupaten Toloitoli, dan KPU Kabupaten Tolitoli yang tergabung dalam Gugus Tugas Pilkada Tingkat Provinsi/Kabupaten Sulawesi Tengah melaksanakan acara “Sosialisasi Aturan Pengawasan Iklan kampanye Pilkada 2020” pada Senin (02/03/2020), di Suryadi Hotel
Turut hadir Komisioner KPID Provinsi Sulawesi Tengah Hary Azis, S.Sos.,M.si (Ketua KPID Sulteng), Retno Ayuningtyas,S.Sos.,MM, Abdullah, SH.,MM, Samsuri (Komisioner Bawaslu Tolitoli), Alisman Dg Mario (Komisioner KPUD Tolitoli), Kapolsek Baolan, dan KasubagHumas Polres Tolitoli.
KPID Sulteng memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan penayangan iklan kampanye Pilkada Serentak 2020 berdasarkan UU No. 07 Tahun 2017 pasal 296 nomor 1: Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran atau media cetak.
Dalam pelaksanaan acara “Sosialisasi Aturan Pengawasan Iklan kampanye Pemilihan Umum kepala daerah 2020” yang dihadiri oleh Tokoh pemuda, tokoh agama, Tokoh masyarakat semua yang berdomisili di Provinsi Sulawesi tengah tersebut, dijelaskan tentang aturan iklan kampanye Pilkada 2020 di Lembaga Penyiaran sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebagai petunjuk teknis.
Sosialisasi Aturan Pengawasan Iklan kampanye Pilkada 2020 Di Lembaga Penyiaran dilatarbelakangi untuk penciptaan perlakuan dan ruang yang sama kepada peserta Pilkada Untuk mewujudkan Pilkada yang luber dan jurdil, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pilkada Tahun 2020 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional. Pengawasan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama antara KPI, Bawaslu, KPU, dan Dewan Pers.
Lembaga Penyiaran sesuai dengan PKPU memiliki kesempatan untuk menayangkan iklan kampanye pilkada baik di media televisi maupun di radio. Berdasarkan PKPU jenis iklan yang ditayangkan digolongkan menjadi 2 berdasarkan sumber pembiayaannya, yakni: Iklan yang difasilitasi oleh KPU dan iklan mandiri.
Pengaturan teknis penayangan iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi di radio selama 21 hari adalah
1. Untuk pasangan Calon Kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati Dan Wakil Bupati paling banyak masing-masing 3 spot, durasi paling lama 60 detik per spot, paling banyak 3 media per hari;
2. Parpol, paling banyak masing-masing 3 spot, durasi paling lama 60 detik per spot, paling banyak 3 media per hari;
Untuk iklan mandiri
1. Pasangan kepala Daerah paling banyak masing-masing 10 spot , durasi paling lama 60 detik per spot, tidak ada batasan maksimal media;
2. Parpol, paling banyak masing-masing 10 spot, durasi paling lama 60 detik per spot, tidak ada batasan maksimal media;
Penayangan iklan kampanye Pemilu untuk televisi yang difasilitasi oleh KPU Provinsi selama 21 hari adalah
1. Pasangan calon paling banyak masing-masing 3 spot, durasi paling lama 30 detik per spot, paling banyak 3 media per hari;
2. Parpol, paling banyak masing-masing 3 spot, durasi paling lama 30 detik per spot, paling banyak 3 media per hari;
Untuk iklan mandiri
1. Pasangan Calon kepala Daerah paling banyak masing – masing 10 spot , durasi paling lama 30 detik per spot, tidak ada batasan maksimal media;
2. Parpol, paling banyak masing -masing 10 spot, durasi paling lama 30 detik per spot, tidak ada batasan maksimal media;
Melalui sosialisasi peraturan iklan kampanye pilkada ini juga diharapkan lembaga penyiaran memiliki panduan kebijakan dalam menayangkan iklan kampanye. Dan hanya menerima serta menayangkan iklan kampanye Pilkada dengan muatan materi yang :
1. Memberikan informasi yang benar, berimbang dan bertanggung jawab sebagai bentuk pendidikan politik;
2. Menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan;
3. Sopan, mendidik, bijak, beradab dan tidak provokatif.
KPID Provinsi Sulteng melalui acara “Sosialisasi Aturan Pengawasan Iklan Kampanye 2020” ini juga mengajak kepada seluruh Lembaga Penyiaran untuk mengetahui aturan dan mematuhi masa tenggang waktu untuk kampanye dan iklan kampanye melalui media penyiaran yang dibatasi hanya 21 hari sebelum masa tenang, dan Aturan ini diatur oleh PKPU dan UU Pemilu.
