Surabaya -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur dan lembaga penyiaran di Jawa Timur berencana membentuk forum bersama terkait siaran kebencananaan. Forum ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Provinsi Jatim dan pemangku kepentingan kebencanaan menyebarkan informasi dan mempercepat penanganan dampak bencana.

“Siaran kebencanan yang bisa dilakukan oleh lembaga penyiaran melingkupi pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana. KPID Jatim akan menginisiasi forum bersama untuk mempercepat penyebaran informasi yang benar dan mencegah berita hoax yang beredar di masyarakat,” tutur Immanuel Yosua Tjiptosoewarno Ketua KPID Jatim saat membuka diskusi daring yang digelar, Selasa (25/10/2022).

Diskusi Siaran Kebencanaan merupakan upaya KPID Jatim mengevaluasi konten, dan menjaring masukan dari TV dan radio lokal terkait siaran kebencanaan dan dihadiri oleh puluhan lembaga penyiaran di Jatim.

Tita Wulandari Manajer Pemberitaan Radio Mayangkara Blitar mengatakan media penyiaran mempunyai tugas penting terkait siaran kebencanaan.Tak hanya memberitakan tentang penanganan bencana, media penyiaran juga bisa menjadi penyambung antara korban, institusi pemerintah, dan relawan kebencanaan.

“Media penyiaran bisa menjadi pusat informasi bagi masyarakat, dan penghubung stakeholder kebencanaan,” ujarnya.

Terkait siaran kebencanaan, Eddy Prastyo Pemimpin Redaksi Suara Surabaya Media mengatakan media penyiaran perlu memahami mengenai safety journalism. Ini berkaitan dengan keahlian jurnalis saat menghadapi bencana dan korban terdampak. Misalnya, keahlian memberikan informasi secara cepat dan benar dengan memperhatikan kondisi korban.

“Media penyiaran harus menjadi inisiator dalam menyebarkan informasi dan menghubungkan masyarakat dengan pihak-pihak terkait. Kita juga harus menjadi klarifikator bagi masyarakat saat menghadapi kabar simpang siur di media sosial,” papar Eddy.

Di sisi lain, Muhammad Walid Kepala Biro Transmedia Jatim mengatakan narasumber dari instansi pemerintahan juga mesti terbuka terhadap pertanyaan dari media penyiaran. Keterbukaan instansi pemerintahan terkait bencana perlu dilakukan agar media penyiaran tidak mencari informasi dari sumber lain karena masyarakat butuh berita yang cepat.

“Tuntutan media di lapangan adalah konfirmasi, segera dan keterbukaan informasi terkait bencana. Kalau tidak, dikhawatirkan mencari sumber lain,” kata Walid.

Menyikapi masukan-masukan tersebut, KPID Jatim berencana menggelar pelatihan safety journalism dengan dukungan dari berbagai instansi pemerintahan dan lembaga penyiaran.

Sundari Koordinator Bidang Isi Siaran KPID Jatim mengatakan masukan-masukan peserta diskusi akan diteruskan kepada lembaga terkait kebencanaan.

“KPID Jatim akan meneruskan masukan-masukan ini dan menghubungan teman-teman lembaga penyiaran dengan instansi terkait kebencanaan,” tutup Sundari. Red dari KPID Jatim

 

 

Pekanbaru - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau (KPID) melakukan kunjungan silaturahmi ke Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Kamis, (13/10/2022). Kunjungan langsung dipimpin Ketua KPID Falzan Surahman, Komisioner Mario Abdilllah, dan staf. Dari Unilak hadir Rektor Junaidi, Wakil Rektor III, Bagio Kadaryanto, Kabag Media Promosi M Revnu Ohara.

Kunjungan KPID dalam rangka memperkuat konten lokal penyiaran dan sinergitas penguatan kinerja KPID di tahun 2023. Diawal pertemuan Falzan Surahman mengucapkan terima kasih atas sambutan dari Unilak. Disebutkan Fadlan bahwa Unilak adalah kampus pertama di Riau yang dilakukan kunjungan oleh KPID secara resmi. 

