Umum

Detail: Ditulis oleh RG; Ditayangkan: 29 Januari 2019; Dilihat: 16385

Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, meminta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim mengawal demokrasi dan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden di Kaltim agar bisa berlangsung damai. Selain itu, dia meminta KPID mencegah informasi bohong (hoaks) di televisi dan radio, mencegah pornografi, dan ujaran kebencian.

Hal itu dikatakan gubernur saat mengambil sumpah, janji, dan melantik anggota KPID Kaltim Periode 2019-2022 di ruang Ruhuy Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (28/1/2019).

Nama-nama komisoner KPID Kaltim yang diambil sumpah/janji dan dilantik; Akbar Ciptanto, Andi Muhammad Abdi, Yovanda Noni, Hendro Prasetyo, Irwansyah, Ali Yamin Ishak, dan Bawon Kuanto.

Komisioner KPID Kaltim pada saat yang sama juga mananda tangani Pakta Integritas dan berjanji tidak akan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), serta tidak menerima suap dan atau pemberian yang patut diketahui berkaitan dengan jabatannya.

Menurut Isran, KPID harus mampu mengemban amanah dengan baik dan dapat bertanggung jawab dalam pengawasan penyiaran di Kaltim. Dalam menghadapi Pemilu mendatang, yang akan berlangsung pada 17 April mendatang, KPID Kaltim diminta mampu menghadapi berita-berita yang muncul yang mengandung hoaks dalam penyiaran.

“Munculnya berita hoax, tayangan mistik, kriminal yang vulgar, pornografi, yang nyata-nyata melanggar kode etik dan tidak sejalan dengan Pancasila dan nilai agama. Ini bisa menjadi prioritas KPID Kaltim dalam pengawasannya,”pesannya.

Diingatkan Isran, KPID berkewajiban memastikan kode etik penyiaran dipatuhi televisi dan radio, dan begitu pula dengan wartawannya mematuhi kode etik jurnalistik, penayangan iklan-iklan peserta Pemilu. “Masyarakat juga perlu memberikan dukungan agar kinerja KPID bisa berjalan baik,” ujar Gubernur.

Komisioner KPID Kaltim, Akbar Ciptanto yang kembali terpilih untuk periode kedua kalinya mengatakan, setelah ini pihaknya akan melakukan pemilihan ketua KPID. “Pemilihan ketua dilaksanakan dalam rapat pleno komisioner. Waktunya, secepatnya,” kata Akbar. Red dari niaga.asia

Detail: Ditulis oleh RG; Ditayangkan: 26 Desember 2018; Dilihat: 24090

Semarang – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah menerima kunjungan KPID Jawa Barat, Rabu (26/12/2018). Ketua KPID Jawa Barat, Dedeh Fardiah bersama Komisioner Irianto Edi P dan Neneng A beserta jajarannya, dalam kunjungan terebut membahas tentang program kerja KPID.

Kunjungan KPID Jawa Barat ini disambut baik oleh Ketua KPID Jawa Tengah Budi Setyo Purnomo bersama Wakil Ketua Asep Cuwantara dan Komisioner Dini Inayati, Isdiyanto, Sonaka Yuda Laksono, Setiawan Hendra Kelana, Edi Pranoto.

Budi mengatakan, KPID Jawa Tengah dan KPID Jawa Barat ke depan bisa melakukan kerjasama terkait pengawasan dan pembinaan. Apalagi wilayah pengawasan KPID Jawa Tengah langsung berbatasan dengan KPID Jawa Barat.

Komisioner Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat, Irianto Edi mengungkapkan, program kerja yang telah dilakukan selama ini hampir sama. “Kami di Bidang Kelembagaan biasanya mengadakan kegiatan seminar, pelatihan, maupun literasi media dengan peserta masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa,” katanya.