KPID Provinsi Sulteng berbagi peran dengan KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten yang akan memantau dan mengawasi penyelenggaraan kampanye di lembaga penyiaran. KPU Kabupaten yang akan memastikan peserta pemilihan menaati aturan mengenai ruang dan waktu dalam penyelenggaraan kampanye. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulteng berperan memastikan semua lembaga penyiaran memberikan ruang yang sama kepada seluruh peserta pemilihan.
Dalam pelaksanaan acara tersebut, KPID juga melibatkan BAWASLU Provinsi/Kabupaten dan KPU Provinsi/Kabupaten Tolitoli seluruh Lembaga Penyiaran di Kabupaten Masing masing, dengan bertujuan mewujudkan penyelenggaraan Pilkada 2020 sesuai dengan asas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu melalui acara ini memberikan perlakuan dan ruang yang sama kepada seluruh peserta pilkada yang berkaitan iklan di Lembaga Penyiaran. Red dari KABARTODAY.com
Samarinda - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur menindak tegas Lembaga Penyiaran (LP) yang melanggar regulasi. KPID Kaltim memanggil Direktur PT. Akmanda Mandiri Jaya, terkait Undangan Pengambilan Pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), Rabu (19/02).
Surat Pencabutan IPP Lembaga Penyiaran (LP) tersebut diberikan kepada Direktur PT. Akmanda Mandiri Jaya, Ambo Mailuluang. Penyerahan dilakukan oleh Komisioner KPID Kaltim Bidang Pengelolaan Struktur & Sistem Penyiaran (PS2P) yang diketuai oleh Ali Yamin Ishak, beserta Yovanda Noni yang juga merupakan Komisioner KPID Kaltim sekaligus anggota Bidang PS2P.
“Pemanggilan oleh KPID Kaltim kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) asal Kutai Timur ini telah dilakukan sebanyak 3 kali sejak dikeluarkannya Surat Pencabutan IPP LPB tersebut. LPB ini telah berizin sejak tahun 2017 namun sayangnya telah melanggar regulasi yang ditetapkan, hingga akhirnya Surat Pencabutan IPP diterbitkan,” kata Ali Yamin Ishak menjelaskan di akun resmi KPID Kaltim.
Disebutkan, LPB ini telah berizin sejak 2017 namun karena ada kelalaian dan akhirnya melanggar regulasi yang ada, maka IPP tersebut dicabut per April 2019. “Sungguh disayangkan karena dengan adanya pencabutan IPP ini maka LPB tersebut dilarang untuk beroperasi,” tegas Yovanda Noni menambahkan.
Ambo pun membenarkan terjadinya kelalaian dalam proses pelaksanaan regulasi SPP IPP pada LPB miliknya. Ia pun berjanji akan patuh memenuhi kewajibannya dan tidak akan beroperasi kembali di wilayah Kutim. Ia pun berharap kedepannya ia dapat kembali mengurus IPP LPB yang baru setelah menyelesaikan masalah yang ada.
“ Ini semua memang kelalaian dari LPB kami. Maka dari itu saya akan penuhi kewajibannya. Dan harapannya saya masih dapat bekerjasama dengan KPID untuk mengurus izin baru dikemudian hari” tutur Ambo.
KPID Kaltim akan selalu mendampingi LP tidak hanya LP berlangganan, namun juga seluruh LP baik swasta, publik, maupun komunitas apabila ingin mengurus IPP. Maka dari itu kerjasama antara KPID Kaltim dengan seluruh LP amat dibutuhkan agar koordinasi yang baik tetap terjaga. Pencabutan IPP yang dialami oleh suatu LP diharapkan dapat dijadikan pelajaran dan pengalaman yang kedepannya dapat dihindari agar tidak terjadi.
“Harapannya untuk seluruh LP dapat memperhatikan regulasi yang ada dan jangan sampai lalai dalam melakukan kewajiban terkait ketentuan IPP yang berlaku. Pencabutan IPP LP juga diharapkan dapat dijadikan pengalaman bagi seluruh LP agar hal ini tidak terjadi lagi kedepannya,” ungkap Ali Yamin. Red dari humas KPID
Makassar -- Pendaftaran calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2020-2023 akan dibuka mulai besok, 26 Februari. Tahapan ini akan berlangsung hingga 26 Maret 2020.