Dijelaskan Fadlan bahwa kampus lain di Riau mungkin punya jurusan atau Fakultas Komunikasi jurusan penyiaran/televisi, namun di Riau Universitas yang memiliki Fakultas Budaya itu hanya ada di Unilak. Artinya KPID membutuhkan kolaborasi dengan Unilak untuk memperkuat konten-konten budaya/lokal/Melayu.

"Saat ini,lembaga lembaga penyiaran menyediakan ruang-ruang budaya/konten lokal, dan ini bisa diisi, artinya lembaga penyiaran bisa memfasilitasi, mahasiswa Budaya dapat mengambil peran ini. KPID membutuhkan kolaborasi dengan perguruan tinggi," ujar Falzan.

Ditambahkannya ketika konten lokal berkualitas bagus di lembaga penyiaran tentunya ini juga membantu kinerja KPID. Di tahun 2023 kami berharap sinergi Unilak dengan KPID semakin erat, dari ini bisa dilakukan kerjasama, memberikan motivasi, kemudian ada transfer ilmu pengetahuan. Apalagi salah satu komisioner KPID Mario adalah alumni Fakultas Hukum Unilak.

"KPID tidak bisa meninggalkan kawan-kawan kampus, karena kampus tempat produksi SDM berkualitas, memproduksi pikiran-pikiran itu ada di kampus, saya betul betul tertarik  kerjasama dengan Fakultas Budaya," ujar Fadlan.

Sementara itu, Rektor Unilak Junaidi menyambut baik kunjungan KPID Riau. Dikatakannya, KPID saat ini memiliki tantangan besar seiring dengan kemajuan teknologi, banyak masyarakat yang mulai mengurangi menonton televisi dan radio sementara bidang KPID ada pada penyiaran.  

"Kami setuju dengan ketua KIPD Riau untuk memperkuat konten lokal/Riau/Budaya Melayu. Ini bisa dilakukan dengan penguatan literasi dikalangan mahasiswa, memberikan edukasi. Dan saya setuju untuk KPID bersama Fakultas Ilmu Budaya untuk bekerjasama," ujar Junaidi.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Rektor III Bagio Kadaryanto, yang mengusulkan dilakukan MoU antara Unilak dan KPID Riau. Hal ini tentuya akan bermanfaat bagi kampus Unilak. Red dari berbagai sumber

 

 

Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, resmi membuka Program Literasi Media gelaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim, pada Grand Opening Literasi Media, Senin 10 Oktober 2022 di Aula UMKT. Program Literasi Media KPID Kaltim ini merupakan kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Kaltim.

Baharuddin Demmu menyatakan, pihaknya menyambut baik terobosan KPID Kaltim sebagai mitra Komisi I DPRD Kaltim. Dia mengharapkan literasi media ini diharapkan mampu memberikan dan mendukung kearifan lokal, serta dapat bersaing di kancah nasional, sehingga bisa meningkatkan perekonomian daerah.

“Literasi media ini diharapkan mampu memberikan dan mendukung kearifan lokal, serta mampu bersaing di kancah nasional, sehingga bisa meningkatkan perekonomian daerah,” ujar Baharuddin dalam sambutannya.

Pelaksanaan perdana Program Literasi Media berupa Seminar Nasional yang dilaksanakan bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Hadir sebagai narasumber, Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal.

Seminar Nasional yang diikuti oleh mahasiswa UMKT serta para mahasiswa dari perguruan tinggi se-Indonesia yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini, membahas tema “Dinamika Penyiaran di Indonesia Menuju Analog Switch-Off (ASO)”.

Termasuk penandatanganan kerjasama (MoU) antara KPID dengan UMKT, dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian pada masyarakat. “Saya sangat mendukung kegiatan positif ini. Dan berharap dapat terus berkesinambungan yang terus melibatkan anak-anak muda kita. Sehingga dapat membuat generasi anak muda Kaltim terus lebih baik ke depannya,” ujar Baharuddin Demmu.

Sementara itu, dalam materi seminar nasional, Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal kembali menegaskan pentingnya peralihan siaran analog ke siaran digital atau Analog Switch Off (ASO).

Menurut Muhammad Faisal, peralihan sistem siaran ini akan berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia pada 2 November 2022. Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan telah siap bermigrasi dari televisi (TV) Analog ke TV digital.