Isdiyanto, Komisioner Bidang Kelembagaan KPID Jawa Tengah, menjelaskan, saat ini fokus kegiatan KPID masih sama, yaitu meningkatkan kualitas penyiar. “Ini yang akan kami programkan terus untuk peningkatan SDM penyiaran. Jika SDM nya kompeten, diharapkan produk isi siarannya bisa dipertanggung jawabkan. KPID Jawa Tengah dan KPID Jawa Barat, ke depan diharapkan bisa melakukan kegiatan literasi media bersama,” ucapnya.

Dini Inayati, menjelaskan, upaya untuk meningkatkan kualitas penyiar ini terkait dengan temuan saat pengawasan yang di lakukan ke lembaga penyiaran. Saat pengawasan, didapati produk jurnalistik di radio sangat minim.

“Faktanya, banyak radio yang memfungsikan penyiar sebagai pencari berita untuk disiarkan. Ini berbahaya, karena akhirnya penyiar mencari berita dari situs lain dengan informasi yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Tentu pelatihan yang kita lakukan mendapati banyak kendala, karena pada dasarnya mereka adalah penyiar,” ungkap Dini, Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Jawa Tengah. Red dari KPID Jateng

Detail: Ditulis oleh RG; Ditayangkan: 19 November 2018; Dilihat: 26958

Pinrang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar kegiatan pembentukan dan pembinaan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat (FMPPS) Pinrang.

Kegiatan digelar di Hotel M, Jl Jend Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Kamis (15/11/2018).

Ketua KPID Sulsel Mattewakkan mengatakan, pembentukan forum itu sangat perlu untuk dilakukan.

"Ini sebagai perpanjangan tangan para komisioner untuk memantau dan mengawasi Lembaga Penyiaran dalam melakukan aktivitasnya," katanya.

Mattewakkan menyebutkan, adanya 7 komisioner KPID tentu tak mencukupi dalam melakukan aktivitas pengawasan kepada lembaga penyiaran terkait konten yang ditayangkan.

"Apalagi, wilayah yang menjadi kewenangan KPID itu cukup luas," ucapnya.

Olehnya itu, lanjut Mattewakkan, hadirnya Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat (FMPPS) ini bisa menjadi salah satu wadah yang dianggap mampu memberikan hak partisipatif dari masyarakat untuk ikut memberikan saran terhadap penyelenggara penyiaran yang ada di daerah masing-masing.

"Tentunya, sekaligus sebagai perpanjangan tangan dari KPID Sulsel yang ada di setiap daerah," pungkasnya.

Acara ini dihadiri oleh Bupati Pinrang yang diwakili oleh Asisten Administrasi dan Umum Bau Sawerigading, sejumlah Komisioner KPID Sulsel, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang H Alimuddin Budung. Red dari Tribunpinrang

Detail: Ditulis oleh RG; Ditayangkan: 18 Desember 2018; Dilihat: 19118

Singkawang - Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang menggelar rapat koordinasi keberadaan radio swara pendidikan Singkawang (Rapensi) milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda), Kantor Pemkot Singkawang, Jalan Firdaus, Selasa (18/12/2018).

Hadir dalam pertemuan Balai Monitor (Balmon) Spektrum Frekuensi Kelas II Pontianak, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalbar, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Rapat ini buntut dari penyegelan yang dilakukan oleh Balai Monitor (Balmon) Spektrum Frekuensi Kelas II Pontianak karena keberadaan Rapensi diduga ilegal dan tak mengantongi izin, Kamis (6/12/2018).

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalbar, Muhammad Syarifuddin Budi menyambut baik inisiasi Pemkot Singkawang untuk membangun lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) maupun lembaga penyiaran komunitas (LPK).

Apa pun pilihan yang tersedia layak untuk dihadirkan bila Pemkot Singkawang merasa penting untuk dihadirkan dalam waktu dekat.

"Itu sesuatu yang akan kami respon dengan baik. Kami akan membantu mengawal proses perizinan apapun yang dipilih oleh Pemkot Singkawang," katanya.

Berdasarkan rekomendasi KPID Kalbar, segala sesuatunya mengikuti proses perizinan KPID, oleh karena itu Pemkot Singkawang berkomitmen untuk itu.