Dalam pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPID Sulsel periode 2020-2023, warga negara yang memiliki kepedulian, pengetahuan, dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran diajak untuk menjadi anggota KPID.
Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi masyarakat yang berminat menjadi anggota KPID Sulsel. Syarat-syarat itu, dibagi menjadi dua kategori, syarat umum seperti pendidikan atau bukan anggota partai, kemudian syarat khusus seperti makalah yang isinya tentang visi dan misi jika nanti menjadi anggota KPID Sulsel.
Adapun untuk melihat syarat lengkap atau pengumuman pendaftaran calon anggota KPID Sulsel periode 2020-2023 dapat dilihat DI SINI. Red dari Makassarsindonews.com
Jayapura -- Bisnis TV analog (TV kabel) saat ini masih bertahan di tengah maraknya bisnis TV digital terlebih di Papua. Koordinator Bidang Perizinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Papua, Whelly Reba menyarankan para pengusaha TV analog beralih ke TV digital.
Whelly juga mengingatkan kepada para pengusaha TV analog dan TV digital agar memperhatikan izin penyiaran. “Kepada setiap lembaga penyiaran termasuk TV analog dan TV digital sebelum bersiar wajib memilik izin penyelenggaraan perizinan atau IPP,” ujar Whelly, usai memberi arahan kepada pengusaha tv analog di Hotel Grand Abe Jayapura, Sabtu (15/02/2020).
Menurut Whelly, IPP tertuang dalan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. “Jadi ketika ada perusahaan yang mau bersiar, mereka harus bergabung di perusahaan yang sudah berizin untuk mendirikan satu lembaga penyiaran,” ujar Whelly.
Direktur Utama PT Digital Vision Nusantara (K-Vision), Yohanes Yudistira mengatakan, kekurangan dari bisnis TV analog adalah pengusaha tersebut tidak dapat mengetahui jumlah pelanggan mereka secara pasti, belum lagi yang melakukan penyambungan dari satu rumah ke rumah lainnya tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan TV analog.
“Mereka tidak tahu keuntungan yang didapat, tetapi kalau sistem digital, tidak terjadi penyambungan ilegal, jumlah pelanggan dapat diketahui karena box siaran ada di rumah masing – masing pelanggan,” ucapnya.
Keuntungan lainnya berbisnis TV digital, jika pelanggan tidak melakukan pembayaran, maka secara otomatis sambungan dihentikan, tetapi jika TV analog, pelanggan tidak membayar, sambungan tidak secara otomatis terhenti.
“Kalau TV analog, ketika pelanggan tidak membayar, sambungan tetap berjalan, jalan satu – satunya untuk menghentikan penyambungan dengan memotong kabel di rumah pelanggan,” kata Yohanes.
Konten – konten yang disediakan TV digital, kata Yohanes, sesuai keinginan masyarakat termasuk paket harga yang ditawarkan bervariasi. Yohanes berharap, pengusaha TV analog bisa segera beralih ke TV digital yang menyediakan konten yang dibutuhkan oleh masyarakat. “Kalau pakai tv digital, gambar lebih jernih walaupun jaraknya jauh,” ucapnya. Red dari Potret.co
Tolong jangan menayangkan film kartun di jam malam, karena mengganggu jam tidur anak.
Anak-anak tidak mau tidur karena menunggu program tv tersebut.
Terimakasih
Pojok Apresiasi
Larvin meviba
Mohon di bantu Hentikan penayangan atau di alihkan jam tayang film dalam Program SCTV " cinta terlarang .. di jam anak /siang hari / apalagi sekarang liburan anak2 sekolah ..
karena film "cinta terlarang tidak baik di tayang siang hari apalagi saat kami nonton film sama2 dgn anak .. dan cerita nya pun tidak baik untuk anak2 sekolah menurut saya ..
Mungkinblebih baik film "cinta terlarang di rubah jam tayang di tengah malam atau dini hari
Maaf tolong di bantu dan tolong di pantau atau di evaluasi kembali film "Cinta terlarang.. ini demi masa depan anak2 kami dan anak bangsa ..
Terimakasih