Muhammad Faisal menambahkan, siaran TV digital sudah mulai masuk ke wilayah Kaltim sejak Agustus 2021. Kaltim menjadi salah satu dari lima provinsi pertama di Indonesia yang ditetapkan sebagai wilayah Analog Switch Off (ASO).

“Ada sekitar 27 hingga 32 kanal yang sudah bisa diakses melalui siaran TV digital. Baik melalui smart TV mau pun antena Set Top Box (STB). Kita harus mendukung migrasi TV digital, selain lebih hemat gambarnya juga bersih dan jernih,” ujar Muhammad Faisal. Red dari berbagai sumber

 

 

Bandar Lampung – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung akan berkolaborasi bersama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat Provinsi Lampung yang terbebas dari kabar hoak.

“Kami ingin masyarakat Lampung terbebas dari berita berita hoax. Oleh karenanya KPID mengapresiasi kehadiran Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung. Dan kami akan bekerjasama dan siap sinergi dengan organisasi pemilik Media Online di Lampung ini,” kata Ketua KPID Lampung Budi Jaya Idris saat menerima kunjungan JMSI Lampung. Kamis 13 Oktober 2022.

Budi Jaya didamping dua Komisioner Nisa’ul Fithi Mardani Syihab, dan Febrianto Ponahan, menyebutkan kerjasama dengan JMSI Lampung akan sangat membantu tugas KPID dalam melakukan pemantauan terhadap Radio dan televisi selama 24 jam setiap harinya. “Untuk media sosial tidak termasuk didalam tanggungjawab pengawasan KPID. Media sosial ranahnya UU ITE,” kata Budi Jaya

Saat ini lanjut Budi, penggunaan set top box (STB) yang efektif digunakan mulai tanggal 2 November 2022 ini juga menjadi pembahasan dalam pertemuan. “STB sebagai sarana pendukung televisi digital program pemerintah dibagikan secara gratis lewat Kominfo, namun tidak melalui KPID,” tutur Budi Jaya.

Dalam kesempatan tersebut itu KPID juga mengharapkan kehadiran JMSI Lampung untuk hadir pada acara KPID Award yang akan digelar pada 20 Oktober mendatang. “Tanggal 20 akan mengadakan KPID Award kami undang JMSI untuk hadir,” kata Budi Jaya.

Komisioner KPID Febriyanto Ponahan menambahkan, sebagai pemantau Media pandang dengar KPID Lampung berharap televisi dan radio tidak melulu fokus dalam satu konten penyiaran. “Televisi dan radio selayaknya memilah siaran, baik politik atau siaran wisata tergantung daerahnya,” kata Febriyanto

Pembina IJTI Lampung itu juga memiliki pandangan, Jika ingin merubah dunia tergantung dari bagaimana cara media menulisnya.

Komisioner lainnya, Anissa menyampaikan, KPID berharap juga dapat diajak dan libatkan jika JMSI Lampung menggelar kegiatan. “Sejauh dari radio dan televisi siap untuk melakukan kerjasama,” kata Anissa.

Ketua JMSI Lampung Ahmad Novriwan mengatakan bahwa orientasi JMSI ialah sebagai penguatan lembaga pengusaha media. Pada dua tahun yang lalu JMSI berdiri dan kini diakui oleh negara dengan menjadi konstituen dewan pers.

Menurut Novriwan saat pihaknya telah memiliki Rumah Siber sebagai sarana pertenuan dan mendiskusikan berbagai macam jenis persoalan yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Rumah siber juga menjadi sekretariat JMSI Lampung.

“JMSI mempersilahkan semua pihak termasuk KPID untuk memanfaatkannya. Kami berharap ruang redaksi kita bermanfaat bagi semua pihak, masyarakat luas termasuk KPID ” Ahmad Novriwan

Novriwan, yang juga Komisioner KPID Lampung pada periode pertama menyebutkan, bahwa dalam rekomendasi Rapimnas JMSI terakhir di Jakarta melahirkan program sosial yakni JMSI Peduli yang bergerak di sosial masyarakat.

