- Detail
- Dilihat: 9647
Jakarta - Menjelang pemilu presiden (pilpres) Juli nanti, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta mengingatkan publik untuk kritis terhadap segala bentuk tayangan terkait pilpres.
Sebab, sebagian besar televisi nasional dimiliki oleh tokoh politik yang memiliki hubungan dengan partai yang disiarkan. Sehingga, ditakutkan publik mendapatkan informasi yang tidak berimbang, tidak adil, tidak proposional dan tidak mendidik masyarakat menjadi pemilih yang kritis.
Hal tersebut disampaikan Ketua KPID DKI Jakarta Hamdani Masil. Menurutnya, lembaga penyiaran harus memperhatikan rambu-rambu untuk mendidik masyarakat, bukannya mempropaganda.
"Sekarang sedang masanya penjajakan koalisi, bahkan sudah ada yang berkoalisi. Beberapa tokoh yang terkait adalah pemillik media. Melihat pelanggaran pileg kemarin, ditakutkan akan tersiar informasi yang tidak proporsional dan tidak adil yang ada kaitannya dengan mitra koalisi seperti yang lalu," katanya di Kantor KPID, Jakarta Pusat (14/5/2014).
Namun, Hamdani menekankan bahwa sosialisasi dan kampanye adalah hal yang berbeda. Digolongkan menjadi bentuk kampanye bila termasuk dalam tiga poin ini.
"Yang pertama, isi informasi didalamnya mengandung ajakan, menyatakan visi misi dan memilik atribut (tagline) didalamnya," jelas Hamdani.
Kampanye ini sendiri diatur frekuensi penayangannya. Dalam sehari, setiap partai politik hanya boleh menyiarkan 10 kali iklan dalam satu media massa. Jika melanggar, maka media yang bersangkutan dikenai teguran.
Hal tersebut berbeda dengan sosialisasi. Menurutnya, sosialisasi pemilu bebas saja dilakukan, asal tidak mengenai definisi dari kampanye.
Bahkan, ia meminta media massa untuk terus melakukan sosialisasi mengenai pemilihan presiden dari sekarang agar rakyat memahami alur dan meningkatkan semarak partisipasi pemilu itu sendiri.
"Saya juga mengharapkan tentang sosialisasi pilpres ini dari media massa, terutama televisi. Asal jangan satu calon saja yang digembor, namun menyeluruh. Kesemarakan pemilu diharapkan tercipta dalam masyarakat, namun harus tetap sesuai dengan rambu-rambu," katanya. Red dari Bisnis
Mamuju – Lembaga penyiaran baik televisi maupun radio yang belum memiliki izin dilarang menyiarkan informasi seputar kampanye pemilu. Hal ini disampaikan wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat (Sulbar) Farhanuddin, Selasa (25/3/14).