Rapensi juga tidak bersiaran hingga proses-proses lanjutan dalam hal perizinan dengan koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Semuanya sesuai dengan tanggungjawab dan kapasitas bisa memberikan ruang dengan baik dan mengawal sesuai tanggungjawab yang melekat pada berbagai instansi terkait.

"Kami berterimakasih atas komitmen Pemkot Singkawang terhadap perizinan dan membangun dunia penyiaran Kota Singkawang yang sehat," tuturnya. Red dari Tribun Pontianak

Detail: Ditulis oleh RG; Ditayangkan: 19 November 2018; Dilihat: 16323

Mamuju - Tahapan seleksi berkas calon Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat telah usai, Lalu bagaimana selanjutnya?

Sekretaris tim seleksi KPID Sulbar, Nur Salim Ismail menyampaikan, hingga kini belum dapat dipastikan proses seleksi, apakah akan berlanjut atau dihentikan. Pasalnya, untuk melanjutkan tahapan seleksi, dibutuhkan kesiapan anggaran.

"Sementara untuk tahapan selanjutnya, kita akan melaksanakan psikotes dengan melibatkan unsur profesional. Dan kita belum tahu kapan anggaran seleksi tersebut ada," terang Nur Salim Ismail, Rabu (15/11/2018) via whatsapp.

Lebih lanjut dikatakan, pihak tim seleksi hanya sanggup melakukan proses tersebut hingga pada tahapan seleksi berkas saja. Adapun, jika harus dilanjutkan pada tahapan berikutnya, dirinya mengaku ragu.

"Kami tidak ingin melaksanakan proses seleksi dalam kondisi seperti ini. Sebab merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan komisioner KPID yang berkualitas,"tuturnya. Red dari Tribun Timur

Halaman 90 dari 134

Pojok Aduan

Rosa Mourita (sasaran Corona)

Selamat siang Yth. Bapak/Ibu Pimpinan KPI, saya Rosa Mourita (sasaran corona) dari Kabupaten Sumenep ingin menyampaikan pesan kepada Paman dan Tante saya atas nama Pak Wawan dan Bu Yunari (Universitas Jember) yang tinggal di Kabupaten Jember melalui Polres Jember dibantu Polres Lumajang bagian Tim Cobra. Bilamana Bapak/Ibu Polres Jember dan Polres Lumajang bagian Tim Cobra membutuhkan nomor Bu Yunari, berikut nomornya : 08123455113 dan alamat rumahnya di perumahan Bukit Permai, Jl. Kahuripan blok AA no. 6, Jember. Dari Bu Yunari lewat titip pesan diatas bisa disampaikan kepada Bu Sri Sardjono di Kabupaten Jember dan Bu Harnik di Kabupaten Banyuwangi (Krikilan).

Berikut isi pesannya :

"Selamat malam Om Wawan dan Bu Lek Yunari, saya, Rosa Mourita selaku keponakan memohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya "nakal" lagi dan saat saya meninggalkan rumahnya Edi Yudoseno untuk pulang ke Madura pagi-pagi buta tanpa pamit dulu karena kondisi darurat, meliputi :

1. Satu unit mobil Hiace parkir di hotel Royal, Jember setiap weekend. Mobil itu membawa terduga teroris di Bali (Bom Bali 1 dan Bom Bali 2).

2. Saya masih ingin menjaga warung Jowo Bu Yun (Bu Yunari) sambil mencari pekerjaan di sekitar Jember namun tingkah laku Edi Yudoseno semakin lama semakin menakutkan setelah ditinggal papa dan mama saya ke Madura serta mengancam saya tidak dapat pekerjaan.

3. Tingkah laku Edi Yudoseno mirip Bu Marlik yang menyiksa Bu Sri Sardjono.

Untuk sementara saya tidak bisa pergi ke Jember karena masih ada Edi Yudoseno di rumahnya, Jl. Karimata gang Merpati no. 2, Kabupaten Jember dan rumah sakit Lavalette, Kota Malang. Itu saja pesan dari saya."

Terima kasih dan semoga pesan ini tersampaikan.