Kehadiran JMSI Peduli disambut baik oleh berbagai stakholder yang ada di Lampung. Jelang pesta demokrasi Pemilu 2024, JMSI sudah bersinergi dengan KPU Lampung dan Bawaslu Lampung untuk perwujudan Pemilu demokratis.

Sekretaris JMSI Lampung Bukhori Muzamil menambahkqn jika semua pihak termasuk KPID Lampung tidak salah jika berkolaborasi dengan JMSl, sebab untik menjadi anggota JMSI adalah harus benar-benar para pemilik media. “Tidak salah jika KPID bersinergi dengan JMSI,” kata Bukhori.

Selain Lampung, lanjut dia, JMSI memiliki jaringan tingkat nasional. Anggota JMSI diterima secara selektif, “Dan mereka rata-rata adakah Wartawan yang memikili kompetensi Utama,” katanta. Red dari berbagai sumber

 

Ambon - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku menggelar kegiatan literasi digital bagi para pelajar di sejumah sekolah di kota Ambon, Rabu (12/10/2022). Kegiatan dari KPID Maluku itu diikuti ratusan siswa itu dipusatkan di tiga SMA yakni di SMA Muhamadiyah, SMA Negeri 3 Ambon dan SMA Negeri 11 Ambon. Sehari sebelumnya kegiatan yang sama juga telah digelar di SMA Negeri 13 Ambon, SMA Kartika, dan SMA PGRI 1 Ambon.

Ketua KPID Maluku, Mutiara Dara Utama mengatakan kegiatan literasi digital yang dilakukan pihaknya itu bertujuan agar para pelajar di Ambon lebih cerdas lagi dalam menggunakan media digital terutama media sosial yang saat ini telah menjadi gaya hidup.

Alasan lainnya kata Mutiara, merujuk pada data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tahun 2022 di Kota Ambon hampir 85 persen penyebab atau pemicu kekerasan seksual terhadap anak berawal dari media sosial.

“Dengan dua alasan itulah kami kami menggelar kegiatan loterasi digital ini dengan harapan para siswa bisa lebih bijak dan cerdas menggunakan medsos,” kata Mutiara kepada wartawan.

Adapun kegiatan literasi digital yang digagas oleh KPID Maluku telah dimulai sejak Agustus 2022 lalu. Kegiatan itu diawali dengan pencangan 100 hari gerakan literasi digital bagi para pelajar SMA sederajat di kota Ambon.

Menurut Mutiara, pada bulan ini pihaknya menargetkan 10 sekolah di Kota Ambon sebagai lokasi sasaran dengan target 1.000 pelajar. “Kegiatan literasi digital untuk bulan ini dilaksanakan pada 11- 14 Oktober 2022 dengan target peserta sebanyak 1.000 orang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, ada empat tema utama dalam kegiatan literasi digital yang dilakukan pihaknya yaitu etis bermedia digital, budaya bermedia digital, aman bermedia digital dan cakap bermedia digital.

Dalam kegiatan itu KPID Maluku juga ikut mengandeng Pemprov Maluku dan DPRD Provinsi Maluku untuk bersama melakukan literasi digital.

“Kami berharap dengan adanya literasi digital yang sudah dimulai sejak bulan Agustus lalu, bisa membantu menurunkan tingkat kekerasan melalui media digital atau cyberbulliying,” harapnnya.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra mengajak para siswa untuk lebih bijak dan cerdas dalam bermedia sosial karena ada konsekuensi sosial maupun hukum atas setiap aktivitas yang dinilai melanggar. “Jadi kita semua harus bijak dan bermedia sosial, jangan menyebarkan hoaks dan kebencian, serta menyerang privaci orang lain karena itu tidak dibenarkan,” pintanya.

Ia juga meminta para siswa agar lebih cerdas dalam bermedia sosial karena banyak orang tidak bertanggung jawab kerap memanfaatkan medsos untuk melakukan tindakan kejahatan baik itu aksi penipuan maupun kejahatan lainnya.

“Banyak kasus sudah terjadi baik itu penipuan maupun kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan kerap lewat medi sosial, jadi harus lebih hati-hati dan lebih cerdas lagi,” tandasnya. Red dari tribunambon.com

 

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.