Pojok Apresiasi

Vidi HARDI

Pada tgl 3 feb 2020 pukul 16:36 dst PESBUKER ANTV telah terjadi body shaming perlakuan yang tidak pantas terhadap penonton oleh VEGA DAN MIMIN apakah program seperti ini bisa bebas menghina orang pasal yang terangkut:
program ini menawarkan perbuatan kasar baik VERBAL maupun NON VERBAL
BAB V
PENGHORMATAN TERHADAP NORMA KESOPANAN DAN KESUSILAAN
Pasal 9
(1) Lembaga penyiaran harus berhati-hati agar tidak merugikan dan
menimbulkan efek negatif terhadap keberagaman khalayak baik dalam
agama, suku, budaya, usia, gender dan/atau latar belakang ekonomi.
(2) Lembaga penyiaran wajib menghormati norma kesopanan dan kesusilaan
yang berlaku dalam masyarakat.
Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012
Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (4) huruf a.

TINDAK KEKERASAN, PENGHINAAN FISIK (kenapa masih beredar) pelanggar paling banyak terhadap P3SPS
mohon KPI PUSAT HENTIKAN program PESBUKERS yang sangat meresahkan masyarakat
selama 2011 s/d sekarang pelanggaran PESBUKERS (ANTV) banyak sekali:
TEAM KREATIF PESBUKER ANTV DIPANGGIL KPI BERULANG KALI
TETAPI TETAP SAJA TIDAK ADA PERUBAHAN FORMAT
PELANGGARAN BERULANG DAN BERULANG LAGI MOHON KPI PUSAT HENTIKAN PROGRAM YANG MENAWARKAN MESUM,BODY SHAMING PERBUATAN KASAR VERBAL DAN NONVERBAL (PISIK)

SANKSI-SANKSI YANG DAPAT DIJATUHKAN OLEH KPI :

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

a.teguran tertulis;

b.Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;

c.pembatasan durasi dan waktu siaran;

d.denda administratif; (TIDAK PERNAH DILAKUKAN)

e.pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; (TIDAK PERNAH DILAKUKAN)

f.tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; (TIDAK PERNAH DILAKUKAN)

g.pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. (TIDAK PERNAH DILAKUKAN)

KEWENANGAN KPI TERKAIT DENGAN PENGADUAN TERHADAP ADANYA PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN
PASAL 19,20,DAN 21 (JARANG DILAKUKAN TIDAK RESPON TERHADAP MASYARAKAT)

PENCATATAN PELANGGARAN

Pasal 25 (INI SERING DILAKUKAN "PESBUKERS" PERIODE 2011 s/d sekarang)

KEWENANGAN KPI TERKAIT MATERI REKAMAN SIARAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 23 AYAT 1 DAN 2 (SERING DILAKUKAN "PESBUKERS") PERIODE KPI SEBELUMNYA

BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PROGRAM SIARAN

BIDANG PENGAWASAN

Pasal 67 AYAT 1,2 DAN 3
PASAL 70
PASAL 71
ATURAN DAN KEWENANGAN KPI PUSAT SUDAH BAGUS, TETAPI BELUM DILAKUKAN SECARA MAKSIMAL

tetap saja membuat pelanggaran fatal yang RUTIN P3-SPS dimana KPI PUSAT..tindakannya
MOHON HENTIKAN PESBUKERS BAHAYA JIKA MENJELANG BULAN PUASA

Umum

Gubernur Minta KPID Kaltim Kawal Demokrasi dan Pemilu Berjalan Damai

KPID Jateng-KPID Jabar Kemas Pengawasan dan Literasi Bersama

KPID Sulsel Bentuk Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat di Pinrang

KPID Kalbar Kawal Proses Izin Siaran Rapensi Singkawang

Tahapan Seleksi KPID Sulbar Terkendala Anggaran

Populer

Pengukuhan Komisioner KPI Pusat

Pengukuhan Komisioner KPI Pusat

Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa 2023 #Aceh

Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa 2023 #Malang versi Lengkap

Pojok Aduan

Pojok Apresiasi